Connect with us

Ekonomi

Kegiatan Kinerja DPKPP Kabupaten Bogor tahun 2024

Published

2 years ago

on

 
Bogor, Hariansentana.com — Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor merupakan dinas yang menaungi 3 (tiga) urusan bidang, yaitu urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman, urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta urusan bidang pertanahan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terdapat beberapa kegiatan prioritas yang dilaksanakan DPKPP pada tahun 2024, yaitu:

1.Penyusunan RP3KP Kabupaten Bogor.

Pada tahun anggaran 2024, kegiatan RP3KP yang sedang berlangsung adalah tahap persiapan, yaitu pengumpulan data primer dan sekunder yang akan menjadi dasar penyusunan Profil Daerah Kabupaten Bogor. Data ini sangat penting untuk menghasilkan rencana pembangunan yang akurat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta dapat mengoptimalkan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor.

Penyusunan RP3KP Kabupaten merupakan arahan dan acuan untuk mengatur dan mengoordinasikan pembangunan dan pengembangan PKP dalam perwujudan pemanfaatan pola ruang PKP berdasarkan RTRW Kabupaten.

RP3KP Kabupatenmeliputi:
a.PKP pada kabupaten sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten.
b. Perumahan kumuh dan permukiman kumuh kabupaten dengan luas dibawah10 (sepuluh) hektar.
c. Kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan pada PKP Kabupaten.
d. Kebutuhan penyediaan rumah yang layak huni dan rehabilitasi rumah yang tidak layak huni bagi korban bencana kabupaten.
e. Kebutuhan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena dampak relokasi program pemerintah Kabupaten.

Melalui RP3KP, diharapkan Kabupaten Bogor dapat melaksanakan penanganan kawasan kumuh atau Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh (Sub Sub Kegiatan Bedah Kampung dan P2WKSS), dengan rincian lokasi sasaran kegiatan sebagai berikut :


Dalam penanganan kawasan kumuh terdapat 7 indikator, salah satunya Perbaikan Rumah Tidak layak Huni (Rutilahu). DPKPP meluncurkan program memberikan bantuan berupa dana stimulan guna memperbaiki rumah-rumah tidak layak huni bagi Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

Berdasarkan hasil pemutahiran data base RUTILAHU tahun 2023, terdapat 14.755 unit rumah tidak layak huni di Kabupaten Bogor. Pada tahun 2024, telak dialokasikan bantuan sebanyak 295 Unit untuk calon penerima bantuan yang tersebar di 19 Kecamatan dan 69 Desa dan 2 Kelurahan sasaran melalui mekanisme Bantuan Sosial.

Dengan adanya program penanganan RUTILAHU, diharapkan kualitas perumahan di Kabupaten Bogor dapat meningkat secara signifikan, terutama bagi masyarakat miskin, sehingga dapat memperbaiki taraf hidup mereka. Program ini juga diharapkan menjadi salah satu strategi kunci dalam pengurangan kemiskinan dan pembangunan perdesaan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen untuk terus mendukung warganya dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan layak huni.



2.Penanganan Rumah Korban Bencana Alam.

Kondisi geografis Kabupaten Bogor yang tergolong wilayah rawan bencana, seperti banjir, longsor, dan angin kencang, seringkali menimbulkan dampak kerusakan pada infrastruktur, termasuk perumahan dan kawasan permukiman. Standar pelayanan minimal DPKPP adalah penanganan rumah korban bencana. Penanganan ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana, serta memastikan mereka dapat kembali hidup dengan kondisi yang layak dan aman. Penanganan rumah bagi korban bencana ini terdiri dari rehabilitasi rumah bagi korban bencana alam dan Pembangunan Rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana alam.

a. Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam di Kabupaten Bogor

Rehabilitasi rumah dilakukan dengan mengkategorikan tingkat kerusakan rumah, baik yang mengalami kerusakan sedang maupun rusak berat. Pada tahun 2024, melalui program Bantuan Sosial (Bansos) Reguler yang terencana, sebanyak 122 rumah korban bencana alam di 17 kecamatan dan 32 desa berhasil diperbaiki. Program ini memberikan bantuan kepada masyarakat yang rumahnya rusak akibat bencana alam, sehingga mereka dapat kembali menempati rumah yang lebih aman dan layak huni.

