Connect with us

Ekonomi

Maman: UU Minerba Beri Peluang Luas Untuk BUMN dan BUMD

Published

on

Jakarta, HarianSentana.com – Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (Iress) Marwan Batubara setuju jika Undang-undang Mineral dan Batubara (Minerba) yang lama harus direvisi karena sudah tidak kontekstual. Namun dalam proses merevisi perlu mengikuti prosedur yang berlaku dan tidak menabrak aturan.Ia menilai dalam pengesahan RUU Minerba belum lama ini, sarat dengan keganjilan dan terkesan ditutup-tutipi oleh DPR dalam pembahasannya. “Dalam 3 bulan di tengah banyak isu tapi DPR bisa selesai dalam rapat tertutup, sampai-sampai DPD tidak dilibatkan. Jadi sangat nyata pelanggaran terhadap konsitusi, adanya surat ke DPD setelah ada protes dari masyarakat,” kata Marwan dalam diskusi bertajuk “Revisi Minerba Untuk Siapa yang digelar Ruangenergi.com secara online di Jakarta, Selasa (19/8/2020).

Ia menuding, pembahasan RUU menjadi Undang-undang Mineral dan Batubara (Minerba) yang baru penuh rekayasa dan agenda tersembunyi. Ia menduga kuat ada pesanan pihak tertentu, yang akhirnya bermuara pada penguasaan SDA di Indonesia secara “melanggar hukum” meski sekilas tetap taat UU.

“Masa ada RUU (Minerba) yang selesai dibahas hanya dalam waktu 2-3 bulan ? Anehnya lagi, pembahasan itu pas dengan menjelang berakhirnya Pemerintah pasangan Presiden dan Wapres yang berkuasa saat itu,” katanya.

Selain itu, aku Marwan, ada klausul dalam UU tersebut yang memberikan opsi kepada PKP2B yang ada sekarang untuk diperanjang masa kontraknya. “Selain itu, area eksplorasi PKP2B yang semua 15.000 ha kini diperluas sampai 100 ribu ha. Selain itu, ada keistimewaan untuk investor tertentu dari negara tertentu,” aku Marwan.

Dia mengklaim masih banyak hal-hal yang menyimpang dan berpotensi merugikan keuangan negara dan rakyat khususnya warga sekitar tambang. “UU Minerba yang baru perlu direvisi. Bahkan, kini ada kelompok masyarakat tertentu yang akan melakukan judicial review ke MK atas UU Minerba ini,” tandas Marwan.

Pihaknya setuju jika revisi UU Minerba perlu dilakukan karena banyak perkembangan yang terjadi. Hanya saja Marwan mempertanyakan RUU MInerba yang sebelumnya sudah ditargetkan dalam Prolegnas 2014-2019, tetapi baru banyak dibahas pada saat last minute jelang berakhirnya masa bakti DPR 2014-2019.

Ia menduga yang diakomodasi sebenarnya bukan kepentingan negara tetapi kepentingan dari tujuh kontraktor PKP2B yang kontraknya habis. “Kalau memang itu untuk negara dan kepentingan rakyat harusnya diserahkan ke BUMN,” tegasnya.

Di tempat yang sama, anggota Komisi VII DPR, Maman Abdurrahman menilai seluruh rangkaian proses untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) telah terpenuhi mulai kajian akademik, menganalisis daftar inventaris masalah (DIM) hingga sinkronisasi dengan berbagai regulasi. Pembahasan pun sudah lama dilakukan, bahkan sejak tahun 2015.

“Kalau disebut pembahasan RUU ini diam-diam itu salah, jadi bukan hanya 3-4 bulan terakhir tapi ini sudah dimulai sejak 2015, carry over hanya menghilangkan mekanisme, tapi substansi dan DIM per pasal kita bahas semuanya. Jangan dipelintir seakan-akan ini diam-diam. Kita libatkan DPD, akademisi dan multi stakeholder kok,” ujarnya.

Ia juga membantah pengesahan RUU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) dalam rangka memberikan karpet merah kepada tujuh perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dan mengesampingkan perusahaan BUMN. Dia juga menampik tudingan bahwa pengesahan RUU tersebut melanggar konstitusi khususnya Pasal 33 UU 45 ayat (3) karena kontrak pertambangan swasta atau asing diperpanjang. Dalam pasal itu tidak ada kata spesifik yang mengharuskan pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan oleh BUMN.

