Connect with us

Ekonomi

Engelina Minta Pemerintah Tak Bergaya Kolonial Dalam Mengelola Gas Masela

Published

on

Jakarta,, HarianSentana.com – Wacana pembangunan kilang Blok Masela di Maluku yang akan dikombinasikan antara onshore (darat) dengan offshore (laut) sebagaimana disampaikan Menteri ESDM, Arifin Tasrif beberapa waktu lalu ditengarai hanya cara halus untuk mengembalikannya ke laut.

“Hanya di zaman kolonial yang mengambil kekayaan tanpa memikirkan rakyat pemilik kekayaan alam. Padahal sudah sangat jelas keputusan Presiden Joko Widodo bahwa kilang Blok Masela dibangun di darat, tidak ada kombinasi darat dan laut seperti yang direncanakan saat ini,” kata Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina dikutip di Jakarta, Jumat (01/8/2023),

“Jika kombinasi darat dan laut diterapkan, maka ada kekhawatiran kilang tersebut secara halus mau dikembalikan ke laut, sehingga rakyat Maluku tidak mendapat maksimal. Hanya zaman kolonial yang mengambil kekayaan tanpa memikirkan rakyat pemilik kekayaan alam,” tukasnya.

Hal ini disampaikan Engelina menanggapi pernyataan Dirut Pertamina Nicke Widyawati dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI  pada Rabu (30/08/2023).

Dalam rapat itu, Nicke mengatakan, kalau secara teknis eksplorasi gas akan dilakukan di tengah laut (offshore), sementara produksi dan penyimpanan gas secara floating di tengah laut, dan terminal LNG di daratan (onshore), termasuk fasilitas CCUS. “Sampai saat ini kami meyakini ini cara yang paling cepat dan efektif yang bisa mengakomodir semua aspirasi yang ada,” katanya.

Namun Engelina mempertanyakan aspirasi siapa yang diakomodir. Pasalnya, sejak awal masyarakat Maluku hanya mengetahui Presiden Jokowi sudah memutuskan pembangunan kilang di darat. Ironisnya, ketika mereka membahas akuisisi dan saat penandatanganan MoU antara Inpex, Petronas, Pertamina, perwakilan dari Maluku sama sekali tidak diikutsertakan.

“Mereka lupa kalau ada rakyat da nada pemerintah juga di Maluku. Kalau maksudnya aspirasi sesama LP ya yang diakomodir, ya silakan saja. Tetapi, yang terbaik untuk Maluku tetap sesuai keputusan Presiden. Jangan telikung begitu saja. Itu yang sesuai dengan aspirasi Maluku,” jelas Engelina.

Menurut dia, masyarakat hanya mengetahui kilang Masela dibangun di darat, j keputusan Presiden Joko Widodo pada tahun 2016. Namun, bukan rahasia lagi, kalau keputusan itu banyak yang tidak suka, terutama investor bersama sejumlah elite yang memihak keinginan investor.

“Keputusan memindahkan kilang Blok Masela sangat tepat, sehingga masyarakat mendapat manfaat ekonomi dan bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan,” tutur puteri salah satu pelopor industri Migas Nasional, JM Pattiasina ini.

“Sangat sederhana untuk melihat cara pengelolaan gas Blok Masela ini, kalau tidak ada industri yang dibangun di Maluku, maka Maluku akan tetap menjadi korban dari kekayaan alamnya sendiri,” sambungnya.

Kalau soal teknis, banyak ahlinya yang sangat memahami secara teknis. Tetapi, Engelina hanya mau melihat dampaknya untuk Maluku, karena gas Masela itu ada di Maluku.

“Mereka harus jelaskan dari awal, berapa gas jatah domestik dan memastikan siapa yang memanfaatkan gas domestik itu. Kalau tidak ada persiapan membangun industri, seperti industri petrokimia, bukan hanya upstream tetapi sampai midstream hingga downstream, bagaimana untuk memastikan pemanfaatan gas itu,” paparnya.

