Connect with us

Nasional

Pengamat Apresisi Ketegasan Pemerintah atas Kasus Kapal China di Natuna

Published

on

Jakarta, HarianSentana.com – Polemik terkait kapal China yang kembali berulah di perairan Natuna tanpa izin membuat publik bertanya-tanya terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara. Meski China bersikukuh tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan, namun pemerintah harus bersikap tegas terhadap pelaku-pelaku pencurian ikan di perairan Indonesia.
Santer diberitakan bahwa Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang menyatakan Perairan Natuna termasuk dalam Nine-Dash Line China. China menganggap bahwa wilayah Laut China Selatan seluas 2 juta km persegi dalam Nine-Dash Line adalah hak maritim historisnya.
Namun begitu bagi Pengamat Intelijen dan Keamanan, Stanislaus Riyanta, ketegasan pemerintah yang tidak akan pernah mengakui Nine-Dash Line atau sembilan garis putus-putus yang diklaim oleh China sudah tepat. Natuna telah jadi milik Indonesia sesuai dengan ketetapan United Nations Convention for The Law of The Sea (UNCLOS) atau konvensi Hukum Laut PBB pada 1982.
“Ulah China di Laut China Selatan juga dilawan oleh Filipina. Filipina membawa sengketa Laut Cina Selatan ke Permanent Court of Arbitration karena menentang Nine Dash Line,” kata Stanislaus dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (5/1).
Dijelaskannya bahwa pada 12 Juli 2016 Permanent Court of Arbitration menyatakan bahwa China telah melanggar kedaulatan Filipina di Laut Cina Selatan. Keputusan ini juga menjadi dasar hukum bagi kedaulatan Indonesia atas Natuna. Sementara area dalam Nine-Dash Line yang diklaim China seluas 2 juta km persegi di Laut Cina Selatan terdiri dari wilayah laut Indonesia di Natuna, laut Filipina, laut Malaysia, laut Vietnam, dan laut Brunei. Jauh sebelum putusan Permanent Court of Arbitration, pada tahun 2009, China sudah pernah mendaftarkan Laut China Selatan sebagai wilayahnya ke PBB. Tapi ditolak karena China tak bisa menjelaskan dasar hukum yang valid.
Menanggapi klaim sepihak dari China, Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi dan Presiden Jokowi melalui Juru Bicaranya, Fadjroel Rachman menegaskan tidak akan kompromi dalam mempertahankan kedaulayan Indonesia. Pernyataan Presiden dan Menteri Luar Negeri tersebut tentu sekaligus mematahkan pernyataan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto yang terkesan lebih lunak dengan mempertimbangkan aspek persahabatan.
“Selain itu Presiden dan Menteri Luar Negeri juga meluruskan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan yang mempertimbangkan aspek investasi,” ulas dia.
Sikap China yang melanggar kedaulatan Indonesia selain disikapi dengan tegas juga perlu dicari faktor penyebabnya. Berbagai spekulasi muncul atas sikap China tersebut. Namun tindakan agresif China yang terjadi pasca kuatnya aksi di Indonesia atas isu Uyghur tidak bisa dibantah. Indonesia juga harus membangun kekuatan militer yang lebih baik. China tentu tidak akan berulah jika sasarannya mempunyai militer yang kuat. Dalam kasus di Natuna bisa saja China memang meremehkan kekuatan militer Indonesia, apalagi jika respon Indonesia melunak.
Isu tentang sikap China ini juga perlu diwaspadai dampaknya di Indonesia. Adanya kelompok tertentu di Indonesia yang mempunyai sentimen negatif terhadap China bisa berkembang menjadi aksi yang negatif. Sentimen yang sudah dipicu oleh isu Uyghur bisa semakin berkembang dengan sikap China di Natuna. Isu-isu tersebut harus dikelola dengan baik supaya tidak menjadi faktor pendorong terjadinya unjuk rasa, konflik SARA maupun aksi teror.
“Natuna adalah wilayah Indonesia yang sangat kaya akan sumber daya alam dan letaknya sangat strategis. Sikap tegas perlu dilakukan untuk menjaga dan mengelola wilayah tersebut dengan baik. Jika sikap Indonesia lemah, termasuk karena tekanan persahabatan dan investasi, maka jangan berharap wilayah tersebut dapat dipertahankan,” pungkas dia.(sl)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Polhukam