Ditegaskan, bahwa pemerintah dan DPR sama sekali tidak memberikan hak istimewa kepada tujuh perusahaan tersebut. Namun karena mereka paling siap dan punya komitmen penuh untuk menjaga suplai batu bara untuk ketahanan energi nasional, maka dimungkinkan perpanjangan kontrak.

Ia menjelaskan apabila memang ada BUMN yang siap sedia meng-cover segala kebutuhan batu bara di dalam negeri, maka pemerintah dan DPR tidak segan-segan memberikan hak pengelolaannya kepada BUMN.
“Kita senang kalau BUMN kita maju dan berkembang dengan memiliki aset yang besar tapi harus dilihat proporsionalitas dan kemampuan BUMN kita yang saat ini faktanya sangat terbatas. Semangat ke BUMN harus diberikan namun harus situasional dan harus dilihat fakta apakah BUMN mampu kelola 75 persen itu, jangan sampai ketika dipegang BUMN nanti turun sehingga menganggu energi kita dan menganggu penerimaan negara,” ujarnya.(mul)
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

PLN UID Jakarta Raya Sambung Listrik Serentak 36 Juta VA, Dukung Pertumbuhan Ekonomi Jakarta

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Dukung pertumbuhan ekonomi Jakarta, PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya lakukan penyambungan listrik serentak 230 pelanggan dengan total daya tersambung mencapai 36.000.000 Volt Ampere (VA) di seluruh wilayah Jakarta pada Rabu, 28 Februari 2024. Kegiatan ini sejalan dengan komitmen PLN UID Jakarta Raya untuk melakukan percepatan dan peningkatan layanan kelistrikan dalam mewujudkan Jakarta menjadi Kota Global.

Peran PLN bukan hanya sebagai suplai energi untuk penerangan masyarakat, tapi merupakan motor penggerak ekonomi di Jakarta. Listrik menjadi komponen penting dalam menjalankan bisnis. Kemudahan berbisnis Indonesia menempati peringkat 6 terbaik di Asia Tenggara dan peringkat 73 skala global. Listrik mendapatkan poin paling besar sebagai aspek kemudahan dalam  berbisnis.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Lasiran hari ini terjun langsung ke Gedung Cyber 4  milik Karyagraha Nusantara dan melakukan penyambungan listrik sebesar 18.000.000 VA, terbesar untuk hari ini.

“Penyalaan serentak sebanyak 230 pelanggan ini menunjukkan bahwa PLN UID Jakarta Raya siap melayani seluruh pelanggan yang ada di Jakarta. Bukan sesuai kemampuan PLN, tetapi sesuai kemauan pelanggan,” ungkap Lasiran.

Selama Bulan Februari 2024, PLN UID Jakarta Daya telah menyambung 21.100 pelanggan total daya 93 juta VA dengan berbagai akselerasi percepatan penyambungan. Sebelumnya standar PLN dalam melayani penyambungan pelanggan Tegangan Menengah yaitu 100 hari. Sekarang, PLN mengakselerasinya menjadi 20 hari.

“Percepatan penyambungan ini tentunya sebuah komitmen dari PLN untuk mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya di Jakarta ini dimana pelanggan bisnis besar sampai UMKM banyak tersebar di sini,” kata Lasiran.

Lasiran juga menambahkan bahwa penyalaan pelanggan yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah DKI Jakarta ini terdiri dari pelanggan sektor industri, bisnis, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dimana UMKM merupakan usaha yang menyerap tenaga kerja terbesar di seluruh Indonesia.

Project Coordinator Karyagraha Nusantara, Mario Andrew mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari seluruh jajaran PLN UID Jakarta Raya. Mulai dari proses administrasi, koordinasi, hingga pelayanan sangat rapi. Pembangunan gedung Cyber 4 diperuntukkan sebagai data center yang diperkirakan akan mulai beroperasi di tahun ini.

Andrew menambahkan proses penyambungan baru dengan daya besar sekalipun bisa direalisasikan dengan waktu yang cepat dan pelayanan yang baik.

