Connect with us

Ekonomi

Dirut LPDB-KUMKM Melantik 51 Pejabat Struktural

Published

on

Jakarta, Hariansentana.com – Mengawali tahun 2021, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) Supomo melantik 51 Pejabat Struktural di lingkungan LPDB-KUMKM. Bertempat di Gedung Smesco UKM Jakarta, Senin (4/1/2021), pelantikan ini dihadiri Pejabat Eselon 1 di lingkup Kementerian Koperasi dan UKM, Direksi dan Dewan Pengawas LPDB -KUMKM, serta seluruh karyawan LPDB-KUMKM.

Pelantikan Pejabat Struktural LPDB-KUMKM terdiri dari 8 (delapan) Kepala Divisi dan 43 (empat puluh tiga) Kepala Sub Divisi. Hal ini merupakan wujud implementasi dari disahkannya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM (Permenkop) Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPDB-KUMKM.

Dalam Permenkop dijelaskan bahwa untuk meningkatkan dan optimalisasi pengelolaan dana bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara konvensional dan prinsip syariah, perlu dilakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja LPDB-KUMKM. Selain itu, untuk penataan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan, diperlukan restrukturisasi organisasi dan tata kerja LPDB-KUMKM.

Supomo mengatakan, LPDB-KUMKM mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk pinjaman/pembiayaan kepada Koperasi dan UMKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, diperlukan SDM yang memiliki jiwa kompetensi, integritas, profesional dan berkinerja tinggi.

Selain itu, SDM LPDB-KUMKM juga harus memiliki komitmen kuat terhadap Sumpah Jabatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, terutama dalam bentuk pengabdiannya kepada masyarakat.

“Promosi, rotasi dan mutasi merupakan hal biasa terjadi dalam sebuah organisasi. Melalui momen berharga ini, kiranya menjadi semangat dan harapan baru bagi seluruh karyawan. Pesan saya untuk seluruh rekan-rekan yang dilantik hari ini, agar dapat langsung beradaptasi dan bekerja dengan kesungguhan hati, terutama dalam menjalankan visi dan misi LPDB-KUMKM dalam memajukan Koperasi dan UMKM di Indonesia,” ujar Supomo.

New LPDB-KUMKM

Satuan kerja di bawah Kementerian Koperasi dan UKM ini juga telah melakukan langkah transformasi atau rebranding New LPDB-KUMKM pada November 2020 lalu. Pergantian logo baru dan perubahan visi dan misi lembaga dilakukan dengan harapan agar pelayanan LPDB-KUMKM semakin baik lagi ke depan, khususnya dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik (good governance), penerapan manajemen risiko (risk management), dan kepatuhan (compliance).

Perubahan logo baru LPDB-KUMKM dilambangkan dengan perpaduan roda gigi berwarna biru muda dan biru tua yang melambangkan perputaran ekonomi Koperasi dan UMKM, yang digerakkan secara konsisten dan profesional melalui penyaluran dana bergulir. Perputaran roda ekonomi akan mendorong KUMKM terus maju, naik kelas dan unggul dalam membangun kemandirian ekonomi bangsa.

Warna biru muda dan biru tua melambangkan keseimbangan peran yang sinergis antara LPDB-KUMKM dan KUMKM untuk maju bersama. Warna biru melambangkan integritas, kebijaksanaan dan kesempatan yang terbuka seluas dan setinggi langit untuk KUMKM berkembang dengan dukungan layanan terbaik dari LPDB-KUMKM.

LPDB-KUMKM juga kian memperkuat peranannya dalam percepatan program-program strategis Kementerian Koperasi dan UKM melalui skema pinjaman atau pembiayaan yang “Murah, Mudah dan Ramah” kepada pelaku usaha KUMKM di Indonesia.

“Menjadi lembaga layanan pinjaman atau pembiayaan inklusif dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, merupakan visi dari LPDB-KUMKM yang baru. Tentunya dengan menjadi “Mitra untuk Bangsa”, pelayanan kami terhadap Koperasi dan UMKM dilakukan lebih transparan, lebih mudah dan lebih cepat, terutama dalam upaya meningkatkan dan memajukan perekonomian bangsa,” tutup Supomo.

Ekonomi

PLN EPI Dukung Pemerintah dan KKKS Dalam Pemanfaatan Gas Bumi Indonesia

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) merupakan salah satu offtaker produksi gas alam nasional. PLN EPI mendukung penuh Langkah Pemerintah serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Gas untuk bisa meningkatkan produksi gas, mengingat pertumbuhan kebutuhan gas oleh pembangkit untuk mendukung konsumsi listrik di masa transisi energi.

