Jakarta, Hariansentana.com. – Sidang ke 7 kasus tabrak lari yang merenggut nyawa S (82th) yang menjadi korban kelalaian di jalan lingkungan perumahan Gresinda Rw.10 kelurahan Kapuk Muara Kecamatan penjaringan kota administrasi Jakarta Utara saat sedang jogging, memasuki babak krusial di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Kamis (18/09/2025).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rahman membacakan tuntutan yang membuat keluarga korban tidak hanya kecewa, tetapi juga meradang. Bagaimana tidak, Ivon(65th), terdakwa dalam kasus ini, hanya dituntut hukuman 1 tahun 6 bulan penjara potong tahanan. Sebuah tuntutan yang dianggap terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi keluarga yang ditinggalkan.

Suasana haru dan amarah bercampur menjadi satu di ruang sidang. Ali Said Keluarga S, yang setia mengikuti jalannya persidangan sejak awal, tak mampu menyembunyikan kekecewaan mereka usai mendengar tuntutan JPU. suara Gaduh , dan emosi dari wajah-wajah yang berduka.

“Kami sangat kecewa berat dengan tuntutan JPU. Fakta hukum sudah jelas membuktikan bahwa terdakwa bersalah menyebabkan papih kami meninggal dunia dengan cara yang tragis,” ungkap Haposan salah satu anak korban, dengan nada suara bergetar menahan emosi.

“Apakah nyawa seorang manusia hanya dihargai 1,6 tahun penjara? Ini tidak adil!” cetusnya.

Haposan menambahkan, majelis hakim dalam beberapa persidangan sebelumnya juga telah memberikan indikasi bahwa terdakwa memang terbukti bersalah. Oleh karena itu, tuntutan yang diajukan JPU dianggap sebagai bentuk ketidak pedulian terhadap penderitaan keluarga korban.

“Kami merasa keadilan telah dibutakan. Tuntutan JPU ini meremehkan arti penting kehidupan seseorang. Kami datang ke pengadilan ini untuk mencari keadilan, bukan untuk menerima kekecewaan yang mendalam,” lanjut Haposan dengan suara menahan emosi.

Linda seorang wanita merupakan anak mantu dari S, tak kuasa menahan isak tangis saat diwawancarai awak media usai persidangan. Dengan suara lirih dan mata sembab, ia mengungkapkan kekecewaan hatinya yang mendalam.

“Papih adalah sosok yang sangat kami cintai. Beliau selalu memberikan kasih sayang dan perhatian kepada kami semua. Kehilangan beliau adalah pukulan yang sangat berat bagi keluarga kami,” ujarnya suara bergetar.

Linda melanjutkan, “Saya tidak mengerti mengapa terdakwa hanya dituntut hukuman yang begitu ringan. Apakah hukum di negara ini sudah tidak ada keadilan? Kami hanya ingin keadilan ditegakkan. Papih tidak pantas diperlakukan seperti ini. Jahat banget… -banget,” ucapnya sambil terisak dan menghapus air matanya.

Kasus tabrak lari ini bermula ketika Ivon (65th) diduga melakukan tindakan ceroboh dan tidak bertanggung jawab dengan menabrak S (82th) saat sedang jogging di jalan Perumahan Grisenda RW. 10,Kapuk Muara,Jakarta Utara pada (9 Mei 2025) lalu. Akibat insiden tersebut, S mengalami luka parah di sekujur tubuhnya dan menghembuskan nafas terakhir di RS PIK pada 11 Mei 2025 setelah menjalani perawatan intensif di ruang ICU.

Saat ini, Ivon berstatus sebagai tahanan kota dan dijerat dengan pasal berlapis terkait kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Namun, tuntutan ringan yang diajukan JPU telah memicu protes dari keluarga korban, serta pertanyaan tentang efektivitas sistem hukum di Indonesia dalam memberikan keadilan bagi para korban, di lingkungan tempat tinggal yang seharusnya aman dan nyaman untuk berolahraga.

Keluarga korban berharap majelis hakim yang menyidangkan kasus ini dapat bertindak bijaksana memberikan tuntunan yang seadil-adilnya, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Mereka juga memohon perhatian dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Komisi Kejaksaan, Mahkamah Agung, lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang hukum, serta masyarakat luas, untuk mengawal jalannya persidangan ini hingga tuntas.

“Kami tidak akan menyerah dalam mencari keadilan bagi papih kami.akan terus berjuang hingga pelaku tabrak lari mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Kami berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pengendara agar lebih berhati-hati dan bertanggung jawab, terutama di lingkungan perumahan yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi semua orang, bahkan saat berolahraga pagi,” tegas Haposan penuh keyakinan.

