Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor (PRB), M. Johan Pakpahan.

Bogor, Hariansentana.com – Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor (PRB), M. Johan Pakpahan, meminta seluruh pejabat dan aparatur SKPD di lingkungan Pemkab Bogor tetap menjalankan tugas dan fungsi secara normal di tengah proses hukum KPK yang sedang berjalan.

Hal itu disampaikannya saat dihubungi via telepon seluler, Jumat (28/8/2026).

“Proses hukum tidak boleh menjadi alasan pelayanan kepada masyarakat terganggu atau tersendat,” ujarnya.

Ia juga meminta para pejabat di seluruh dinas SKPD Kabupaten Bogor tidak berpolimik terkait KPK yang sedang memproses hukum oknum di Bapenda dan SDM.

“Biarlah proses berjalan. Kita menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan,” kata Johan.

Ia menegaskan semangat kerja untuk melayani masyarakat Kabupaten Bogor harus tetap dijaga. Jangan sampai ada pejabat yang menghindar dari tugas atau menghilang dengan alasan takut bertemu pers dan LSM.

“Kalau ada pertanyaan dari pers atau LSM, jawab saja apa adanya. Jangan malah membuat persoalan jadi ruwet. Publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi,” tegasnya.

Johan juga menyoroti bahwa kasus yang ditangani KPK di Kabupaten Bogor bukan yang pertama. Berdasarkan catatan LSM PRB, ini sudah masuk jilid ketiga.

“Kami tidak bosan-bosan mengingatkan karena kami bagian dari masyarakat Bogor. Kita cinta Bogor. Pelayanan harus tetap jalan, jangan sampai terganggu,” pungkasnya.

Ia menambahkan, penetapan tersangka terhadap penyelenggara negara juga merujuk pada Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2019,”terang nya……Ron

JAKARTA, SENTANA – Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi (KOSMAK) kembali mendatangi Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jumat (28/8/2026).

Dalam pengaduan gelombang kedua ini, KOSMAK mendesak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi memerintahkan Tim 9 Kejaksaan Agung memeriksa pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara kualitas batu bara di PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) dan dugaan tindak pidana pencucian uang, yang merugikan keuangan negara Rp5 triliun.

KOSMAK menilai, penyidikan tidak semestinya berhenti pada perusahaan surveyor. Pemeriksaan perlu menjangkau mata rantai pengadaan batu bara, mulai dari pejabat PLN EPI, perusahaan pemasok, surveyor, pejabat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, hingga pemilik izin usaha pertambangan (IUP) yang menjadi sumber batu bara.

”Dalam konteks penyidikan dugaan korupsi kualitas batu bara yang merugikan negara Rp5 triliun, Tim 9 Kejagung jangan hanya mengorbankan surveyor. Penyidik harus menggali dugaan penyimpangan, dimulai dari proses pembuatan kontrak pengadaan batu bara oleh PLN EPI hingga proses pembayaran, dengan mendalami dugaan keterlibatan direksi,” kata Komisioner KOSMAK Sugeng Teguh Santoso kepada wartawan di depan Gedung Bundar Kejaksaan Agung.

Menurut Sugeng, pemeriksaan dapat dilakukan secara berjenjang terhadap pejabat PLN EPI, mulai dari general manager, manajer operasi, manajer pemeliharaan, manajer engineering, manajer keuangan dan administrasi, hingga jajaran direksi.

KOSMAK menemukan adanya laporan berulang dari operator PLTU mengenai anomali data heat rate berdasarkan hasil quick test laboratorium internal pembangkit. Temuan itu dinilai menjadi indikasi bahwa kualitas batu bara yang diterima pembangkit tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.

”KOSMAK menemukan operator PLTU atau pembangkit telah berulang kali melaporkan terjadi anomali pada data heat rate berdasarkan hasil quick test laboratorium. Hal ini menjadi salah satu indikasi kualitas batu bara yang dipasok tidak sesuai spesifikasi, berkalori rendah GAR 3000. Padahal, spesifikasi batu bara yang disyaratkan sesuai kontrak adalah GAR 4600,” ujar Sugeng.

KOSMAK meminta penyidik menyandingkan Certificate of Analysis (CoA), catatan quick test laboratorium internal pembangkit, serta riwayat keputusan mengenai penandatanganan kontrak dan pembayaran pembelian batu bara. Dari dokumen-dokumen tersebut, menurut KOSMAK, penyidik dapat mengidentifikasi pihak yang

bertanggung jawab sekaligus mendalami ada atau tidaknya unsur kesengajaan dalam proses pengadaan hingga pembayaran.

