Connect with us

Ekonomi

Federasi Serikat Pekerja Global Dukung SP PLN Grup Tolak Privatisasi

Published

on

Jakarta, HarianSentana.com – Perjuangan Serikat Pekerja PLN Group menolak kebijakan Holding dan Sub Holding dan Initial Public Offering (IPO) mendapat support dari Federasi Serikat Pekerja Global (Public Services International/PSI). PSI menilai, kebijakan holdingisasi dan privatisasi PLN tersebut bertentangan dengan konstitusi dan berpotensi merugikan rakyat.

Menurut Southeast Sub regional Secretary Public Services International, Ian Mariano, privatisasi hanya akan berpotensi menaikkan harga tarif listrik.

“Berdasarkan informasi dan studi dari PSI telah terjadi kenaikan yang signifikan dari beberapa kasus yang diteliti oleh PSI, baik di Uni Eropa, Philipina dan Nigeria,” katanya dalam press conference secara daring dalam rangka HUT SP PLN pada Rabu (15/9/2021).

Sementara Sekjen PSI Rosa Pavanelli mengatakan, organisasi dengan lebih dari 700 serikat pekerja yang mewakili 30 juta pekerja di 154 negara ini mendukung langkah yang ditempuh SP PLN dan anak perusahaan

“Kami (PSI) dan afiliasi kami di bidang energi di Indonesia yaitu Serikat Pekerja PT PLN Persero (SP PLN Persero), Persatuan Pegawai PT Indonesia Power (PP IP), dan Serikat Pekerja PT Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB), menolak keras upaya privatisasi, melalui penggabungan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak perusahaannya menjadi holding perusahaan,” papar Rosa.

Sebelumnya Kementerian BUMN berencana membentuk holding company untuk pembangkit panas bumi (PLTP) dan pembangkit listrik tenaga uap-batubara (PLTU), yang khusus untuk panas bumi akan dipisahkan dari PLN milik Pemerintah. Setelah membentuk induk perusahaan yang terpisah, aset dan saham tersebut akan dijual melalui penawaran umum perdana (IPO).

Dalam suratnya kepada Presiden Jokowi, Rosa menyampaikan, bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia telah memutuskan segala upaya untuk memprivatisasi listrik, dalam bentuk apapun, adalah inkonstitusional. “Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa ketenagalistrikan merupakan sektor produksi yang penting bagi negara dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak,” ucapnya

“Listrik merupakan kebutuhan, kepentingan strategis bagi negara dan berdampak pada kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah harus menjaga kepemilikan dan bekerja untuk memastikan akses universal dan transisi yang adil dan merata ke generasi rendah karbon,” tambah Rosa.

Lebih lanjut dia mengatakan, bahwa privatisasi layanan energi tidak akan memungkinkan akses universal atau memungkinkan transisi mendesak ke generasi rendah karbon.

“Ini seperti yang dipersyaratkan dalam Kesepakatan Iklim Paris Indonesia berjanji untuk mengurangi emisi rumah kaca sebanyak 29% pada tahun 2030 dengan meningkatkan penggunaan energi terbarukan hingga 23% dari total konsumsi nasional pada tahun 2025,” tukasnya.


Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum SP PLN, M Abrar Ali dan Sekjen SP PJB Dewanto Wicaksono kembali menekankan soal pernyataan sikap yang disampaikan akhir Juli 2021. “SP-PLN Grup dengan tegas menolak holdingisasi PLTP jika tidak diserahkan kepada PLN sebagai holding perusahaanya,” tegasnya.

Pihaknya juga menolak jika holdingisasi PLN dilanjutkan dengan privatisasi atau penjualan saham PLN atau anak perusahaanya melalui mekanisme IPO di pasar modal.

“Jika privasitasi PLN itu dilakukan dan swasta masuk yang notabene berorientasi untung, dampaknya akan memacu kenaikan tarif listrik. Kenaikan tarif listrik inilah hampir dipastikan terjadi jika PLN sudah dikuasai swasta yang nota bene profit oriented,” papar Abrar.

Ia menambahkan, para pengambil kebijkan di negeri ini bahkan Presiden Jokowi hendaknya menilik sejarak. Bagaimana perjuangan para perintis PLN yang dengan susah payah dengan korban darah dan air mata menasionalisasi perusahaan listrik Belanda menjadi PLN yang sekarang.