Keluarga korban berharap vonis yang akan dijatuhkan majelis hakim nanti dapat memberikan rasa keadilan bagi mereka, serta menjadi peringatan keras pelaku, bahwa kelalaian dan tindakan tidak bertanggung jawab di jalan, bahkan di lingkungan perumahan sekalipun, memiliki konsekuensi hukum yang serius, terlebih jika sampai merenggut nyawa seseorang yang sedang beraktivitas.(Sutarno)

Jakarta, Hariansentana.com.– Jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Pademangan kota administrasi Jakarta Utara melakukan optimalisasi menjaga ketertiban umum di Jalan Pademangan V RW 01- 08 dan VIII RW 012. Kelurahan Pademangan timur.

Dalam penertiban dan penataan wilayah di hadiri, Polma.C. Wakil Camat, Purnama, Kasie Operasional Satpol PP Walikota Jakut, dan Suhardiman Lurah Pademangan.

Kepala Satpol PP Kecamatan Pademangan, Asromadian.SH.didampingi Denny, dan para Kasatgas kelurahan Sukimin, Yusuf Barok dan Muktar mengatakan di lokasi penertiban, dalam implementasi Bulan Tertib Trotoar (BTT) sebanyak puluhan dagang kaki lima (PKL) di Jalan Pademangan V dan VIII diminta untuk tidak melakukan kegiatan usaha di tempat yang melanggar aturan.

“Kita edukasi para PKL tentang Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Trotoar merupakan fasilitas umum bagi pejalan kaki, kita minta jangan diokupasi,” ujarnya, Rabu (17/9/2025).

Asromadian,menjelaskan, PKL yang terdiri dari, penjual bensin eceran,barang bekas, pedagang minuman, dan satu pelaku usaha tambal ban diberikan teguran tertulis.

“Jalannya penertiban yang melibatkan personel gabungan dari unsur para Kasatpel Satpol PP, PPSU, Satpel Perhubungan, Babinsa, Babinkamtibmas, LMK, FKDM, jajaran Kelurahan Pademangan Timur dan kecamatan Pademangan tersebut berjalan lancar, aman, dan kondusif,” terangnya.

Ia berharap, teguran dan penertiban yang sudah diberikan kepada PKL dapat dipatuhi dengan tidak lagi melakukan kegiatan usaha di trotoar Jalan Pademangan V dan VIII.

“Kami akan terus melaksanakan kegiatan patroli ini di lokasi berbeda. Masyarakat juga bisa melapor kepada petugas bila menemukan pelaku usaha yang berjualan di atas trotoar,” tegasnya.

Sementara itu, warga Pademangan timur, Cipta (36) mengaku sangat mendukung dilakukannya penertiban PKL dan Bangli yang melanggar aturan.

“Saya setuju sekali, fungsi trotoar itu untuk pengguna pejalan kaki bukan tempat berdagang. Terlebih, keberadaan PKL ini kerap memicu terjadinya kemacetan,” tandasnya.(Sutarno)

Jakarta, Hariansentana.com.-Terdakwa Diona Christy Silitonga. karyawan Bank JTrust, terpaksa jadi penghuni Hotel Prodeo di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, lakukan pencurian uang nasabah sehingga di tuntut 10 tahun penjara sebagaimana diatur dalam Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Melda Siagian.SH.MH. juga menuntut terdakwa Diona Christy Silitonga, yang ditengarai seorang tokoh Agama itu, untuk membayar denda sebesar 2 ratus juta rupiah subsider 6 bulan kurungan.

Perbuatan terdakwa dinyatakan JPU terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar hukum, atas kerugian korban berinisial MCHST Rp 1.6 miliar rupiah.merupakan nasabah Bank JTrust, dimana terdakwa bisa mencairkan uang terdakwa tanpa prosesur.

Korban tidak pernah memberikan tanda tangan di formulir Bank dan tidak pernah memberikan surat kuasa kepada terdakwa tapi uangnya bisa dicairkan terdakwa.

Menyikapi perbuatan Terdakwa, korban memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, yang mengadili dan memeriksa berkas perkara 479/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr, supaya memberikan putusan yang berkeadilan terhadap kerugian korban pencucian uang yang diduga dilakukan Diona Christy Silitonga selaku karyawan Bank JTrust.

