Jakarta, Hariansentana.com.— Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di Kampung Nelayan Cilincing, Jakarta Utara, tidak hanya menjadi agenda seremonial organisasi, tetapi juga momentum perjuangan nelayan tradisional dalam menyuarakan keberpihakan negara terhadap masyarakat pesisir.

Hal tersebut disampaikan Muhammad Riza dari Biro Kesekretariatan DPD KNTI Jakarta Utara saat diwawancarai awak media di sela kegiatan HUT KNTI ke-17, Kamis (14/5/2026).

Menurut Muhammad Riza, peringatan HUT KNTI tahun ini sengaja dilaksanakan di Jakarta Utara untuk memberikan sudut pandang kepada publik dan pemerintah mengenai berbagai persoalan yang sedang dihadapi masyarakat nelayan, terutama terkait keterbatasan ruang tangkap, pembangunan kawasan pesisir, hingga minimnya keterlibatan nelayan dalam pengambilan kebijakan.

“Perayaan ini bukan hanya sekadar ulang tahun organisasi, tetapi bagaimana kami menyampaikan kepada pemerintah tentang pentingnya keberpihakan terhadap nelayan. Hari ini nelayan semakin sulit karena ruang dialog dan ruang hidup mereka semakin terbatas,” ujar Muhammad Riza.

Ia menilai berbagai proyek pembangunan di kawasan pesisir Jakarta masih belum sepenuhnya melibatkan masyarakat nelayan sebagai pihak utama yang terdampak langsung.

Menurutnya, nelayan dan warga pesisir sering kali tidak diajak berdialog secara terbuka oleh pihak pengembang maupun pemilik proyek terkait pembangunan di kawasan laut dan pesisir.

“Kami melihat masyarakat pesisir sering tidak dilibatkan dalam proses pembangunan. Padahal nelayan adalah pihak yang paling merasakan dampaknya,” katanya.

Muhammad Riza menjelaskan bahwa DPD KNTI Jakarta Utara saat ini juga tengah mendorong berbagai program penguatan kampung nelayan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

Program tersebut di antaranya mencakup revitalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pendataan hasil tangkapan nelayan, pengembangan potensi wisata pesisir, hingga penguatan UMKM masyarakat nelayan agar mampu bersaing secara ekonomi.

“Kami berharap seluruh kampung nelayan di Jakarta memiliki penguatan ekonomi berbasis budaya kerja masyarakat pesisir, pariwisata, dan UMKM yang bisa berkembang,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, M.Riza juga mengungkapkan bahwa perjuangan nelayan Jakarta Utara selama ini dilakukan melalui berbagai langkah advokasi dan aksi lapangan.

Mulai dari aksi di laut, penyampaian aspirasi ke DPR RI, hingga penolakan terhadap berbagai proyek yang dianggap berpotensi mengancam ruang tangkap dan ruang hidup nelayan tradisional.

“Kami sudah melakukan aksi di laut, menyampaikan aspirasi di DPR RI, dan terus melakukan gerakan perlawanan terhadap berbagai kebijakan yang merugikan nelayan,” katanya.

Ia menambahkan bahwa KNTI juga terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat pesisir melalui optimalisasi kampung nelayan yang tersebar di wilayah Jakarta, mulai dari Kamal Muara hingga pesisir timur Jakarta Utara.

Menurut M.Riza, rangkaian HUT KNTI ke-17 sebelumnya juga diawali dengan kegiatan Akademi Kepemimpinan Bahari yang digelar selama tiga hari di Buperta Cibubur dan diikuti kader serta perwakilan nelayan dari berbagai daerah di Indonesia.

“Kegiatan ini menjadi bagian dari konsolidasi gerakan nelayan nasional. Teman-teman dari berbagai daerah hadir untuk memperkuat solidaritas perjuangan masyarakat pesisir,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa masyarakat nelayan di Jakarta Utara harus bersatu menghadapi berbagai bentuk ketimpangan dan penindasan yang mengancam kehidupan masyarakat pesisir.

“Kami ingin nelayan dari Kamal Muara sampai pesisir timur Jakarta bersatu menolak segala bentuk penindasan terhadap masyarakat nelayan dan pesisir. Perjuangan ini harus dilakukan bersama-sama,” tegas Muhammad Riza.

Perayaan HUT KNTI ke-17 sendiri berlangsung dengan berbagai agenda mulai dari diskusi publik, pemotongan tumpeng, parade perahu hias, hiburan rakyat, hingga pembagian bantuan sosial bagi masyarakat nelayan.Sementara itu Hasil piala menghias Perahu Nelayan.Juara 1 KM.Putra Perintis I.Rp.3 juta.Juara 2.Simar Wajo.Rp.2juta dan. juara 3.Sri Bontot.Rp.1juta.

Momentum tersebut menjadi simbol penguatan gerakan nelayan tradisional dalam memperjuangkan keadilan sosial, keberlanjutan wilayah pesisir, dan kedaulatan laut Indonesia.(Sutarno)

Bogor, Hariansentana.com – Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor (PRB), M Johan Pakpahan, S.H, menyikapi wacana Gubernur Jawa Barat KDM yang ingin menghapus pajak kendaraan dan menggantinya dengan sistem jalan prabayar.