“Perjuangan para perintis PLN serta amanat konstitusi ini harus tetap ditegakkan. Dan PLN tidak diprovatisasi serta tdak diserahkan ke pemilik modal yang lebih mengejar keuntungan dibandingkan pelayanan ke rakyat dan bangsa,” pungkas Abrar.

Sementara Sekjen SP PLN Dewanto Wicaksono sepakat sesuai putusan judicial review di MK, sektor pelayanan energi dan pelayanan publik seperti PLN tidak boleh diprivatisasi.

“Sektor pelayannan publik dan energi harus tetap dibawah kendali negara melalui BUMN yang langsung dikontrol DPR dan mengacu pada aturan konstitusi,” terang Dewanto.

Penolakan SP PLN terkait holdingisasi dan privatisasi PLN bukan semata-mata kepentingan SP atau PLN sebagai BUMN.

“Tapi, Indonesia sebagai negara hukum maka harus menjadi konstitusi negara sebagai aturan tertinggi dan harus ditaati semua pihak termasuk Kementerian BUMN dan PLN sekalipun,” tutup Dewanto.(s)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

Pengamat Maritim: Pemagaran Laut di Tangerang Langgar Hukum dan Hancurkan Ekosistem

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Pengamat maritim dari Ikatan Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC), DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa menilai,
pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, tidak hanya berpotensi melanggar hukum, tetapi juga mengungkap kompleksitas konflik kepentingan antara publik dan privat dalam pengelolaan wilayah pesisir.

“Laut adalah sumber daya publik yang seharusnya dikelola untuk mendukung kesejahteraan seluruh masyarakat. Pemagaran ini mencerminkan kurangnya pemahaman terhadap prinsip ini,” tegas Capt. Hakeng dalam keteerangan persnya yang diterima di Jakarta, Kamis (09/1/2025).

Menurut Hakeng, secara hukum tindakan pemagaran ini melanggar sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Ruang Laut.

“Pelanggaran ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta minimnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan,” tegasnya.

Lebih jauh menurut Hakeng, dari perspektif ekologi, pemagaran laut juga berdampak merusak. Hal ini karena struktur pagar yang terbuat dari bambu, paranet, dan pemberat pasir mengganggu habitat laut, mengurangi keanekaragaman hayati, dan memengaruhi aliran air laut yang penting bagi ekosistem pantai.

“Laut adalah elemen penting bagi ekologi, menyediakan habitat bagi berbagai spesies dan menjaga keseimbangan lingkungan. Pemagaran seperti ini berisiko mengganggu keberlanjutan ekosistem dan produktivitas perikanan,” cetusnya.

Dampak Sosial Ekonomi bagi Nelayan

Dari sisi sosial, kata dia, pemagaran ini juga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional. Sebanyak 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di kawasan tersebut kini harus menempuh jarak lebih jauh untuk menangkap ikan, yang menyebabkan peningkatan biaya operasional dan penurunan produktivitas.

“Pemagaran ini tidak hanya mengurangi akses nelayan terhadap sumber daya laut tetapi juga mengancam keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir secara keseluruhan,” jelas Capt. Hakeng.

Lebih jauh ia juga mengatakan, bahwa kasus ini mencerminkan ketidakjelasan dalam tata kelola proyek yang memanfaatkan ruang laut. Bahkan investigasi gabungan berbagai instansi hingga kini belum berhasil mengidentifikasi tujuan akhir pemagaran tersebut. Jika hal ini terkait dengan rencana reklamasi, prosesnya harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas penuh.

“Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap proses reklamasi mematuhi standar ekologis dan melibatkan partisipasi masyarakat serta ahli terkait untuk meminimalkan dampak lingkungan,” tegasnya.

Menurut Hakeng, kasus ini menggarisbawahi pentingnya penguatan tata kelola ruang laut yang berorientasi pada keberlanjutan, keadilan, dan kesejahteraan. Partisipasi masyarakat lokal harus menjadi bagian integral dari setiap kebijakan pengelolaan ruang laut.
“Laut bukan hanya sumber daya ekonomi tetapi juga identitas dan bagian dari keberlanjutan bangsa. Dengan pendekatan yang melibatkan hukum, ekologi, dan sosial, Indonesia dapat memastikan kekayaan lautnya dinikmati oleh semua lapisan masyarakat secara berkelanjutan,” tutup Capt. Hakeng.(s)

Continue Reading

Ekonomi

PLN EPI Terima Penghargaan Internasional di Ajang IABC Awards 2024

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) meraih penghargaan Awards of Merit pada ajang International Association of Business Communicatiors (IABC) Awards 2024 dalam kategori Best Media Relations Program sub-kategori Impactful Public Relations Awards (IMPRA). Penyerahan penghargaan dilakukan pada acara IABC Indonesia Conference dan Award 2024 yang berlangsung di Hotel Shangri-La, Jakarta dengan mengusung tema PR Trends 2025: Purposeful Impact.