Pengaduan tersebut merupakan gelombang kedua yang disampaikan KOSMAK terkait dugaan praktik ”memberantas korupsi sembari korupsi” pada masa kepemimpinan eks Jampidsus FA.

Sebelumnya, dalam pengaduan gelombang pertama, KOSMAK mendesak Jampidsus Kuntadi menerbitkan surat perintah penyidikan baru untuk mengembangkan perkara Jiwasraya dan Asabri. Pengembangan diperlukan untuk menemukan pihak-pihak lain yang semestinya turut dimintai pertanggungjawaban hukum.

”Sejumlah tersangka Jiwasraya dan Asabri yang dibawa ke pengadilan dan kini sudah menjadi terpidana diduga merupakan korban peradilan sesat. KOSMAK berencana kembali bolak-balik ke Gedung Bundar menyampaikan pengaduan hingga 30 gelombang terkait dugaan memberantas korupsi sembari korupsi sejak 2020 hingga 2026, yang diduga dilakukan eks Jampidsus FA, dengan nilai lebih dari Rp35 triliun,” ujar Koordinator KOSMAK Ronald Loblobly.

Dalam perkara batu bara PLN EPI, Ronald mengatakan, penyidik perlu mendalami alasan pembayaran tetap dilakukan dengan harga untuk spesifikasi GAR 4600 apabila batu bara yang diterima pembangkit ternyata memiliki kalori lebih rendah. KOSMAK juga mempertanyakan kontrak dengan pemasok yang seharusnya dievaluasi atau dihentikan, tetapi justru diperpanjang atau diamandemen.

Perbedaan kualitas batu bara tersebut, menurut perhitungan KOSMAK, membawa konsekuensi terhadap harga. Batu bara GAR 3.000 diperkirakan bernilai sekitar 65 persen dari harga domestic market obligation (DMO), atau sekitar US$ 45,7 per ton. Apabila pembayaran tetap dilakukan sebesar US$ 70 per ton, terdapat selisih sekitar US$ 24,3.

Dengan asumsi kurs Rp16.300 per dolar AS, selisih tersebut setara sekitar Rp396.000 per ton. Berdasarkan laporan KOSMAK kepada Kortas Tipidkor Polri, dari kebutuhan batu bara PLTU PLN sekitar 83 juta ton per tahun, sekitar 40 persen atau 33,2 juta ton diduga memiliki kualitas di bawah standar.

Dengan perhitungan tersebut, KOSMAK memperkirakan selisihnya mencapai sekitar US$ 808 juta atau sekitar Rp13,2 triliun per tahun. ”Kerugian negara tersebut hanya klaster komponen kualitas. Belum menghitung dampak inefisiensi di pembangkit. Batu bara berkualitas rendah membuat konsumsi meningkat. Pembangkit harus membakar lebih banyak untuk menghasilkan listrik yang sama,” urai Ronald.

Dugaan Pemerasan dalam Perkara Mandiodo

Selain perkara batu bara PLN EPI, KOSMAK meminta Tim 9 Kejaksaan Agung memeriksa empat orang yang pernah menjadi pengurus dan pemegang saham perusahaan surveyor PT Tribhakti Inspektama (TI) pada periode 2018 hingga 26 Maret 2024.

Mereka adalah D, direktur utama dan pemegang 528 lembar saham; TS, komisaris utama dan pemegang 800 lembar saham; AS, direktur dan pemegang 304 lembar saham; serta SAB, komisaris dan pemegang 256 lembar saham. ”Kedudukan keempat saksi tersebut sebagai korban dugaan pemerasan yang diduga dilakukan eks Jampidsus FA,” cetus Ronald.

Menurut KOSMAK, posisi keempat orang tersebut perlu didalami terkait penyidikan perkara korupsi tata kelola bijih nikel Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, yang diduga merugikan negara Rp2,3 triliun. Dalam perkara itu, KOSMAK menyebut terpidana WAS pada 2022-2023 menggunakan jasa surveyor TI untuk menerbitkan Laporan Hasil Verifikasi (LHV).