Korban MCHS.minta Majelis Hakim, agar dalam amar putusannya memerintahkan pihak Bank JTrust untuk mengembalikan uang korban yang dicairkan terdakwa Diona Christy Silitonga. Terdakwa merupakan karyawan Bank JTrust,melanggar hukum telah sengaja tanpa ijin atau persetujuan atau surat kuasa dari korban bisa mencairkan uang korban.

“Saya berharap kepada Majelis Hakim supaya uang aset pribadi saya sebesar RP 1.6 miliar rupiah, yang saya tabung di Bank JTrust Cabang Muara Karang, Pluit Jakarta Utara di kembalikan pihak Bank JTrust. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan karyawan Bank sehingga merugikan nasabah Bank itu sendiri harus diselesaikan dan ditanggungjawapi pihak Bank. Hal itu diatur dalam Undang Undang Perbankan”, ungkap korban, 16/9/2025.

Lebih lanjut korban menyampaikan, Terdakwa tanpa dasar hukum mengambil, mencairkan uang nasabah dari Bank tanpa prosedur dan tanpa sepengetahuaan korban dan memalsukan Asuransi korban di Asuransi Sinas Mas yang bekerja sama dengan Bank JTrust.

Oleh karena itu, korban memohon kepada Majelis Hakim supaya menghukum terdakwa sesuai tuntutan JPU atau lebih tinggi dari tuntutan JPU, serta dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan pihak Bank JTrust mengembalikan uang korban, ucapnya.

Menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Melda Siagian disebutkan, terdakwa Diona Christy Silitonga, melakukan perbuatannya sejak tahun 2019 sampai 2022, di Bank JTrust Cabang Muara Karang Jl.Muara Karang Raya No.21 Blok A 8 Utara, RT.5/RW.12, kelurahan Pluit, kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.

Terdakwa diduga melakukan tindak pidana selaku “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank”.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut, Terdakwa bekerja di Bank J Trust Cabang Muara Karang Jakarta Utara dengan Surat Keputusan PT. Bank Century,Tbk Nomor. 428/SK/Century/HRD/VI/2009 Tanggal 25 Juni 2009, tentang pengangkatan sebagai karyawan tetap dan terdakwa diangkat sebagai Funding Marketing officer pada Sub Branch Muara Karang Utara yang tugasnya mencari nasabah, memberikan pelayanan transaksi kepada nasabah dan menawarkan produk perbankan milik Bank J Trust dan untuk itu terdakwa memperoleh gaji 6.7 juta rupiah perbulan.

Sekitar tahun 2018, terdakwa berkenalan dengan saksi MCHST yang dikenalkan oleh saksi AM dan saksi BM dan saat itu terdakwa menawarkan saksi korban untuk membuka tabungan deposito di Bank J Trust Cabang Muara Karang.korban menabung uangnya di Bank J Trust hingga mencapai miliaran rupiah.

Dimana proses pembukaan rekening tersebut terdakwa datang langsung ke saksi MCHST di Pondok Pinang Jakarta Selatan dengan membawa dokumen, Formulir pembukaan rekening, Formulir penarikan tunai, Formulir pemindahbukuan (transfer).

Terdakwa ditengarai memlsukan tanda tangan saksi korban di dokumen Formulir Penarikan Tunai dan Formulir Pemindahbukuan untuk terdakwa gunakan. pembukaan rekening saksi MCHST memberikan uang secara Tunai kepada terdakwa lalu dilakukan setoran tunai ke rekening Bank J Trust Norek 2100115660 atas nama korban.

Setelah Terdakwa melakukan penarikan dana yang ditabung korban lalu terdakwa memindahkan dana tersebut menggunakan Formulir Transfer/Setoran Kliring/Titipan Kliring Bank J Trust atas nama saksi korban ke rekening atas nama korban atau ZM dimana Rekening tersebut yang sengaja Terdakwa buat untuk dijadikan rekening penampung pencairan uang nasabah korban.

Total kerugian korban yang dicairkan terdakwa mencapai 1.6 miliar rupiah, termasuk uang asuransi.dakwaan Jaksa disebutkan terdakwa diancam dalam Undang Undang Perbankan, Undang Undang TPPU dan pasal.378. Penipuan KUHP, ungkap JPU.

Sidang yang dipimpin Majelis Hakim Hasmy didampingi dua Hakim anggota, terpaksa menunda persidangan dua kali agenda pembacaan nota pembelaan (Pledoi), karena Pledoi belum siap. Hingga berita ini diturunkan pihak terdakwa Penasehat Hukumnya belum dapat diminta keterangannya. (Sutarno)