Connect with us

Polhukam

Bos MeMiles Bebas, MA Tolak Permohonan Kasasi Jaksa

Published

on

Jakarta, Hariansentana.com – Mahkamah Agung (MA) memvonis bebas CEO MeMiles Kamal Tarachand Mirchandani alias Sanjay, dan menolak permohonan Kasasi jaksa.

Sanjay dinyatakan tidak terbukti melakukan pidana perdagangan dalam memasarkan produk MeMiles yang telah meraup dana Rp750 miliar lebih.

“Saya berharap, dengan vonis bebas ini, masyarakat dapat memberi kesempatan MeMiles untuk kembali berkarya. Saya sebagai CEO MeMiles akan membuktikan visi-misi saya,” Kata Sanjay saat konferensi pers di Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (12/4/2021).

Menurut Sanjay, putusan tersebut memberikan kesempatan MeMiles untuk kembali berkarya dan membantu mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia.

Kesempatan untuk memiles membantu mensejahterakan Indonesia. Dan kami akan terus pakai nama MeMiles selamanya,” tuturnya.

Dari keputusan tersebut dari yang lain juga bisa membantu juga memulihkan nama MeMiles tersebut nama saya, nama keluarga saya maupun nama rekan-rekan saya,” tambahnya.

Sementara, kuasa hukum Sanjay, Agus Sudjatmoko menjelaskan, permasalahan yang menimpa Sanjay dan empat anak buahnya, berawal dari penyidikan di Polda Jawa Timur. Kasus bergulir hingga persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Sanjay dan anak buahnya didakwa Pasal 105 subsider Pasal 106 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait dengan skema piramida dan beroperasi tanpa perizinan. Ia juga didakwa Pasal 378 KUHP terkait dugaan penipuan.

Pada Oktober 2020, PN Surabaya telah menyatakan Pak Kamal (Sanjay) tidak bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan,” kata Agus.

” Hakim telah menyatakan klien dan manajemennya tidak bersalah dan bebas dari segala dakwaan. Pengadilan Negeri secara tegas menyatakan bahwa Pak Kamal dan kawan-kawan yang lain dinyatakan tidak bersalah,” jelas Agus.

Keputusan tersebut ditekankannya pula merupakan keputusan yang berkekuatan hukum tetap atau incracht.

“Memutuskan tidak ada penipuan, perizinannya ada dan tidak ada skema piramida atau dalam bahasa umumnya di multi Level Marketing.

Untuk itu, tanpa mengurangi rasa hormat kepada kawan-kawan dan kepolisian penyidik, mari kita semua mengiklaskan apa yang telah berlalu. Yang lama sudah selesai putusan MA adalah putusan terakhir,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama  Keluarga Besar Memiles Indonesia ( KBMI) mengungkapkan menyatakan sikap, dengan bangga mengapresiasi keterangan pernyataan langsung dari CEO Memiles atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 433K/pidsus/2021 terkait kemenangan Memiles hasil putusan kasasi yang diajukan oleh JPU Kejaksaan Negeri Surabaya di tolak.

Apa yang telah diputuskan pemerintah melalui pengadilan sampai hari ini adalah, penegasan terhadap kebenaran maupun legalitas Memiles sudah di buktikan dengan berkekuatan hukum tetap yang telah disyahkan oleh negara.

“Kami tegaskan bahwa tidak ada satupun dugaan pasal yang tidak terbantahkan, yang teruji di meja hijau dari proses hukum. ” Ungkapnya.

Polhukam

Pangkoopsud I Hadiri Paparan Satgas Pengadaan TNI AU.

Published

on

JAKARTA, HARIANSENTANA.COM — Panglima Komando Operasi Udara I Marsekal Muda TNI Mohammad Nurdin menghadiri rapat penyampaian perkembangan Satuan Tugas Pengadaan TNI AU yang dipimpin langsung Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, S.E., M.M., berlangsung di Ruang Rapat Kasau, Basement Gd. Pimpinan Rd. Suryadi Suryadarma, Cilangkap, Jakarta Timur. (Senin, 20-5-2024).

Pada rapat tersebut menghadirkan beberapa pejabat yang menyampaikan paparan sesuai bidangnya yaitu Kapus Alpalhan Baranahan Kemhan RI Marsma TNI Yusran Lubis, S.E., M.M., beserta pejabat terkait lainnya.