Lasiran memimpin apel penyambungan serentak yang dilakukan secara hybrid di PLN Unit Pelaksana dan Pelayanan Pelanggan (UP3) Bulungan dengan peserta seluruh Unit Pelaksana lainnya di wilayah kerja PLN UID Jakarta Raya.

Apel hari ini melibatkan 1.308 personil gabungan yang terdiri dari pegawai PLN dan tenaga alih daya di lingkungan PLN UID Jakarta Raya untuk meningkatkan semangat juang serta komitmen seluruh personil PLN dalam upaya peningkatan layanan kelistrikan kepada masyarakat DKI Jakarta.(s)

Continue Reading

Ekonomi

Pasokan Melimpah, Pemerintah: Konsumen Gas Dalam Negeri Harus Diperbanyak

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Koordinator Penyiapan Program Migas Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rizal Fajar Muttaqien mengatakan, untuk mengatasi kelebihan pasokan gas yang sangat berpotensi terjadi mulai 2025 maka perlu disiapkan calon pembeli gas dari dalam negeri sehingga gas bisa dimanfaatkan dqn tidak langsung dijual atau diekspor.

Hal ini disampaikan Rizal dalam webinar Menilsik Kesiapan Pasokan Gas untuk Sektor Industri dan Pembangkit Listrik, yang digelar Forum Wartawan Energi di Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Ia memperkirakan, ketersediaan gas akan semakin besar seiring dengan terus ditemukannya cadangan gas. Bahkan berdasarkan neraca gas bumi 2023-2032 terungkap bahwa surplus gas bisa terjadi mulai 2025.

“Indonesia bakal surplus gas hingga 2035. Pasokan gas nanti ada dari Bontang, Tangguh, serta dari proyek Masela. Ini gasnya bisa juga untuk domestik, terutama pembangkit listrik dan industri,” kata Rizal.

Menurut dia, konektivitas kini menjadi isu utama dalam penyaluran gas di Tanah Air. Pemerintah sendiri sebenarnya sudah berinisiatif mengisi gap antara sumber pasokan gas dan wilayah yang membutuhkan gas. Hal ini bisa dilihat dari proyek pipa gas transmisi ruas Cirebon – Semarang (Cisem) yang ditargetkan bisa rampung pada Agustus nanti untuk tahap I. “Sekarang hampir tersambung dari Sumatera hingga ke Jawa,” ujar Rizal.

Lebih jauh ia mengatakan, kebutuhan gas domestik sebenarnya sudah mengalami pertumbuhan. penurunan ekspor gas dimulai 2012, sejalan penggunaan gas untuk dalam negeri juga mulai meningkat.

“Namun pertumbuhannya sejak saat itu hanya di kisaran 1% setiap tahunnya. Tahun 2022 dari total produksi gas sebesar 5.474 ribu kaki kubik per hari (MMscfd), 68% di antaranya digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik dan sisanya sebesar 32% diekspor,” paparnya.

Masih menurut Rizal, gas memiliki peran penting termasuk dalam pemenuhan energi di masa depan. Apalagi emisi yang dihasilkan gas lebih rendah sehingga otomatis dengan peningkatan penggunaan gas maka emisi secara keseluruhan juga bisa ditekan.

“Gas bisa memberikan kontribusi terhadap pengurangan emisi. Setelah 2060 memang sudah tidak ada gas dalam RUPTL tapi masih ada untuk transportasi. Untuk industri dan gas ini sumber daya energi yang bersih,” kata Rizal.

HGBT Gerus Penerimaan Negara

Pada kesempatan yang sama, Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas, Kurnia Chairi mengatakan, turunnya penerimaan negara akibat harga gas bumi murah atau harga gas bumi tertentu (HGBT) kepada tujuh sektor industri telah berdampak pada berkurangnya penerimaan negara.

“Kami mencatat penurunan penerimaan negara akibat kebijakan HGBT sebesar USD 6 per MMBTU lebih dari US $ 1 miliar atau sekitar Rp 15,68 triliun,” katanya.

Namun menurut Koordinator Penyiapan Program Migas Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rizal Fajar Muttaqien, pihaknya masih harus mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan itu.

“Kemenprin juga sudah mengusulkan untuk perpanjangan atau keberlanjutan kebijakan HGBT, hanya kami dari ESDM masih menunggu evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan HGBT yang sudah berjalan selama ini,” tegasnya.

