Ekonomi
Pengamat Maritim: Pemagaran Laut di Tangerang Langgar Hukum dan Hancurkan Ekosistem
![](https://www.hariansentana.com/wp-content/uploads/2025/01/Screenshot_20250109_133326_WhatsApp2-1.jpg)
Jakarta, Hariansentana.com – Pengamat maritim dari Ikatan Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC), DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa menilai,
pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, tidak hanya berpotensi melanggar hukum, tetapi juga mengungkap kompleksitas konflik kepentingan antara publik dan privat dalam pengelolaan wilayah pesisir.
“Laut adalah sumber daya publik yang seharusnya dikelola untuk mendukung kesejahteraan seluruh masyarakat. Pemagaran ini mencerminkan kurangnya pemahaman terhadap prinsip ini,” tegas Capt. Hakeng dalam keteerangan persnya yang diterima di Jakarta, Kamis (09/1/2025).
Menurut Hakeng, secara hukum tindakan pemagaran ini melanggar sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Ruang Laut.
“Pelanggaran ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta minimnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan,” tegasnya.
Lebih jauh menurut Hakeng, dari perspektif ekologi, pemagaran laut juga berdampak merusak. Hal ini karena struktur pagar yang terbuat dari bambu, paranet, dan pemberat pasir mengganggu habitat laut, mengurangi keanekaragaman hayati, dan memengaruhi aliran air laut yang penting bagi ekosistem pantai.
“Laut adalah elemen penting bagi ekologi, menyediakan habitat bagi berbagai spesies dan menjaga keseimbangan lingkungan. Pemagaran seperti ini berisiko mengganggu keberlanjutan ekosistem dan produktivitas perikanan,” cetusnya.
Dampak Sosial Ekonomi bagi Nelayan
Dari sisi sosial, kata dia, pemagaran ini juga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional. Sebanyak 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di kawasan tersebut kini harus menempuh jarak lebih jauh untuk menangkap ikan, yang menyebabkan peningkatan biaya operasional dan penurunan produktivitas.
“Pemagaran ini tidak hanya mengurangi akses nelayan terhadap sumber daya laut tetapi juga mengancam keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir secara keseluruhan,” jelas Capt. Hakeng.
Lebih jauh ia juga mengatakan, bahwa kasus ini mencerminkan ketidakjelasan dalam tata kelola proyek yang memanfaatkan ruang laut. Bahkan investigasi gabungan berbagai instansi hingga kini belum berhasil mengidentifikasi tujuan akhir pemagaran tersebut. Jika hal ini terkait dengan rencana reklamasi, prosesnya harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas penuh.
“Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap proses reklamasi mematuhi standar ekologis dan melibatkan partisipasi masyarakat serta ahli terkait untuk meminimalkan dampak lingkungan,” tegasnya.
Menurut Hakeng, kasus ini menggarisbawahi pentingnya penguatan tata kelola ruang laut yang berorientasi pada keberlanjutan, keadilan, dan kesejahteraan. Partisipasi masyarakat lokal harus menjadi bagian integral dari setiap kebijakan pengelolaan ruang laut.
“Laut bukan hanya sumber daya ekonomi tetapi juga identitas dan bagian dari keberlanjutan bangsa. Dengan pendekatan yang melibatkan hukum, ekologi, dan sosial, Indonesia dapat memastikan kekayaan lautnya dinikmati oleh semua lapisan masyarakat secara berkelanjutan,” tutup Capt. Hakeng.(s)
Ekonomi
Jaga Suplai Energi, Pertamina Dukung Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
![](https://www.hariansentana.com/wp-content/uploads/2025/01/IMG-20250122-WA0087-scaled.jpg)
Jakarta, Hariansentana.com – PT Pertamina (Persero) turut mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai salah satu program unggulan 100 Hari Pemerintahan Prabowo – Gibran. Pertamina, badan usaha milik negara yang bergerak di bidang energi berkomitmen dalam penyediaan energi, seperti BBM, LPG dan jaringan gas, untuk mendukung program MBG sekaligus swasembada pangan di Indonesia.
