Connect with us

Ekonomi

Engelina Minta Pemerintah Tak Bergaya Kolonial Dalam Mengelola Gas Masela

Published

on

Jakarta,, HarianSentana.com – Wacana pembangunan kilang Blok Masela di Maluku yang akan dikombinasikan antara onshore (darat) dengan offshore (laut) sebagaimana disampaikan Menteri ESDM, Arifin Tasrif beberapa waktu lalu ditengarai hanya cara halus untuk mengembalikannya ke laut.

“Hanya di zaman kolonial yang mengambil kekayaan tanpa memikirkan rakyat pemilik kekayaan alam. Padahal sudah sangat jelas keputusan Presiden Joko Widodo bahwa kilang Blok Masela dibangun di darat, tidak ada kombinasi darat dan laut seperti yang direncanakan saat ini,” kata Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina dikutip di Jakarta, Jumat (01/8/2023),

“Jika kombinasi darat dan laut diterapkan, maka ada kekhawatiran kilang tersebut secara halus mau dikembalikan ke laut, sehingga rakyat Maluku tidak mendapat maksimal. Hanya zaman kolonial yang mengambil kekayaan tanpa memikirkan rakyat pemilik kekayaan alam,” tukasnya.

Hal ini disampaikan Engelina menanggapi pernyataan Dirut Pertamina Nicke Widyawati dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI  pada Rabu (30/08/2023).

Dalam rapat itu, Nicke mengatakan, kalau secara teknis eksplorasi gas akan dilakukan di tengah laut (offshore), sementara produksi dan penyimpanan gas secara floating di tengah laut, dan terminal LNG di daratan (onshore), termasuk fasilitas CCUS. “Sampai saat ini kami meyakini ini cara yang paling cepat dan efektif yang bisa mengakomodir semua aspirasi yang ada,” katanya.

Namun Engelina mempertanyakan aspirasi siapa yang diakomodir. Pasalnya, sejak awal masyarakat Maluku hanya mengetahui Presiden Jokowi sudah memutuskan pembangunan kilang di darat. Ironisnya, ketika mereka membahas akuisisi dan saat penandatanganan MoU antara Inpex, Petronas, Pertamina, perwakilan dari Maluku sama sekali tidak diikutsertakan.

“Mereka lupa kalau ada rakyat da nada pemerintah juga di Maluku. Kalau maksudnya aspirasi sesama LP ya yang diakomodir, ya silakan saja. Tetapi, yang terbaik untuk Maluku tetap sesuai keputusan Presiden. Jangan telikung begitu saja. Itu yang sesuai dengan aspirasi Maluku,” jelas Engelina.

Menurut dia, masyarakat hanya mengetahui kilang Masela dibangun di darat, j keputusan Presiden Joko Widodo pada tahun 2016. Namun, bukan rahasia lagi, kalau keputusan itu banyak yang tidak suka, terutama investor bersama sejumlah elite yang memihak keinginan investor.

“Keputusan memindahkan kilang Blok Masela sangat tepat, sehingga masyarakat mendapat manfaat ekonomi dan bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan,” tutur puteri salah satu pelopor industri Migas Nasional, JM Pattiasina ini.

“Sangat sederhana untuk melihat cara pengelolaan gas Blok Masela ini, kalau tidak ada industri yang dibangun di Maluku, maka Maluku akan tetap menjadi korban dari kekayaan alamnya sendiri,” sambungnya.

Kalau soal teknis, banyak ahlinya yang sangat memahami secara teknis. Tetapi, Engelina hanya mau melihat dampaknya untuk Maluku, karena gas Masela itu ada di Maluku.

“Mereka harus jelaskan dari awal, berapa gas jatah domestik dan memastikan siapa yang memanfaatkan gas domestik itu. Kalau tidak ada persiapan membangun industri, seperti industri petrokimia, bukan hanya upstream tetapi sampai midstream hingga downstream, bagaimana untuk memastikan pemanfaatan gas itu,” paparnya.

