Ekonomi
Hampir Dua Abad Dieksploitasi, Lapangan Minyak Bula Tak Sejahterakan Rakyat Maluku
Jakarta, Hariansentana.com – Lapangan minyak Bula di pulau Seram Maluku memiliki sejarah yang cukup panjang seperti lapangan minyak lain di Kalimantan dan Sumatera. Sekitar hampir dua abad minyak bumi diangkat dari Bula, tetapi tidak memperlihatkan kesejahteraan yang hadir sesuai dengan kekayaan alamnya.
Menurut Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Engelina Pattiasina, keberadaan minyak di Bula diketahui pada tahun 1897 atau selisih sekitar 11 tahun dengan penemuan minyak di Pangkalan Brandan, Sumatera Timur.
“Namun, pengeboran pertama sumur minyak di wilayah Waru, Teluk Bula dilakukan Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) anak perusahaan De Koninklijke atau dikenal The Royal Dutch pada tahun 1913. Minyak berhasil keluar setelah pengeboran mencapai kedalaman 950 kaki atau sekitar 289 meter,” kata Engelina saat dihubungi HarianSentana.com di Jakarta, Kamis (28/1/2021).
Ia mengatakan, penemuan lapangan Bula Lemun pada 1925 menjadikan Bula sebagai sumber minyak mentah bagi pemerintahan kolonial. Minyak mentah diangkut dari Bula dibawa ke daerah yang memiliki kilang atau dikirim ke berbagai negara. Sebab, The Royal Dutch-Shell telah berubah menjadi perusahaan raksasa dunia.
“Di sisi lain, orang Seram dan Maluku bukan penikmat tapi justru menjadi korban, paling tinggi sebagai kuli di perusahaan kolonial. Di masa Hindia Belanda, sumber minyak hanya berasal dari Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Seram,” kata wanita berdarah Maluku ini.
Kedatangan Jepang pada 1942, kata dia, juga membawa pengaruh kepada penguasaan sumber daya minyak. Ketika Jepang masuk ke Hindia Belanda sangat jelas terlihat menyasar sejumlah wilayah strategis, penghasil minyak.
“Mulai dari Kalimantan Timur, Sumatera Selatan (Plaju dan Sungai Gerong) dan Sumatera Utara (Pangkalan Brandan) dan Bula sebagai sasaran pertama. Dari rentang waktu sangat kelihatan, Sumatera jatuh ke Jepang pada Februari 1942, yang hampir bersamaan dengan jatuhnya Ambon ke Jepang,” tukasnya.
Menurut Engelina, lapangan minyak Bula berada di bawah kewenangan Perusahaan Minyak dan Gas Negara (Permigan) yang bertanggung jawab di Jawa dan Seram.
“Sebenarnya manajemen Permigan sudah berusaha untuk menawarkan perbaikan dan operasi lapangan minyak Bula kepada investor Jepang, tetapi Jepang lebih berminat di Kalimantan,” katanya.
Kemudian pada dekade 1980-an, lanjut dia, operasi bergeser ke Bula Tenggara yang ditemukan pada 1983. Selanjutnya ditemukan Bula Air pada 1990-an yang dioperasikan Santos (Seram) Ltd. Di kemudian hari, lapangan kerja ini dinamai Bula PSC.
“Sedangkan, Kalrez Petroleum (Seram) Ltd memulai pekerjaan pada 2001. Kalrez Petroleum ini merupakan anak perusahaan dari South Sea Petroleum Holdings Ltd yang berpusat di Hongkong. Masa kontrak Kalrez berakhir pada Oktober 2019,” ungkapnya.
“Namun, yang cukup menarik, sebelum masa kontrak Kalrez berakhir, muncul PT. Hana Mandiri yang membeli Kalrez senilai US$ 600.000 (Rp 9 miliar) kalau kurs dolar Rp 15.000 per dolar). Saya justru tidak tahu apakah harga ini termasuk sangat murah, layak atau justru kemahalan,” tambah dia.
