Ekonomi
Angkat Maluku dari Keterpurukan, Engelina Pattiasina: Capres 2024 Wajib Bawa Solusi Konkrit
Jakarta, HarianSentana.com – Direktur Archipelago Solidarity Foundation Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina mengatakan, sebagai provinsi miskin sesuai data statistik resmi pemerintah, maka orang Maluku tidak boleh lagi terbuai janji manis siapapun calon presiden 2024 tanpa menunjukkan itikad nyata (political will) untuk mengangkat Maluku dari keterpurukan.
“Dari satu rezim ke rezim yang lain tidak pernah menyentuh akar persoalan yang ada di Maluku. Untuk itu, orang Maluku jangan lagi terbuai janji manis siapapun calon presiden 2024 tanpa punya political will untuk mengangkat Maluku dari keterpurukan. Capres wajib menunjukkan solusi konkrit untuk mengeluarkan Maluku dari kemiskinan,” kata Engelina dalam diskusi terbatas yang membahas Maluku di Jakarta, Minggu (23/10/2022).
“Harus diakui ada kebijakan yang memang secara sistematis merugikan Maluku. Misalnya, pembatasan kewenangan daerah di laut yang hanya 12 mil. Ini sangat merugikan kepentingan Maluku yang sebagian besar merupakan wilayah laut,” sambung mantan anggota DPR/MPR ini.
Lebih jauh Engelina mengatakan, sebenarnya semua orang Maluku yang berada dalam sistem, perlu memperjuangkan untuk menghapus ketentuan ini, sehingga Maluku memiliki kesempatan yang luas untuk memanfaatkan potensi kekayaan laut untuk kesejahteraan rakyat.
“Sejauh ini belum ada terobosan yang benar-benar mampu menghapus kemiskinan di Maluku. Karena kalau mengandalkan APBN dan APBD sangat sulit untuk keluar dari kemiskinan, karena tantangan Maluku sebagai wilayah kepulauan,” jelasnya.
Selain itu lanjut dia, penentuan alokasi anggaran itu masih menggunakan formula jumlah penduduk dan luas wilayah daratan. Hal ini semakin menyulitkan, karena Maluku terdiri dari pulau-pulau kecil, sehingga lebih dari 90 persen wilayah merupakan wilayah laut.
“Jumlah penduduk Maluku 1,8 juta. Artinya, anggaran yang diperoleh akan seperti itu dari tahun ke tahun. Kalau seperti ini, ya akan seperti itu seterusnya, sehingga butuh terobosan,” cetusnya.
“Sebab, sangat aneh kalau penduduk Maluku yang hanya 1,8 juta tidak mampu sejahtera di atas kekayaan alamnya. Ini berarti ada yang keliru dalam mengelola Maluku,” pungkasnya.
Sementara tokoh senior Maluku, Amir Hamzah Marasabessy juga mengatakan hal yang sama. Menurut dia, kekayaan Maluku belum mampu dikelola untuk membawa kesejahteraan di Maluku. “Hal ini bukan semata karena orang Maluku, tetapi karena kebijakan pusat yang memberlakukan Maluku yang merupakan daerah kepulauan sama dengan daerah lain yang terdiri dari daratan,” katanya.
Sebenarnya, kata Amir Hamzah, Maluku membutuhkan kebijakan a-simetris, sehingga punya kewenangan untuk mengatur dan memanfaatkan potensi yang ada di Maluku. Kalau sebagian besar, wilayah Maluku terdiri dari laut, semestinya urusan perikanan dan kelautan itu bukan lagi sebagai urusan pilihan dalam kebijakan pemerintah, tetapi merupakan urusan wajib.
“Wilayah laut di Maluku jangan dibatasi hanya 12 mil dari pantai, tetapi kalau perlu 12 mil dari titik terluar pulau di Maluku. Yang jelas kita membutuhkan kewenangan asimetris untuk mempercepat ketertinggalan di Maluku,” tukasnya
Pembenahan Internal dan Eksternal
Akademisi asal Maluku Dr. Ishak Tan yang juga hadir pada kesempatan itu mengatakan, Maluku perlu melakukan pembenahan secara internal dan eksternal, guna membangun semangat kebersamaan dalam berbagai perbedaan.
Dosen program S1 dan S2 Universitas Winaya Mukti Bandung ini mengatakan, Maluku perlu melakukan pembenahan secara internal dan eksternal, guna membangun semangat kebersamaan dalam berbagai perbedaan.
