Connect with us

Ibukota

Gubernur DKI Jakarta Lantik 59 Pejabat Pemprov DKI

Published

on

Jakarta, Hariansentana.com  – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik 59 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pelantikan tersebut berdasarkan hasil dari proses promosi melalui manajemen talenta, dan rotasi atau mutasi jabatan melalui evaluasi kinerja serta uji kompetensi (job fit) pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pelantikan tersebut juga dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6419/B-BM.02.01/SD/K/2025 tanggal 27 April 2025, Nomor 6680/B-BM.02.01/SD/K/2025 tanggal 2 Mei 2025, dan Nomor 04092/R-AK.02.03/SD/K/2025 hal Rekomendasi Pengisian dan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 365/KG.04, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.3.3-2195 TAHUN 2025, serta Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 385 Tahun 2025 tanggal 7 Mei 2025 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dalam kesempatannya, Pramono menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas dalam birokrasi. Ia menyebut pelantikan dilakukan setelah seluruh persyaratan administratif telah terpenuhi, termasuk persetujuan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta rekomendasi dari DPRD DKI Jakarta.

“Semua syarat sudah terpenuhi. Kami ingin tim Pemprov ini bisa langsung tancap gas menjawab tantangan masyarakat Jakarta,” ungkapnya di Balai Kota Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Dari total 61 jabatan yang diisi, Pramono mengatakan, dua posisi masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt), yaitu Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kedua jabatan tersebut akan diisi setelah 1 Juni, sesuai dengan aturan promosi jabatan eselon yang hanya bisa dilakukan pada tanggal 1 April atau 1 Juni.

“Dengan pelantikan pada hari ini, kami harapkan sekarang tim balai kota ini, pemerintah DKI Jakarta sudah lengkap, kami akan bekerja lebih serius, lebih menjawab apa yang menjadi keinginan dan tantangan masyarakat,” ungkapnya.

Di sisi lain, Pramono menyebut seluruh pejabat yang dilantik diwajibkan menggunakan transportasi umum. Hal ini sebagai bentuk komitmen terhadap program Pemprov DKI yang mewajibkan ASN naik transportasi publik setiap Rabu.
“Semua datang pakai transportasi umum. Saya ingin buktikan apakah mereka benar-benar siap turun ke lapangan dan menjalankan kebijakan ini,” ujarnya.

Pramono juga mengungkapkan rencana percepatan pembangunan sejumlah fasilitas publik, termasuk penyelesaian kawasan Kalijodo, pembangunan taman terpadu di Blok M, dan pengintegrasian patung serta diorama di kawasan Monas dengan jalur MRT.

“Sisa program seperti operasional RTRW dan optimalisasi CCTV akan segera kami rampungkan. Bahkan untuk CCTV, kami akan libatkan pelaku usaha agar lebih hemat dan efektif,” ujarnya.

Pramono pun mengingatkan seluruh pejabat baru agar tidak terpengaruh oleh praktik percaloan jabatan. “Kalau ada yang mengaku bisa melobi atas nama saya atau Pak Wagub, itu pasti bohong dan harus ditolak,” tegasnya.

Berikut pejabat yang dilantik pada hari ini:

  1. Ali Maulana Hakim sebagai Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
  2. Suharini Eliawati sebagai Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
  3. Syaefuloh Hidayat sebagai Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
  4. Muhamad Matsani sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
  5. I Dewa Gede Soni Aryawan sebagai Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
  6. Faisal Syafruddin sebagai Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
  7. Vera Revina Sari sebagai Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
  8. Mochamad Miftahulloh Tamary sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
  9. Iin Mutmainnah sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
  10. Heru Hermawanto sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
  11. Muhammad Herizkianto sebagai Wakil Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
  12. Bayu Meghantara sebagai Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
  13. Nasruddin Djoko Surjono sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
  14. Budi Awaluddin sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
  15. Iqbal Akbarudin sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
  16. Syaripudin sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
  17. Denny Wahyu Haryanto sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
  18. Nahdiana sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
  19. Sarjoko sebagai Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
  20. Hasudungan A. Sidabalok sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
  21. M. Fajar Sauri sebagai Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
  22. M. Fadjar Churniawan sebagai Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
  23. Aceng Zaeni sebagai Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
  24. Tri Indrawan sebagai Sekretaris Kabupaten Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
  25. M. Anwar sebagai Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
  26. Ali Murthadho sebagai Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
  27. Mukhlisin sebagai Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
  28. Munjirin sebagai Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
  29. Kusmanto sebagai Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
  30. Eka Darmawan sebagai Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Timur
  31. Hendra Hidayat sebagai Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
  32. Fredy Setiawan sebagai Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Utara
  33. Augustinus sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
  34. Hari Nugroho sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya
  35. Purwosusilo sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Industri dan Perdagangan
  36. Wahyu Haryadi sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Lingkungan Hidup
  37. Indra Patrianto sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pengendalian Permukiman
  38. Benni Agus Candra sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang
  39. Premi Lasari sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Transportasi
  40. Fanny Juniadi P. sebagai Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
  41. Sugih Ilman sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
  42. Abdul Khalit sebagai Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
  43. Fajar Eko Satriyo sebagai Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
  44. Syony Tjahjadi sebagai Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
  45. Weningtyas Purnomorini, sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
  46. Nikensari Koesrindartia sebagai Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
  47. Siti Hannah sebagai Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
  48. Endah Kartika Dewi sebagai Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
  49. Dyah Eko Judihartanti sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
  50. Friana Asmely sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
  51. Lysbeth Regina Pandjaitan sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
  52. Deftrianov sebagai Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  53. Ujang Harmawan sebagai Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
  54. Dudi Gardesi Asikin sebagai Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
  55. Moh. Rizki Adhari J. sebagai Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  56. Yuli Hartono sebagai Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
  57. Firmanudin sebagai Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
  58. Eric Phahlevi Zakaria Lumbun sebagai Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
  59. Denny Ramdany sebagai Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Ibukota

Lurah Sunter Agung dan Sudin CKTRP Jakarta Utara Diduga Tidak Aspiratif

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Polemik pemasangan atap awning di lapangan olahraga Badminton wilayah RW 017, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, kota administrasi Jakarta Utara, masih menjadi sorotan. Sejumlah warga yang menolak pembangunan tersebut.

YN perwakilan warga yang menolak mempertanyakan tindak lanjut pihak kelurahan dan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Sudin Citata) Jakarta Utara terhadap keberatan yang telah disampaikan.

Penolakan warga bukan semata-mata persoalan pembangunan peneduh lapangan olahraga. Warga juga menyoroti proses pengambilan keputusan, keterlibatan masyarakat yang terdampak langsung, serta kejelasan penggunaan aset yang disebut-sebut merupakan ruang terbuka hijau (RTH) ucap AC mantan ketua RW.017. tokoh masyarakat perumahan sacna nusantara, Senin (19/9/10/2026) malam

Di tengah polemik yang berkembang, warga mempertanyakan sejauh mana aspirasi mereka telah ditindaklanjuti oleh Lurah Sunter Agung dan Sudin Citata Jakarta Utara.

Pasalnya, persoalan ini menyangkut kepentingan bersama, sehingga setiap keputusan yang berdampak terhadap lingkungan permukiman semestinya mempertimbangkan aspirasi warga secara terbuka ujar KM warga yang terdampak

Warga berharap keberatan yang disampaikan tidak berhenti pada forum musyawarah semata, melainkan diikuti langkah konkret untuk memberikan kepastian atas kelanjutan pembangunan atap awning tersebut.