Selain itu, mekanisme Bantuan Tidak Terencana (BTT) atau Belanja Tidak Terduga, yang berfungsi untuk penanganan bencana alam yang terjadi secara mendesak, juga telah memberikan kontribusi besar dalam rehabilitasi rumah.

Dari Januari hingga Desember 2024, sebanyak 1.232 rumah yang rusak berat, serta rumah yang memerlukan rekonstruksi dan relokasi, telah diperbaiki atau dibangun kembali di seluruh wilayah Kabupaten Bogor. Kegiatan ini mencakup 40 kecamatan, yang berarti hampir seluruh wilayah Kabupaten Bogor yang terdampak bencana mendapatkan perhatian serius.

b. Pembangunan Rumah Khusus Beserta Psu Bagi Korban Bencana Alam Pada Tahun 2024.

Dalam upaya penyelesaian penanganan pasca bencana yang terjadi pada tahun 2020, 2021, dan 2022, Pemerintah Kabupaten Bogor telah melaksanakan Program Relokasi dalam bentuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap) untuk masyarakat terdampak bencana. Program ini telah dimulai sejak tahun 2021 dan terus berlanjut hingga saat ini.
Pada tahun2024, sebagai bagian dari akselerasi penuntasan pembangunan, sebanyak 100 unit rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) telah dilaksakan. Proses pembangunan Hunian Tetap ini tersebar di tujuh desa yang berada di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Nanggung dan Kecamatan Sukajaya dengan rincian sebagai berikut:

Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen untuk terus melanjutkan pembangunan Hunian Tetap hingga seluruh masyarakat terdampak bencana mendapatkan tempat tinggal yang layak.

  1. Pembangunan Jembatan Gantung (Rawayan).

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bogor, melalui alokasi dana APBD, bekerjasama dengan TNI-AD, melaksanakan pembangunan 5 unit jembatan gantung rawayan. Pembangunan jembatan ini bertujuan untuk menghubungkan kawasan permukiman yang terisolasi, sehingga mempermudah akses masyarakat dalam mengakses fasilitas umum dan berbagai kegiatan sosial-ekonomi.

Dengan adanya jembatan gantung, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut.

Penyelenggaraan pembangunan jembatan gantung rawayan ini akan dilaksanakan di 4 kecamatan dan 5 desa, yaitu:

KecamatanJasinga(2unit),
KecamatanTanjungsari(1unit),
KecamatanLeuwisadeng(1unit),
KecamatanSukajaya(1unit).

Pembangunan jembatan ini tidak hanya akan meningkatkan konektivitas antar desa, tetapi juga membuka peluang untuk pengembangan sektor pariwisata, yang akan mendukung perekonomian lokal. Dengan akses yang lebih baik, warga akan lebih mudah mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, serta membuka peluang bagi sektor ekonomi untuk berkembang lebih pesat.

  1. Penataan dan pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU).

Tempat pemakaman umum (TPU) merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar yang penting . Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan akan fasilitas pemakaman yang memadai dan tertata dengan baik semakin penting. Oleh karena itu, DPKPP terus melakukan penataan dan pembangunan TPU agar tersedia tempat pemakaman yang layak bagi masyarakat.

Pada tahun 2024, sejumlah program telah direncanakan untuk memperbaiki fasilitas dan meningkatkan pelayanan di TPU di berbagai wilayah Kabupaten Bogor. Beberapa kegiatan yang akan dilakukan antara lain:

  1. Perbaikan Jalan Akses TPU Gorowong
  2. Pemagaran dan Keamanan TPU Tenjo
  3. Pemeliharaan TPU dan TMP Pondok Rajeg
  4. Pemeliharaan TMB Pondok Rajeg
  5. Pemasangan Paving Blockdi TPU Cibinong
  6. Pemasangan PJU Tenaga Surya di TPU
  7. Betonisasi Jalan Akses TPU Gunung Putri Cicadas
  8. Perbaikan Jalan Akses TPU Jabon Mekar.

