Ibukota
20 Pejabat Eselon II Diduga Titipan, Ada Permainan Panas di Belakang Gubernur
JAKARTA, Sentana – Pelantikan 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang digelar Gubernur Pramono Anung pada Rabu (7/5/2025) lalu, ternyata tak sesuci yang terlihat di panggung Balai Kota.
Di balik prosesi resmi itu, terendus aroma permainan panas yang melibatkan oknum pejabat tinggi!
Seorang sumber internal Pemprov DKI yang berani buka suara, menyebut ada 20 pejabat dari 59 nama yang dilantik, diduga titipan dari Pimpinan DPRD DKI Jakarta berinisial IM (Fraksi PDIP) yang konon bersekongkol dengan Sekda DKI Jakarta berinisial MM.
“IM berkolaborasi sama Sekda MM supaya bisa loloskan orang-orangnya tanpa sepengetahuan Gubernur. Pak Gubernur nggak tahu apa-apa, karena semua mainnya di belakang layar,” ungkap SW, seorang ASN di Kedeputian Gubernur Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi, Selasa (12/8/2025).
SW mengaku info panas ini ia kantongi dari empat anggota DPRD DKI Jakarta yang juga kader PDIP: IDM, PN, PS, dan MS. Disebut-sebut, misi IM ini diinstruksikan oleh kekasihnya berinisial DDY, dibantu tangan kanan DDY yang dikenal dengan kode HMT.
Bukan Sekadar Mutasi, Tapi Juga Proyek
Bukan cuma soal jabatan, bocoran info menyebut bahwa IM kerap memanggil kepala dinas, direktur utama BUMD, hingga kontraktor ke ruang kerjanya untuk mengatur proyek-proyek bernilai miliaran.
“Operatornya ya si HMT itu, sering didampingi UDN dan WSN yang katanya staff Gubernur. Mereka sering kelihatan nongkrong di ruang IM dan juga di ruang Sekda MM,” beber SW.
Yang bikin heboh, IM disebut punya “bekingan” dari pimpinan KPK periode sekarang. Dengan dukungan itu, IM dan rombongan bisa menekan para pejabat agar tunduk dan nurut.
Ancaman untuk Pelantikan Eselon 3 & 4
SW mengingatkan, permainan ini bisa berlanjut saat pelantikan eselon 3 dan 4 mendatang. Targetnya? Jabatan strategis seperti camat, lurah, dan kepala dinas teknis.
“Mereka sudah pasang kuda-kuda. Pak Gubernur harus waspada, jangan sampai kecolongan lagi,” tegasnya.
Hingga berita ini dirilis, IM dan Sekda MM belum memberikan klarifikasi. Sementara suasana di Balai Kota disebut mulai memanas sejak isu ini mencuat.
Warga Jakarta kini bertanya-tanya: Apakah Gubernur Pramono Anung akan bertindak tegas atau membiarkan “permainan kotor” ini terus berjalan di jantung Balai Kota?
Ibukota
Dr.H.Pramono Anung Lantik 239 Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
Jakarta, Hariansentana.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung melantik dan mengambil sumpah janji jabatan kepada 239 pejabat fungsional di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (15/07/226).
Pejabat yang dilantik berasal dari 19 perangkat daerah, yaitu Inspektorat; Badan Kepegawaian Daerah; Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah; Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Biro Hukum Sekretariat Daerah; Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup; Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah; Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan; Dinas Kesehatan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; Dinas Pendidikan; Dinas Perhubungan; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Dinas Pertamanan dan Hutan Kota; Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi; Satuan Polisi Pamong Praja; serta Kota Administrasi Jakarta Pusat.
“Sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial merupakan prioritas pemerintahan yang saya pimpin. Saya berharap kualitas pendidikan di Jakarta yang selama ini sudah baik terus ditingkatkan, terutama oleh guru-guru yang baru saja dilantik,” ujar Gubernur Pramono.