KOSMAK menduga TI mengetahui sumber bijih nikel yang dimintakan LHV berasal dari konsesi tambang PT Antam, Tbk, bukan dari tambang KKP dan TMM sebagaimana dokumen yang digunakan. Karena itu, KOSMAK menilai perusahaan surveyor tersebut semestinya menolak permintaan penerbitan LHV. Namun, menurut KOSMAK, LHV tetap diterbitkan dan digunakan sebagai kelengkapan dokumen jual-beli bijih nikel.

”Atas perbuatannya, keempat pengurus dan pemegang saham TI periode 2018 sampai 26 Maret 2024 itu dapat dikualifikasikan ikut serta bersama-sama melakukan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola bijih nikel Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, yang merugikan negara Rp2,3 triliun,” timpal tokoh KOSMAK Petrus Selestinus.

Petrus mempertanyakan mengapa keempat pengurus dan pemegang saham tersebut tidak ikut ditetapkan sebagai tersangka. KOSMAK kemudian mengaitkannya dengan perubahan kepemilikan saham TI. KOSMAK menduga terjadi penyalahgunaan kewenangan, pemerasan, dan penyuapan yang berujung pada peralihan sekitar 95 persen saham perusahaan kepada pihak-pihak yang diduga memiliki hubungan dengan eks Jampidsus FA.

”KOSMAK menduga keempat pengurus dan pemegang saham TI periode 2018 sampai 26 Maret 2024 dilindungi eks Jampidsus FA. Tak lama kemudian kepemilikannya berpindah atas nama sejumlah pihak yang diduga sebagai gatekeeper eks Jampidsus FA,” ujar Petrus.

KOSMAK merujuk surat dakwaan mantan Dirjen Minerba RD dan mantan Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral SM yang dibacakan pada 6 Desember 2023 di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dalam surat dakwaan tersebut, menurut KOSMAK, terungkap penjualan dokumen pada 2022 menggunakan RKAB PT Kabaena Kromit Prathama (KKP) dan PT Tristaco Mineral Makmur (TMM) dengan volume sekitar 2,5 juta metrik ton dan harga rata-rata US$ 5 per metrik ton.

Dokumen itu kemudian diduga digunakan untuk bijih nikel PT Antam, Tbk di Blok Mandiodo yang ditambang PT Lawu Agung Mining (LAM) tanpa IPPKH. Bijih nikel tersebut selanjutnya dijual kepada sejumlah smelter di Sulawesi Tenggara dan Morowali, Sulawesi Tengah.

Soroti Peralihan Saham Tribhakti

KOSMAK juga menyoroti perubahan kepemilikan PT Tribhakti Inspektama. Perusahaan surveyor yang telah beroperasi sekitar 37 tahun itu tercatat memiliki sejumlah otorisasi resmi dari Kementerian Perdagangan serta terdaftar di Ditjen Minerba.

KOSMAK memperkirakan, nilai ekonomi perusahaan tersebut mencapai sekitar Rp1,5 triliun. Berdasarkan dokumen yang mereka telusuri, kepemilikan TI kemudian mengalami sejumlah perubahan yang oleh KOSMAK dikaitkan dengan dugaan pemerasan dan penyuapan.

Berdasarkan Akta Nomor 31 yang dibuat Notaris Hanita Sentono pada 26 November 2024, KOSMAK menyebut kepemilikan saham TI tercatat atas nama TS sebanyak 800 lembar dan PPM sebanyak 1.840 lembar.

Selanjutnya, berdasarkan Akta Nomor 03 tertanggal 2 Desember 2024, pengurus dan pemegang saham PPM antara lain DR sebagai direktur dan pemegang 20 lembar saham serta NH sebagai komisaris. PT Kresna Pusaka Energi (KPE) tercatat memegang 1.980 lembar saham.

KOSMAK menyebut DR dan NH telah ditetapkan sebagai tersangka bersama eks Jampidsus FA. Meski PPM kemudian menjadi pemegang sekitar 95 persen saham TI, KOSMAK menduga peralihan saham yang ditaksir bernilai sekitar Rp1,5 triliun itu tidak dilakukan melalui transaksi yang wajar.

Dugaan tersebut didasarkan pada penelusuran KOSMAK terhadap profil keuangan DR dan NH. Berdasarkan rekening dan data SPT 2021-2023 yang diklaim telah ditelusuri KOSMAK, kemampuan finansial keduanya tidak melebihi Rp20 miliar.