Masih menurut Engelina, dalam setiap kontrak, biasanya ada klausul dimana, setelah berakhirnya masa kontrak, maka semua peralatan/perlengkapan diserahkan kepada pemberi konsesi (negara).
“Jika klausul ini ada, maka akan menyisakan pertanyaan besar. Untuk itu, kita harapkan ada pihak berkompeten mempublikasikan kontrak itu agar publik juga tahu,” katanya.
“Sebab, pada Mei 2018 ada hal yang lebih mengejutkan lagi, di mana Hana Mandiri memperoleh hak perpanjangan Blok Seram Bula PSC untuk masa 20 tahun dengan sistem Gross Split PSC. Dengan situasi ini, menjadi sangat penting dan mendesak untuk mengecek perjanjian awal kontrak Blok Bula ini seperti apa,” tambah Engelina.
Selain itu, lanjut dia, pada 1999 Kontrak PSC Non Bula ditandatangani dengan Kufpec Ltd. yang bertindak sebagai operator. Tapi, pada 2006 Citic Seram Energy Ltd. mengambil alih 51 persen interest dari Kufpec (Indonesia) Ltd, dan bertindak sebagai operator di Blok Seram Non Bula.
“Jadi hingga berakhirnya kontrak pada 2019, Blok Bula PSC dikelola Hana Mandiri setelah membeli dari Kalrez Petroleum (Seram) Ltd. Sedangkan Blok Seram Non Bula dikelola konsorsium Citic Seram Energy Limited yang terdiri dari Citic Resources, Kufpec, Gulf Petroleum, dan Lion Energy. Blok inipun sudah diperpanjang tanpa memastikan seperti apa hak orang Seram dan Maluku,” paparnya.
“Saya mengecek lampiran Peraturan Presiden tentang Dana Bagi Hasil Migas pada 2018, nihil untuk Maluku, meski pada Peraturan Menteri Keuangan 2018 ada Rp 1 atau 2 Miliar yang disisihkan untuk seluruh Maluku,” beber mantan anggota DPR RI ini.
Ironisnya, lanjut dia, sejarah panjang perjalanan lapangan minyak Bula yang dieksploitasi sedemikian rupa sehingga tidak menyisakan nilai tambah bagi masyarakat lokal ini, tapi pemasukan untuk Seram Timur misalnya pada 2018 hanya Rp 200 juta lebih dari DBH. “Ini sangat tidak adil khususnya bagi masyarakat sekitar dan rakyat Maluku pada umumnya,” pungkas Engelina.
Nyaris Tak Berdampak
Terpisah, Aktivis HMI di Maluku, Rais Mahu
mengaku miris, karena meski sudah hampir dua abad beroperasi, Minyak Bula nyaris tidak memiliki dampak yang nyata terhadap kesejahteraan rakyat Seram dan Maluku.
“Sejauh ini, keberadaan minyak di Bula dihisap tanpa ada penjelasan kepada rakyat. Pemerintah daerah dan masyarakat adat tidak memiliki akses yang memadai untuk ikut memastikan hak rakyat Seram dalam produksi minyak Bula. Lebih parah lagi, masyarakat Seram tidak tahu dan tidak merasakan dampak dari kekayaan alamnya,” kata Mahu saat dihubungi wartawan, Kamis (28/1/2021).
Menurutnya, minyak di Pulau Seram memiliki sejarah panjang tapi justru tidak membawa kesejahteraan di Seram ataupun Maluku. “Hampir dua abad, bukanlah rentang waktu yang pendek untuk mengeksploitasi minyak di Seram, sayangnya tidak ada perubahan dalam pola pengelolaan minyak sejak zaman kolonial,” ketusnya.
Ia bahkan mengaku harus menyusuri Seram Bagian Timur untuk memperoleh gambaran yang lebih khusus mengenai dampak minyak di Bula. Tetapi, temuan dalam berkomunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat, sangat mengejutkan karena nyaris tidak tahu-menahu dengan pengeboran minyak dan juga tidak jelas dampak ekonomi sebagai kontribusi dari keberadaan lapangan minyak di Bula.