Menurutnya, peran guru tidak hanya penting dalam proses pembelajaran, tetapi juga dalam mendukung berbagai program pendidikan, seperti KJP Plus, KJMU, pengembangan Sekolah Rakyat, serta persiapan LPDP Jakarta pada 2027. Program-program tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
“Saya sungguh berharap Saudara-saudara bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memperbaiki, menyempurnakan, dan meninggalkan legacy bagi kemajuan Jakarta sesuai bidang tugas masing-masing,” tambahnya.
Penguatan sumber daya manusia (SDM) juga dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya berfokus pada sektor pendidikan. Pemprov DKI Jakarta turut melantik pejabat fungsional di berbagai bidang strategis untuk memperkuat pelayanan publik, antara lain 16 analis hukum, 13 administrator kesehatan, 13 perawat, 7 arsiparis, 6 pembina jasa konstruksi, dan 6 pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Selain itu, turut dilantik tenaga profesional di bidang pemadam kebakaran, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, perhubungan, serta teknologi informasi.
Pengisian jabatan lintas sektor ini menjadi bukti penguatan kapasitas pelayanan publik yang dilakukan secara merata guna mendukung terwujudnya Jakarta sebagai kota global, inklusif, dan berbudaya.
Gubernur Pramono berharap seluruh pejabat fungsional di lingkungan Pemprov DKI Jakarta senantiasa menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan semangat pengabdian kepada masyarakat.
“Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Jagalah marwah yang diberikan kepada Saudara-saudara sekalian. Saya yakin Saudara-saudara mampu memberikan yang terbaik sehingga Jakarta sebagai kota global, kota inklusif, kota yang berbudaya, dan masih menyandang status sebagai ibu kota negara menjadi lebih baik, lebih tertata, dan lebih maju,” pesannya.(Sutarno)
Ibukota
BPN Jakut Serahkan 60 Sertifikat PTSL Gratis
Jakarta, Hariansentana.com.- Sebanyak 60 warga Jakarta Utara dan kabupaten Kepulauan seribu menerima sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Rabu (15/7/2026).
Penyerahan dilakukan oleh Hendra Hidayat Walikota administrasi Jakarta Utara, Hj.ida Mahmudah, H.Ramli anggota DPRD DKI Jakarta, Uunk Din Parunggi kepala kantor BPN, serta di hadiri oleh H.Muhammad Andri Asisten Pemerintahan Seko Jakarta Utara, H.Dali Mahdali Tokmas, Efri Dewan kota, RT/RW, LMK, dan Opung Chairul Hasibuan Tokoh Wartawan.
Anggota DPRD DKI Jakarta Hj.Ida Mahmudah yang juga tergabung dalam Pansus menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada para penerima.” Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta’ala hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Saya mewakili DPRD mengucapkan selamat kepada Jakarta Utara yang hari ini bisa menyerahkan sertifikat kepada 60 warga,” ujarnya.
Ia berpesan agar warga menjaga sertifikat dengan baik, memfotokopi untuk arsip, dan segera mengganti patok batas dari kayu ke bahan yang lebih permanen seperti beton, besi, atau tembok.
“Pergunakan dengan bijak. Bisa untuk modal usaha, tapi jangan untuk hal-hal konsumtif,” pesannya.
Dalam laporan yang disampaikan, Uunk Din Parunggi Kepala kantor BPN Jakarta Utara dan kepulauan seribu mencatat masih ada 1.086 berkas PTSL dan BTSLR yang dalam proses penyelesaian. Rinciannya, 126 berkas masuk kategori T1 dan 338 berkas kategori T2.
“Kendala terbesar ada di T2. Masih ada pimpinan-pimpinan dulu, pejabat-pejabat dulu yang belum tanda tangan. Sekarang sudah dimutasi atau sudah pensiun sehingga kita perlu repot meminta tanda tangan tersebut,” jelas Uunk Din Parunggi.
Selain itu, sebagian berkas juga terindikasi tumpang tindih dengan aset, kawasan, atau hak yang sudah terbit sehingga belum bisa disertifikatkan.