Direktur Gas dan BBM PLN EPI Rakhmad Dewanto menjelaskan total kebutuhan gas untuk pembangkit listrik saat ini hingga 2040 mendatang akan terus tumbuh. Hal ini dikarenakan pembangkit gas merupakan energi transisi yang lebih rendah emisi untuk menyongsong target NZE.

“PLN saat ini mempunyai skema Accelerated Renewable Development dimana kebutuhan gas untuk pembangkit menjadi salah satu backbone kelistrikan di masa transisi ini. Kami PLN EPI, sangat mendukung dan siap menjadi offtaker untuk pengembangan lapangan migas Indonesia,” ujar Rakhmad dalam acara The 48th Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention & Exhibition (IPA Convex 2024).

Rakhmad merinci pada tahun ini saja misalnya, kebutuhan gas pembangkit mencapai 1.213 MMBTU. Sedangkan tahun depan bisa mencapai 1.706 MMBTU jika adanya pertumbuhan konsumsi listrik yang signifikan.

Tahun ini, setidaknya PLN EPI telah memetakan potensi sumber gas seperti 532 MMSCFD dari gas pipa terkontrak, 488 MMSCFD gas pipa yang potensial untuk diserap. Sedangkan untuk LNG, 115 BBTUD yang berasal dari Bontang.

Menurut dia meningkatnya kebutuhan gas untuk LNG memang hampir dipastikan akan terjadi. Selain karena ada penurunan dari sisi hulu, ke depan pembangkit listrik yang membutuhkan gas juga bertambah dengan adanya program gasifikasi pembangkit listrik.

Agresifitas PLN mencari alokasi gas memang wajar lantaran dalam proyeksi yang disusun PLN ada peningkatan kebutuhan LNG di tahun mendatang. Tahun ini saja porsi penggunaan LNG dari keseluruhan penyerapan gas PLN mencapai 53% dan akan terus meningkat hingga 68% pada tahun 2030.(s)

Continue Reading

Ekonomi

Siap Jadi Offtaker Besar Produksi Gas Alam Dalam Negeri, PLN EPI Dukung Pemerintah dan KKKS Genjot Produksi Gas

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) merupakan salah satu offtaker produksi gas alam nasional. PLN EPI mendukung penuh Langkah Pemerintah serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Gas untuk bisa meningkatkan produksi gas, mengingat pertumbuhan kebutuhan gas oleh pembangkit untuk mendukung konsumsi listrik di masa transisi energi.

Direktur Gas dan BBM PLN EPI Rakhmad Dewanto menjelaskan total kebutuhan gas untuk pembangkit listrik saat ini hingga 2040 mendatang akan terus tumbuh. Hal ini dikarenakan pembangkit gas merupakan energi transisi yang lebih rendah emisi untuk menyongsong target NZE.

“PLN saat ini mempunyai skema Accelerated Renewable Development dimana kebutuhan gas untuk pembangkit menjadi salah satu backbone kelistrikan di masa transisi ini. Kami PLN EPI, sangat mendukung dan siap menjadi offtaker untuk pengembangan lapangan migas Indonesia,” ujar Rakhmad dalam acara The 48th Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention & Exhibition (IPA Convex 2024).

Rakhmad merinci pada tahun ini saja misalnya, kebutuhan gas pembangkit mencapai 1.213 MMBTU. Sedangkan tahun depan bisa mencapai 1.706 MMBTU jika adanya pertumbuhan konsumsi listrik yang signifikan.

Tahun ini, setidaknya PLN EPI telah memetakan potensi sumber gas seperti 532 MMSCFD dari gas pipa terkontrak, 488 MMSCFD gas pipa yang potensial untuk diserap. Sedangkan untuk LNG, 115 BBTUD yang berasal dari Bontang.

Saat ini, kata Rakhmad PLN juga mendukung penuh pengembangan Blok Andaman. Sebab Blok Andaman merupakan lapangan dengan potensial gas yang besar dan bisa memenuhi kebutuhan gas untuk pembangkit PLN.

“Untuk memanfaatkan potensi gas Lapangan Andaman, PLN siap untuk berkolaborasi dalam penyediaan infrastruktur pipa gas untuk memastikan bahwa produksi dari lapangan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kebutuhan dalam negeri,” kata Rakhmad.

Rakhmad merinci, kebutuhan gas dalam negeri pada 2031 mencapai 300 BBTUD. Dengan peta sebaran pembangkit gas yang berada di Jawa dan Sumatera, PLN siap berkolaborasi dalam pembangunan ruas ruas pipa.