“Saya harus mendatangi anggota dewan, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tetap saja hasilnya tidak ada yang mengetahui pasti hak orang Seram atas eksploitasi sumber daya alamnya. Kalau pemerintah dan wakil rakyat saja kesulitan untuk memastikan hak orang Seram, sudah pasti akan lebih sulit lagi bagi orang yang berada di luar sistem kekuasaan,” tukasnya.
Menurutnya, sangat tidak adil jika dampak dari kerusakan lingkungan yang muncul akibat eksploitasi sumber daya alam ditanggung masyarakat lokal, yang tidak sebanding dengan nilai participating interest (PI) dan tanggung jawab sosial perusahaan.
“Sangat miris karena, hasil eksploitasi itu justru digunakan untuk kesejahteraan rakyat di tempat lain atau negara lain, di sini ada persoalan keadilaan dan kemanusiaan. Eksploitasi Migas di Maluku seolah membuktikan negara abai untuk menjamin hak rakyatnya sendiri,” pungkasnya.
Masuk RUED
Sementara pada kesempatan berbeda, Pemerintah Daerah Maluku dan Maluku Utara memastikan, proyek minyak dan gas (Migas) di wilayah Maluku dan Maluku Utara, seperti Blok Migas Masela hingga Lapangan Bula di Pulau Seram, bakal dimasukkan dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED).
“Hal itu dilakukan agar masyarakat sekitar bisa memetik manfaat dari keberadaan tambang-tembang tersebut, termasuk juga dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) wilayah tersebut,” kata Direktur PT Maluku Energi Abadi, Musalam Latuconsina dalam webinar yang diselenggarakan Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Rabu (27/1/2021).
Menurut Musalam, pihaknya telah intensif melakukan koordinasi dengan Dinas Pertambangan Provinsi Maluku, untuk memasukkan potensi-potensi yang ada di wilayah Maluku dan Maluku Utara ke dalam RUED tersebut.
“Saat ini mereka (Dinas Pertambangan Maluku) sedang persiapkan. Dan saya sudah titip bahwa utilisasi dari hasil minyak dan gas di Masela maupun di Bula nanti harus dimasukkan dalam RUED Provinsi Maluku, karena itu sedang dikaji,” katanya.
“Mudah-mudahan kami tetap terintegrasi atau bersinergi dengan Dinas Pertambangan Maluku, sehingga saat itu RUED selesai, kami cek benar-benar bahwa hasil gas dari Masela maupun minyak dari Bula nanti bisa masuk ke dalam RUED Provinsi Maluku,” papar Musalam.
Sementara itu, terkait penyerapan tenaga kerja, lanjut Musalam, hal itu juga menjadi salah satu concern yang dipikirkan. “Kita harapkan anal-anak Maluku yang backgroundnya perminyakan atau Geologist dapat berkiprah secara nasional di Indonesia maupun di luar Indonesia,” tutupnya.
Penulis :(sl)
Ekonomi
Pimpin Delegasi Indonesia di COP29, Hashim Djojohadikusumo Pikat Pendanaan Hijau EUR 1,2 Miliar untuk Sektor Kelistrikan
Baku, Hariansentana.com – Pemerintah Indonesia melalui Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Hashim Djojohadikusumo berhasil memikat pendanaan hijau sebesar EUR 1,2 miliar untuk sektor kelistrikan dari Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) pada ajang Conference of the Parties (COP) 29 di Baku, Azerbaijan, Rabu (13/11). Pendanaan tersebut digunakan untuk pengembangan sejumlah infrastruktur kelistrikan hijau menuju swasembada energi nasional yang berkelanjutan.
Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara PT PLN (Persero) dengan KfW untuk pengembangan proyek energi bersih yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Pumped Storage dan transmisi yang menghubungkan ke pembangkit hijau.
