Nasional
8 Poin Pernyataan Sikap BaraJP Terkait Demonstrasi Berujung Anarkis
pernyataan sikap barajp
Jakarta, hariansentana.com – MENYIKAPI perkembangan situasi nasional akhir-akhir ini, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Barisan Relawan Jalan Perubahan (BaraJP) menyatakan Delapan (8) poin Pernyataan Sikap yang dibacakan di Sekretariat Bara JP, Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Adapun 8 poin Pernyataan Sikap BaraJP yang dihadiri (Foto; Kiri ke Kanan) ; Yogie Tri Wardhana (Waketum Bidang Pemerintahan), Boy Nababan (Sekjen), Willem Frans Ansanay (Ketum), M. Adli (Ketua Harian) dan Michael Vendy (Wabendum) yaitu:
“Pertama; Kami menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi nasional yang diwarnai oleh aksi kekerasan dan tindakan anarkis. Aksi ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga merusak fasilitas umum di berbagai kota. Kami menyampaikan turut berduka cita atas korban jiwa, baik dari masyarakat maupun pihak kepolisian. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan kami mendoakan para korban yang masih dirawat di rumah sakit, baik dari pihak masyarakat maupun kepolisian, agar cepat pulih. Harapan ke depan, negara harus hadir untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia,” kata Ketum BaraJP, Williem Frans Ansanay, S.H, M.Pd membacakan Pernyataan Sikap.
2. Kami mendorong para pembantu Presiden untuk membuka ruang dialog dengan masyarakat secara berkesinambungan.
3. Kami menuntut para kelompok yang menebar fitnah, hoax dan adu domba untuk menghentikan narasi yang berupaya menciptakan perpecahan antara Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan mantan Presiden RI Bapak Joko Widodo, karena akan merusak persatuan antar-pemimpin dan seluruh anak bangsa.
4. Kementerian dan lembaga di tingkat pusat harus mempercepat penyerapan anggaran dan alokasi transfer dana ke daerah agar perekonomian daerah berjalan dengan baik dan menyejahterakan rakyat.
5. Para pembantu Presiden (Menteri dan Wakil Menteri) fokus menyukseskan program-program kerakyatan Presiden Prabowo-Gibran agar program tersebut dapat berjalan lancar dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat, terutama permasalahan kemiskinan, pengangguran, ketahanan pangan, ketimpangan ekonomi, ketidakadilan sosial, konflik agraria yang berpotensi mengganggu kesejahteraan umum.
6. Kami menghormati kebebasan berpendapat setiap warga negara yang dijamin konstitusi. Karena itu, Kami meminta DPR RI dan pemerintah untuk lebih sensitif dan berempati terhadap masalah rakyat.
7. Pemerintah harus menunjukkan komitmennya dengan merevisi kebijakan fiskal dan anggaran. Anggaran harus diprioritaskan untuk sektor-sektor krusial seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial, bukan untuk pos-pos yang dianggap tidak esensial oleh publik.
8. Untuk mengatasi akar permasalahan, pemerintah harus segera mengimplementasikan langkah-langkah untuk mengendalikan inflasi dan menstabilkan harga bahan pokok, serta membatalkan kenaikan pajak yang dilakukan secara serampangan oleh Kepala Daerah.
Daerah
Pesamuhan Madya Ke-1 PHDI Jabar 2026 Dibuka, Bahas Penguatan Organisasi hingga Kepemimpinan Nasional
PUKUL GONG-Sekretaris Umum PHDI Pusat, Bapak I Ketut Budiasa, S.T, M.M saat memukul Gong tanda dimulainya acara disaksikan Ketua Pengurus Harian PHDI Provinsi Jawa Barat, Brigjen TNI (Purn) I Made Riawan. (Foto Ist).
BANDUNG, SENTANA – Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Jawa Barat menggelar Pesamuhan Madya Ke-1 Tahun 2026 di Hotel Artotel Suite Aquila, Pasteur, Bandung, Sabtu (3/10/2026).
Pesamuhan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Umum PHDI Pusat yang mewakili Ketua Umum PHDI Pusat, Bapak I Ketut Budiasa, S.T, M.M, Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong, sebagai tanda dimulainya rangkaian persidangan dan pembahasan Pesamuhan Madya Ke-1 PHDI Jawa Barat Tahun 2026.
Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan Ketua Panitia, Ketua Paruman Pandita, Ketua Paruman Walaka dan Ketua Pengurus Harian PHDI Provinsi Jawa Barat, Brigjen TNI (Purn) I Made Riawan.

Melalui keterangannya, Sabtu (3/20), Ketua Pengurus Harian PHDI Provinsi Jawa Barat, Brigjen TNI (Purn) I Made Riawan mengatakan bahwa, Forum ini menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus membahas berbagai agenda strategis PHDI, mulai dari program kerja hingga rekomendasi kepemimpinan di tingkat nasional.
Mengusung tema “Penguatan Tata Kelola Organisasi PHDI Provinsi Menuju Umat Hindu Jawa Barat yang Mandiri dan Maju”, kegiatan diawali dengan Tari Sekar Jagad yang menggambarkan keberagaman, keharmonisan dan semangat persatuan.
Salah satu agenda utama forum adalah penyampaian dan pembahasan program kerja PHDI Provinsi, serta PHDI Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Forum mengevaluasi pelaksanaan program, membahas tantangan organisasi, serta merumuskan langkah penguatan pelayanan keumatan, tata kelola organisasi, pembinaan umat, pengembangan sumber daya manusia, dan koordinasi antarstruktur PHDI.
“Pesamuhan Madya juga membahas pengisian jabatan yang masih kosong pada sejumlah lembaga umat Hindu Provinsi Jawa Barat. Pengisian tersebut diarahkan untuk memperkuat struktur kelembagaan dan memastikan setiap unsur organisasi dapat menjalankan tugas serta fungsinya secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.
Agenda strategis lainnya adalah pembahasan rekomendasi untuk pemilihan dan pengusungan calon Ketua Sabha Pandita, Ketua Sabha Walaka, serta Ketua Umum PHDI Pusat. Rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan dan musyawarah forum sebagai bagian dari aspirasi organisasi PHDI Jawa Barat untuk disampaikan melalui mekanisme organisasi yang berlaku.

Di penghujung kegiatan, peserta membacakan Deklarasi Dukungan Bersama sebagai bentuk komitmen dan konsolidasi PHDI Kabupaten/Kota se-Jawa Barat terhadap agenda organisasi, serta rekomendasi kepemimpinan PHDI di tingkat nasional. Pesamuhan Madya Ke-1 diharapkan menjadi momentum memperkuat soliditas organisasi, meningkatkan kualitas tata kelola dan memperkuat pelayanan PHDI kepada umat Hindu di Jawa Barat. (Red).
Daerah
BPBD Demak Distribusikan 2,5 Juta Liter Air Bersih ke Sejumlah Wilayah
DEMAK, SENTANA — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Demak terus melakukan pendistribusian bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang mengalami kekeringan maupun terdampak bencana lainnya.
Hingga 3 Oktober 2026, BPBD Kabupaten Demak mencatat sebanyak 500 tangki air bersih dengan total volume mencapai 2.500.000 liter telah didistribusikan kepada masyarakat dan sejumlah fasilitas pendidikan maupun pelayanan publik.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Demak, Agus Sukiyono, S.IP, MM, mengatakan, pendistribusian air bersih dilakukan sebagai bagian dari upaya penanganan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah yang mengalami keterbatasan air.
Distribusi tersebut tersebar di 13 kecamatan, yakni Karanganyar, Mranggen, Guntur, Wedung, Gajah, Wonosalam, Demak, Sayung, Kebonagung, Dempet, Karangawen, Mijen dan Karangtengah.
Di Kecamatan Karanganyar, misalnya, BPBD mendistribusikan air bersih ke Desa Ngaluran sebanyak 72 tangki, Desa Undaan Kidul 46 tangki, MTs Manbaul Huda Cangkring Rembang dua tangki, Desa Kedungwaru Lor enam tangki, serta SDN 2 Ngaluran satu tangki.
Sementara di Kecamatan Mranggen, distribusi dilakukan ke sejumlah Desa dengan jumlah cukup besar. Desa Kalitengah menerima 75 tangki, Banyumeneng 65 tangki, Sumberejo 29 tangki, Kebonbatur 19 tangki, Jamus 15 tangki, Kangkung 13 tangki, serta sejumlah sekolah dan pondok pesantren.