Dengan serangkaian kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Bogor berharap dapat menciptakan TPU yang lebih baik, nyaman, dan aman.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan setiap warga memiliki akses yang mudah dan layak ke tempat pemakaman, serta menjaga kebersihan dan ketertiban di area pemakaman. Program penataan dan pembangunan TPU ini juga bagian dari upaya peningkatan kualitas fasilitas dasar yang tersedia untuk masyarakat Kabupaten Bogor.

  1. Membangun fasilitasi ruang terbuka publik (RTP)Taman
    Dinas Perumahan.

Kawasan Permukiman, dan Pertanahan terus berupaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kenyamanan masyarakat dengan membangun ruang terbuka publik (RTP). Pada tahun 2024, dengan sumber dana dari APBD, direncanakan pembangunan 8 titik ruang terbuka publik yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Bogor.

Beberapa lokasi yang akan mendapatkan fasilitas ruang terbuka publik meliputi:

  1. Taman Tematik di Kecamatan Cileungsi
  2. Taman Lingkungan Kantor Kecamatan Cibung bulang
  3. Taman Tematik di Kecamatan Rancabungur
  4. Taman Tematik di Kecamatan Ciomas
  5. Taman Tegar Beriman
  6. Area Sempadan Situ Pemda
  7. Lanskap di Desa Bojong Koneng – BabakanMadang
  8. Penghijauan di Rest Area Puncak – Cisarua.

Selain pembangunan di lokasi-lokasi tersebut, pemerintah juga akan melakukan pemeliharaan taman lainnya yang tersebar di Kabupaten Bogor untuk memastikan ruang terbuka tetap terawat, bersih, dan nyaman digunakan oleh masyarakat.

Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki tujuan untuk menciptakan lebih banyak ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bersantai, berolahraga, atau sekadar menikmati suasana alam.

Diharapkan pembangunan ruang terbuka publik ini dapat meningkatkan kualitas hidup warga, memperindah wajah kota, serta mendukung keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Bogor.

6.Pembangunan Lettersign
Guna mempercantik dan menata landscape wilayah kecamatan di Kabupaten Bogor agar terlihat lebih rapi, bersih, dan indah.

Pemerintah Kabupaten Bogor melaksanakan pembangunan lettersign di setiap kecamatan. Lettersign berfungsi sebagai penanda atau penegas nama wilayah, serta memberikan identitas visual yang jelas bagi setiap kecamatan. Melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemerintah Kabupaten Bogor telah memulai pembangunan lettersign secara bertahap, yang dibiayai dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Bogor. Pada tahun 2024, pemerintah merencanakan pembangunan 3 unit lettersign di 3 kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor, yang mencakup:

  1. Lettersign di Kecamatan Jasinga (1unit)
  2. Lettersign di Kecamatan Rumpin (1unit)
  3. Lettersign di Kecamatan Rancabungur (1unit)
  4. Lettersign di Rest Area Puncak,Bogor(1unit).

Pembangunan lettersign ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam memperjelas identitas wilayah, meningkatkan estetika kawasan, serta menjadi sarana informasi yang lebih efektif untuk masyarakat dan pengunjung di Kabupaten Bogor.

7.Pembangunan Tugu/Sign – Gate Sebagai Simbol Identitas Kawasan Geopark.

Sebagai bagian dari upaya penataan dan pengembangan kawasan Geopark Halimun Salak dan Geopark Pongkor, yang terletak di wilayah barat Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor melaksanakan pembangunan Tugu/Signgate sebagaisimbol identitas kawasan geopark. Tugu ini berfungsi untuk mempertegas dan memperkenalkan Geopark Halimun Salak serta Geopark Pongkor sebagai destinasi wisata geologi yang memiliki nilai penting baik secara ilmiah maupun budaya.

Melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, pembangunan tugu dan signgate ini dilakukan secara bertahap dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bogor.

Pada tahun 2024, pemerintah daerah telah berhasil membangun 2 unit tugu/signgate Geopark Halimun Salak yang terletak di dua kecamatan, yaitu:

  1. Tugu/Signgate Geopark Halimun Salak di Kecamatan Ciampea
  2. Tugu/Signgate Geopark Halimun Salak di Kecamatan Jasinga.

Pembangunan tugu/signgate ini bertujuan untuk memperkuat citra kawasan Geopark Halimun Salak dan Geopark Pongkor sebagai destinasi wisata alam yang menarik, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian alam dan geosistem di kawasan tersebut. Dengan adanya tugu/signgate ini, diharapkan dapat lebih memperkenalkan keunikan dan keindahan Geopark Halimun Salak sebagai bagian dari warisan dunia yang dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

  1. Pembangunan Peta Wilayah/Papan Informasi Wilayah 3D dan Signage/Totemsign di Rest Area Puncak Bogor.

Untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung dan memperindah kawasan Rest Area Puncak di Kecamatan Cisarua, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman melaksanakan pembangunan Peta Wilayah/Papan Informasi Wilayah 3D dan Signage/Totemsign. Pembangunan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas mengenai area sekitar, serta mempermudah pengunjung dalam menavigasi kawasan wisata Puncak yang ramai.

Peta Wilayah/Papan Informasi 3D ini akan memvisualisasikan secara lebih interaktif dan detail mengenai kawasan Puncak, termasuk tempat-tempat penting yang dapat dikunjungi. Sedangkan Signage/Totemsign berfungsi sebagai penunjuk arah dan informasi tambahan yang mudah dilihat oleh pengunjung.

Pada tahun 2024, peran DPKPP pada kawasan Area Puncak melaksanakan pembangunan 1 unit Peta Wilayah/Papan Informasi Wilayah 3D dan 5 unit Signage/Totemsign di Rest Area Puncak, Bogor. Pembangunan ini bersumber dari APBD Kabupaten Bogor dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan serta memberi pengalaman yang lebih baik bagi para wisatawan yang berkunjung ke kawasan Puncak, terutama dalam hal aksesibilitas dan pemahaman terhadap lokasi-lokasi penting di sekitar area tersebut.

Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan Rest Area Puncak semakin menjaditempat yang informatif dan nyaman, sekaligus mendukung upaya pemerintah untuk mengoptimalkan potensi kawasan wisata Puncak Bogor.

  1. Sertipikasi Tanah Aset Pemda.

Sertipikasi tanah aset pemda merupakan salah satu program yang dimonitor langsung progresnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK dalam area Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pada Tahun 2024 telah ditandatangani Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II tentang Pensertipikatan Tanah dan Penanganan Permasalahan Aset Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Bogor. Penandatangan tersebut dilakukan dihadapan KPK. di Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Gedung Sate, Kota Bandung) pada tanggal 8 Agustus 2024.
Jumlah sertipikat Hak Pakai Pemda yang telah diterbitkan pada tahun 2024 sebanyak 355 bidang yang terdiri dari tanah jalan sebanyak 42 bidang, tanah sekolah sebanyak 20 bidang, tanah puskesmas sebanyak 4 bidang, tanah UPT pertanian sebanyak 1 bidang, tanah HPL Huntap sebanyak 7 bidang serta tanah PSU dan CTM sebanyak 281 bidang.