Terkuak Penyebab Wanita Yang Diduga Dekat Dengan Prof. Marthen Napang Jadi Turut Tergugat

Published

on

Jakarta, hariansentana.com – DALAM sidang lanjutan perkara Perdata di Pengadilan Negeri (PN.) Jakarta Pusat (Jakpus), Nomor; 105/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst. terkuak penyebab seorang wanita, yang diduga punya dengan hubungan dekat dengan Terpidana kasus penggelapan, Prof. Dr, Marthen Napang (MN), yang kini digugat Perdata, jadi turut tergugat III.

Diketahui, dalam surat gugatan itu terdapat 4 orang wanita menjadi turut tergugat. mereka adalah.Ny. Eliyantini Palimbunga, sebagai TURUT TERGUGAT I, merupakan isteri sah Marthen Napang, Ny. Elizabeth Nathalia Tamara, sebagai TURUT TERGUGAT II, Sdr(i). Dian Purnamawati, sebagai TURUT TERGUGAT III dan Sdr(i). Anggia Murni, S.H., sebagai TURUT TERGUGAT IV.

Diketahuinya alasan Dian Purnamawati sebagai Turut Tergugat III berasal dari kesaksian Elza Novita. Elza adalah saksi yang dihadirkan kuasa hukum Pelapor, Dr, John N Palinggi, MM,M.BA.

Dalam keterangannya, Elza mengaku awalnya tidak tahu menahu data dirinya dipakai Marthen Napang untuk membuka rekening di BCA Cempaka Putih, yang digunakan untuk menampung dana hasil ‘kejahatannya’ menipu John Palinggi, senilai total Rp 250 juta.

“Saya baru tahu kalau data saya dipakai Marthen Napang ketika Pak John Palinggi datang ke rumah saya dan menanyai rekening BCA. Setelah dicek di bank, ternyata semua data saya, tapi nomor rekening dan foto yang tertera berbeda,” ungkapnya, di persidangan PN.Jakpus, kemarin.

“Alamat, Tgl lahir dan NIK sama, yang beda status pernikahan, Foto dan Tandatangan,” kata Elza menambahkan.

Untuk diketahui. terpidana Prof. MN, dalam perkara Pidana sebelumnya pernah meminta pelapor /korban, Dr, John Palinggi, M.BA mentransfer dana untuk operasiaonal awal pengurusan PK di MA sebesar Rp, 50 juta ke rekening BCA Cabang Cempaka Putih atas nama Elsa Novita seperti yang diminta MN. Pada Tanggal 12 Juni 2017, John kembali mentransfer dana yang diminta MN ke 3 nomor rekening Bank, atas nama; Elsa Novita (BCA), Suaeb (BNI) dan Sadikin (BCA) dengan total Rp. 800 jt.

“Saat itu saya diminta oleh pak John apakah ada uang masuk ke rek BCA saya sebesar Rp. 250 jt. saya cek ke ATM bersama suami dan ternyata tidak ada,” terang Elza.

Elza menjelaskan ia lalu mendatangi kantor BCA untuk mendapatkan penjelasan yang ternyata ada rekening BCA lain atas nama dirinya. rekening tersebutlah yang menerima transfer dana dari John Palinggi sebesar 250 jt. Elsa sendiri sudah lebih dahulu memiliki rek. BCA yakni BCA Cabang Jakarta-Kota.