Pendistribusian juga dilakukan di Kecamatan Guntur, khususnya Desa Trimulyo sebanyak 17 tangki dan Desa Sidoharjo sebanyak lima tangki untuk penanganan dampak banjir.
Selain penanganan kekeringan dan banjir, BPBD Demak juga menyalurkan air bersih untuk kegiatan sosial. Di Kecamatan Wedung, bantuan masing-masing satu tangki disalurkan ke Desa Jungpasir, Kedungmutih, Bungo, dan Ruwit.
Di Kecamatan Gajah, bantuan air bersih antara lain disalurkan ke Desa Sambung sebanyak 16 tangki, Desa Mlekang 10 tangki, SDN 1 Melatiharjo tiga tangki, SDN 2 Gajah dua tangki, serta Desa Gedangalas dua tangki untuk kegiatan sosial Pramuka.
Sementara di Kecamatan Demak, distribusi dilakukan ke sejumlah lokasi, antara lain Desa Sedo sebanyak 18 tangki, Desa Raji 12 tangki, Desa Turirejo 12 tangki, Desa Bango tujuh tangki, Desa Kedondong tujuh tangki, Pasar Desa Sedo lima tangki untuk penanganan kebakaran, serta RSUD Sunan Kalijaga Demak empat tangki.
Distribusi air bersih juga menjangkau wilayah Kecamatan Sayung, Kebonagung, Dempet, Karangawen, Mijen dan Karangtengah.
Agus menegaskan, pendistribusian air bersih merupakan bentuk respons BPBD terhadap kebutuhan masyarakat di lapangan, terutama wilayah yang mengalami kekeringan.
“Penyaluran air bersih dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan fasilitas umum yang mengalami keterbatasan air,” pungkas Agus melalui keterangannya, Sabtu (3/10).
Selain sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Demak, Agus Sukiyono juga dipercaya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kabupaten Demak.
BPBD Kabupaten Demak mengimbau masyarakat yang membutuhkan penanganan kebencanaan untuk segera melaporkan kondisi di wilayah masing-masing melalui saluran komunikasi resmi BPBD. (Red).
Ibukota
Warga Perumahan Sunter Garden RW 018 Sunter Agung, Ucapkan Terimakasih Pada Walikota Jakarta Utara.
Jakarta, Hariansentana.com. – Warga, pengurus RT, LMK,RW. 018 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. mengucapkan terima kasih pada Walikota administrasi Jakarta Utara beserta Jajarannya atas peresmian pagar yang telah dibangun secara swadaya sudah bisa di gunakan warga untuk menjaga keamanan ketertiban di wilayah perumahan Sunter Garden RW.18.kelurahan Sunter Agung.

Fajar Budiman selaku Ketua RW 18 Sabtu (3/10/2026) mewakili keluarga besar RW 18 mengucapkan terimakasih dan Apresiasi pada Bapak Walikota Administrasi Jakarta Utara Hendra Hidayat, beserta jajarannya yang telah membantu kami.menjaga keamanan ketertiban wilayah kami.
Ucapan terimakasih juga diberikan pada Kapolres metro Jakarta Utara, Kapolsek dan Danramil Tanjung Priok, Babinsa, Babinkantibmas yang membantu mensuport kami dalam menjaga Kantibmas berkolaborasi dengan Keamanan RW 18.”
Warga kami berharap semoga keamanan dilingkungan kami menjadi aman dan nyaman. (Sutarno)
-
Polhukam2 days agoLSM PRB Minta KPK Usut Tuntas Dugaan Keterlibatan Wakil Bupati Bogor Dalam Kasus HGU
-
Polhukam5 days agoLSM PRB Kecam Aksi Satpol PP Kabupaten Bogor Angkut Barang Pedagang di Terminal Cibinong Tanpa Surat Teguran
-
Polhukam4 days agoKorban Penipuan Digital Transfer Misterius Rp 273 Juta Dari Bank BCA ke MNC Bank Tempuh Jalur Hukum
-
Ibukota3 days agoBadan Aset Bakal Cek Fasos/Fasum Taman yang Berubah Jadi Lahan “Parkir Komersil” di RW 10 Papanggo