Presiden IABC Indonesia, Elvera N. Makki, menyatakan bahwa penghargaan ini diberikan kepada organisasi yang berhasil membangun kepercayaan, dan menjalin hubungan yang berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan.

“Melalui strategi komunikasi yang inklusif, transparan, dan penuh empati, kita dapat memastikan bahwa setiap pesan tidak hanya mampu menyentuh perasaan, tetapi juga mendorong perubahan berarti untuk mewujudkan visi bersama,” ungkap Elvera yang juga menyoroti pentingnya peran teknologi dalam mendukung inovasi komunikasi menuju tahun 2025.

Sebagai Subholding PT PLN (Persero), PLN EPI memiliki peran krusial dalam menjaga ketahanan dan keberlanjutan pasokan energi primer di Indonesia. Sebagai salah satu pilar utama dalam rantai pasok energi nasional, PLN EPI berkomitmen untuk memastikan pasokan energi yang stabil dan berkelanjutan, yang menjadi dasar untuk mendukung penyediaan listrik yang handal dan merata untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Mamit Setiawan, Sekretaris Perusahaan PLN EPI, menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan pengakuan atas transformasi yang dilakukan oleh PLN EPI dalam menjaga stabilitas pasokan energi primer, yang sangat penting bagi pembangunan infrastruktur energi Indonesia.

“Penghargaan ini adalah bukti nyata dari kerja keras PLN EPI dalam membangun komunikasi yang efektif dengan berbagai pihak untuk memastikan informasi terkait upaya kami dalam menjaga rantai pasok energi primer dan mendukung stabilitas pasokan listrik sampai ke seluruh lapisan masyarakat,” ujar Mamit.

Dalam Ajang ini, PLN EPI menyampaikan, program komunikasi berjudul Sinema (Sinergi Media dan Biomassa). Karya tersebut menunjukkan peran PLN EPI dalam mengampanyekan Biomassa berkontribusi terhadap Ekonomi Kerakyatan dan Biomassa transisi menuju energi masa depan berkelanjutan. Inovasi pengembangan ekosistem biomassa berbasis ekonomi rakyat terus dilakukan PLN EPI untuk mendukung program cofiring pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Indonesia.

Pengembangan biomassa ini tidak hanya berfungsi sebagai alternatif energi yang ramah lingkungan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dengan meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat sekitar. Biomassa yang dihasilkan dari limbah pertanian dan kehutanan ini akan mengurangi emisi karbon dioksida dan mendukung Indonesia dalam mencapai target pengurangan emisi yang ditetapkan dalam komitmen internasional.

Dengan penghargaan ini, PLN EPI semakin termotivasi untuk terus berinovasi dan menjaga stabilitas pasokan energi yang handal dan terjangkau, serta mempercepat transisi energi hijau menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

International Association of Business Communicators (IABC) merupakan organisasi non-profit yang mewadahi para praktisi dan profesional komunikasi, seperti Public Relations, Corporate Affairs, Komunikator Bisnis, CSR, serta Government Relations. Penghargaan diberikan kepada organisasi yang berhasil menunjukkan praktik terbaik dalam komunikasi berskala global, sekaligus menjadi platform berbagi pengalaman, memperluas jejaring, dan program edukasi.(s)

Continue Reading

Ekonomi

Pertamina Dorong Penerima Beasiswa Gelar Kegiatan Aksi Sobat Bumi

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap kelestarian lingkungan, Pertamina mendorong penerima beasiswanya untuk melakukan kegiatan Aksi Sobat Bumi (Aksi SoBI) setiap tahunnya. Bertema “Energi Lestari, Desaku Asri”, para penerima Beasiswa Pertamina Sobat Bumi (SoBI) dari 40 mitra perguruan tinggi melakukan Aksi SoBI kedua dengan tiga jenis aksi, yakni penanaman mangrove, penanaman pohon daratan, serta aksi pungut dan olah sampah yang dimulai dari tanggal 14 Desember 2024 hingga 03 Januari 2025.