Ketidaksesuaian antara kemampuan finansial dan nilai saham yang dikuasai itu, menurut KOSMAK, memunculkan dugaan bahwa keduanya hanya bertindak sebagai nominee untuk menyamarkan pihak yang sebenarnya menguasai saham tersebut.

Tokoh lain KOSMAK Carel Ticualu mengatakan, komposisi saham TI kembali berubah pada 18 Desember 2024. Saat itu, TS tercatat memiliki 800 lembar saham dan PPM sebanyak 15.040 lembar saham. Perubahan kembali terjadi pada 25 Februari 2025.

Berdasarkan Akta Nomor 10 yang dibuat Notaris Delny Teoberto, SH, MKn, susunan direksi dan komisaris TI berubah dengan masuknya MHW sebagai komisaris utama dan BH sebagai direktur utama.

KOSMAK menduga keduanya memiliki hubungan sebagai gatekeeper eks Jampidsus FA. Karena itu, KOSMAK meminta Tim 9 Kejaksaan Agung memeriksa MHW dan BH untuk mendalami rangkaian perubahan kepemilikan dan pengelolaan TI.

KOSMAK juga menghubungkan perubahan kepemilikan TI dengan perkara dugaan korupsi kualitas batu bara PLN EPI. ”Setelah 95 persen saham beralih menjadi milik DR dan NH sejak akhir 2024, TI selanjutnya dipakai sebagai surveyor oleh PT Oktasan Baruna Persada (OBP), PT Rizky Anugrah Pratama (RAP), dan PT Buana Rizky Armia (BRA) untuk kepentingan pembuatan LHV,” papar Carel.

Menurut Carel, Certificate of Analysis (CoA) yang diterbitkan dalam proses tersebut diduga memuat keterangan yang tidak sesuai mengenai nilai kalori batu bara yang dipasok kepada PLN EPI. ”Sejatinya batu bara yang disampling berkalori GAR 3000, tetapi dalam CoA dinyatakan GAR 4600. Karena itu, TI dapat dipandang ikut serta dalam dugaan korupsi kualitas batu bara pada PLN EPI,” ujarnya.

Menurut catatan KOSMAK, OBP memasok batu bara sekitar 2,1 juta ton per tahun sejak 2018 hingga 2026. Konsorsium OBP-BRA memperoleh kontrak sekitar 819.000 ton per tahun sejak 2019 hingga 2032, sedangkan BRA disebut memasok sekitar 1,49 juta ton per tahun sejak 2022 hingga 2027.

KOSMAK juga meminta penyidik mendalami dugaan konflik kepentingan terkait penggunaan TI sebagai surveyor oleh PT Agrinas Palma dalam lelang barang bukti sitaan Kejaksaan Agung berupa 3.500 metrik ton minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

Dugaan konflik kepentingan tersebut, lanjut KOSMAK, perlu diperiksa mengingat posisi FA ketika itu sebagai Jampidsus sekaligus Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

KOSMAK juga menyoroti PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) sebagai pemenang lelang. Perusahaan tersebut oleh KOSMAK disebut sebagai perusahaan milik AA dan diduga berada dalam satu konsorsium bisnis dengan FA.

Atas rangkaian temuan tersebut, KOSMAK meminta Tim 9 Kejaksaan Agung tidak hanya mendalami peran perusahaan surveyor, tetapi juga menelusuri hubungan antara pemasok batu bara, pejabat PLN EPI, perubahan kepemilikan TI, serta pihak-pihak lain yang diduga memperoleh manfaat dari rangkaian transaksi tersebut. (*)

Jakarta, hariansentana.com – DALAM rapat mediasi di Komnas HAM. PLN mengakui abai dalam dampak lingkungan dan hak warga untuk hidup dengan aman dan nyaman.

“Ya kita (PLN) hanya fokus pada kelayakan pembangunan tiang SUTET. tidak sampai memperhatikan dampak lingkungan yang membuat ketidaknyamanan warga,” kata Asisten Manager Pertanahan, Aset dan ROW, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat (UIP JBB), Aria Dwipa S. di ruang Pengaduan Komnas HAM RI, Senin (24/08/2026).