Ketika di hubungi melalui trlephon seluler nya Rabu 13 Mei 2026
Menurut M Johan, kebijakan itu sudah melampaui kewenangan fungsi gubernur. “Sumber pajak kendaraan datang dari pemilik mobil dan rakyat. Jawa Barat bagian dari Indonesia. Masalah pajak adalah kewenangan pusat. Ini sudah berjalan sejak Indonesia merdeka, pendapatan negara sebagian besar dari pajak daerah,” ujarnya.

Ia menilai jika orang bayar khusus untuk Jawa Barat, maka harus ada pembuatan aturan undang-undang tentang pungutan prabayar. Proses itu memerlukan waktu dan biaya.

“Wacana ini sebaiknya dikaji matang. Jangan sampai Pak Gubernur terlalu banyak program yang bertentangan dengan pemerintah pusat, seolah-olah Jabar beda dengan provinsi lain. Perbaikan jangan sampai berujung ingin pisah dari program pusat,” tegas M Johan.

Ketua LSM PRB meminta Gubernur fokus membenahi sistem yang salah, meningkatkan sumber daya manusia, dan membuka lapangan kerja. Birokrasi pengurusan izin juga perlu dipangkas agar murah dan cepat.

Ia menyoroti nasib pedagang kecil, asongan, dan pedagang sepeda motor yang sering digusur Satpol PP saat berjualan. “Berikan mereka tempat berdagang. Jangan diusir-usir,” katanya.

M Johan mengakui ada perubahan positif di Jawa Barat sejak kepemimpinan KDM. Namun ia menekankan perlu ada kontrol. “Lapangan kerja, urus izin, dan peningkatan SDM belum meningkat. Masih stagnan. Ini harus jadi prioritas,”

M Johan mendorong program sekolah gratis di negeri maupun swasta agar akses pendidikan lebih mudah. Ia juga meminta lapangan kerja dibuka lebih luas.

“Kalau ini sudah jalan, baru rakyat merasakan manfaat nyata. Masyarakat butuh bukti, bukan sekadar wacana besar yang berbenturan dengan pusat,” papar nya……..::Ron

KARAWANG, SENTANA – Momentum Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat penting bagi generasi muda untuk terus menjaga semangat persatuan, kepedulian sosial, serta keberanian dalam menyuarakan aspirasi secara bertanggung jawab.

Hal tersebut disampaikan oleh Putra, mahasiswa sekaligus aktivis di Karawang, Jawa Barat melalui keterangannya, Selasa (12/5).

Menurut Putra, Hari Kebangkitan Nasional tidak boleh hanya diperingati sebagai agenda seremonial tahunan, tetapi harus menjadi refleksi bersama bagi pemuda untuk mengambil peran aktif dalam menjawab berbagai tantangan bangsa, mulai dari persoalan sosial, pendidikan, hingga demokrasi.

“Kami, mahasiswa sekaligus aktivis di Karawang Jawa Barat, menyatakan komitmen penuh untuk menjaga situasi yang aman, tertib, dan kondusif dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional dan peringatan Hari Reformasi. Peristiwa bersejarah ini menjadi pengingat akan pentingnya persatuan, semangat perjuangan, serta keberanian menyuarakan kebenaran secara bertanggung jawab,” ujar Putra.

Ia menegaskan bahwa, generasi muda memiliki peran strategis dalam menciptakan suasana damai di tengah dinamika sosial yang berkembang saat ini. Karena itu, dirinya mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya mahasiswa dan kalangan muda, untuk menolak segala bentuk provokasi, tindakan anarkis, maupun penyebaran informasi bohong yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

“Sebagai generasi penerus bangsa, kami menyadari pentingnya menjaga kondusivitas dan persatuan. Oleh karena itu, kami menolak segala bentuk provokasi, tindakan anarkis, serta penyebaran hoaks yang dapat memecah belah persatuan. Kami berkomitmen mengedepankan dialog yang konstruktif, sikap saling menghormati, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hukum yang berlaku,” lanjutnya.

Putra juga mengajak generasi muda untuk menjadikan momentum Hari Kebangkitan Nasional sebagai ajang memperkuat solidaritas dan meningkatkan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Menurutnya, semangat kebangkitan harus diwujudkan melalui aksi nyata, baik dalam dunia pendidikan, kegiatan sosial kemasyarakatan, maupun upaya menjaga demokrasi dan persatuan bangsa.

“Semangat kebangkitan harus diwujudkan melalui aksi nyata, baik dalam dunia pendidikan, kegiatan sosial, maupun menjaga persatuan dan demokrasi. Pemuda tidak boleh apatis terhadap kondisi bangsa, karena masa depan Indonesia berada di tangan generasi yang peduli dan mau bergerak bersama,” tutup Putra. (Red).