Direktur Operasi Pertamina Foundation Yulius S. Bulo menyampaikan, aksi kedua ini dilakukan di desa yang menjadi lokasi program Desa Energi Berdikari Sobat Bumi (DEB SoBI).

DEB SoBI merupakan program yang mendukung program unggulan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pertamina, Desa Energi Berdikari (DEB). Dalam program ini, para penerima Beasiswa SoBI bersama dosennya dari mitra perguruan tinggi menghadirkan energi bersih untuk meningkatkan ekonomi dan terwujudnya kemandirian desa.

“Berbeda dengan aksi pertama, aksi kali ini para penerima beasiswa didorong untuk melakukannya di lokasi proyek DEB SoBI. Tujuannya agar masyarakat tidak hanya merasakan manfaat dan memahami penggunaan energi bersih tetapi juga punya rasa tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan desanya agar tetap asri lewat,” ujar Bulo.

Pada aksi ini, tertanam 1.320 bibit mangrove dan 2.440 bibit pohon daratan, seperti pohon cempaka, pohon angsana, trembesi, dan hortikultura. Para penerima beasiswa juga berhasil mengumpulkan 1,2 ton sampah dan membuat berbagai produk daur ulang dari sampah yang terkumpul.

Cerita aksi datang dari penerima Beasiswa Pertamina Sobat Bumi Universitas Diponegoro yang melakukan bersih-bersih sampah di lokasi program DEB SoBI, yakni Desa Wisata Sitaring, desa Kemambang, Semarang.

Bersama masyarakat, para penerima beasiswa mengumpulkan 60 kg sampah yang dilanjutkan dengan pemisahan sampah baik organik, anorganik, dan B3. Dengan memberikan edukasi, sampah organik tersebut diolah menjadi eco enzyme yang dapat digunakan sebagai menjadi sabun cuci piring, pembersih lantai, dan obat luka. Selain itu, para penerima beasiswa juga membagikan 50 kantong kain ramah lingkungan yang dapat menggantikan fungsi plastik, terutama saat berbelanja.

“Melalui kegiatan ini, kami mengajak masyarakat untuk turut berkontribusi dalam menjaga kebersihan dan kelestarian alam melalui prinsip 3R (reuse, reduce, recycle) yang dapat mengurangi dampak buruk sampah terhadap lingkungan. Harapannya, kegiatan ini dapat menjadi kebiasaan yang rutin dilakukan masyarakat agar desa wisata ini keasriannya terjaga dan tetap menjadi destinasi wisata,” ujar Koordinator SoBi UNDIP, Shofiyah Nur Azizah.

Selanjutnya cerita dari Desa Pukdale, Kupang, para penerima Beasiswa Pertamina Sobat Bumi Politeknik Negeri Kupang (PNK), menanam 50 bibit pohon mangga, 50 bibit pohon jambu air, 25 bibit pohon trembesi, dan 25 bibit pohon merbau serta membagikan 100 liter eco enzyme dan mengedukasi para petani desa untuk pembuatannya.

Koordinator SoBI PNK, Cakrawala Padamai, menyampaikan bahwa kegiatan aksi ini tidak hanya membantu penghijauan dan mengurangi emisi karbon, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat.

“Kami berharap apa yang ditanam, dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat desa. Kegiatan ini juga menjadi bukti nyata bahwa generasi muda, melalui program Beasiswa Pertamina Sobat Bumi, dapat menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan,” ucap Padamai.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengapresiasi peran para penerima beasiswa yang sejalan dengan komitmen Pertamina untuk proaktif mewujudkan keberlanjutan lingkungan untuk mencapai target penurunan emisi atau Net Zero Emission (NZE) Pemerintah Indonesia 2060.

“Aksi Sobat Bumi menjadi bukti nyata bahwa Pertamina mengajak generasi muda, terutama Gen Z, untuk mengambil langkah bersama menuju masa depan yang berkelanjutan. Lewat aksi ini, selain meningkatkan kesadaran akan kelestarian lingkungan, mereka juga terlatih untuk berinteraksi dengan masyarakat. Dengan begitu, ke depan mereka akan siap untuk berkontribusi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” ungkap Fadjar.

Dengan kegiatan Aksi Sobat Bumi, Beasiswa Pertamina Sobat Bumi menjadi program yang mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan poin ke-4 (pendidikan berkualitas) dan poin ke-13 (penanganan perubahan iklim) serta berkontribusi pada pencapaian NZE tahun 2060 atau lebih cepat.(s)

Continue Reading
Advertisement

Trending