“Dari situ saya tahu KTP saya dipalsukan untuk membuka rekening di BCA. Nama, alamat dan NIK sama, foto dan tandatangan berbeda,” terang Elza.

Elza juga mengungkapkan, dirinya pernah menerima surat tentang pembuatan NPWP, padahal dirinya merasa tidak pernah membuat NPWP. Kemudian, dirinya juga pernah didatangi orang dari Bank Mandiri ke rumahnya.

“Kebetulan orang dari Mandiri yang datang itulah yang melayani pembukaan rekening atas nama Elza Novita, dia sempat berkata ‘kok beda ya mukanya dengan orang yang datang ke Bank,” ungkap Elza.

Diduga kuat foto yang digunakan MN adalah Dian Purnamawati (Turut Tergugat III). Entah dari mana MN yang kini mendekam di LP Salemba memperoleh data Elza Novita.

Uniknya, MN menyurati Elza dan meminta pengembalian uang yang masuk ke rekeningnya.

“Saya menerima surat dari Marthen Napang, tapi tidak saya tanggapi. Karena memang tidak ada uang yang masuk rekening saya. Yang ada justru data saya digunakan untuk membuka rekening. Saya sudah melaporkan hal tersebut ke Polres Jakarta Pusat,” tuturnya.

Continue Reading

Nasional

Siapa Biang Keladi Ricuh di Munas PBNU?

Published

on

By

KEDIRI, SENTANA – Pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kediri, pada 19–22 Juni 2026, sempat diwarnai kericuhan saat pembahasan penentuan lokasi Muktamar NU mendatang.

Peristiwa tersebut ramai beredar di media sosial. Namun, berdasarkan rekaman video utuh yang diterima redaksi, kronologi kejadian menunjukkan bahwa kericuhan bermula saat sidang Komisi Organisasi membahas usulan lokasi penyelenggaraan muktamar.

Dalam sidang tersebut, Prof. Dr. KH. Asrorun Ni’am menyampaikan kesimpulan hasil pembahasan komisi, termasuk usulan lima kandidat lokasi pelaksanaan Muktamar NU. Kelima lokasi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, serta Jawa Timur yang diwakili Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri.

Setelah laporan komisi disampaikan, pimpinan sidang kembali diambil alih oleh KH Akhmad Asrori. Pada momen itulah suasana berubah. KH Akhmad Asrori secara langsung menyatakan Pondok Pesantren Lirboyo sebagai lokasi penyelenggaraan Muktamar NU berikutnya dan mengetuk palu sidang, tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan pimpinan sidang lainnya maupun forum peserta.

Langkah tersebut sontak memicu reaksi dari sejumlah pimpinan sidang. KH Muhammad Nuh yang berada di meja pimpinan terlihat terkejut dan berupaya menghentikan keputusan yang dianggap diambil secara sepihak tersebut.

Penolakan juga datang dari peserta sidang. Teriakan keberatan dan interupsi terdengar dari berbagai arah, menyebabkan suasana forum memanas dan jalannya sidang sempat tidak terkendali.

Di tengah situasi tersebut, Rois Aam PBNU, Miftachul Akhyar, langsung naik ke panggung pimpinan sidang dan mengambil pengeras suara. Dengan tenang, ia menyampaikan bahwa keputusan penetapan lokasi Muktamar NU tidak diputuskan dalam forum tersebut.

Ia menegaskan bahwa sesuai hasil pembahasan sebelumnya, terdapat lima lokasi yang diusulkan dan seluruh usulan tersebut akan dikembalikan kepada PBNU untuk dilakukan kajian lebih lanjut, termasuk survei kesiapan masing-masing daerah yang mengajukan diri sebagai tuan rumah.

Pernyataan Rois Aam tersebut segera meredakan ketegangan. Peserta sidang kembali tenang dan forum dapat dilanjutkan.