“Jangan hanya mereka akomodir kebutuhan pasar luar negeri, tetapi dalam negeri bagaimana? Maluku bagaimana? Ini yang tidak ada penjelasannya,” sambung Engelina.

ia juga mengingatkan, ketika pengembangan gas Blok Masela tidak diikuti dengan pembangunan industri atau hilirisasi yang selalu ditekankan Presiden Jokowi, maka pada akhirnya gas untuk domestik juga tidak terserap dan akhirnya dijual lagi ke luar negeri.

“Apa bedanya dengan praktik kolonial kalau ini yang terjadi. Gas dari Maluku dijual ke luar negeri, kemudian kita impor produk akhir dari luar negeri. Orang Maluku juga membeli produk akhir dari gas, sementara masyarakat Maluku dapat apa dari praktik seperti itu,” katanya.

Semestinya, kata Engelina, gas dari Maluku diolah di Maluku, setelah jadi produk akhir baru dikirim ke luar negeri atau ke berbagai tempat. Hanya saja, banyak yang berpikir terbalik, gas dijual murah ke luar negeri, tetapi dibeli dengan harga tinggi setelah gas diolah menjadi berbagai produk akhir.

“Mereka harus pikirkan dari awal industri apa yang dibangun di Maluku, karena hal itu berkaitan erat dengan pemanfaatan gas. Tidak boleh gas dari Maluku diolah atau membangun industri di tempat lain, karena Maluku juga berhak untuk menikmati multiplier effect dari keberadaan gas Blok Masela, baik dari sisi pendapatan pemerintah daerah, maupun dari dampak ekonomi bagi masyarakat luas, termasuk lapangan kerja,” pungkasnya.(s)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

PLN Luncurkan SPBH Pertama di Indonesia, Pengamat: Ini Langkah Cerdas yang Patut Diapresiasi

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Pengamat kebijakan energi, Sofyano Zakaria mengapresiasi peluncuran Stasiun Pengisian Bahan bakar Hidrogen (SPBH) oleh PT PLN (Persero) di Kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (21/2) lalu.

“Peluncuran _

Hydrogen Refueling Station (HRS) yang adalah salah satu bahan bakar clean energy ini merupakan hal dan pilihan yang sangat cerdas yang sangat pantas diapresiasi,” kata Sofyano Zakaria di Jakarta Sabtu, menanggapi “kelahiran” SPBH pertama di Indonesia tersebut.

Menurutnya, Hidrogen sebagai pilihan energi buat negeri ini adalah langkah yang perlu mendapat perhatian dan dukungan penuh dari semua pihak khususnya Pemerintah. Pasalnya, apa yang dilakukan PLN adalah bukti pemikiran dan perbuatan nyata bagi Indonesia dalam mewujudkan Net Zero Emision yang telah diamanatkan dunia lewat G20.

“Pemanfaatan Hidrogen yang merupakan produk sampingan dari PLTGU dan PLTP PLN adalah pemikiran yang pantas diacungi jempol karena hal ini jelas sumbangan nyata menuju terwujudnya transisi energi di negeri ini,” kata Sofyano.

Lebih jauh ia mengatakan, bahwa Pemerintah sudah sangat perlu mendorong agar energi hidrogen dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif bagi sektor transportasi, terutama pada kendaraan bertenaga sel bahan bakar hidrogen.

“Oleh karenanya Pemerintah perlu segera membuat peraturan dan kebijakan yang mampu mendorong percepatan penggunaan energi alternatif yang adalah  clean energy ini,” tambah Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI) ini.

Disebutkan, bahwa penggunaan bahan bakar Hidrogen guna menghasilkan listrik yang digunakan untuk menggerakkan motor tersebut, tidak hanya sebagai bahan bakar mobil, namun sesungguhnya dapat digunakan juga sebagai sumber energi untuk Pembangkit Tenaga Listrik serta alat transportasi massal seperti kapal laut termasuk Kereta Api.

“Selain itu, lanjut dia, Hidrogen juga memiliki beberapa manfaat lain yang membuatnya semakin populer dan menarik perhatian dunia.