Sementara Chairman Indonesia Gas Sociaty (IGS) Aris Mulya membeberkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi RI dalam pengembangan gas dalam negeri. Menurut Aris tantangan yang dimaksud berasal dari sektor hulu, hilir, hingga regulasi.

Dari sektor hulu, Aris menyebut tingginya resiko pengembagnagn hulu migas berdampak rendahnya investasi yang masuk.

“Dari sektor hulu, kita tahu sektor hulu merupakan pengembangan industri yang beresiko tinggi dan berdampak pada bagaimana kita undang investor masuk dalam usaha industri hulu,” ujar Aris Mulya.

Sedangkan Kepala Satuan Pengembangan Teknologi dan Managemen Aset PT PLN Indonesia Power (PT PLN IP) Tarwaji Warsokusumo mengungkapkan, Duck Curve yang terjadi di USA jangan sampai terjadi di Indonesia, PLN harus bisa memberikan kehandalannya dalam memproduksi daya listriknya.

“Tentunya saja dengan meningkatkan kapasitas PLTGU agar daya listrik bisa, untuk itu kita harus membutuhkan pembnagkit yang begitu cepat respon. Di California sendiri membutuhkan pembangkit 13.000 mega watt untuk menstabilkan jaringan interkoneksi,” paparnya.

Ia menilai Indonesia harus menyediakan pembangkit-pembangkit yang mempunyai fleksibilitas dalam menangani beban minimum dan maksimum. Sebab dengan kemampuan fleksibilitas ini, dapat terhindar dari bangkrut.

“Nah ini persolan pelik yang kita sediakan sebagai provider. Dimana kalau hanya menggunakan PLTU saja kita hanya bisa masuk 5 MB per menit ini sangat lambat. Sehingga kita butuh pembangkit listrik sejenis PLTG yang bisa merespon sekitar 88 MW per menit,” pungkasnya.(s)

Continue Reading

Ekonomi

Pembangkit, PLN EPI Jalin Kerjasama dengan Adhi Guna Putera

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – PT PLN (Persero) melalui Subholding PLN Energi Primer Indonesia (EPI) terus memperkuat kehandalan sistem kelistrikan nasional melalui pengamanan pasokan bahan bakar pembangkit listrik. Hal ini sekaligus menjadi langkah startegis PLN EPI dalam mendukung penggunaan gas sebagai energi yang ramah lingkungan selama transisi energi.

Komitmen ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara PT PLN Energi Gas dengan PT Adhi Guna Putera dan PT Titan Transport Indonesia meliputi kerjasama pengembangan usaha infrastruktur gas.

Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara menjelaskan, PLN terus melakukan transformasi dan penguatan lini bisnis secara menyeluruh. Peningkatan infrastruktur gas dinilai memegang peranan penting dalam upaya penyediaan listrik yang handal bagi masyarakat.

“PLN terus mengupayakan terjaganya pasokan listrik yang handal guna mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Kolaborasi yang terus kami kembangkan juga merupakan implementasi dari 4 pilar PLN dan mendukung incorporated yang semakin kuat antar PLN grup,” kata Iwan.

Ia melanjutkan, penguatan rantai pasok bahan bakar untuk pembangkit listrik terus dilakukan PLN Group dalam beberapa tahun terakhir. Selain memastikan ketersediaan infrastruktur, PLN EPI juga terus mengembangkan integrasi sistem digital rantai pasok.

Iwan menambahkan, kerjasama pengembangan usaha infrastruktur gas antara para pihak bakal kian menguatkan sistem rantai pasok gas untuk pembangkit secara end to end.

“Kami menyambut baik sinergi yang terjalin pada hari ini. PLN EPI berkomitmen untuk terus mendorong penyediaan energi listrik yang handal dan mumpuni untuk masyarakat dengan menjaga tingkat pasokan bahan bakar pembangkit,” ujarnya.

Iwan menjelaskan, kerjasama ini meliputi sejumlah hal penting antara lain penyediaan infrastruktur gas, persiapan rantai pasok end to end mulai dari pasokan gas, infrastruktur, pelabuhan pengisian, transportasi, kesiapan fasilitas penerimaan pembongkaran dan kesiapan pembangkit untuk menyediakan gas.(s)

Continue Reading
Advertisement

Trending