Meski demikian, insiden tersebut meninggalkan sejumlah pertanyaan di kalangan warga Nahdliyin. Pasalnya, forum sebelumnya telah menyepakati lima kandidat lokasi Muktamar NU, namun muncul upaya penetapan salah satu lokasi secara langsung yang kemudian memicu polemik dan penolakan dari peserta sidang.

Hingga berakhirnya Munas dan Konbes NU 2026, penentuan lokasi Muktamar NU berikutnya masih menunggu keputusan PBNU setelah melalui proses verifikasi dan penilaian terhadap seluruh daerah yang diusulkan.

Continue Reading

Polhukam

Hut Ke-65 Kolinlamil Bersama Forkopimko Jakut Kerja Bakti Bersihkan Kawasan Danau Sunter Selatan l dan ll.

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com.- Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Jakarta Utara menggelar aksi bersih-bersih lingkungan di kawasan Danau Sunter Selatan, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok kota administrasi Jakarta Utara Selasa (23/6/2026).

Kegiatan yang bertema “Kita Wujudkan Danau Sunter yang ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah)” ini melibatkan sekitar 200 personel gabungan bersama unsur masyarakat.

Kegiatan karya bakti ini dipimpin langsung oleh Panglima Kolinlamil Laksamana Muda TNI Rudhi Aviantara, serta dihadiri oleh Wali Kota administrasi Jakarta Utara Hendra Hidayat, Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erick Frendiz, Dandim 0502/Jakarta Utara Kolonel Inf Mohammad Syaifuddin Fanany, para pejabat utama dan prajurit Kolinlamil, unsur Forkopimko Jakarta Utara, serta perwakilan instansi maritim terkait.

Wali Kota administrasi Jakarta Utara, Hendra Hidayat, mengapresiasi kolaborasi Forkopimko yang terjalin dalam kegiatan memastikan kebersihan di kawasan Danau Sunter.

Hendra menjelaskan, aksi bersih-bersih seperti ini tidak boleh berhenti sebagai kegiatan sesaat, melainkan harus menjadi budaya hidup yang diterapkan secara berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Program ini harus menjadi gerakan bersama yang dilaksanakan secara konsisten. Kebersihan harus menjadi bagian dari gaya hidup kita,” ujarnya.

Sementara itu, Panglima Komando Lintas Laut Militer (Pangkolinlamil), Laksamana Muda TNI Rudhi Aviantara menambahkan, kegiatan tersebut bukan sekadar seremonial, melainkan menjadi bagian wujud nyata komitmen TNI Angkatan Laut dalam menjaga kelestarian lingkungan sebagai warisan bagi generasi mendatang.

Menurutnya, kegiatan itu juga sejalan dengan program Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

“Lingkungan yang bersih akan memberikan banyak manfaat, mulai dari mencegah penyakit, mengurangi pencemaran air, hingga meminimalisir potensi banjir di wilayah sekitar,” terangnya.

Rudhi menuturkan, Danau Sunter merupakan salah satu ruang publik strategis di Jakarta Utara yang memiliki fungsi ekologis dan sosial. Untuk itu, kebersihan dan keindahan kawasan tersebut harus terus dijaga agar tetap nyaman dan bermanfaat bagi masyarakat.

Rudhi menegaskan, menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas kebersihan, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.

Langkah sederhana seperti memilah sampah dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dinilai dapat memberikan dampak besar terhadap kelestarian lingkungan.

“Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama. Partisipasi seluruh pihak dalam kegiatan ini menjadi bukti bahwa melalui sinergi dan semangat gotong royong, kita mampu menciptakan lingkungan yang lebih baik,” ucapnya.

Rudhi menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel gabungan dan pihak yang terlibat dalam aksi bersih-bersih tersebut.

“Saya berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak nyata, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta menjadi inspirasi bagi warga untuk terus menjaga kebersihan lingkungan,” tandasnya.(Sutarno)

.

Continue Reading
Advertisement

Trending