Hashim menegaskan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk mengakselerasi transisi energi. Dengan menggalang kolaborasi hingga tingkat global, peralihan ke energi terbarukan diharapkan mampu menopang swasembada energi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kami telah memiliki strategi baru selama lima tahun ke depan dengan mencapai pertumbuhan ekonomi minimal 8% secara berkelanjutan,” tegas Hashim.
Hashim mengatakan, pengembangan sumber energi bersih berperan krusial untuk meningkatkan daya saing industri. Dalam 15 tahun ke depan, kapasitas pembangkit energi terbarukan Indonesia ditargetkan bertambah 75% dari total penambahan kapasitas listrik sebesar 100 gigawatt (GW).
“Kami akan menjadi negara besar yang akan memenuhi tanggung jawab dalam menjaga masa depan lingkungan. Kami sangat mengapresiasi kerja sama internasional yang telah terjalin sebagai bentuk upaya bersama mencapai target Net Zero Emissions (NZE),” jelas Hashim.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengungkapkan, PLN mendukung penuh langkah pemerintah menjalankan transisi energi. Berbagai kolaborasi dan inisiatif telah dijalankan PLN guna menyukseskan proyek-proyek kelistrikan yang berkelanjutan.
Darmawan mengatakan, keterlibatan KfW dalam proyek-proyek hijau PLN diharapkan mampu menarik lebih banyak mitra internasional untuk turut berkolaborasi. Sehingga, akan tercipta suatu kolaborasi strategi, teknis dan investasi yang berkelanjutan dalam aksi iklim global.
“Kolaborasi ini menandakan langkah proaktif PLN dalam memperluas kemitraan internasional dalam meningkatkan swasembada energi nasional yang berkelanjutan searah dengan aksi iklim global,” kata Darmawan.
Sustainability Officer KfW Group, Jürgen Kern menjelaskan dukungan KfW kepada Indonesia merupakan wujud komitmen negara Jerman dalam mendukung kerja sama internasional untuk mencapai transformasi hijau.
Apalagi, menurut Jürgen, PLN merupakan pusat transisi energi di Indonesia. PLN memiliki komitmen yang kuat untuk menghijaukan sektor energi sekaligus memastikan akses energi yang andal.
“Oleh karena itu, kami percaya bahwa Indonesia-Jerman terus bisa memperkuat kemitraan di sektor energi. Terutama dalam proyek energi bersih seperti panas bumi, air dan juga transmisi. Untuk mencapai target NZE, diperlukan kolaborasi dan kemitraan yang baik,” kata Jürgen.(s)
Ekonomi
PetroChina, TNI-Polri dan Masyarakat Sosialisasi Sistem Manajemen Pengamanan Objek Vital Nasional
Jambi, Hariansentana.com – Dalam upaya memperkuat sinergi dan meningkatkan pengamanan di wilayah kerjanya, PetroChina International Jabung Ltd. menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Sistem Manajemen Pengamanan Berdasarkan Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 7 Tahun 2019 di Gedung Aula Kantor Koramil 419-05/ Geragai Kodim 0419/Tanjab, Senin (11/11).
Security Act. Supt. PetroChina International Jabung Ltd. Zaenal mengatakan, sosialisasi in9 diselenggarakan oleh Dept. Security PetroChina ini berkolaborasi dengan TNI-Polri dan Stakeholder masyarakat.
“Atas nama PetroChina International Jabung Ltd., kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan selama ini, termasuk di bidang keamanan dan ketertiban. Di PetroChina ada sebuah sistem pengamanan yang wajib juga disosialisasikan ke stakeholder di luar dari TNI-Polri. Jadi, ini yang pertama kita lakukan mudah-mudahan kedepannya bisa berlanjut, sehingga kami lebih bisa banyak membangun dan membina dalam bidang pengamanan dengan stakeholder masyarakat,” papar Zaenal, saat memberikan sambutan mewakili Field Manager PetroChina Jabung.
Menurut dia, tujuan sosialisasi tersebut untuk memperkuat sinergi antara PetroChina dan unsur pengamanan dalam hal ini TNI-Polri dan seluruh stakeholders masyarakat, dalam mengimplementasikan sistem keamanan yang efektif di area operasional perusahaan.
