BALIKPAPAN, JMPnews – Pengembangan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan dinilai menjadi langkah strategis yang harus didukung semua pihak untuk memperkuat kemandirian energi nasional dan mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor BBM. Pengamat Energi Fahmy Radhi, menegaskan bahwa RDMP merupakan bagian penting dalam upaya negara memperkuat kapasitas produksi BBM nasional.

“Saya kira RDMP Balikpapan harus didukung oleh semua pihak karena untuk meningkatkan energi nasional, tetapi masih banyak juga yang harus dikembangkan agar energi nasional dengan pembangunan kilang baru,” kata Fahmi saat dihubungi, Jumat (28/11/2025)

Menurut Dosen Ekonomi Universitas Gadjah Mada ini, modernisasi kilang seperti RDMP Balikpapan memiliki peran besar dalam menekan impor BBM yang selama ini membebani neraca perdagangan dan membatasi ruang fiskal pemerintah.

“Tentunya Pertamina harus memperbanyak pembangunan kilang baru dan untuk mengurangi ketergantungan impor BBM harus adanya energi terbarukan, tetapi ini juga sangat membantu,” tegasnya.

Lebih jauh, Fahmy juga melihat RDMP sebagai instrumen potensial dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

“RDMP bisa memperkuat ketahanan energi Indonesia jika didukung dengan teknologi dan dikembangkan energi terbarukan, karena untuk menjadi swasembada energi harus memiliki kilang yang bisa menghasilkan untuk mencukupi kebutuhan nasional,” jelasnya.

Selain menambah kapasitas produksi, RDMP juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas BBM nasional agar sesuai standar internasional. Namun, Fahmy menilai peningkatan kualitas ini membutuhkan strategi jangka panjang yang lebih komprehensif.

“Agar bisa meningkatkan kualitas BBM nasional dengan menyamai standar Euro V harus ada penambahan kilang baru dan sumber energi lainnya yang menggantikan energi fosil ini,” katanya.
Fahmy menutup dengan menekankan pentingnya dukungan lintas sektor agar manfaat RDMP Balikpapan dapat maksimal. “

Dampaknya tentu untuk meningkatkan energi nasional sangat membantu tetapi harus ada dukungan energi lainnya,” ujarnya.

Pembangunan RDMP Balikpapan sendiri merupakan salah satu proyek strategis nasional yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas kilang, menaikkan kualitas produk BBM, serta memperkuat ketahanan energi Indonesia. Proyek ini ditargetkan menjadi salah satu penopang utama kemandirian energi dalam beberapa tahun mendatang.

Jakarta, Hariansentana.com – PT Asuransi BRI Life terus menegaskan komitmennya dalam menghadirkan solusi perlindungan jiwa yang modern, relevan, dan mudah dijangkau masyarakat. Momentum pertumbuhan positif industri asuransi sepanjang 2025 menjadi landasan bagi BRI Life untuk memperkuat inovasi produk sekaligus memperluas jaringan layanan di berbagai wilayah.
 
Division Head of Corporate Secretary BRI Life Ade Nasution secara terpisah menyampaikan bahwa, kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan finansial jangka panjang terus meningkat, sehingga perusahaan perlu meresponsnya melalui produk dan layanan yang semakin adaptif.
 
“Kami ingin menghadirkan pengalaman berasuransi yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat. Tidak hanya melalui inovasi produk, tetapi juga dengan kedekatan layanan dan akses yang semakin mudah. BRI Life memastikan bahwa setiap solusi yang kami hadirkan relevan, sederhana, dan memberikan nilai nyata bagi nasabah,” ujar Ade Nasution.
 
Inovasi Produk untuk Berbagai Kebutuhan Masyarakat
 
Sepanjang kuartal ketiga dan keempat 2025, BRI Life memperkenalkan sejumlah produk baru yang dirancang untuk menjawab kebutuhan proteksi dari berbagai segmen masyarakat.
 
BRI Life menghadirkan produk Asuransi Unggulan Pilihan Keluarga ARUNIKA, yang dipasarkan melalui channel Bancassurance. Produk ini dirancang sebagai solusi perlindungan jiwa yang komprehensif guna memberikan perlindungan finansial seumur hidup yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan segmen masyarakat kelas menengah di Indonesia.
 
Selanjutnya, BRI Life merelease produk BRILifeInspira. Produk ini merupakan asuransi jiwa tradisional jangka panjang (whole life) yang dirancang untuk memberikan perlindungan hingga usia lanjut serta menjaga keberlanjutan finansial keluarga tertanggung di masa depan.
 