“Energi hidrogen dianggap sebagai salah satu jenis energi yang ramah lingkungan, karena reaksi kimia antara hidrogen dan oksigen hanya menghasilkan air sebagai produk sampingan, sehingga tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca atau polusi udara,” tukasnya.

Untuk itu, Sofyano sangat menyambut baik dan mendukung upaya PLN memanfaatkan Hidrogen misalnya menjadi bahan bakar pengganti untuk pembangkit listrik yang tidak ramah lingkungan.

“Namun tentu saja ini perlu disesuaikan dengan produksi Hidrogen dari PLN itu sendiri, ucap Sofyano.

Pemerintah juga perlu membuktikan bahwa negeri ini dan semua pihak yang ada harus tetap peduli dan akan melanjutkan transisi energi demi terwujud Net Zero Emision dengan mendukung penuh segala pemikiran dan upaya yang mampu mewujudkan hal itu seperti halnya dengan kehadiran SPB Hidrogen yang dilahirkan PLN ini,” tutup Sofyano.(s)

Continue Reading

Ekonomi

Dukungan Pimpinan SKK Migas Terkait Program Kerja Jabung 2024 Disambut Antusias Kalangan Serikat Pekerja

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Kalangan Serikat Pekerja Migas Indonesia Wilayah Sumbagsel menyambut antusias dan mengapresiasi dukungan kuat pimpinan SKK Migas kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), termasuk PetroChina International Jabung Ltd (PCJL) untuk melaksanakan program eksplorasi dan pengembangan sepanjang tahun 2024.

“Sebab komitmen untuk melaksanakan work program and budget (WP&B) 2024 sesuai jadwal, agresif dan efisien menjadi kunci penting untuk mencapai target pada tahun ini,” kata Pengurus Serikat Pekerja Migas Indonesia Wilayah Sumbagsel Ronny S dalam perbincangan dengan insan media, Jakarta, Kamis (22/2).

Dalam kegiatan eksplorasi, kata dia, publik menyambut antusias dan berharap SKK Migas bersama KKKS ke depan melakukan strategi peningkatan aktivitas eksplorasi dalam skala besar-besaran. Selain itu, kata dia, pengembangan peluang migas non konvensional juga harus menjadi fokus bersama dengan melibatkan mitra-mitra KKKS.

“PCJL di Jambi sangat agresif dan kita harapkan KKKS terus melakukan aktivitas eksplorasi skala besar, serta pengembangan hingga laut dalam untuk mendapatkan cadangan besar, hal ini maka tenaga kerja yang terlibat juga akan semakin besar,” ujar Ronny.

Sementara itu, Wakil Kepala SKK Migas Nanang Abdul Manaf sebelumnya melakukan kunjungan ke PCJL dan beberapa KKKS di wilayah Jambi pada awal Februari lalu. Dalam kunjungannya, Nanang menyampaikan bahwa program pengembangan dan eksplorasi yang efektif dan masif adalah kunci untuk mencapai target produksi 1 juta BOPD minyak dan 12 BSCFD gas tahun 2030.

Nanang  berharap semua tim PCJL tidak putus semangat untuk terus berupaya melaksanakan target kerja dan menyusun strategi karena masih banyak capaian yang dituju kedepannya untuk menjaga ketahanan energi nasional.

Ia juga memberikan apresiasi atas semangat dan kinerja yang dilakukan oleh PCJL dalam menjalankan berbagai strategi. Salah satunya adalah terkait adanya opsi optimasi flare gas dari Sumur Panen yang rencananya sebagai feed gas ke mini/micro LNG, yang saat ini masih dalam kajian, termasuk pula opsi sumur mana yang bisa digunakan.

“Kita tidak perlu takut dengan statement-statement keliru di luar sana terkait hulu migas. Industri kita ini memberikan peran besar bagi negara. Migas masih berada diurutan kedua setelah pajak dalam hal kontribusinya kepada APBN,” ungkapnya.

Dalam sambutan kunjungan pimpinan SKK Migas tersebut, General Manager Jabung Wang Heping didampingi Field Manager Jabung I Wayan Suandana dan Project Manager PCJL Bambang Sukiyono menjelaskan, program pengembangan dan eksplorasi PCJL yang direncanakan di tahun 2024, termasuk pengeboran di 9 sumur pengembangan dan 1 sumur eksplorasi, serta program Survei Seismik 3D & 2D di wilayah timur Blok Jabung.