“Tuntutan zaman mengharuskan kita untuk berkolaborasi. Kita tidak bisa lagi jalan sendiri-sendiri atau mau pintar sendiri. Yang pintar itu kalau semangat kerja sama mulai dari kelompok kecil masyarakat,” kata pria yang pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Ikra Buru Maluku ini
Selain itu, kata Ishak, Maluku perlu memprioritaskan pembangunan SDM yang berkualitas melalui pendidikan, sehingga anak-anak Maluku memiliki keahlian untuk menjawab tantangan zaman. “Untuk itu, pendidikan vokasi harus didesain berbasis produksi, sehingga menghasilkan output yang nyata,” ucapnya.
Secara eksternal, lanjut Ishak Tan, Maluku perlu mengambil momentum saat ini, meskipun sebagai provinsi, tetapi melihat posisinya yang strategis dalam perkembangan di kawasan pasifik. Selain itu, jelas Ishak, dunia sedang bergerak untuk menghadirkan dan memanfaatkan green dan blue energy atau energi hijau dan biru.
“Mengapa Maluku tidak menyatakan dirinya mendorong dan mempercepat penerapan energi seperti itu di Maluku? Karena masa depan dunia akan seperti ini,” jelasnya.
“Perlu ada kerjasama dari berbagai tingkatan, sehingga bersatu-padu membangun Maluku. Sebab, tidak mungkin Maluku berkembang dan maju tanpa kolaborasi dari semua pihak,” tutup Ishak.
Dosen dan Peneliti Ekonomi, Yulius Latumerissa, setidaknya ada 23 isu strategis yang mempengaruhi ketertinggalan di Maluku, namun tiga di antaranya, krisis kepemimpinan, infrastruktur dan kurangnya kebersamaan.
Menurut Yulius, ketertinggalan dan kemiskinan di Maluku merupakan proses akumulasi dari masa lalu. Meskipun ada andil pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah juga sebenarnya bias mengambil kebijakan untuk menghapus kemiskinan.
Persoalan infrastruktur, katanya, merupakan tantangan nyata di Maluku sebagai Provinsi Kepulauan. Tetapi, hal itu adalah fakta yang harus dicarikan solusi, karena dari nenek moyang memang sudah seperti itu, sehingga tidak boleh menyalahkan kondisi geografis tetapi secara konsisten mencari jalan keluarnya.
Menurutnya, Maluku perlu membangun kebersamaan yang kuat untuk mengatasi persoalan yang dihadapi Maluku secara bersama-sama. Hal ini, katanya, harus mendapat perhatian agar perbedaan bukan sebagai masalah tetapi menjadi satu kekuatan bagi orang Maluku.
Akademisi lulusan Jerman, Dr. Edwin Matatula mengatakan, orang sebenarnya memiliki kecerdasan pikiran yang sangat bagus, tetapi seperti terjadi dimana-mana, selain kecerdasan pikiran juga membutuhkan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Gabungan ketiga kecerdasan ini, katanya, akan menjadikan orang Maluku yang sangat berkualitas.
Edwin mengatakan, lembaganya secara khusus mendidik anak-anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Untuk itu, jelas Edwin, dia sering ke berbagai daerah di Maluku dan daerah di luar Maluku untuk mencari anak-anak jenius untuk diarahkan dalam mengembangkan kualitas diri.
Dia mengharapkan, adanya prioritas bidang pendidikan, karena hal itu akan menentukan seperti apa arah Maluku ke depan, sehingga perlu perencanaan yang lengkap. Namun, rencana tidak mungkin lahir tanpa dukungan data yang berkualitas.
Acara bincang santai ini juga dihadiri Peneliti Utama BRIN, Dr. Augy Syahailatua, Dr. Edwin Matatula, Aden Pasolo, SH, Badri Tubaka, Ajun Banda, SE dari Front Pemuda Muslim Maluku (FPMM), serta sejumlah anak muda Maluku, Ali MT, SH, Viona Pattiiha, Imelda Tutuarima dan Syarkiah Aulia.(s)
Ekonomi
Pengamat Berharap Ada Transparansi Terkait Hutang LN Indonesia
Jakarta, hariansentana.com – PENGAMAT Ekonomi yang juga pengusaha Nasional, Dr, John N Palinggi, M.M, M.BA menyoroti adanya Hutang Luar Negeri (LN) yang diduga “Fiktif”. Oleh karenanya ia meminta adsnya transparansi tentang, berapa Hutang LN Indonesia yang sesungguhnya.
“Terutama Hutang dari Tiongkok. Perjanjian Hutang hanya di atas kertas, tidak ada uang yang masuk. jika benar ada kemana uang hutang itu disalurkan,” kata Ketua Umum ARDIN (Assosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia) ini saat ditemui di kantornya, Grha Mandiri, Menteng, Jakarta, kemarin.
Bukan hanya hutang LN “Fiktif”, John Palinggi juga berharap adanya transparansi berapa hutang LN Pemerintah yang berasal dari Kementerian dan Lembaga, terutama dari pihak swasta.