Rapat yang akan berlangsung sampai tanggal 22 Mei 2024 ini membahas tentang pengadaan alutsista beberapa jenis pesawat beserta infrastukturnya untuk menambah kekuatan TNI Angkatan Udara, dan rapat hari pertama ini dihadiri oleh Wakasau, Pangkoopsudnas, Dankodiklatau, Koorsahli Kasau, Irjenau, Para Asisten Kasau, serta para pejabat utama di lingkungan Mabesau dan para pejabat jajaran TNI AU di wilayah Jakarta.

Continue Reading

Polhukam

Pangkoopsud I Pimpin Upacara Peringatan Harkitnas ke-116 di Makoopsud I.

Published

on

JAKARTA, HARIANSENTANA.COM –Pangkoopsud I Marsda TNI Mohammad Nurdin pimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-116 yang digelar di Lapangan Upacara Makoopsud I. Hadir dalam upacara tersebut, Kaskoopsud I, Irkoopsud I beserta Para Asisten, Kepala Satuan Kerja, serta Para Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS Koopsud I. (Senin, 20-5-2024).

Dalam sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi yang dibacakan oleh Pangkoopsud I menjelaskan bahwa diperlukan refleksi ke belakang untuk mengingatkan kembali tujuan dibentuknya sebuah bangsa. Lebih lanjut beliau menyampaikan, “Lahirnya Boedi Oetomo di masa itu telah menumbuhkan bibit bagi cita-cita mewujudkan kemerdekaan Indonesia”.

Menkominfo juga mengingatkan bahwa terdapat tiga tujuan yang menjadi cita-cita utama kebangkitan nasional saat didirikannnya organisasi Boedi Oetomo, yaitu memerdekakan cita-cita kemanusiaan, memajukan nusa dan bangsa, serta mewujudkan kehidupan bangsa yang terhormat dan bermartabat di mata dunia.

Selanjutnya Menkominfo berpesan agar kita harus menatap masa depan dengan penuh optimisme, kepercayaan diri, dan keyakinan. “Mari kita rayakan kebangkitan nasional kedua menuju Indonesia Emas!” tegas Menkominfo dalam sambutannya.

Upacara ditutup dengan menyanyikan lagu “Bagimu Negeri” dan “Satu Nusa Satu Bangsa” oleh seluruh peserta upacara.

Continue Reading

Polhukam

Kepengurusan HIPKABI 2023-2028 digugat di Pengadilan Negeri Jaktim

Published

on

JAKARTA, HARIANSENTANA.COM — Perintis pembentukan Himpunan Perawat Kamar Bedah Indonesia (HIPKABI) Sukendar, menggugat kepengurusan HIPKABI periode 2023-2028 di Pengadilan Negeri, Jakarta Timur.

Hal itu terungkap dalam sidang pembacaan gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Cakung, Rabu (15/5/2024)lalu.

Usai sidang, Sukendar mengatakan, pihaknya mengajukan gugatan kepengurusan Hipkabi 2023-2028 karena ada kejanggalan dan ketidaksesuaian dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Hipkabi.

“Proses Kongres Nasional (Konas) Hipkabi yang digelar di Jawa Timur pada awal Juni 2023 mengesampingkan AD/ART yang ada. Bahkan, menggunakan aturan organisasi profesi lain. Hipkabi sudah memiliki badan hukum yang jelas. Ini kan aneh,” kata Sukendar yang merupakan anggota Hipkabi itu.

Dia pun kecewa dengan penyelenggaraan Konas dalam pemilihan kepengurusan baru Hipkabi periode 2023-2028. Dalam kongres itu, Suatmaji kembali terpilih sebagai Ketua Hipkabi.

Sukendar berharap Hipkabi kembali ke jalan yang lurus dan benar yang berpatokan kepada AD/ART yang telah dibentuk.

Sementara itu, kuasa hukum penggugat (Sukendar), Eli Bungriyando mengatakan pelaksanaan Kongres Nasional Hipkabi yang telah digelar Juni 2023 itu mengacu pada organisasi profesi lain.

Padahal, lanjut dia, seharusnya pelaksanaan kongres Hipkabi itu mengacu pada AD/ART yang ada karena Hipkabi telah memiliki akte pendirian.

Oleh karena itu, melalui persidangan di Pengadilan Negeri ini pihaknya meminta agar dilakukan Kongres Nasional Luar Biasa Hipkabi untuk menentukan kepengurusan baru yang berdasarkan pada AD/ART Hipkabi.

“Kami juga minta agar SK yang telah dikeluarkan dalam kepengurusan Hipkabi periode 2023-2028 dibatalkan,” kata pria yang disapa Manik itu. Sidang itu pun akan dilanjutkan pada Rabu (29/5).

Continue Reading
Advertisement

Trending