Musyawarah Dipertanyakan, Aspirasi Warga Perlu Ditindaklanjuti
Dalam polemik sebelumnya, persoalan pemasangan awning di lapangan bulu tangkis RW 017 Sunter Agung telah menjadi pembahasan dalam musyawarah yang melibatkan unsur kelurahan, kecamatan, serta warga tegas YN ataupun AC

Namun, munculnya penolakan dari sebagian warga menunjukkan bahwa persoalan tersebut belum sepenuhnya selesai. Karena itu, diperlukan penjelasan terbuka mengenai hasil musyawarah, dasar keputusan pembangunan, serta mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat di lingkungan masyarakat imbuh YL

Warga yang keberatan juga mengharapkan adanya evaluasi terhadap aspek perizinan, kesesuaian pembangunan dengan peruntukan lahan, dan keamanan konstruksi. Apabila pembangunan berdiri di atas aset pemerintah daerah, status kepemilikan dan persetujuan instansi pengelola aset juga perlu dijelaskan secara transparan.memberikan penjelasan sikap dan tindak lanjut

Lurah Sunter Agung Ahmad Firdaus serta Sudin Citata Jakarta Utara kini menjadi perhatian warga. Keduanya diharapkan memberikan penjelasan mengenai langkah yang telah dilakukan untuk merespons penolakan masyarakat, termasuk apakah sudah ada evaluasi administratif maupun teknis terhadap pemasangan awning tersebut pungkas YN

Warga juga mengharapkan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara turun tangan untuk memastikan penyelesaian polemik berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengabaikan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

Persoalan ini semestinya tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. Pemerintah perlu menghadirkan solusi yang mengedepankan kepastian hukum, transparansi, keselamatan bangunan, serta kepentingan masyarakat secara menyeluruh terang AC

Hingga berita ini disusun, tanggapan resmi Lurah Sunter Agung dan Sudin Citata Jakarta Utara terkait keberatan warga masih perlu dikonfirmasi. Redaksi membuka ruang bagi pihak kelurahan maupun Sudin Citata untuk memberikan klarifikasi agar pemberitaan tetap berimbang.(Sutarno)

Continue Reading

Ibukota

Peresmian Masjid Apung An-Nur Ancol, Jadi Kabar Baik bagi Warga Jakarta

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com.- Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin dari PKS, menyambut baik peresmian Masjid Apung An-Nur di kawasan Pantai Ancol, Jakarta Utara, Jumat (16/10). Dirinya bersyukur lantaran rumah ibadah yang telah lama dinantikan masyarakat tersebut akhirnya rampung dan dapat digunakan untuk beribadah.

Menurut Suhud, rampungnya pembangunan masjid ini menjawab pertanyaan warga yang kerap disampaikan saat kegiatan reses maupun pertemuan dengan masyarakat.

“Karena ini adalah salah satu program yang selalu ditanyakan oleh warga Jakarta dan salah satu ikon wisata Religius,” ujar Suhud.

Ia menuturkan, warga berulang kali menanyakan kapan Masjid Apung An-Nur dapat diselesaikan. Karena itu, peresmian ini diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan warga akan tempat ibadah, tetapi juga memberikan manfaat bagi pengembangan pariwisata dan kehidupan spiritual.

Suhud berharap, keberadaan Masjid Apung An-Nur dapat meningkatkan daya tarik wisata di kawasan Ancol sekaligus memperkuat aspek kerohanian masyarakat.

“Mudah-mudahan keberadaan masjid ini bukan hanya mendorong pariwisata di Ancol, tetapi juga secara umum bagi DKI Jakarta tentu akan berpengaruh besar dari aspek kerohanian maupun juga di aspek pariwisata,” tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta,Dr.H. Pramono Anung meresmikan Masjid Apung An-Nur di kawasan Pantai Ancol,di kelurahan Ancol kecamatan Pademangan kota administrasi Jakarta Utara. Pembangunan masjid ini telah digagas sejak 2019, pada masa pemerintahan.Gubernurnya Anies Baswedan. Namun, proses pembangunannya sempat tertunda akibat pandemi COVID-19 sebelum akhirnya rampung pada Juli 2026.

Masjid yang mampu menampung hingga 900 jemaah ini dirancang dengan filosofi bahtera iman. Sementara itu, denah berbentuk segi lima melambangkan lima rukun Islam.