“Jangan hanya mereka akomodir kebutuhan pasar luar negeri, tetapi dalam negeri bagaimana? Maluku bagaimana? Ini yang tidak ada penjelasannya,” sambung Engelina.

ia juga mengingatkan, ketika pengembangan gas Blok Masela tidak diikuti dengan pembangunan industri atau hilirisasi yang selalu ditekankan Presiden Jokowi, maka pada akhirnya gas untuk domestik juga tidak terserap dan akhirnya dijual lagi ke luar negeri.

“Apa bedanya dengan praktik kolonial kalau ini yang terjadi. Gas dari Maluku dijual ke luar negeri, kemudian kita impor produk akhir dari luar negeri. Orang Maluku juga membeli produk akhir dari gas, sementara masyarakat Maluku dapat apa dari praktik seperti itu,” katanya.

Semestinya, kata Engelina, gas dari Maluku diolah di Maluku, setelah jadi produk akhir baru dikirim ke luar negeri atau ke berbagai tempat. Hanya saja, banyak yang berpikir terbalik, gas dijual murah ke luar negeri, tetapi dibeli dengan harga tinggi setelah gas diolah menjadi berbagai produk akhir.

“Mereka harus pikirkan dari awal industri apa yang dibangun di Maluku, karena hal itu berkaitan erat dengan pemanfaatan gas. Tidak boleh gas dari Maluku diolah atau membangun industri di tempat lain, karena Maluku juga berhak untuk menikmati multiplier effect dari keberadaan gas Blok Masela, baik dari sisi pendapatan pemerintah daerah, maupun dari dampak ekonomi bagi masyarakat luas, termasuk lapangan kerja,” pungkasnya.(s)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

Pengamat Berharap Ada Transparansi Terkait Hutang LN Indonesia

Published

on

Jakarta, hariansentana.com – PENGAMAT Ekonomi yang juga pengusaha Nasional, Dr, John N Palinggi, M.M, M.BA menyoroti adanya Hutang Luar Negeri (LN) yang diduga “Fiktif”. Oleh karenanya ia meminta adsnya transparansi tentang, berapa Hutang LN Indonesia yang sesungguhnya.

“Terutama Hutang dari Tiongkok. Perjanjian Hutang hanya di atas kertas, tidak ada uang yang masuk. jika benar ada kemana uang hutang itu disalurkan,” kata Ketua Umum ARDIN (Assosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia) ini saat ditemui di kantornya, Grha Mandiri, Menteng, Jakarta, kemarin.

Bukan hanya hutang LN “Fiktif”, John Palinggi juga berharap adanya transparansi berapa hutang LN Pemerintah yang berasal dari Kementerian dan Lembaga, terutama dari pihak swasta.

“Kementerian dan Lembaga juga BUMN mana yang bertransaksi hutang LN. Begitu pun pengusaha swasta yang berhutang di LN dijamin negara namun jadi beban (ditanggungjawabi) negara,” seru John.

Menurut Ketua Assosiasi Mediator Indonesia (AMINDO) yang pernah menjadi pengajar ahli di LEMHANAS ini, semua Hutang-hutang tersebut harus dibuka secara transparan dan dimintai pertanggungjawabannya kepada publik.

“Karena nanti kita rakyat yang menanggungnya dari pajak. jadi beban anak-cucu kita, padahal dinikmati segelintir ‘elite’. kalau dibiarkan terus nanti negaa bisa bangkrut, aset disita, diambil alih negara asing,” keluh John.

John Palinggi juga meminta transparansi soal sudah berapa jumlah hutang dari Tiongkok untuk pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) di Kalimantan hingga saat ini.

“Jangan sampai IKN dikuasai orang asing (China) karena hutang pembiayaan pembangunan IKN,” jelasnya.

John mengaku prihatin dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Selain nilai tukar Rupiah yang anjlok terhadap Dolar AS, juga adanya korupsi yang Gila-gilaan.