“Kementerian dan Lembaga juga BUMN mana yang bertransaksi hutang LN. Begitu pun pengusaha swasta yang berhutang di LN dijamin negara namun jadi beban (ditanggungjawabi) negara,” seru John.
Menurut Ketua Assosiasi Mediator Indonesia (AMINDO) yang pernah menjadi pengajar ahli di LEMHANAS ini, semua Hutang-hutang tersebut harus dibuka secara transparan dan dimintai pertanggungjawabannya kepada publik.
“Karena nanti kita rakyat yang menanggungnya dari pajak. jadi beban anak-cucu kita, padahal dinikmati segelintir ‘elite’. kalau dibiarkan terus nanti negaa bisa bangkrut, aset disita, diambil alih negara asing,” keluh John.
John Palinggi juga meminta transparansi soal sudah berapa jumlah hutang dari Tiongkok untuk pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) di Kalimantan hingga saat ini.
“Jangan sampai IKN dikuasai orang asing (China) karena hutang pembiayaan pembangunan IKN,” jelasnya.
John mengaku prihatin dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Selain nilai tukar Rupiah yang anjlok terhadap Dolar AS, juga adanya korupsi yang Gila-gilaan.
“Kasihan Presiden Prabowo, saya percaya dia ingin membangun Indonesia dengan sepenuh hati tetapi dikhianati orang dekat sekelilingnya,” kata sosok yang sudah mengabdi pada 9 periode Presiden RI, dan 45 tahun jadi pengusaha tanpa cacat (hutang) ini.
Ekonomi
Worldpanel : Produk Barang Konsumsi Yang Bergerak Cepat (FMCG ) Menghadapi Persaingan Ketat, Dibutuhkan Inovasi Untuk Dapat Bersaing
Jakarta, – Worldpanel by Numerator menyatakan bahwa produk-produk yang masuk kategori barang konsumsi yang bergerak cepat/Fast Moving Consumer Goods (FMCG ) dari berbagai perusahaan menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat. Kondisi daya beli masyarakat yang fluktuatif di tengah tantangan ekonomi kompleks membuat produsen harus lebih aktif melakukan penetrasi pasar melalui inovasi demi mempertahankan pangsa pasarnya.
Berdasarkan laporan Worldpanel Brand Footprint 2026 dengan mengacu pada penilaian consumer reach points (CRP), sepuluh besar produk FMCG dari sejumlah perusahaan besar tetap berada di benak konsumen. Peringkat tersebut menandakan strategi branding tiap perusahaan sangat kompetitif.
“Jumlah produk yang masuk laporan tahun ini meningkat dari 436 menjadi 451, yang berarti tingkat persaingan semakin ketat. Ada 44 persen produk yang mencatatkan pertumbuhan pada tahun lalu dibandingkan 62 persen pada tahun sebelumnya,” kata Managing Director Worldpanel Indonesia Venu Mandhev dalam keterangannya, Rabu (15/7/2026).

Venu menambahkan bahwa peluang inovasi produk baru dari perusahaan FMCG masih terbuka untuk merebut pasar, dengan catatan strategi pemasaran harus lebih spesifik dan tepat sasaran, terutama menyasar kebutuhan dasar rumah tangga.
Sementara itu, Corina Fajriyani, Marketing Lead Worldpanel Indonesia Corina Fajriyani mengatakan, bahwa tantangan ekonomi domestik hingga tensi geopolitik global cukup memengaruhi minat dan daya beli masyarakat.
Menurut Corina, dampak penetrasi produk FMCG terhadap daya beli konsumen bergantung pada segmen pendapatan.
“Biasanya yang paling cepat terpengaruh adalah konsumen kelas menengah ke bawah. Karena uangnya terbatas, perubahan perilaku mereka lebih cepat terlihat dibandingkan kelas atas,” ujarnya.
Sebagai langkah memenangkan persaingan, Corina menegaskan bahwa produsen FMCG perlu bergerak cepat melakukan inovasi produk sekaligus memperkuat brand awareness.
“Penetrasi diperlukan untuk merekrut lebih banyak pembeli. Jika penetrasi tumbuh, maka frekuensi pembelian juga akan meningkat. Inovasi produk baru akan mampu menarik lebih banyak konsumen,” katanya.

Berikut daftar 10 merek FMCG yang paling banyak dipilih tahun ini dipimpin oleh Indomie, diikuti oleh So Klin, Mie Sedaap, Roma, Indofood, Royco, Kapal Api, NABATI, Masako, dan Frisian Flag. Daftar teratas ini tidak banyak berubah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan Indofood dan Royco saling bertukar posisi, serta Frisian Flag kembali masuk ke dalam 10 besar menggantikan Daia yang berada dalam daftar tahun lalu.