Hal itu ditunjukkan saat Pertamina hadir pada Peninjauan Pelaksanaan Program MBG ke beberapa lokasi. Salah satunya ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Dapur Makan Gratis Curug dan SDN Curug Kulon IV, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (22/1). Kegiatan itu dihadiri Wakil Menteri (Wamen III) Kementerian BUMN RI, Aminuddin Ma’ruf, Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Fritz Edward Siregar, Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Adita Irawati, serta Komisaris Independen Pertamina Condro Kirono, Komisaris Independen Pertamina Raden Adjeng Sondaryani, dan Direktur Sumber Daya Manusia Pertamina M. Erry Sugiharto.
Wamen BUMN Aminuddin Ma’ruf menyampaikan apresiasi atas partisipasi Pertamina di Program MBG dan rasa bangga bisa berinteraksi langsung dengan para murid yang menjadi penerima program tersebut.
“Sesuai arahan Menteri BUMN bahwa kami harus memastikan partisipasi aktif BUMN di program MBG, maka kami mengecek langsung pelaksanaan hingga ke dapur makan gratis. Saya harapkan hal tersebut bisa dipelajari BUMN yang terlibat,” ujar Wamen Aminuddin di sela kunjungan tersebut.
“Nantinya, setiap BUMN akan mempunyai wilayah tugas masing-masing sebagai pilot project, dengan tugas yang berbeda satu dengan lainnya. Untuk Pertamina misalnya, memastikan bahwa suplai bahan bakar gas atau LPG untuk memasak tetap aman dan tersedia,” sambungnya.
![](https://www.hariansentana.com/wp-content/uploads/2025/01/IMG-20250122-WA0089-1024x682.jpg)
Sementara Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, Pertamina Group telah melakukan berbagai sinergi hingga kerjasama dalam penyediaan energi untuk kebutuhan proses memasak makanan bergizi. Salah satunya, kerjasama antara PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai subholding gas Pertamina dengan Badan Gizi Nasional.
Menurutnya, PGN akan menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan untuk sumber energi satuan pelayanan gizi, guna memfasilitasi proses memasak tersebut.
“Program MBG ini akan memberi nutrisi yang baik bagi para siswa, sehingga akan membentuk generasi muda yang sehat dan produktif, sekaligus meningkatkan pola makan sehat di masyarakat. Ini menjadi semangat bagi Pertamina untuk mendukung program MBG dan memastikan ketersediaan energi di seluruh Indonesia,” jelas Fadjar.
Menurutnya, program MBG merupakan inisiatif pemerintah bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi kepada kelompok yang membutuhkan, dengan fokus pada anak-anak atau kelompok rentan lainnya.
“Makanan yang disediakan mengikuti standar gizi yang ditetapkan, termasuk kebutuhan akan protein, vitamin, mineral, dan energi yang mencukupi. Diharapkan hal ini dapat membantu menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak,” ujarnya.
Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.(s)
Ekonomi
Perkuat Pasokan Gas Untuk Sulawesi Maluku, PLN EPI Bentuk Joint Venture dengan Tiga Mitra Strategis
![](https://www.hariansentana.com/wp-content/uploads/2025/01/IMG-20250122-WA0051.jpg)
Jakarta, Hariansentana.com – PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) semakin mempertegas komitmennya dalam mendukung transisi energi di Indonesia dengan membentuk Joint Venture menggandeng tiga mitra strategis untuk mengembangkan infrastruktur LNG. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan Shareholders’ Agreement (SHA) antara PLN EPI dan Konsorsium PT AGP Indonesia Utama, PT Suasa Benua Sukses, serta PT KPM Oil & Gas untuk membentuk Special Purpose Company dalam proyek gasifikasi pembangkit listrik Klaster Sulawesi Maluku di Jakarta (31/12).
Direktur Utama PLN EPI, Iwan Agung Firstantara, menjelaskan proyek ini dirancang untuk menggantikan penggunaan BBM menjadi LNG untuk menjawab kebutuhan energi di sektor kelistrikan di Sulawesi dan Maluku yang selama ini sebagian bergantung pada BBM.
“Proyek ini bukan sekadar membangun infrastruktur LNG, melainkan langkah strategis untuk memperkuat peran gas sebagai energi transisi yang andal, berkelanjutan dan bersumber pada domestik. Dengan sinergi antara PLN EPI dan mitra strategis, kami optimis dapat mendukung percepatan transisi energi sekaligus mendukung ketahanan energi terutama di wilayah Sulawesi dan Maluku,” ujar Iwan Agung.