BRILifeInspira yang dipasarkan melalui kanal keagenan, merupakan salah satu produk yang memiliki karakteristik produk yang unggul dan berorientasi pada kepastian finansial jangka panjang bagi nasabah.
 
Di Bulan September 2025, BRI Life meluncurkan produk Asuransi Mikro Kecelakaan Kesehatan dan Meninggal Dunia Plus (AM KKM Plus), merupakan produk asuransi mikro dari BRI Life yang memberikan perlindungan jiwa Peserta Asuransi dari risiko kecelakaan kesehatan dan meninggal dunia.
 
AM KKM Plus mulai ditawarkan di 100 Unit BRI yang tersebar di 4 Regional Office BRI yaitu Bandung, Malang, Palembang dan Pekanbaru. Produk ini mendapat apresiasi yang sangat baik dari nasabah, dimana dalam 1.5 bulan sejak diluncurkan telah mencapai target dari yang ditentukan sebelumnya yakni 3 bulan.
 
Selain itu, BRI Life juga menguatkan penetrasi produk Protection Sport (Pro Sport) melalui optimalisasi platform digital. Produk yang sebelumnya telah diluncurkan ini kini dapat dibeli langsung melalui landing page digital, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh perlindungan saat melakukan aktivitas olahraga.
 
“Berbagai produk ini kami hadirkan sebagai bentuk keberpihakan pada kebutuhan masyarakat baik mereka yang membutuhkan perlindungan jangka panjang hingga sektor mikro yang membutuhkan solusi sederhana dan terjangkau. Kuncinya adalah relevansi produk terhadap kebutuhan nyata masyarakat,” tambah Ade.
 
Ekspansi Kantor Layanan
 
Sebagai wujud nyata mendekatkan layanan kepada nasabah, BRI Life pada 2025 meresmikan Healthcare Contact Center di Yogyakarta serta kantor layanan ke-26 di Padang, Sumatera Barat, dan kantor layanan ke-27 di BSD, Jakarta. Kehadiran Contact Centre dan dua kantor layanan baru ini, diharapkan memperkuat aksesibilitas layanan di wilayah dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
 
Ade menjelaskan bahwa keberadaan kantor layanan fisik tetap memiliki peran penting di tengah transformasi digital industri asuransi. “Kantor layanan memungkinkan nasabah mendapatkan pengalaman tatap muka yang lebih personal, sekaligus meningkatkan kepercayaan mereka terhadap perusahaan asuransi. Ini bagian dari komitmen kami untuk memberikan pelayanan yang profesional dan high-touch,” ujarnya.
 
“Dengan inovasi produk yang terus diperbarui dan perluasan jaringan layanan yang berkesinambungan, BRI Life menegaskan visinya untuk menjadi perusahaan asuransi jiwa yang adaptif, tepercaya, dan mampu menjawab dinamika kebutuhan masyarakat Indonesia,” tutup Ade.
 

Jakarta, hariansentana.com – KETUA Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN), Dr, John N Palinggi, MM, M.BA. mengatakan, masalah penetapan Upah Umum Regional (UMP) yang kerap diwarnai aksi demo organisasi buruh jangan menyeret-nyeret Presiden.

“Mengapa msalah kecil seperti ini harus minta Presiden Prabowo mengambil keputusan. apa gunanya itu Dewan Pengupahan, Kadin dan Menteri Tenaga Kerja? jangan menyetet-nyeret Presiden sampai harus mendesak mengeluarkan Kepres,” kata mantan Dewan Pertimbangan Kadin, Ketua Kadin Samarinda dan Ketua Kadin Kaltim ini saat dijumpai di Kantornya, Graha Mandiri, Menteng, Jakarta, Kemarin.

Dalam pengalamannya sebagai Bipartit dan Tripartit, John paham betul bahwa persoalan buruh dapat diselesaikan dalam wadah dimana ada unsur perwakilan buruh, pengusaha dan pemerintah.

“Jangan dikit-dikit demo. kita pengusaha jadi jenuh melihat ini. kalau pengusaha kesal, kita bisa tutup perusahaan kita, atau pindah investasi ke negara lain seperti Vietnam dan Malaysia yang lebih kondusif. toh kita (pengusaha) bisa tetap hidup nyaman dengan uang yang tersisa dan terhindar dari kredit Bank,” ketusnya.

John mempertanyakan Orang-orang yang menjadi perwakilan, yang kerap berdemo. “Coba selediki latar belakangnya, benarkah dia buruh atau pernah jadi buruh, merangkak dari bawah?. ini khan yang ada organisasi buruh tapi tergelincir dalam politik. dia ketua buruh tapi juga ketua partai politik, ini apa ini? tidak benar ini,” ujarnya kesal.

