JAKARTA — Tim Hukum Merah Putih (THMP) belum lama ini diterima bersilaturahmi dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo di kediamannya di Jalan Kutai Utara, Sumber, Solo, Kamis (21/5/2026).

Dalam pertemuan tersebut, hanya rombongan THMP yang diterima langsung oleh Jokowi tanpa kehadiran relawan lainnya. Hal itu sekaligus membantah rumor yang menyebut Jokowi mengumpulkan relawan di Hotel Sunan, Solo, Jawa Tengah.

Rombongan THMP terdiri dari C. Suhadi, M. Eddy Gozali, M. Kunang, Weldi, dan sejumlah anggota lainnya dengan total delapan orang. Pertemuan berlangsung sekitar satu jam lima menit.

“Dalam pertemuan itu fokus pembicaraan tidak membahas politik yang berat. Kami lebih banyak berbincang santai, termasuk menanyakan kondisi kesehatan Pak Jokowi yang terus membaik,” ujar Koordinator THMP, C. Suhadi, dalam keterangan persnya, Senin (25/5/2026).

Menurut Suhadi, Jokowi juga menjelaskan bahwa kunjungannya ke berbagai daerah bukan semata-mata terkait kepentingan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), melainkan karena adanya undangan langsung dari masyarakat.

“Pak Jokowi menyampaikan sudah banyak daerah yang meminta beliau hadir. Mungkin itu bentuk kerinduan masyarakat kepada sosok yang pernah memimpin bangsa ini selama dua periode,” katanya.

Suhadi menilai, di era kepemimpinan Jokowi, stigma pembangunan yang Jawa-sentris berhasil dihapus melalui pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terluar Indonesia, termasuk Papua.

“Bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga pemerataan daya beli seperti kebijakan BBM satu harga. Langkah berani seperti itu jarang dilakukan presiden sebelumnya,” ujarnya.

Di sela perbincangan, kata Suhadi, pembahasan kemudian mengarah pada perkembangan kasus laporan pidana yang ditangani Polda Metro Jaya. Menurutnya, Jokowi mengaku kecewa karena kasus tersebut telah berjalan hampir satu tahun tanpa perkembangan signifikan.

“Menurut beliau, lambatnya penanganan kasus bukan karena penyidik Polda Metro tidak bekerja, tetapi karena adanya campur tangan pihak-pihak tertentu yang tidak ingin kasus ini sampai ke persidangan,” tutur Suhadi.

Ia mengatakan Jokowi justru mengapresiasi kerja penyidik karena telah mengumpulkan banyak barang bukti, termasuk dokumen lama seperti resi pembayaran masuk Universitas Gadjah Mada (UGM).

“Pak Jokowi menyebut penyidik bekerja sangat detail. Bahkan bukti-bukti yang sebelumnya tidak terpikirkan ternyata dimiliki penyidik,” lanjutnya.

Suhadi juga mengungkapkan bahwa menurut Jokowi, perkara tersebut sebenarnya telah berstatus P-21. Namun hingga kini belum diumumkan secara resmi.

“Beliau menduga ada kepentingan dari orang-orang besar yang berupaya menghambat agar kasus ini tidak berlanjut ke pengadilan,” katanya.

Dalam pertemuan itu, Jokowi disebut ingin perkara tersebut tetap diproses hingga persidangan agar dapat menjadi ruang pembuktian atas tuduhan terhadap dirinya.

“Pak Jokowi ingin menunjukkan langsung ijazah SD, SMP, SMA hingga perguruan tingginya di pengadilan agar masyarakat mendapat kepastian bahwa ijazah tersebut asli,” ujar Suhadi.

Ia menambahkan, Jokowi juga meminta agar proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk terhadap para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Beliau menegaskan ini murni kasus pribadi, bukan menyangkut negara. Karena itu beliau meminta keadilan dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya,” ucapnya.

Suhadi menilai sikap Jokowi dalam menghadapi persoalan tersebut menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum tanpa menggunakan pengaruh kekuasaan.

“Kami justru terperangah karena Pak Jokowi tidak menggunakan cawe-cawe kekuasaan dalam menghadapi kasus ini. Beliau memilih tetap menempuh mekanisme hukum yang berlaku,” pungkasnya.

Bogor, Hariansentana.com – Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) mengecam pernyataan Menteri Desa yang dinilai tidak proporsional dan merusak nama baik lembaga swadaya masyarakat serta profesi wartawan.

Ketika di hubungi telephon seluler nya Senin 25 ,Mei 2026 ,M Johan Pakpahan S.H menilai Menteri Desa terlalu menggeneralisir ketika menyebut ada LSM dan wartawan yang sering meminta dana ke Desa. Menurutnya, pernyataan tanpa menyebut nama lembaga maupun oknum justru menimbulkan fitnah terhadap LSM dan pers yang menjalankan fungsi kontrol sosial.

“Kalau legislatif dan yudikatif bungkam, harapan rakyat Indonesia ada pada LSM, pers, akademisi, aktivis, dan profesor yang berani membuka tabir di negeri ini. “Pernyataan Menteri itu merusak kenyamanan kerja LSM dan wartawan,” ujar M Johan Pakpahan S.H selaku Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ).

