Bogor, Hariansentana.com – Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) mengecam pernyataan Menteri Desa yang dinilai tidak proporsional dan merusak nama baik lembaga swadaya masyarakat serta profesi wartawan.

Ketika di hubungi telephon seluler nya Senin 25 ,Mei 2026 ,M Johan Pakpahan S.H menilai Menteri Desa terlalu menggeneralisir ketika menyebut ada LSM dan wartawan yang sering meminta dana ke Desa. Menurutnya, pernyataan tanpa menyebut nama lembaga maupun oknum justru menimbulkan fitnah terhadap LSM dan pers yang menjalankan fungsi kontrol sosial.

“Kalau legislatif dan yudikatif bungkam, harapan rakyat Indonesia ada pada LSM, pers, akademisi, aktivis, dan profesor yang berani membuka tabir di negeri ini. “Pernyataan Menteri itu merusak kenyamanan kerja LSM dan wartawan,” ujar M Johan Pakpahan S.H selaku Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ).

Ia mendesak Menteri Desa segera melakukan klarifikasi dan meminta maaf kepada publik. juga meminta Menteri menyebut secara spesifik LSM mana, oknum siapa, daerah, provinsi, hingga desa mana yang dimaksud.

“Jangan asal bunyi. Kalau memang ada oknum, sebut namanya. Kami akan konsolidasi dengan LSM se-Indonesia. Kami menunggu, LSM mana yang dimaksud Pak Menteri,” tegasnya.

Johan menegaskan LSM berdiri berdasarkan badan hukum dan terdaftar di Kemenkumham serta Kesbangpol sesuai domisili. Menurutnya, anggaran dasar LSM mengatur fungsi kontrol sosial terhadap publik maupun instansi pemerintah dan dapat dipertanggung jawabkan .

“Bantuan untuk LSM itu sifatnya dukungan untuk menunjang kinerja, bukan pungli. Kalau ada oknum yang menggunakan nama LSM untuk kepentingan pribadi, itu bukan LSM, tapi oknum,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pernyataan Menteri yang meminta aparat hukum menangkap LSM dan wartawan. Menurutnya, hal itu bertentangan dengan hukum dan UUD 1945 Pasal 28 tentang kebebasan berpendapat sebagai bagian dari demokrasi.

“Kalau sudah membungkam dan menyuruh aparat menangkap LSM tanpa menyebut nama dan orangnya, ini sudah merusak. Kami minta Pak Menteri meluruskan pernyataan ini. Dalam waktu dekat kami akan melaporkan jika tidak ada klarifikasi,” kata Ketua LSM Pesuli Rakyat Bogor ( PRB ) M Johan Pakpahan S.H.

LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) menyatakan akan menggalang konsolidasi LSM se-Indonesia agar persoalan ini tidak menjadi bola liar politik yang merugikan gerakan kontrol sosial.” Papar nya…..Ron

Jakarta, Hariansentana.com.– Komisi A DPRD DKI Jakarta mulai membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bersama para wali kota dan mitra kerja. Pembahasan untuk menyelaraskan program kerja dan perencanaan anggaran pemerintah daerah.

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono ( Partai.Demokrat ) mengatakan, rapat lanjutan digelar pada 25 Mei mendatang guna menyelesaikan pembahasan bersama 22 SKPD mitra Komisi A.

“Rapat RKPD akan dilanjutkan tanggal 25 Mei untuk menyelesaikan pembahasan dari 22 SKPD yang menjadi mitra Komisi A,” ujarnya, Kamis (21/5).

Dalam rapat tersebut, Komisi A menekankan pentingnya akurasi perencanaan keuangan daerah, khususnya terkait cash flow Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Mujiyono, APBD disusun dengan prinsip neraca berimbang sehingga antara pendapatan dan pengeluaran harus dihitung secara tepat karena masih bersifat proyeksi atau perkiraan.

“APBD itu sifatnya cash flow, bukan sesuatu yang sudah terjadi, tapi perkiraan. Karena itu harus akurat,” katanya.