“Kasihan Presiden Prabowo, saya percaya dia ingin membangun Indonesia dengan sepenuh hati tetapi dikhianati orang dekat sekelilingnya,” kata sosok yang sudah mengabdi pada 9 periode Presiden RI, dan 45 tahun jadi pengusaha tanpa cacat (hutang) ini.

Continue Reading

Ekonomi

Worldpanel : Produk Barang Konsumsi Yang Bergerak Cepat (FMCG ) Menghadapi Persaingan Ketat, Dibutuhkan Inovasi Untuk Dapat Bersaing

Published

on

By

Jakarta, – Worldpanel by Numerator menyatakan bahwa produk-produk yang masuk kategori barang konsumsi yang bergerak cepat/Fast Moving Consumer Goods (FMCG ) dari berbagai perusahaan menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat. Kondisi daya beli masyarakat yang fluktuatif di tengah tantangan ekonomi kompleks membuat produsen harus lebih aktif melakukan penetrasi pasar melalui inovasi demi mempertahankan pangsa pasarnya.

Berdasarkan laporan Worldpanel Brand Footprint 2026 dengan mengacu pada penilaian consumer reach points (CRP), sepuluh besar produk FMCG dari sejumlah perusahaan besar tetap berada di benak konsumen. Peringkat tersebut menandakan strategi branding tiap perusahaan sangat kompetitif.

“Jumlah produk yang masuk laporan tahun ini meningkat dari 436 menjadi 451, yang berarti tingkat persaingan semakin ketat. Ada 44 persen produk yang mencatatkan pertumbuhan pada tahun lalu dibandingkan 62 persen pada tahun sebelumnya,” kata Managing Director Worldpanel Indonesia Venu Mandhev dalam keterangannya, Rabu (15/7/2026).

Venu menambahkan bahwa peluang inovasi produk baru dari perusahaan FMCG masih terbuka untuk merebut pasar, dengan catatan strategi pemasaran harus lebih spesifik dan tepat sasaran, terutama menyasar kebutuhan dasar rumah tangga.

Sementara itu, Corina Fajriyani, Marketing Lead Worldpanel Indonesia Corina Fajriyani mengatakan, bahwa tantangan ekonomi domestik hingga tensi geopolitik global cukup memengaruhi minat dan daya beli masyarakat.

Menurut Corina, dampak penetrasi produk FMCG terhadap daya beli konsumen bergantung pada segmen pendapatan.

“Biasanya yang paling cepat terpengaruh adalah konsumen kelas menengah ke bawah. Karena uangnya terbatas, perubahan perilaku mereka lebih cepat terlihat dibandingkan kelas atas,” ujarnya.

Sebagai langkah memenangkan persaingan, Corina menegaskan bahwa produsen FMCG perlu bergerak cepat melakukan inovasi produk sekaligus memperkuat brand awareness.
“Penetrasi diperlukan untuk merekrut lebih banyak pembeli. Jika penetrasi tumbuh, maka frekuensi pembelian juga akan meningkat. Inovasi produk baru akan mampu menarik lebih banyak konsumen,” katanya.

Berikut daftar 10 merek FMCG yang paling banyak dipilih tahun ini dipimpin oleh Indomie, diikuti oleh So Klin, Mie Sedaap, Roma, Indofood, Royco, Kapal Api, NABATI, Masako, dan Frisian Flag. Daftar teratas ini tidak banyak berubah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan Indofood dan Royco saling bertukar posisi, serta Frisian Flag kembali masuk ke dalam 10 besar menggantikan Daia yang berada dalam daftar tahun lalu.

