Connect with us

Nasional

Zona Integritas Bakamla RI Resmi Dicanangkan

Published

on

Jakarta, Hariansentana.com –  Pencanangan Pembangunan Zona Integritas merupakan sebuah awal dalam pemantapan komitmen instansi untuk mekaksanakan perbaikan di semua lini. Serius akan hal ini, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M., mencanangkan Pembangunan Zona Integritas Bakamla RI, di Aula Mabes Bakamla RI, Jl. Proklamasi No. 56, Jakarta Pusat, Senin (6/9/2021).

Acara yang berlangsung secara daring ini, turut dihadiri oleh para saksi atas fenomena sejarah penguatan Reformasi Birokrasi di Bakamla RI. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Firli Bahuri, Dr. Johanes Widijantoro, S.H., M.H. selaku Jajaran Pimpinan Ombudsman RI, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB Erwan Agus Purwanto, dan Asisten Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB Ronald Andrea Annas, Ak., turut hadir dalam kegiatan ini.

Tidak hanya itu, menunjukkan keseriusan dan sinergi kuat di internal Bakamla RI, acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas ini turut dihadiri oleh jajaran Bakamla RI di seluruh Indonesia. Tidak hanya yang berdinas di Kantor Kamla Zona Maritim Bakamla RI, personel yang berada di Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL), Stasiun Bumi (SB), Pangkalan Armada, dan Kapal Negara (KN), turut menjadi saksi aksi perdana dari Pembangunan Zona Integritas di Bakamla RI.

Pada dasarnya, kegiatan Pembangunan Zona Integritas memiliki lima tahapan penting yang harus dilalui. Tahapan-tahapan tersebut antara lain: Pencanangan, Pembangunan, Pengusulan, Penilaian, dan Penetapan Zona Integritas.

Performa baik Bakamla RI dalam sisi Laporan Keuangan di tahun 2020, harus dipertahankan dengan komitmen di seluruh jajarannya. Peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan terbentuknya Wilayan Bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui Reformasi Birokrasi, dan peningkatan kualitas Pelayanan Publik.

Komitmen tersebut dibuktikan dengan ditandatanganinya Komitmen Bersama Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Bakamla RI. Penandatanganan diawali oleh Laksdya TNI Aan Kurnia, dan secara simbolis diikuti oleh Sestama Bakamla RI Laksda TNI S. Irawan, M.M., dan Inspektur Bakamla RI Laksma Bakamla Mulyono. Nantinya, Komitmen Bersama ini ditandatangani oleh seluruh pejabat Eselon I dan II Bakamla RI, dan seluruh pejabat yang terkait dengan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Polhukam

Panglima Koops Udara I Pimpin Acara Penerimaan Jabatan Aspotdirga Kaskoopsud I.

Published

on

Jakarta, Hariansentana.com — Panglima Koops Udara I Marsda TNI Mohammad Nurdin Memimpin Acara Penerimaan Jabatan Aspotdirga Kaskoopsud I kepada Kolonel Pnb Riky Helman, S.E., M.Han., yang sebelumnya menjabat sebagai Aspers Kaskoopsud II. Bertempat di Lobby Makoopsud I (Senin, 11-11-2024).

Dalam sambutannya Pangkoosud I menyampaikan acara ini memiliki arti penting bagi kita semua, karena peralihan kepemimpinan adalah bagian dari pembinaan organisasi TNI Angkatan Udara untuk terus memperkuat kapasitas, efektivitas, dan profesionalisme seluruh satuan. “Jabatan Aspotdirga Kaskoopsud I memiliki peran yang sangat strategis dalam memperkuat potensi dirgantara,baik dari sisi pembinaan potensi dirgantara maupun pembinaan teritorial di wilayah kerja Koopsud I” ujar Pangkoopsud I.

Mengakhiri sambutannya Pangkoops Udara I berharap penerimaan jabatan Aspotdirga Kaskoopsud I mampu menginspirasi dan memotivasi seluruh jajaran untuk bekerja secara optimal demi tercapainnya tujuan bersama. Marilah kita terus bekerja dan mengabdi dengan penuh semangat, keiklasan demi kejayaan TNI Angkatan Udara dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hadir dalam pelaksanaan sertijab tersebut, Kas Koops Udara I Marsma TNI Prasetiya Halim, S.H., Irkoops Udara I Marsma TNI Arifaini Nur Dwiyanto, M.Han., Para Pejabat Utama Koopsud I, Perwakilan Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS Koopsud I.

Continue Reading

Opini

Mengapa Amandemen UUD 1945 Berkaitan Dengan Kemunduran Ekonomi

Published

on

By

BANYAK yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia pada era reformasi lebih bagus dibandingkan dengan jaman UUD 1945 Asli. Ya itu bisa saja benar, tapi itu adalah pandangan yang sangat awam, tidak perlu pembuktian akademis, atau pandangan asal dibunyikan saja untuk menanggapi debat di WA group.

Mumpung Prabowo sedang di China, saya ingin memberi contoh atau perbandingan ekonomi Indoneaia dan China. Ini hendak membuktikan bahwa sistem negara dan pemerintahan itu berkaitan erat dengan ekonomi, pertumbuhan dan kecepatan kemajuan material ekonomi sebuah negara.