Ia menegaskan, estimasi PAD maupun dana perimbangan melalui DBH tidak boleh meleset jauh lantaran menjadi salah satu indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, Mujiyono menyebut, negosiasi dalam pembahasan anggaran juga memiliki peran penting. Sebab, APBD merupakan bagian dari proses politik anggaran yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Banggar dan unsur legislatif lainnya.

“Paling tidak jangan sampai telat. Besarannya pun bahkan bisa,” ucapnya.

Lebih lanjut, Komisi A juga menyoroti mekanisme tindak lanjut hasil reses anggota DPRD. Mujiyono menilai, perlu adanya formulasi yang lebih jelas dan terukur agar aspirasi masyarakat dapat dipantau secara akuntabel.

“Reses masuk berapa, yang diakomodir berapa, yang tidak diakomodir berapa. Kemudian setelah diakomodir, persentasenya berapa,” jelasnya.

Ia menerangkan, aspirasi reses yang memenuhi syarat akan masuk ke dalam bank data. Selanjutnya, usulan tersebut dinilai berdasarkan ketersediaan anggaran hingga kesiapan pelaksanaan program.

“Kalau anggarannya ada, berarti bisa dianggarkan. Setelah anggarannya ada, bisa atau tidak dilaksanakan,” tandasnya.(Sutarno).

Jakarta, Hariansentana.com – Suasana hangat dan penuh kebersamaan terasa saat jajaran Dharma Wanita Persatuan (DWP) bersama Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Utara mengunjungi Pondok Pesantren Nurul Jalal di Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jumat (22/5).

Dalam kunjungan tersebut, DWP Kota Administrasi Jakarta Utara menyalurkan bantuan perlengkapan ibadah dan Al-Qur’an sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan agama bagi generasi muda.

Ketua DWP Kota Administrasi Jakarta Utara, Fida Hendra Hidayat mengatakan, kunjungan ini juga menjadi momentum penyerahan titipan wakaf dari Ketua DWP Provinsi DKI Jakarta berupa 48 mushaf Al-Qur’an untuk para santri.

Selain itu, DWP bersama Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Utara turut memberikan bantuan berupa 50 mukena, 50 sarung, serta 20 pasang sandal guna menunjang kebutuhan ibadah di lingkungan pondok pesantren.

“Kehadiran kami di sini merupakan bentuk kepedulian dan cinta terhadap pendidikan agama. Kami berharap bantuan ini dapat mendukung aktivitas ibadah adik-adik santri di pondok pesantren ini,” ujar Fida.

Ia berharap bantuan tersebut dapat menjadi penyemangat bagi para santri dalam menuntut ilmu dan membentuk generasi penerus Islam yang berakhlakul karimah. Menurutnya, donasi yang diberikan juga diharapkan menjadi amal jariyah bagi seluruh pihak yang telah berkontribusi.

Dalam kesempatan itu, Fida turut memberikan motivasi kepada para santri agar terus semangat belajar dan menghormati para guru. “Teruslah belajar dengan sungguh-sungguh dan hormatilah guru-guru kalian. Jadilah generasi yang membanggakan, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi agama dan bangsa,” pesannya.

Direktur Pondok Pesantren Nurul Jalal, Wahyu Misbach menyampaikan apresiasi atas perhatian dan bantuan yang diberikan DWP dan PKK Jakarta Utara. Ia menilai bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi kebutuhan para santri sehari-hari. “Terima kasih sedalam-dalamnya atas perhatian dan bantuan yang diberikan. Kunjungan ini menjadi penyemangat bagi kami sekaligus mempererat silaturahmi antara pemerintah dan lembaga pendidikan agama,” tuturnya.

Rasa syukur juga disampaikan salah seorang santriwati kelas IX Tsanawiyah, Ramdani Putri Anisya (15). Ia mengaku senang dan terbantu dengan adanya bantuan perlengkapan ibadah untuk pondok pesantrennya.

“Alhamdullilah, Saya sangat berterima kasih pada Bu Fida Hendra Hidayat ketua TP. PKK Jakarta Utara karena bantuan ini sangat membantu Pondok Pesantren Nurul Jalal dan para santri di sini,” ujarnya.(Sutarno)