![](https://www.hariansentana.com/wp-content/uploads/2025/01/IMG-20250122-WA0053-1024x682.jpg)
Lebih lanjut ia mengatakan, gas tidak hanya menjadi solusi jangka pendek untuk menggantikan bahan bakar minyak dengan emisi yang lebih tinggi, tetapi juga menjadi pendukung utama energi terbarukan.
“Dengan proyek ini, kami tidak hanya meningkatkan keandalan sistem energi, tetapi juga mempercepat pencapaian Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060,” tambah Iwan Agung.
Pengembangan infrastruktur LNG di Sulawesi Maluku tahap satu akan mencakup 10 PLTG/PLTMG tersebar di 6 lokasi (Pomala, Bau Bau, Kendari, Gorontalo, Ternate dan Ambon) dengan kapasitas keseluruhan 660 MW. Ini adalah proyek luar biasa yang mendorong transformasi energi di negara kepulauan Indonesia, dan Konsorsium sangat bangga menjadi mitra pilihan PLN EPI.
“Penandatanganan Shareholders’ Agreement (SHA) dan pembentukan Special Purpose Company (SPC) menunjukkan komitmen yang kuat untuk merealisasikan proyek gasifikasi klaster LNG Sulawesi Maluku, yang bertujuan mendukung penyediaan energi bersih bagi pembangkit listrik PLN,” ujar Karthik Sathyamoorthy, Presiden Komisaris PT AGP Indonesia Utama sebagai pemimpin dari mitra konsorsium.
“Sebagai investor asing, kami mengapresiasi inisiatif Pemerintah Indonesia yang memperhatikan proyek ini sebagai prioritas utama untuk mempercepat berbagai proses perizinan,” tambah Karthik.(s)
Ekonomi
Gebrakan 100 Hari, Presiden Prabowo Resmikan 37 Proyek Ketenagalistrikan Nasional sebagai Fondasi Mengejar Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
![](https://www.hariansentana.com/wp-content/uploads/2025/01/IMG-20250121-WA0088.jpg)
Jakarta, Hariansentana.com – Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tancap gas mempersiapkan pembangunan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional 8%. Tidak tanggung-tanggung, dalam 100 hari masa pemerintahannya, diresmikan 37 proyek ketenagalistrikan terdiri dari pembangkit, transmisi, dan gardu induk di 18 provinsi, pada Senin (20/01) di Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede, Sumedang, Jawa Barat. Langkah inipun tercatat sebagai peresmian proyek ketenagalistrikan terbesar di dunia.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya penguatan sektor ketenagalistrikan sebagai bagian dari swasembada energi demi kesejahteraan rakyat. Pembangkit-pembangkit baru berkapasitas total 3.222,75 MW dan telah beroperasi ini menjadi sumber pasokan kelistrikan untuk memenuhi kebutuhan industri dan melistriki kawasan pembangunan baru, termasuk wilayah-wilayah terpencil.
“Kita ingin menjadi negara modern, negara maju. Kita ingin meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Untuk itu kita butuh untuk menjadi negara industri,” ungkap Prabowo.
Prabowo juga menyampaikan pentingnya pemanfaatan potensi EBT guna memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Dia yakin bahwa ketersediaan pasokan listrik yang andal, bersih, dan terjangkau membuat industri akan semakin tumbuh subur dan investasi akan mengalir ke Indonesia.
“Bangsa kita harus melakukan transformasi ke arah hilirisasi, ke arah industrialisasi secara besar-besaran. Kita akan mulai puluhan proyek-proyek besar tahun ini juga dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri,” jelasnya.
Prabowo menambahkan, Indonesia harus menjadi negara yang bisa mengolah sumber daya alam kita menjadi barang jadi, menjadi barang industri. Untuk itu, energi sangat vital.
![](https://www.hariansentana.com/wp-content/uploads/2025/01/IMG-20250121-WA0098-1024x576.jpg)
Dia juga menegaskan bahwa Indonesia memulai puluhan proyek-proyek besar tahun ini juga dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Presiden Prabowo optimistis target 8% akan tercapai melalui percepatan industrialisasi dan hilirisasi.