Pada tahun 2024 juga telah disertipikatkan tanah Hak Guna Bangunan(HGB) untuk rumah tinggal (Hunian Tetap) dalam rangka relokasi permukima bagi korban bencana alam yang terletak di Desa Sukaraksa Kecamatan Cigudeg sebanyak 50 bidang dari total 205 bidang tanah. Sedangkan untuk 105 bidang lagi masih dilakukan verifikasi data karena ada beberapa yang berubah kepemilikan karena meninggal dunia atau perceraian dan dialihkan ke ahli waris. Sertipikat HGB tersebut berada diatas tanah HPL Pemda no 978 yang berasal dari tanah negara ex HGU PT. Perkebunan Nusantara VIII. Sebelum diberikan sertipikat HGB tersebut, terlebih dahulu dibuat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan masing-masing penerima sertipikat HGB yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak terkait kedudukan, status tanah dan pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.

Demikianlah kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor pada Tahun 2024. Seluruh kinerja ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan Warga Bogor. (Tab / Ded).

Related Topics:
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

Aturan Bagasi Garuda Indonesia Dinilai Bisa Tekan UMKM Oleh-Oleh, DPR Minta Dampaknya Dikaji

Published

22 hours ago

on

11/09/2026

By

JAKARTA — Perubahan aturan bagasi Garuda Indonesia dari sistem weight concept menjadi piece concept dinilai berpotensi menekan pelaku UMKM oleh-oleh dan cenderamata di berbagai destinasi wisata Indonesia.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Alex Indra Lukman, mengatakan perubahan sistem tersebut tidak hanya berkaitan dengan teknis pengelolaan bagasi penumpang, tetapi juga dapat berdampak terhadap perilaku wisatawan dalam membeli dan membawa oleh-oleh dari daerah yang dikunjungi.

Menurut Alex, cenderamata dan oleh-oleh umumnya memiliki kemasan khusus yang dibuat terpisah dari koper utama penumpang. Dengan sistem penghitungan berdasarkan jumlah koli, kemasan tersebut berpotensi dianggap sebagai bagasi tambahan dan dikenakan biaya.

“Aturan baru bagasi di Garuda Indonesia dengan sistem piece concept (hitung berdasarkan jumlah koper), akan membuat pengguna jasa penerbangan enggan untuk membawa buah tangan dari perjalanannya ke suatu destinasi wisata, baik di dalam negeri maupun luar negeri,” kata Alex dalam pernyataan tertulis, Kamis (10/9/2026).

Alex menjelaskan, dalam sistem piece concept, petugas di konter check-in tidak hanya memperhatikan total berat barang bawaan, tetapi juga jumlah fisik koper atau koli yang dibawa penumpang.

Sebagai ilustrasi, seorang penumpang membawa dua koper dengan berat masing-masing 10 kilogram. Secara total, barang bawaan tersebut hanya 20 kilogram dan masih berada di bawah batas 23 kilogram per koli.

Namun, apabila hak bagasi pada tiket kelas Ekonomi Domestik hanya mencakup satu koli, koper kedua tetap dihitung sebagai koli tambahan dan dapat dikenakan biaya ekstra.

Persoalan tersebut, lanjut Alex, akan semakin terasa ketika penumpang membawa kardus atau kemasan khusus berisi oleh-oleh.

“Jika kemudian ditambah koli dari kardus oleh-oleh, ini akan membuat penumpang bakal merogoh kantong lebih dalam,” ujarnya.

Bisa Pengaruhi Penjualan UMKM

Alex menilai tambahan biaya bagasi berpotensi membuat wisatawan berpikir ulang sebelum membeli oleh-oleh dalam jumlah tertentu. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi omzet pedagang cenderamata dan UMKM yang menggantungkan pendapatan dari aktivitas wisatawan.

“Artinya, pedagang oleh-oleh di terminal bandara termasuk di sentra oleh-oleh yang ada di sebuah destinasi wisata, bakalan kehilangan calon pembeli,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI tersebut.

“Karena, yang ada di pikiran penumpang, kemasan itu akan jadi koli tambahan yang ongkos kirimnya akan melebihi nilai ekonomis dari oleh-oleh yang dibeli,” sambungnya.