John mengungkapkan, ada 76 perusahaan bisa tutup dimana sekitar 65 ribu pekerja mengalami PHK jadi pengangguran.

“Apa itu pemimpin serikat buruh mau tanggung jawab? dia merasakan tidak kesusahan buruh yang di-PHK?. Banyak pengusaha memiliki kredit bank dalam jumlah besar. Penutupan perusahaan bukan hanya memukul pekerja, tetapi dapat mengguncang sistem keuangan,” ungkapnya.

“Jangan Coba-coba merendahkan harga diri pengusaha. Kami ingin bekerja, berproduksi dan membuka lapangan kerja, berkontribusi dalam perekonomian negara. Jangan diinjak-injak, tidak masalah bagi saya tutup perusahaan, beri pesangon ke pekerja, bagaiama ke depan nasib buruh yang pengangguran itu. apa serikat buruh mau tanggung nasib anak isteri mereka?,” tambahnya.

Menurut Ketua Assosiasi Mediator Indonesia (AMINDO) ini. sebenarnya persoalan upah dapat diselesaikan dalam satu jam bila lembaga yang diberi mandat bekerja sesuai tupoksinya dan mengikutii peraturan yang ada, Jangan sampai harus meminta Presiden menyelesaikan masalah UMR.

“Ini khan Dewan Pengupahan Nasional seperti tidur, trus mana itu peran Kadin dan apa kerja Menteri Tenaga Kerja? kalau tidak mampu memberi saran yang menyelesaikan masalah kepada Presiden, lebih baik mundur saja semua,” tukas mantan Pengajar Ahli Lemhanas ini.

Secara khusus John menyoroti Kadin, dimana dalam AD/ART Kadin ada poin tentang komunikasi dan pembinaan hubungan pengusaha-buruh.

“Tapi apa yang terjadi? Banyak gaya, minim kerja. 50 tahun saya di organisasi itu. Tidak ada langkah konkret bantu negara. jadi pengurus Kadin supaya dapat fasilitas kemudahan kredit dan menghindar dari kewajiban bayar kredit,” bener John.

John lalu menyoroti adanya pimpinan serikat buruh yang merangkap sebagai pimpinan partai politik.

“Mana ada di dunia serikat buruh masuk ruang politik? UU Ormas dan Pattai politik itu beda. politik itu alat mendapatkan kekuasaan sedangkan Ormas alat menekan. Ini berbahaya. Lain aktenya, lain tindakannya. Itu bisa dicabut izinnya.” terang John.

Ia menegaskan bahwa Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan melarang ormas melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban masyarakat atau mengumpulkan dana untuk parpol.

“Demo terus, ribut terus, itu sudah melanggar. Jangan kamuflase seolah bela buruh, tapi sebenarnya agenda politik.” ketusnya lagi.

45 tahun menjadi pengusaha tanpa cacat hutang, John menyarankan agar Penetapan Upah minimum buruh harusnya dibahas dan diselesaikan di tingkat provinsi atau Kabupaten /Kota bukan ditetapkan secara Nasional katena kondisi ekonomi setiap daerah berbeda-beda.

“Setiap daerah berbeda-beda kondisinya, tidak boleh diseragamkan secara nasional. biarlah Gubernur yang menyelesaikan. Yang tahu kondisi lapangan adalah Gubernur. Bupati dan wali kota melihat langsung kemampuan perusahaan,” jelasnya.

Lanjut John, memaksa semua daerah menyamakan upah adalah membunuh pengusaha kecil-menengah.

Kepada masyarakat John mengimbau untuk tidak mudah terprovokasi ajakan demo oleh organisasi buruh.“Apalagi kalo ternyata tujuannya bukan membela kepentingan buruh tetapi ada agenda politik atau kepentingan pribadi si pemimpin demo buruh,” imbau John.

“Yang mengajak demo itu tidak bisa memberi makan kalau perusahaan tutup. Jangan terpolarisasi. Saatnya kita dewasa sebagai bangsa.” sambungnya.

John menegaskan bahwa suara kerasnya lahir dari kecintaan terhadap negara dan kepedulian terhadap para pekerja.

“Kami loyal pada Bapak Presiden, loyal pada NKRI. Kami ingin membangun ekonomi. Tapi jangan paksa kami menanggung beban yang bukan semestinya. Pengusaha dan buruh itu ibarat pohon dan anggrek, kalau pohon mati, anggreknya ikut mati.” tutupnya.