Diketahui Perpol No. 7 Tahun 2019 mengatur tentang standar pengamanan bagi objek vital nasional yang dioperasikan oleh perusahaan di sektor energi khususnya migas, sehingga sangat relevan bagi kegiatan operasional PetroChina di Wilayah Kerja Jabung.
Penerapan standar manajemen pengamanan yang sesuai dengan Perpol No. 7 Tahun 2019 diharap mampu memberikan jaminan perlindungan lebih baik bagi fasilitas dan aset perusahaan, serta masyarakat di sekitarnya. Untuk itu, selain mengundang stakeholder pengamanan TNI-Polri, sosialisasi ini turut menghadirkan stakeholders dari masyarakat.
Sosialisasi ini diisi dengan pemaparan materi dan diskusi Sistem Manajemen Pengamanan Perpol No. 7 Tahun 2019 oleh Security Act. Supt. PetroChina International Jabung Ltd., Zaenal.
Dalam pemaparannya, ia menjelaskan sinergi PetroChina dengan pihak pengamanan dan masyarakat sekitar, untuk memperkuat deteksi dini terhadap ancaman dan potensi gangguan keamanan, termasuk pencegahan. PetroChina melakukan komunikasi lebih intens kepada masyarakat yang berada di lingkungan perusahaan, untuk lebih aktif mengkomunikasikan sesuatu yang berhubungan dengan risiko pengamanan.
Hal ini dilakukan guna kelancaran operasional perusahaan dan kenyamanan masyarakat di sekitar wilayah kerja PetroChina.
Zaenal juga menyebutkan beberapa area operasional pengamanan PetroChina, diantaranya yakni NGF Plant (Geragai), FSO Plant (Off Shore), BGP Plant (Betara), dan Wellpad & Production Facilities.
Seperti diketahui sebelumnya pada tanggal 1-2 November 2024 dalam rangka memperkuat sistem pengamanan dan memastikan perlindungan yang optimal di lingkungan operasionalnya, PetroChina juga telah menyelenggarakan Workshop “Analisa Risiko Pengamanan (TIRAC) Berdasarkan PERPOL No. 7 Tahun 2019” sebagai bagian dari peningkatan manajemen keamanan perusahaan.
Workshop ini bertujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang berpotensi mengancam keamanan fasilitas dan operasional perusahaan. Pendekatan yang digunakan dalam TIRAC mencakup pemetaan risiko, penilaian potensi ancaman, hingga penyusunan strategi mitigasi yang efektif dan responsif.
“Kegiatan sosialisasi ini sebagai bukti bahwa PetroChina International Jabung Ltd. berkomitmen dalam menjaga keamanan serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, maka dilakukan penandatanganan komitmen bersama sebagai bentuk menjalankan Sistem Manajemen Pengamanan antara PetroChina bersama stakeholder pengamanan dan masyarakat,” tutup Zaenal.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Danramil Geragai Kapt. Inf. Rudi Chandra Marpaung, Kanit Pamovit Polres Tanjung Jabung Timur Ipda Dadang Kusuma, Kapolsek Geragai Iptu Budi Sitinjak, Camat Geragai Iduar Aidi, Dept. Field Admind PetroChina Jabung, Dept. Govrel PetroChina Jabung, Lurah Pandan Jaya Sanuddin, Kepala Desa Pandan Makmur Sohibul Khoiri, Kepala Desa Pandan Sejahtera Purwadi, Kepala Desa Pandan Lagan Alfiana Ijriati, Kepala Desa Lagan Ulu M. Zia Ul Azmi, dan para pesera sosialisasi lainnya.(s)
Ekonomi
Kembangkan Proyek Hidrogen Hijau Terbesar di ASEAN, PLN Gandeng Sembcorp dan TGI
Baku, Hariansentana.com – PT PLN (Persero) melalui Subholding Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menandatangani Kerangka Kerja Pengembangan Bersama/Joint Development Framework Agreement (JDFA) dengan Sembcorp Industries (Sembcorp) dan PT Transportasi Gas Indonesia (TGI). JDFA yang ditandatangani pada tanggal 13 November 2024 di sela perhelatan COP29 di Baku Azerbaijan bertujuan untuk melakukan studi bersama lanjutan dalam pembangunan ekosistem green hydrogen di Sumatera dan Singapura melalui pembangunan pipa green hydrogen yang menghubungkan Sumatera, Kepulauan Riau di Indonesia dengan Singapura. Studi bersama ini melanjutkan studi bersama antara PLN EPI dan Sembcorp yg ditandatangani pada 24 Oktober 2023.