Adapun pertemuan mediasi kedua yang diinisiasi Komnas HAM itu dihadiri PT. PLN (Persero) UIP JBB selaku Terlapor, BPN Jakarta Utara (Jakut), Pemprov Jakarta dan Wali Kota Jakut selaku turut terlapor dan Pelapor, Keluarga Labuhan Ruku Parhusip didampingi kuasa hukum dari LBH Maranatha HKBP Tg.Priok, yang merupakan warga terdampak pembangunan SUTET T-24 500 KV Tg.Priok-Muara Tawar yang berada di Jl. Kampung Mangga, Gg. Teladan IV, RT. 04, RW 02, Kel. Tugu Selatan, Kec. Koja, Jakut.

Dalam mediasi kedua itu, Komnas HAM menghadirkan saksi ahli dari Politeknik Universitas Indonesia (UI) yakni; ahli konstruksi SUTET Dr, Erly Bahsan dan ahli Elektrik Aji Nur Widyanto.

Setelah para saksi ahli memberikan paparan, kedua belah pihak diberikan waktu memberikan pertanyaan. Dalam kesempatan itu, pelapor mempertanyakan mengapa saksi ahli menggunakan Peraturan Menteri (Permen) Terbaru tahun 2025 sedangkan pembangunan SUTET 500 KV Tg.Priok – Muara Tawar sudah berjalan sejak Tahun 2020.

Selain itu, pelapor juga mempertegas apakah jarak 97 Cm tapak SUTET dengan Rumah Warga tidak bermasalah dan apakah dampak yang dialami rumah keluarga Parhusip berupa macetnya saluran air spitenk dan air kotor serta kemiringan lantai bisa diartikan bahwa rumah Kel. Parhusip sudah seharusnya dibebaskan. mendapat ganti rugi.

Dalam kesempatan itu juga. pihak pelapor mempersoalkan hak hidup aman dan nyaman kel. Parhusip dan warga akibat keberadaan SUTET T-24 di Tugu Selatan.

“SUTET T-24 nanti ditembok keliling. akibatnya 2 ruas akses jalan warga tertutup, yang tadinya ada jalan warga kini jadi jalan buntu. bagaimana kalau terjadi kebakaran atau ada warga yang sakit parah perlu pengobatan segera?. inilah alasannya. substansinya kami mengadu ke Komnas HAM,” kata salah seorang kuasa hukum warga.

Untuk diketahui, awalnya, Desember 2020 rumah kel. Parhusip termasuk yang dibebaskan dapat ganti rugi, namun jelang sosialisasi di Kelurahan Tugu Selatan dibatalkan secara lisan melalui Ketua RT tanpa alasan yang jelas.

Atas pembatalan itu, pihak keluarga parhusip berupaya mencari penjelasan dan menuntut. Melalui petugas PLN UIP JBB di lapangan, Dimas Fikri diperoleh jawaban bahwa PLN dalam kajiannya mengusulkan rumah kel. Parhusip dibebaskan, namun Panitia 9 membatalkan dan didasari Penetapan lokasi (Penlok) SK Gubernur Jakarta Nomor; 777 Tahun 2022.

“Ini khan rancu, rumah kel.Parhusip dibatalkan untuk diganti rugi Tahun 2020 atas dasar Penlok Gubernur yang keluar di Tahun 2022,” kata PanchaNainggolan. S.H, M.H. Ketua LBH Maranatha kuada hukum warga.

Bantahan datang dari perwakilan Pemprov Jakarta, Ketua Sub Kelompok Penanganan Pengaduan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Biro Pemerintahan Pemprov Jakarta, Ebron L Sirait. menurut dia, sejak awal dari data yang diajukan pihak PLN ke Pemprov terkait rumah warga yang dibebaskan tidak ada nama Kel. Parhusip.

“Adapun tahapan proyek SUTET 500 KV Tg.Priok – Muara Tawar yakni Perencanaan ditanggungjawabi PLN, Penetapan lokasi oleh Pemprov dan Pelaksanaan oleh BPN,” terang Ebron.

Atas keterangan Pemprov tersebut, tim kuasa hukum warga menyayangkan tidak ada peninjauan lapangan dan pengawasan oleh Pemprov apakah area untuk pembangunan SUTET sudah layak memenuhi aturan dan keselsmatan, keamanan dan kenyamanan hidup warga.

“Berarti Pemprov asal terima saja, asal setuju saja usul dari PLN tentang Penlok tanpa tinjauan menyeluruh ke lapangan, khususnya tentang hak hidup warga ya,” cetus kuasa hukum warga.