“Dengan kemampuan kita, kita akan menuju ke swasembada energi dalam waktu yang tidak lama,” terang Prabowo.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan secara masif adalah kunci kesiapan pertumbuhan ekonomi 8%. Peresmian proyek ketenagalistrikan ini menjadi langkah nyata Pemerintah untuk mencapai target tersebut.
“Dari 37 proyek tersebut, nilai investasinya Rp72 triliun. (Ini) dalam rangka menerjemahkan kebijakan Bapak Presiden untuk kita menyiapkan infrastruktur listrik, mencapai pertumbuhan ekonomi kita di sekitar 8%,” ujar Bahlil.
Selain itu, guna mencapai target 8%, Kementerian ESDM telah menyiapkan rancangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) ke depan. Bahlil juga mengatakan pentingnya membangun transmisi untuk menyalurkan listrik dari pembangkit-pembangkit EBT ke pusat-pusat demand. Ini dilakukan supaya konsumsi listrik per kapita melompat menjadi 6.000 sampai 6.400 kWh per kapita per tahun.
“Kita memang punya kekayaan sumber daya alam untuk pembangkit listrik tenaga matahari, air, angin, maupun yang lain-lain. Tapi problem kita sekarang adalah jaringan yang dulu dipasang tidak didesain untuk menjemput tempat-tempat di mana kita membangun pembangkit EBT. Karena itu kita mendorong untuk membangun jaringan ke depan, kurang lebih sekitar 8.000 kilometer,” imbuhnya.
![](https://www.hariansentana.com/wp-content/uploads/2025/01/IMG-20250121-WA0096-1024x682.jpg)
Keberadaan 37 proyek ketenagalistrikan yang baru diresmikan ini juga akan meningkatkan keandalan dan kecukupan daya listrik saat ini serta mengurangi konsumsi BBM secara signifikan.
Beberapa pembangkit seperti PLTA Jatigede 110 Megawatt (MW), PLTA Asahan 3 174 MW, dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) IKN 50 Megawatt Alternating Current (MWac) akan menjadi tulang punggung kelistrikan di wilayah masing-masing. Hal ini tentunya akan mendorong peningkatan investasi, pembukaan lapangan kerja baru, dan tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat.
Sementara, 11 proyek transmisi dan gardu induk yang telah beroperasi akan langsung memperkuat keandalan pasokan listrik dan mendukung percepatan industrialisasi dan hilirisasi. Salah satunya adalah Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kilovolt (kV) GI Kolaka – PT Antam Pomala sepanjang 36,96 kilometer sirkuit (kms) dan GI 150 kV Kolaka Ext yang menyuplai listrik ke industri pengolahan nikel.
Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo menyatakan siap melaksanakan komitmen Pemerintah dan rencana usaha di sektor ketenagalistrikan yang disusun oleh Kementerian ESDM.
“Kami di PLN terus membangun kapasitas SDM yang semakin mumpuni, organisasi yang semakin lincah, serta kolaborasi yang semakin luas dengan berbagai negara dan perusahaan nasional maupun multinasional. Sehingga PLN sebagai pengelola sektor kelistrikan nasional menjadi semakin kuat, keuangannya kian sehat, dan geraknya makin trengginas,” pungkas Darmawan.
Tiga puluh tujuh proyek strategis ketenagalistrikan yang diresmikan oleh Presiden RI kali ini meliputi 26 pembangkit listrik dengan total kapasitas 3.222,75 MW dan 11 jaringan transmisi dan gardu induk sepanjang 739,71 kms dengan kapasitas 1.740 Megavolt Ampere (MVA).(s)
-
Ibukota3 days ago
Lurah Pademangan Timur Apresiasi Antusias Warga Menyukseskan Pemilihan Rw.
-
Polhukam6 days ago
Akui INI Versi Irfan Ardiansyah, Dirjen AHU Siap Digugat
-
Polhukam6 days ago
Anggota Komisi III DPR Desak Kejagung Panggil Pihak Sugar Group,
Terkait Kasus Mafia Hukum Zarof Ricar -
Ibukota7 days ago
Bangli di Kolong Tol Lodan, Ancol Ditertibkan