“PLN EPI tertarik bekerjasama untuk melakukan investasi bersama pada pembangunan pipa transmisi gas dari Lapangan Andaman hingga Pulau Jawa,” kata Rakhmad.

Dengan pemanfaatan ruas pipa yang ada, perlu ada tambahan investasi sebesar 1,26 Miliar USD untuk menghubungkan dan memperluas kapasitas Sumatera dan Jawa dengan panjang ruas pipa sepanjang 513 kilometer.

Menurut dia meningkatnya kebutuhan gas untuk LNG memang hampir dipastikan akan terjadi. Selain karena ada penurunan dari sisi hulu, ke depan pembangkit listrik yang membutuhkan gas juga bertambah dengan adanya program gasifikasi pembangkit listrik.

Agresifitas PLN mencari alokasi gas memang wajar lantaran dalam proyeksi yang disusun PLN ada peningkatan kebutuhan LNG di tahun mendatang. Tahun ini saja porsi penggunaan LNG dari keseluruhan penyerapan gas PLN mencapai 53% dan akan terus meningkat hingga 68% pada tahun 2030.(s)

Continue Reading

Ekonomi

Program Cofiring Biomassa PLTU Menggerakan Ekonomi Masyarakat

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Program co-firing atau substitusi batubara dengan biomassa pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dinilai potensial dilakukan di wilayah Indonesia dan berdampak positif pada perekonomian masyarakat.

Menurut Kepala Pusat Penelitian dan Bioenergi (SBRC) IPB University Dr Meika Syahbana Rusli, program cofiring biomassa pada PLTU memiliki dampak positif pada upaya pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Pemanfaatan biomassa sebagai substitusi batubara di PLTU dinilai berdampak positif pada pengurangan emisi yang dihasilkan dari pembakaran batubara. Selain itu, pelaksanaan program cofiring biomassa dinilai cocok dilakukan di Indonesia dimana potensi lahan kering terhitung cukup besar.

“Lahan kering ini cocok ditanami untuk tanaman energi. Lahan kering ini masih banyak yang tidak produktif, yang hanya ditumbuhi alang-alang, rumput-rumputan atau pepohonan yang tidak termanfaatkan. Di Pulau Jawa, ada 1 juta hektar lahan kering yang potensial dimanfaatkan untuk tanaman energi,” paparnya.

Lebih jauh Meika mengungkapkan, Ƙini pemanfaatan biomassa hanya bersumber dari limbah seperti dahan-dahan kering pepohonan yang tidak termanfaatkan ataupun dengan serbuk gergaji. Program hutan energi dinilai dapat menjadi solusi yang tepat untuk mendorong pemanfaatan biomassa dalam rangka mengejar target pengurangan emisi lewat program cofiring PLTU.

Salah satu program hutan tanaman energi sebelumnya telah digagas oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) di beberapa wilayah seperti Cilacap Jawa Tengah, Tasikmalaya Jawa Barat dan Gunung Kidul Yogyakarta.

Meika menilai, program ini perlu diperbanyak dengan terus melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat setempat. Apalagi, implementasi hutan energi memiliki manfaat yang berkelanjutan dimana pohonnya dapat tetap tumbuh untuk jangka panjang sebab hanya dahan atau rantingnya yang akan digunakan.

“Jadi ini juga ramah lingkungan, sustainable bahan baku dari tanaman energi ini atau kayu yang besar dipanen kemudian ditanam lagi kayu disana. Artinya budidayanya berlanjut. Ini akan memelihara lingkungan juga menjadi teduh, tidak banyak lahan terbuka, tidak ada erosi,” jelas Meika.

Meika menambahkan, pemanfaatan lahan yang terbuka sebagai hutan tanaman energi dapat mengatasi permasalahan lahan kritis.

Selain itu, program ini juga berpotensi mendorong pertambahan nilai ekonomi untuk masyarakat. Pemanfaatan biomassa dari pohon yang ditanami oleh masyarakat dapat berdampak positif untuk perekonomian masyarakat.

“Jadi bisa juga menimbulkan sirkular ekonomi di masyarakat. Ada manfaat ekonomi langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Ini benar-benar ekonomi kerakyatan,” terang Meika.

Meika menjelaskan, ada beberapa jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan seperti Kaliandra, Gamal dan Lamtoro.

“Nanti, dahan-dahannya bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar biomassa sementara daunnya dapat digunakan untuk pakan ternak,” pungkas Meika.

Implementasi program hutan energi dengan melibatkan masyarakat pun diharapkan dapat ikut mendorong terbentuknya organisasi kelompok tani di wilayah-wilayah yang menjadi sasaran program.(s)

Continue Reading
Advertisement

Trending