Menurut Alex, persoalan ini perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas karena industri pariwisata tidak hanya bergantung pada sektor transportasi, hotel, dan objek wisata. Pelaku UMKM yang menjual produk lokal, makanan khas, kerajinan, serta cenderamata juga menjadi bagian dari ekosistem pariwisata.

Alex kemudian merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat jumlah perjalanan wisatawan nusantara (Wisnus) pada kuartal I 2026 mencapai 319,51 juta perjalanan. Angka tersebut meningkat 13,14 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Tingginya mobilitas wisatawan domestik tersebut, kata dia, menunjukkan besarnya potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha di daerah, termasuk UMKM sektor oleh-oleh dan cenderamata.

“Beleid Garuda ini secara tak langsung telah meruntuhkan ekspektasi pelaku UMKM Indonesia terhadap potensi dari ratusan juta orang Wisnus ini,” tutup Alex yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat itu.

Continue Reading

Ekonomi

Pasca Mukab IX, Kadin Kabupaten Bogor Fokus Rekonsiliasi dan Perkuat Investasi

Published

5 days ago

on

07/09/2026

By

Bogor, Hariansentana.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bogor periode baru di bawah kepemimpinan Hilal Firmansyah akan segera melakukan langkah rekonsiliasi. Langkah ini bertujuan memperkuat soliditas dan persatuan dunia usaha di Kabupaten Bogor pasca pelaksanaan Musyawarah Kabupaten (Mukab) IX.

Rekonsiliasi dinilai penting untuk meredakan perbedaan yang muncul selama proses Mukab IX. Kadin berkomitmen merangkul seluruh elemen dan mengedepankan semangat kebersamaan, persaudaraan, serta kepentingan bersama dunia usaha.

“Perbedaan yang terjadi dalam proses Mukab harus kita akhiri dengan rekonsiliasi. Ke depan, yang harus kita bangun adalah persatuan, kolaborasi, dan kerja nyata untuk kemajuan dunia usaha serta Kabupaten Bogor,” ujar Ketua Kadin Kabupaten Bogor, Hilal Firmansyah.

Dalam waktu dekat, Kadin juga akan segera menyusun struktur organisasi dan perangkat kepengurusan. Hal ini agar roda organisasi dapat berjalan efektif, profesional, dan sesuai AD/ART.

Di bawah kepemimpinan Hilal, Kadin Kabupaten Bogor akan mengedepankan kolaborasi dan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor di bawah kepemimpinan Bupati Rudi Susmanto. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem usaha, meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kadin Kabupaten Bogor juga akan mengambil peran strategis sebagai corong investasi daerah di tingkat nasional. Berbagai potensi dan peluang investasi di Kabupaten Bogor akan diperkenalkan kepada dunia usaha, investor, dan pemangku kepentingan nasional.

Kadin Kabupaten Bogor mengajak seluruh pengusaha, asosiasi, komunitas dunia usaha, serta pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun iklim usaha yang sehat, produktif, dan berdaya saing…….Ron

Continue Reading

Ekonomi

JHL Foundation Beri Beasiswa Kelapa untuk 100 Lebih Mahasiswa UBB, Dorong Lahirnya Petani Muda

Published

1 week ago

on

05/09/2026

By

PANGKALPINANG, SENTANA – JHL Foundation memberikan Beasiswa Kelapa kepada lebih dari 100 mahasiswa Universitas Bangka Belitung (UBB), Rabu (2/9/2026). Program ini menjadi bagian dari upaya mendorong regenerasi petani, sekaligus menarik lebih banyak generasi muda terjun ke sektor pertanian.

Dewan Pembina JHL Foundation Jerry Hermawan Lo mengatakan, tantangan pertanian Indonesia saat ini tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan lahan dan kemampuan produksi. Persoalan sumber daya manusia dan minimnya regenerasi petani juga perlu mendapat perhatian serius.

Menurut Jerry, sebagian besar petani di Indonesia kini berusia di atas 45 tahun. Sementara itu, minat generasi muda untuk menekuni pertanian masih relatif rendah.