Tahun ini, PCJL menargetkan produksi sebesar 54.674 BOEPD yang terdiri atas minyak dan kondensat sebesar 15.100 BOEPD, LPG sebesar 15.619 BOEPD dan gas sales sebesar 23.954 BOEPD.

“PCJL sangat menghargai dukungan penuh dari pimpinan SKK Migas untuk program-program pengembangan dan eksplorasi di Jabung demi tercapainya target produksi nasional. Kunjungan di awal tahun ini akan menambah semangat kami untuk fokus menjalankan program sesuai dengan komitmen WP&B 2024,” ungkap Wang.

Dia juga menegaskan, keselamatan kerja merupakan prioritas dan pilar utama dalam menuju kesuksesan operasional di lapangan.

“Kerja kita masif dan agresif untuk mencapai target namun unsur safety jangan pernah dikesampingkan,” ujarnya.

Sebagai operator Wilayah Kerja Jabung, PCJL berkomitmen untuk menjalankan operasi migas yang aman, ramah lingkungan, serta memberikan dukungan bagi masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Environment, Social, dan Governance (ESG).(s)

Continue Reading

Ekonomi

Ini Lima Langkah Strategis PLN EPI Tahun 2024

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memiliki lima langkah strategis pada tahun ini. Berbagai upaya dan ekspansi dilakukan PLN EPI untuk bisa menjamin terjaga rantai pasok energi primer dan menjadikan PLN EPI sebagai perusahaan yang ternama.

Sekretaris Perusahaan PLN EPI Mamit Setiawan dalam Press Briefing Corporate Exposure PLN EPI pada Selasa (20/2) menjelaskan pada tahun ini PLN EPI menargetkan kinerja keuangan yang sehat dan juga bertumbuh. Selain memperkuat lini bisnis rantai pasok energi primer yang ada saat ini, peningkatan pendapatan _beyond kWh_ seperti sektor logistik energi juga akan menjadi fokus perusahaan pada tahun ini.

“Kita pada tahun ini akan meningkatkan optimalisasi perkembangan portofolio baru. Kita juga akan mulai masuk pada bisnis green baik melalui co-invesment untuk meningkatkan additional demand,” kata Mamit

Berbagai kerjasama dan kolaborasi sudah lebih dulu dilakukan perusahaan pada tahun 2023 hingga awal tahun ini. Seperti bekerjasama dengan Jepang, perusahaan asal UEA untuk pengembangan rantai pasok energi primer.

Kedua, penguatan suplai energi primer ke seluruh pembangkit. Saat ini PLN EPI memiliki mandat untuk menjaga seluruh pasokan baik itu batubara, gas, BBM hingga biomassa ke pembangkit di level keamanan Hari Operasi Pembangkit (HOP).

“Tak ada pembangkit yang di bawah 20 HOP saat ini. Berbagai penguatan seperti jaminan pasokan, keamanan alokasi energi primer kita perkuat hingga seluruh pembangkit terjamin pasokan energinya,” imbuh Mamit

Ketiga, tahun ini PLN EPI juga akan menekankan efisiensi biaya energi primer dengan perencanaan kebutuhan dan kepastian rantai pasok dengan biaya yang paling optimal.

Keempat, sesuai mandat holding, PLN EPI juga mengembangan usaha dengan menerapkan prinsip ESG. Hal ini juga sejalan dalam mendukung transisi energi di Indonesia.

“Seperti pelibatan masyarakat di gunung kidul Yogyakarta dalam membuat eco-village atau desa berdaya energi untuk hutan energi juga menjadi salah satu implementasi prinsip ESG,” kata Mamit.

Kelima, penguatan tata kelola Human Capital. Hal ini untuk meningkatkan maturitas organisasi perusahaan yang didukung oleh proses bisnis yang ekselen dan sesuai dengan GCG.(s)

Continue Reading
Advertisement

Trending