Direktur Utama PLN EPI, Iwan Agung Firstantara mengatakan, PLN bersama dengan Pemerintah Indonesia terus menjalin kolaborasi dengan mitra dalam negeri maupun internasional untuk menyukseskan agenda transisi energi. Hal ini juga sejalan dengan upaya mencapai swasembada energi dan mendorong pertumbuhan ekonomi 8%.
“Kolaborasi tingkat global terus diupayakan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber energi baru terbarukan (EBT) yang melimpah di tanah air salah satunya melalui upaya pembangunan ekosistem green hydrogen,” ujarnya.
Iwan Agung menjelaskan, kolaborasi tripartit lintas batas antara PLN-Sembcorp-TGI bertujuan untuk mendukung ambisi hidrogen hijau dan rencana dekarbonisasi di kawasan regional. Dengan kolaborasi ini diharapkan akan tercipta beberapa pusat hidrogen hijau regional ASEAN.
“Proyek ini juga akan menjadi inisiatif pengembangan hidrogen hijau terbesar di Asia Tenggara. Seluruh pihak berkomitmen untuk merealisasikan inisiatif menuju energi bersih untuk keberlangsungan di kemudian hari,” tutur Iwan Agung.
President Director Sembcorp Energy Indonesia, Jen Tan mengatakan kolaborasi ini sejalan dengan misi perusahaan untuk menjalin kolaborasi internasional guna membangun solusi energi lintas batas. Proyek pipa transportasi hidrogen hijau ini diperkirakan mampu mengantarkan hidrogen 100 ribu metrik ton per tahun.
“Melalui kolaborasi ini, kami telah membuka peluang dekarbonisasi transformatif di ASEAN, menyatukan kekuatan dan visi bersama untuk mendorong perubahan berkelanjutan,” ujar Jen Tan.
Jen Tan juga berharap kolaborasi ini akan menjadi fondasi untuk hub hidrogen hijau di ASEAN. Sehingga, proyek ini tidak hanya membantu mewujudkan pengembangan hidrogen hijau Singapura dan Indonesia, tetapi juga negara-negara tetangga di ASEAN.
“Kami harap kolaborasi seperti ini akan menginspirasi kemitraan regional ASEAN di masa depan menuju interkontivitas dan nol emisi,” imbuhnya.
Direktur Utama TGI, Anak Agung Putu Bagus Putra menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung penuh pengembangan infrastruktur transportasi energi ramah lingkungan. Pihaknya yakin, transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan akan sangat penting untuk masa depan.
“Kami ingin memperkuat kolaborasi ini dan memberikan dampak positif untuk lingkungan dan masyarakat. Bersama, kita bangun fondasi untuk masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan,” pungkas Bagus.(s)
-
Opini4 days ago
Mengapa Amandemen UUD 1945 Berkaitan Dengan Kemunduran Ekonomi
-
Ibukota4 days ago
Pemkot Jakut Bersama Forkopimko Gelar Upacara Peringatan Hari Pahlawan 2024
-
Ekonomi5 days ago
CESS Sebut Pertamina Internasional Shipping Berperan Penting Dukung Ketahanan Energi Nasional
-
Ibukota7 days ago
Wakapolres Metro Jakut Hadiri Rapat Basos dan Makan Gratis dalam Rangka Dirgahayu Korp Marinir Ke-79