Meskipun rumah tangga Indonesia masih membeli sekitar 95 merek kebutuhan sehari-hari setiap tahun dan melakukan rata-rata 293 perjalanan belanja, tingkat persaingan semakin meningkat. (Yud)

Continue Reading

Ekonomi

Ketum Garuda Nofalia Heikal Safar Kunjungan Kerja ke IKN Jajaki Peluang Usaha Kuliner Khususnya UMKM

Published

on

By

KALTIM, SENTANA – Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia (GARUDA), Nofalia Heikal Safar didampingi Ketua Dewan Pembina Gerakan Dapur Indonesia (GARUDA) Haikal Safar pada hari Sabtu (20/6/2026) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) Provinsi Kalimantan Timur ( Kaltim) dalam rangka menjajaki peluang usaha dibidang kuliner khususnya UMKM.

“Lantaran saya selaku Ketum Garuda bersama Ketua Dewan Pembina Garuda Heikal Safar berkunjung langsung melihat situasi dan kondisi Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sekarang ini sedang berkembang pesat dan semakin maju pembangunannya, sehingga kedepannya IKN memiliki potensi maupun prospek yang sangat besar dan cerah untuk kesejahteraan dan kemajuan para pelaku usaha kuliner khususnya UMKM,”

“Demikian ujar Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia (GARUDA), Nofalia Heikal Safar kepada sejumlah awak media saat menghampiri di salah satu toko kuliner yang berada di Ibukota Nusantara (IKN) Propinsi Kalimantan Timur, Sabtu (20/6/2026).

Lebih lanjut Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia Nofalia Heikal Safar mengungkapkan bahwa di Ibu Kota Nusantara (IKN) selain usaha dibidang kuliner, kesempatan dan peluang usaha apapun sangat terbuka lebar, sehingga Lapangan pekerjaan akan bertambah,
“Guna ikut aktif membantu dan mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka dalam bidang ketahanan pangan nasional untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Kalimantan Timur.” ungkap Ketum Garuda Nofalia Heikal Safar.

Menurut Ketum Garuda Nofalia Heikal Safar bahwa Kegiatan dan agenda kunjungan kerja organisasi Garuda ke Ibukota Nusantara (IKN) ini, dilakukannya untuk memberikan contoh dan mengajak para pelaku usaha yang tergabung dalam wadah organisasi GARUDA guna membuka berbagai bentuk peluang usaha di Ibukota Nusantara (IKN) sehingga tidak hanya berpusat pada peninjauan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dibeberapa titik yang dimilikinya maupun konsolidasi di wilayah saja.

Lanjut Ketum Garuda Nofalia Heikal Safar karena infrastruktur Bandara Internasional di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang panjang landasan pacunya hingga 3 Kilometer tersebut letaknya sangat strategis lantaran akses jalan jaraknya menuju ke ibukota Nusantara (IKN) sangat dekat, yang kedepannya sudah bisa dioperasikan untuk seluruh rakyat Indonesia maupun masyarakat dunia yang berkunjung untuk berwisata dan berbisnis di Ibukota Nusantara (IKN).

“Begitu pula Fasilitas yang sangat terpenting di Ibukota Nusantara (IKN) seperti Masjid Raya, Rumah Sakit, Perkantoran, Tempat Kuliner, Hotel, Fasilitas Olah raga dan lain – lain sudah beroperasi dengan baik.”ucap Ketum Garuda Nofalia Heikal Safar.

Menurut Ketum Garuda Nofalia Heikal Safar perlu diketahui bahwa keseriusan pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) di Propinsi Kalimantan Timur, yang sangat masif sebelumnya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia ke 7 Bapak Ir. H. Joko Widodo dan kemudian secara nyata dilanjutkan oleh Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto hingga saat ini sudah bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan hingga masyarakat dunia turut menikmati keberadaan Ibukota Nusantara (IKN) yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia.

“Sehingga Saya selaku Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia beserta seluruh Pelaku Usaha lainnya di Indonesia, tentunya sangat menyambut baik keinginan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2026 akan dilaksanakan di Ibu Kota Negara (IKN) Kalimantan Timur.”pungkasnya

(Haholongan)

Continue Reading
Advertisement

Trending