Untuk mempermudah, BPN Jakarta Utara dan kepulauan seribu telah membentuk tim khusus dan membuka posko konsultasi di depan masjid. Ruang ber-AC disediakan agar masyarakat yang pernah mengajukan PTSL bisa langsung berkonsultasi.
“Ini untuk mempermudah penyelesaian BTSLR. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit bisa kita selesaikan,” ujarnya.
Ia juga merinci beban biaya yang harus ditanggung warga.kepulauan seribu kalau datang ke Kantor BPN.jika harus mengurus ke kantor pusat. “Kalau masyarakat pergi ke darat, PP bisa butuh anggaran 300 ribu. Harus nginap 2 malam, total bisa 600 ribu. Ditambah makan bisa sampai 1 juta,” katanya.
H.Ramli Anggota DPRD DKI Jakarta menyoroti masih adanya warga penerima yang tidak hadir saat penyerahan. Ia meminta pengurus RT/RW dan pendamping untuk mengedukasi warga agar meluangkan waktu mengambil sertifikat secara langsung.
“Jangan sampai nanti kami diuber-uber warga. Sudah ngurus PTSL tapi suratnya tidak keluar-keluar. Begitu keluar ternyata warganya tidak antusias untuk menerima,” katanya.
Ia juga menyinggung kendala anggaran. Menurutnya, BPN tidak bisa bekerja maksimal tanpa adanya hibah dari pemerintah daerah maupun pusat.
“Kita sama-sama tahu kondisi keuangan sedang tidak baik-baik saja. Kami di DPRD juga sedang berjuang ke DPR RI agar pemerintah pusat yang menganggarkan. Semoga Menteri Keuangan segera mencairkan Dana Bagi Hasil agar program PTSL tahun depan bisa kembali berjalan,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Walikota administrasi Jakarta Utara Hendra juga mendapat apresiasi karena dinilai konsisten memperjuangkan legalitas aset warga.
“Pak Hendra Hidayat.S.Ap.Msi Walikota administrasi Jakarta Utara yang memprakarsai sejak awal. Mudah-mudahan dengan cara ini anggaran bisa turun,” ujar H.Ramli perwakilan DPRD.
Ia mengimbau warga agar tidak menggunakan jasa calo dalam pengurusan sertifikat. “Di luar sana orang pakai notaris. Ada yang tanya ini buat PPN, ini buat ini. Padahal program PTSL ini gratis dari pemerintah,” tegasnya.
BPN Jakarta Utara dan kabupaten Kepulauan seribu menargetkan seluruh berkas yang belum tuntas dapat diselesaikan secara bertahap dengan dukungan anggaran dan koordinasi lintas instansi.(Sutarno)
Ibukota
Bang Doel Wagub DKI Dorong Jurnalis Ikuti Anugerah MHT 2026
Jakarta, Hariansentana.com – Wakil Gubernur DKI Jakarta H. Rano Karno.(Bang Doel) menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Anugerah Jurnalistik Mohammad Hoesni Thamrin (MHT) 2026. Dukungan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Pengurus Harian Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Rano Karno menyambut baik penyelenggaraan Anugerah Jurnalistik MHT yang selama lebih dari lima dekade menjadi ajang apresiasi bagi karya-karya jurnalistik terbaik tentang Jakarta.
Ia juga mengajak para insan pers memanfaatkan sisa waktu pendaftaran dengan mengirimkan karya terbaik, khususnya pada dua kategori istimewa, yakni “Menyongsong 5 Abad Jakarta” dan “Literasi Bank Jakarta”.
“Saya mengajak rekan-rekan jurnalis untuk ikut berpartisipasi dalam Anugerah Jurnalistik MHT 2026. Masih ada waktu hingga 31 Juli 2026 untuk mengirimkan karya terbaik. Jadikan momentum menuju lima abad Jakarta ini sebagai inspirasi menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Rano Karno.