Ia mendesak Menteri Desa segera melakukan klarifikasi dan meminta maaf kepada publik. juga meminta Menteri menyebut secara spesifik LSM mana, oknum siapa, daerah, provinsi, hingga desa mana yang dimaksud.

“Jangan asal bunyi. Kalau memang ada oknum, sebut namanya. Kami akan konsolidasi dengan LSM se-Indonesia. Kami menunggu, LSM mana yang dimaksud Pak Menteri,” tegasnya.

Johan menegaskan LSM berdiri berdasarkan badan hukum dan terdaftar di Kemenkumham serta Kesbangpol sesuai domisili. Menurutnya, anggaran dasar LSM mengatur fungsi kontrol sosial terhadap publik maupun instansi pemerintah dan dapat dipertanggung jawabkan .

“Bantuan untuk LSM itu sifatnya dukungan untuk menunjang kinerja, bukan pungli. Kalau ada oknum yang menggunakan nama LSM untuk kepentingan pribadi, itu bukan LSM, tapi oknum,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pernyataan Menteri yang meminta aparat hukum menangkap LSM dan wartawan. Menurutnya, hal itu bertentangan dengan hukum dan UUD 1945 Pasal 28 tentang kebebasan berpendapat sebagai bagian dari demokrasi.

“Kalau sudah membungkam dan menyuruh aparat menangkap LSM tanpa menyebut nama dan orangnya, ini sudah merusak. Kami minta Pak Menteri meluruskan pernyataan ini. Dalam waktu dekat kami akan melaporkan jika tidak ada klarifikasi,” kata Ketua LSM Pesuli Rakyat Bogor ( PRB ) M Johan Pakpahan S.H.

LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) menyatakan akan menggalang konsolidasi LSM se-Indonesia agar persoalan ini tidak menjadi bola liar politik yang merugikan gerakan kontrol sosial.” Papar nya…..Ron

BANDUNG, SENTANA – Organisasi Rumah Saraswati menggelar seminar bertajuk “Generasi Muda: Obor Perjuangan, Bukan Api Kerusuhan”, dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional di Gedung Indonesia Menggugat, Kota Bandung, Kamis (21/5/2026).

Melalui keterangannya, Jum’at (22/5), Founder Rumah Saraswati, Diah Permata Saraswati mengungkapkan bahwa, kegiatan tersebut untuk mengingatkan generasi muda agar tidak terjebak dalam tindakan anarkis. Juga menjadi wadah penting untuk mengingatkan generasi muda agar tidak terjebak dalam tindakan destruktif. Sebaliknya, mereka diharapkan mampu menyalakan obor perjuangan dengan semangat kebangkitan nasional.

“Kegiatan tersebut lahir dari keprihatinan atas meningkatnya aksi kerusuhan yang menyeret pelajar dan remaja. Generasi muda harus diarahkan menjadi bagian dari solusi, bukan justru terlibat dalam tindakan destruktif yang merugikan diri sendiri maupun lingkungan sekitar,” ujarnya.

Diah menambahkan, momen ini sekaligus mencari tahu akar persoalan yang membuat generasi muda terjebak dalam tindakan anarkis. “Melalui forum edukatif seperti ini, kami berharap anak-anak muda mendapat informasi positif sebagai pembanding dari apa yang mereka temui di luar,” ujar Diah.

Diah menilai, anak muda merupakan estafet kepemimpinan bangsa yang harus dibekali ruang dialog dan pendidikan yang tepat agar mampu tumbuh menjadi pemimpin masa depan.

“Selama ini fokus pada isu perempuan dan anak melalui konsep “Bermain dan Belajar, Sekolah Tanpa Kelas” sebagai bentuk pendidikan alternatif bagi anak usia sekolah. Kami percaya ibu dan anak adalah satu paket yang bisa menjadi efek domino bagi keluarga dan lingkungan sekitar,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang menegaskan, masa depan bangsa sangat ditentukan kualitas generasi mudanya.

Menurut Rafael, perjuangan anak muda seharusnya diarahkan untuk membangun bangsa tanpa harus mengedepankan tindakan anarkis.

“Kalau anak-anak mudanya kuat, cemerlang, dan mau berjuang, Republik ini akan semakin maju,” ucapnya.

Rafael juga menyinggung perjuangan para pendiri bangsa yang kerap dipandang berbeda pada zamannya.

“Sukarno dulu dianggap pemberontak oleh Belanda, tapi bagi rakyat ia adalah pahlawan. Sama halnya dengan anak muda sekarang, perjuangan mereka bisa dipandang berbeda, namun esensinya tetap untuk kemajuan bangsa tanpa mengedepankan perilaku anarkis,” katanya.

Seminar tersebut diharapkan menjadi ruang refleksi sekaligus titik balik bagi generasi muda untuk membangun kesadaran kolektif di tengah berbagai persoalan sosial yang terjadi saat ini.

Rumah Saraswati bersama DPRD Jawa Barat, Kesbangpol dan DP3AKB Jabar sepakat, generasi muda harus menjadi obor perjuangan yang menerangi masa depan bangsa, bukan menjadi pemicu kerusuhan. (Red).