Pada tahun 1997 sebelum Indonesia melakukan reformasi, GDP perkapita Indonesia adalah 1054,35 USD. Berapa GDP perkapita China pada saat itu? Sebesar 780,74 USD, jauh tertinggal dibandingkan Indonesia. Anehnya elite Indoneaia tidak sabar, tepropokasi oleh pihak luar, lalu dengan sembarangan melakukan amandemen UUD 1945. Secara mendasar dan keseluruhan isi daripada UUD kemerdekaan 1945 berubah.

Apa sebetulnya inti daripada amandemen UUD 1945 tersebut? Yakni transfer of power atau transfer kekuasaan dari tangan negara kepada tangan oligarki swasta. Ini diawali dengan transfer uang melalui KLBI dan BLBI seluruhnya senilai 639,13 triliun atau 6 kali APBN Indonesia waktu itu. Selanjutnya dilanjutkan dengan transfer otoritas moneter dan fiskal kepada oligarki swasta melalui perubahan seluruh UU di bidang ekonomi, moneter dan sumber daya alam.

Maka apa yang terjadi kemudian? Ekonomi Indonesia menuju kemunduran, secara terstruktur, sistematis dan masif dilemahkan. Oleh siapa? Oleh sistemnya sendiri yang didesain secara utuh oleh pihak luar, oleh pihak asing melalui berbagai utang, bantuan, untuk mengubah semua UUD dan UU. Sementara China tetap seperti dulu hanya modifikasi sistem, tidak meninggalkan fondasinya. Kekuasan negara dan pemerintahannya utuh, tidak didikte asing.

Hasilnya bagaimana? Kita bisa lihat sekarang. Tahun 2023 GDP perkapita China mencapai 12.614 USD, jauh meninggalkan Indonesia yang hanya memiliki GDP perkapita senilai 4
940 USD. GDP perkapita Indoneia hanya sepertiga dari apa yang diraih China dalam waktu 25 tahun. Itulah yang dihasilkan oleh transfer kekuasaan oleh Indonesia ke tangan oligarki swasta dan asing yang sekarang mengendalikan negara Indonesia.

Perjalanan ke China mudah-mudahan menjadi pelajaran penting bagi Presiden Prabowo untuk belajar apa yang dia lihat dan apa yang dia saksikan tentang dampak pemindahan kekuasaan Indonesia kepada oligarki keuangan swasta yang bekerja sama dengan rezim internasional, telah membuat Indonesia kehilangan kesempatan untuk mencapai kemajuan sebagaimana yang dicapai oleh kawan kita China.

Jangan minta uang ke China, tapi kembalikan kekuasaan yang direnggut oligarki swasta dan asing di negara kita sendiri. Kalau sudah terlanjur? Balikin ya..

Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi, Direktur Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI)

Continue Reading

Ibukota

Pemkot Jakut Bersama Forkopimko Gelar Upacara Peringatan Hari Pahlawan 2024

Published

on

Jakarta, Hariansentana,com — Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Jakarta Utara melaksanakan Upacara Peringatan Hari Pahlawan di Halaman Plaza Barat, Minggu (10/11). Peringatan Hari Pahlawan 2024 ini bertemakan ‘Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu’.

“Kita diajak kembali memaknai bahwa semua olah pikiran dan perbuatan harus senantiasa diilhami oleh semangat kepahlawanan dan apapun bentuk perhatian kita harus memberikan sumbangsih bagi kemajuan bangsa Indonesia,” kata Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim yang bertindak sebagai Inspektur Upacara saat membacakan amanat dari Menteri Sosial RI, Saefullah Yusuf.

Diterangkan Ali, pada setiap masa akan berbeda tantangan, peluang, kekuatan, dan keterbatasannya. Ketika dahulu implementasi kepahlawan adalah dengan semangat mendobrak, menjebol, dan meruntuhkan bangunan struktur kolonialisme penjajah, maka saat ini implementasinya adalah meruntuhkan kultur dan struktur kemiskinan dan kebodohan yang menjadi akar masalah sosial di Indonesia.

Semangat kepahlawanan harus menjalar pada semangat membangun, menciptakan kemakmuran masyarakat, perlindungan sosial sepanjang hayat, mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif untuk rakyat dimanapun berada.

“Kemajuan sebuah bangsa bukan saja diukur dari kemampuannya mengejar pertumbuhan ekonomi, namun kemajuan sebuah bangsa juga diukur dari kemampuannya mengelola permasalahan sosial,” ungkap Walikota.

Ali berharap pada setiap moment peringatan Hari Pahlawan muncul semangat baru, muncul sosok warga negara Indonesia yang berhasil mengeluarkan inovasi baru. “Untuk mengimplementasikan nilai kepahlawanan sesuai dengan tantangan saat ini. Mari kita implementasikan sifat-sifat kepahlawan dan kesetiakawanan sosial di tengah masyarakat mulai dari diri kita, mulai dari hal yang paling kecil yang dapat dilakukan di sekitar kita untuk kemaslahatan masyarakat,” tuturnya.(Sutarno)

Continue Reading
Advertisement

Trending