Meskipun rumah tangga Indonesia masih membeli sekitar 95 merek kebutuhan sehari-hari setiap tahun dan melakukan rata-rata 293 perjalanan belanja, tingkat persaingan semakin meningkat. (Yud)
Ekonomi
Ketum Garuda Nofalia Heikal Safar Kunjungan Kerja ke IKN Jajaki Peluang Usaha Kuliner Khususnya UMKM
KALTIM, SENTANA – Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia (GARUDA), Nofalia Heikal Safar didampingi Ketua Dewan Pembina Gerakan Dapur Indonesia (GARUDA) Haikal Safar pada hari Sabtu (20/6/2026) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) Provinsi Kalimantan Timur ( Kaltim) dalam rangka menjajaki peluang usaha dibidang kuliner khususnya UMKM.
“Lantaran saya selaku Ketum Garuda bersama Ketua Dewan Pembina Garuda Heikal Safar berkunjung langsung melihat situasi dan kondisi Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sekarang ini sedang berkembang pesat dan semakin maju pembangunannya, sehingga kedepannya IKN memiliki potensi maupun prospek yang sangat besar dan cerah untuk kesejahteraan dan kemajuan para pelaku usaha kuliner khususnya UMKM,”
“Demikian ujar Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia (GARUDA), Nofalia Heikal Safar kepada sejumlah awak media saat menghampiri di salah satu toko kuliner yang berada di Ibukota Nusantara (IKN) Propinsi Kalimantan Timur, Sabtu (20/6/2026).
Lebih lanjut Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia Nofalia Heikal Safar mengungkapkan bahwa di Ibu Kota Nusantara (IKN) selain usaha dibidang kuliner, kesempatan dan peluang usaha apapun sangat terbuka lebar, sehingga Lapangan pekerjaan akan bertambah,
“Guna ikut aktif membantu dan mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka dalam bidang ketahanan pangan nasional untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Kalimantan Timur.” ungkap Ketum Garuda Nofalia Heikal Safar.
Menurut Ketum Garuda Nofalia Heikal Safar bahwa Kegiatan dan agenda kunjungan kerja organisasi Garuda ke Ibukota Nusantara (IKN) ini, dilakukannya untuk memberikan contoh dan mengajak para pelaku usaha yang tergabung dalam wadah organisasi GARUDA guna membuka berbagai bentuk peluang usaha di Ibukota Nusantara (IKN) sehingga tidak hanya berpusat pada peninjauan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dibeberapa titik yang dimilikinya maupun konsolidasi di wilayah saja.
Lanjut Ketum Garuda Nofalia Heikal Safar karena infrastruktur Bandara Internasional di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang panjang landasan pacunya hingga 3 Kilometer tersebut letaknya sangat strategis lantaran akses jalan jaraknya menuju ke ibukota Nusantara (IKN) sangat dekat, yang kedepannya sudah bisa dioperasikan untuk seluruh rakyat Indonesia maupun masyarakat dunia yang berkunjung untuk berwisata dan berbisnis di Ibukota Nusantara (IKN).
“Begitu pula Fasilitas yang sangat terpenting di Ibukota Nusantara (IKN) seperti Masjid Raya, Rumah Sakit, Perkantoran, Tempat Kuliner, Hotel, Fasilitas Olah raga dan lain – lain sudah beroperasi dengan baik.”ucap Ketum Garuda Nofalia Heikal Safar.
Menurut Ketum Garuda Nofalia Heikal Safar perlu diketahui bahwa keseriusan pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) di Propinsi Kalimantan Timur, yang sangat masif sebelumnya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia ke 7 Bapak Ir. H. Joko Widodo dan kemudian secara nyata dilanjutkan oleh Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto hingga saat ini sudah bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan hingga masyarakat dunia turut menikmati keberadaan Ibukota Nusantara (IKN) yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia.
“Sehingga Saya selaku Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia beserta seluruh Pelaku Usaha lainnya di Indonesia, tentunya sangat menyambut baik keinginan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2026 akan dilaksanakan di Ibu Kota Negara (IKN) Kalimantan Timur.”pungkasnya
(Haholongan)
-
Polhukam5 days agoLSM PRB Soroti Penetapan Tersangka Kasus Korupsi RSUD Parung: Desak Kejaksaan Periksa Pejabat Eselon II dan III
-
Polhukam6 days agoSurat Cinta dari Kota Ternate
untuk Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit -
Peristiwa6 days agoPWI Pusat Tempuh Jalur Hukum, Laporkan Hotman Paris ke Polda Metro, atas Dugaan Penghinaan Profesi Wartawan
-
Ibukota4 days agoDPRD Kota Denpasar Kunker ke Pemkot Jakarta Utara