Menurut Rano Karno, tema “Menyongsong 5 Abad Jakarta” merupakan momentum penting untuk merekam perjalanan, transformasi, dan harapan terhadap Jakarta yang akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Sementara kategori “Literasi Bank Jakarta” diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap transformasi dan peran Bank Jakarta dalam memperkuat ekosistem ekonomi daerah.
Wakil Gubernur juga menyatakan dukungannya terhadap rencana PWI Jaya untuk menyelenggarakan Anugerah Jurnalistik MHT dalam skala yang lebih besar pada 2027, bertepatan dengan rangkaian peringatan 5 Abad Kota Jakarta.
“Saya mendukung agar penyelenggaraan MHT tahun depan dibuat lebih besar dan lebih semarak sebagai bagian dari peringatan lima abad Jakarta. Pers memiliki peran penting dalam mendokumentasikan sejarah sekaligus mengawal pembangunan Jakarta ke depan,” katanya.
Audiensi tersebut turut dihadiri Kepala Biro Media Massa Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta Sandy Adam bersama Ied Sabila.
Sementara dari PWI Jaya hadir Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo, Ketua Panitia Anugerah Jurnalistik MHT 2026 Arman Suparman, Tb Adi, Ronny Kusumah, dan Bagus Sudarmanto, ketua Dewan Juri MHT 52-2026.
Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan Anugerah Jurnalistik MHT 2026. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi motivasi bagi PWI Jaya untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ajang penghargaan jurnalistik yang telah menjadi tradisi di Jakarta.
“Anugerah Jurnalistik MHT bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga bentuk penghargaan kepada para jurnalis yang menghadirkan karya-karya berkualitas untuk masyarakat sekaligus merekam perjalanan pembangunan Jakarta,” ujar Kesit.
Ketua Panitia Anugerah Jurnalistik MHT 2026 Arman Suparman menambahkan, panitia masih membuka kesempatan bagi seluruh jurnalis dari media cetak, siber, televisi, radio, dan pewarta foto untuk mengikuti kompetisi tersebut.
“Kami mengundang seluruh jurnalis untuk mengirimkan karya terbaiknya. Batas akhir pengiriman masih 31 Juli 2026, sehingga masih ada kesempatan untuk mengikuti seluruh kategori, termasuk kategori khusus ‘Menyongsong 5 Abad Jakarta’ dan ‘Literasi Bank Jakarta’. Kami berharap lahir karya-karya jurnalistik yang berkualitas, inspiratif, dan mampu memperkaya narasi pembangunan Jakarta,” kata Arman.
Karya peserta dapat dikirimkan melalui email mhtaward2026@gmail.com sesuai ketentuan yang telah ditetapkan panitia. Informasi mengenai persyaratan dan kategori lomba juga dapat diperoleh melalui Sekretariat PWI Jaya.
Anugerah Jurnalistik Mohammad Hoesni Thamrin (MHT) merupakan penghargaan jurnalistik tahunan yang diselenggarakan PWI Jaya sebagai bentuk apresiasi terhadap karya-karya jurnalistik terbaik tentang Jakarta. Penyelenggaraan tahun 2026 menghadirkan dua kategori khusus, yakni “Menyongsong 5 Abad Jakarta” dan “Literasi Bank Jakarta”, sebagai bagian dari upaya menyemarakkan peringatan lima abad Jakarta serta meningkatkan literasi publik mengenai transformasi Bank Jakarta.(Sutarno)
-
Ibukota7 days agoCamat Pasar Rebo Jaktim Gencar Sosialisasi Pilah Sampah Ke Warga
-
Polhukam3 days agoPartai Umat Menuju Pemilu 2029, Bersinergi Dengan Tokoh – Tokoh Muda
-
Polhukam7 days agoHeikal Safar Sekjen DPP PROPINDO Dukung TNI Tolak Backing Koruptor.!! Saat Polisi Geledah 12 Lokasi Terkait 3 Kasus Korupsi Raksasa
-
Polhukam6 days agoPenegakan Hukum dan Keadilan, Demi Kemanusiaan