Selain menjadi tempat ibadah, Masjid Apung An-Nur diharapkan menjadi landmark baru di pesisir Jakarta sekaligus simbol keberagaman masyarakat yang hidup harmonis di ibu kota.(Sutarno)

Continue Reading

Ibukota

10 Lurah Terbaik di DKI Jakarta Lolos Babak Final Benyamin S Award 2026

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com.- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar Penjurian Final Benyamin S Award 2026 di Hotel Ascott, Menteng Jakarta Pusat, Kamis (15/10/2026).

Sebanyak 10 lurah dari lima kota dan satu wilayah administrasi menjadi finalis pada ajang tersebut yakni Lurah Kebon Sirih, Kelapa Gading Timur, Srengseng, Sukabumi Utara, Taman Sari, Kebon Baru, Cilandak Barat, Utan Kayu Selatan, Malaka Sari, dan Pulau Panggang.

Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dr.Sigit Wijatmoko, mengatakan Benyamin S Award merupakan bentuk apresiasi terhadap kinerja lurah dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Benyamin S Award merupakan bentuk penghargaan atas kinerja, capaian, serta kerja keras para lurah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan untuk menjadikan wilayah Jakarta semakin Bersih, Nyaman, Indah, dan Sejahtera,” ujar Sigit.

Pada 2026, sebanyak 52 lurah dari total 267 kelurahan di DKI Jakarta mengikuti seleksi yang dimulai sejak September. Setelah melalui proses penilaian, jumlah peserta mengerucut menjadi 25 lurah hingga ditetapkan 10 finalis, yakni Lurah Kebon Sirih, Kelapa Gading Timur, Srengseng, Sukabumi Utara, Taman Sari, Kebon Baru, Cilandak Barat, Utan Kayu Selatan, Malaka Sari, dan Pulau Panggang.

Penilaian mencakup empat kategori, yaitu Bersih, Nyaman, Indah, dan Sejahtera. Kategori Bersih menilai inovasi pengelolaan sampah, sanitasi, dan kampanye sadar lingkungan. Kategori Nyaman mencakup keamanan, keteraturan, respons layanan publik, dan ruang ramah warga. Kategori Indah berfokus pada penataan ruang publik dan estetika lingkungan, sedangkan kategori Sejahtera meliputi pemberdayaan UMKM, layanan sosial, inklusi sosial, dan partisipasi masyarakat.

Penjurian final melibatkan empat orang juri, yaitu Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota Nirwono Joga, Ketua Umum Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Lingkungan Indonesia Endra S. Atmawidjaja, Dewan Pembina Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Wicaksono Sarosa, serta pengamat tata kota Yayat Supriyatna.

Selain penilaian oleh dewan juri, para finalis ditantang menyelenggarakan Festival Kelurahan untuk menampilkan potensi wilayah, inovasi, program unggulan, serta keterlibatan aktif masyarakat. Sigit menyebut keterlibatan warga menjadi unsur penting dalam membangun tata kelola wilayah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Sinergi di tingkat akar rumput menjadi pijakan dalam menemukenali masalah, membangun semangat gotong royong sekaligus menumbuhkan kreativitas warga dalam melahirkan inovasi atas tantangan perkotaan. Ini adalah modal sosial yang menjadi fondasi utama bagi ketahanan serta keberlanjutan kota,” tuturnya.

Menurut Sigit, penguatan peran kelurahan turut mendukung transformasi Jakarta menuju pusat perekonomian nasional dan kota global. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi antarperangkat daerah, kolaborasi dengan masyarakat, serta pengembangan inovasi yang tetap mempertahankan karakteristik budaya lokal.

Nama Benyamin S Award sendiri terinspirasi dari almarhum Benyamin Sueb, seniman dan budayawan Betawi yang dikenal melalui karya-karyanya. Rangkaian Benyamin S Award 2026 dijadwalkan berlanjut dengan penyerahan penghargaan kepada para pemenang pada 30 Oktober 2026.

“Harapannya, ajang Benyamin S Award dapat menjadi ruang belajar kolektif dalam memperkuat tata kelola wilayah, menumbuhkan kepemimpinan yang melayani, dan menghidupkan budaya kolaborasi yang menjadi ciri khas warga Jakarta,” pungkas Sigit.(Sutarno)

Continue Reading
Advertisement

Trending