”Para petani kita saat ini mayoritas sudah berusia di atas 45 tahun. Sementara itu, tidak banyak anak muda yang mau menjadi petani. Bahkan, sekitar 80 persen petani kita tidak lulus SD,” kata Jerry dalam kegiatan penyerahan beasiswa di Pangkalpinang.

Acara tersebut turut dihadiri Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani dan jajaran Rektorat Universitas Bangka Belitung.

Jerry mengatakan, peningkatan kualitas pendidikan dan regenerasi petani menjadi kebutuhan mendesak apabila Indonesia ingin membangun sektor pertanian yang lebih kuat dan berkelanjutan.

”Bagaimana mungkin pertanian Indonesia bisa maju kalau kualitas SDM-nya masih pas-pasan? Karena itu, regenerasi petani dan peningkatan pendidikan menjadi sangat penting untuk membangun pertanian Indonesia ke depan,” ujarnya.

Menurut Jerry, kekayaan sumber daya alam seharusnya menjadi keunggulan Indonesia untuk membangun kesejahteraan. Apalagi, di tengah perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), pertanian merupakan salah satu sektor yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh teknologi.

“Indonesia punya tanah yang subur dan sumber daya alam yang luar biasa. Pertanian adalah keunggulan kita. Menanam juga berbeda dengan menambang. Kalau dikelola dengan benar, yang kita tanam hari ini bisa terus menghasilkan untuk generasi berikutnya,” kata Jerry.

Usulkan Pengelolaan Lahan 1.000 Hektare

Selain memberikan beasiswa, Jerry mendorong UBB mengembangkan model pendidikan pertanian yang lebih dekat dengan praktik di lapangan.

Salah satu gagasannya adalah kerja sama antara UBB dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui skema Kerja Sama Operasional (KSO) untuk mengelola lahan pertanian sekitar 1.000 hektare selama 30 tahun.

Menurut Jerry, lahan tersebut dapat dikembangkan menjadi semacam laboratorium pertanian terbuka bagi mahasiswa. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori di ruang kuliah, tetapi juga terlibat langsung dalam pengelolaan pertanian.

“Ada satu hal lagi yang mungkin dapat dilakukan oleh Bapak Rektor dari pihak kampus, yakni mengajukan kerja sama dengan Bapak Gubernur dalam bentuk KSO untuk pengelolaan lahan seluas 1.000 hektare selama 30 tahun,” kata Jerry.

Dalam konsep tersebut, mahasiswa dapat dibagi dalam kelompok – kelompok untuk mengelola lahan sejak masih kuliah. Mereka belajar mulai dari menanam, merawat tanaman, memanen, hingga mengelola hasil pertanian sebagai sebuah kegiatan usaha.

Kelapa menjadi salah satu komoditas yang dinilai potensial dikembangkan. Dengan jarak tanam sekitar 10 meter, ruang di antara pohon kelapa masih dapat dimanfaatkan untuk menanam komoditas lain, seperti jagung, sayuran, vanili, dan berbagai tanaman berumur pendek.

Pola tanam tersebut memungkinkan lahan tetap produktif selama mahasiswa menunggu kelapa memasuki masa produksi.

“Sambil menunggu tanaman kelapa memasuki masa panen, lahan di antara tanaman dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan komoditas pertanian jangka pendek,” ujarnya.

Jerry menilai pengalaman langsung mengelola lahan penting untuk membentuk generasi petani baru yang tidak hanya memahami teknik budidaya, tetapi juga menguasai aspek bisnis.

“Sejak masa perkuliahan, mereka sudah memiliki pengalaman langsung dalam mengelola lahan, menanam, memanen, hingga memahami aspek ekonomi dan kewirausahaan di sektor pertanian,” kata dia.

Dari Agrobisnis Menuju Agroindustri

Jerry mengatakan, tantangan berikutnya adalah bagaimana hasil pertanian tidak berhenti sebagai komoditas mentah. Menurut dia, Indonesia perlu bergerak dari sekadar agrobisnis menuju agroindustri dengan mengolah hasil pertanian menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Pendekatan tersebut pula yang kini dikembangkan melalui Royal Agro-Industry (Raya). Perusahaan itu diarahkan tidak hanya mengembangkan komoditas pertanian, tetapi juga membangun rantai pengolahan dan membuka akses pasar bagi petani.

“Petani jangan hanya diberi tahu bagaimana cara menanam. Mereka juga harus tahu apa yang dibutuhkan pasar, berapa harganya, dan ke mana produknya bisa dijual. Kalau informasi itu tersedia dan hasilnya ada yang membeli, petani bisa tumbuh menjadi pengusaha-pengusaha kecil,” ujar Jerry.

Menurut dia, orientasi ekspor juga penting agar sektor pertanian mampu mendatangkan devisa. Komoditas seperti kelapa, mangga, pisang, manggis, dan porang memiliki peluang dikembangkan menjadi produk bernilai tambah untuk pasar internasional.

Dengan demikian, keuntungan dari sektor pertanian tidak hanya dinikmati pedagang perantara, tetapi juga dapat lebih banyak kembali kepada petani dan daerah penghasil.

Mengubah Citra Petani

Menurut Jerry, rendahnya minat generasi muda terhadap pertanian juga tidak terlepas dari citra profesi petani yang selama ini dianggap kurang menjanjikan.

Petani, kata dia, masih kerap diasosiasikan dengan pekerjaan yang kotor, berat, dan tidak memberikan masa depan ekonomi yang baik. Persepsi tersebut ikut membuat pendidikan pertanian kurang diminati generasi muda.

“Selama ini, petani masih sering identik dengan pekerjaan yang kotor, jorok, dan miskin. Pandangan seperti inilah yang kemudian membuat Fakultas Pertanian kurang diminati oleh generasi muda,” ujar Jerry.

Padahal, perkembangan teknologi justru membuat sektor pertanian semakin membutuhkan sumber daya manusia berpendidikan dan memiliki kemampuan mengadopsi teknologi.

Karena itu, Jerry mengatakan JHL Foundation memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan pertanian. Harapannya, petani Indonesia pada masa mendatang bukan hanya terampil bercocok tanam, melainkan juga mampu memanfaatkan teknologi, membaca peluang pasar, dan mengembangkan usaha.

“Tujuannya agar petani-petani Indonesia di masa depan merupakan manusia-manusia dengan tingkat intelektualitas yang tinggi, memiliki pengetahuan, dan mampu memanfaatkan teknologi,” katanya.

Jerry juga mengingatkan agar persoalan produktivitas pertanian tidak serta-merta dikaitkan dengan kemampuan intelektual petani.

“Petani itu bukan bodoh. Mereka hanya kekurangan informasi,” ujarnya.

Karena itu, akses terhadap pendidikan, pengetahuan, teknologi, informasi pasar, hingga jaringan pembeli perlu diperluas agar petani mampu mengembangkan usaha pertanian secara lebih modern dan produktif.

Melalui Beasiswa Kelapa, JHL Foundation berharap bantuan pendidikan kepada mahasiswa UBB tidak berhenti sebatas dukungan biaya kuliah. Program tersebut diharapkan menjadi pintu masuk untuk membangun perspektif baru bahwa pertanian merupakan sektor yang memiliki prospek ekonomi sekaligus membutuhkan tenaga-tenaga muda berpendidikan.

Keterlibatan mahasiswa dalam pengelolaan lahan juga diharapkan dapat mempertemukan tiga kebutuhan sekaligus, yakni pendidikan, peningkatan produktivitas lahan, dan regenerasi petani.

Dengan model tersebut, mahasiswa pertanian dipersiapkan bukan hanya menjadi sarjana, melainkan menjadi generasi baru petani dan pengusaha pertanian yang memahami teknologi, mampu membaca pasar, mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah, serta membangun bisnis yang berorientasi hingga ke pasar ekspor. (*)

Continue Reading
Advertisement

Trending