Jakarta, Hariansentana.com – Posisi Indonesia yang berada di jalur Cincin Api Pasifik (Pacific Ring of Fire) selama ini identik dengan aktivitas vulkanik yang tinggi. Dengan 141 gunung berapi yang tercatat oleh Smithsonian Institution, sekitar 130 di antaranya masih aktif.

Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah letusan gunung berapi terbanyak di dunia. Meski letusan gunung berapi kerap dikenang karena dampak destruktifnya.

Sebuah penelitian terbaru menunjukkan bahwa gunung berapi juga dapat menjadi bagian dari solusi untuk mengatasi salah satu tantangan kesehatan masyarakat terbesar di Indonesia stunting.

Pandangan tersebut diangkat oleh Jadrianna Sutrisno, siswi kelas 11 Jakarta Intercultural School (JIS), melalui proyek penelitiannya berjudul “From Soil to Supper: Agriculture and Child Health in Indonesia”. Penelitian tersebut dipresentasikan dalam Jakarta Scholars Symposium (JSS) 2026 pada 27 Mei dan mengkaji hubungan antara kesuburan tanah akibat abu vulkanik, produktivitas pertanian, serta angka stunting di berbagai provinsi di Indonesia.

Menurut penelitian yang dipublikasikan oleh ahli vulkanologi Vincent Neall dari Massey University, tanah vulkanik hanya mencakup sekitar satu persen dari permukaan daratan dunia, tetapi mampu menopang sekitar 10 persen populasi global. Tanah jenis ini kaya akan unsur hara penting seperti kalium dan fosfor yang mendukung pertumbuhan tanaman dan produktivitas pertanian.

Melalui penelitiannya, Jadrianna mengeksplorasi bagaimana keunggulan alam tersebut dapat berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan kesehatan anak di Indonesia.

“Saya rasa penting untuk melihat bahwa meskipun gunung berapi terlihat berbahaya dan merusak, bukan berarti hanya itu sisi yang dimilikinya. Ada juga manfaat positif dari sesuatu yang tampak destruktif,” ujar Jadrianna.

Penelitiannya menyoroti sejumlah contoh historis yang menunjukkan bagaimana aktivitas vulkanik dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Setelah erupsi Gunung Galunggung di Jawa Barat pada tahun 1982, produktivitas pertanian di wilayah sekitar meningkat secara signifikan berkat kandungan nutrisi yang dibawa oleh abu vulkanik. Pola serupa juga ditemukan di berbagai wilayah pegunungan lainnya di Indonesia.

Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam bidang gizi anak. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 mencatat angka stunting nasional sebesar 19,8 persen, menurun dari 27,7 persen pada tahun 2019. Meski menunjukkan kemajuan, stunting masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat paling serius di Indonesia, dengan hampir satu dari lima anak balita mengalami kondisi tersebut.

“Stunting merupakan isu yang sangat relevan di Indonesia, dan saya ingin menggabungkannya dengan minat saya di bidang ilmu lingkungan,” kata Jadrianna.

Melalui analisis kondisi pertanian, karakteristik tanah, dan data stunting di berbagai daerah, Jadrianna menemukan adanya korelasi antara kesuburan tanah yang dipengaruhi abu vulkanik dengan tingkat stunting yang lebih rendah.

Temuannya menunjukkan bahwa Jawa Barat, yang memiliki bentang alam vulkanik yang subur, mencatat salah satu angka stunting terendah di Indonesia, yaitu 15,9 persen. Sebaliknya, wilayah di Papua, yang memiliki aktivitas vulkanik terbatas dan lahan pertanian yang lebih sedikit, mencatat angka stunting hingga 40,8 persen.

“Saya menemukan korelasi positif antara kesuburan tanah yang diperkaya abu vulkanik dengan rendahnya angka stunting. Apa yang kita konsumsi secara langsung memengaruhi status gizi kita, dan hal tersebut berdampak langsung terhadap kesehatan anak,” jelasnya.

Penelitian ini juga mengulas bagaimana faktor geografis dan lingkungan memengaruhi produksi pangan. Papua, misalnya, memiliki kawasan lahan gambut yang luas dengan karakteristik tanah asam yang mudah terdegradasi dan kurang mendukung pertanian intensif. Akibatnya, kandungan nutrisi penting seperti nitrogen, fosfor, dan kalium cenderung rendah sehingga membatasi produktivitas pertanian.

Selain itu, Jadrianna menyoroti tantangan di Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana sekitar 72 persen wilayahnya menerima curah hujan kurang dari 2.000 milimeter per tahun. Keterbatasan air, ditambah dengan kondisi tanah yang kurang subur, menjadi hambatan tambahan bagi produksi pangan dan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.

Meski mengakui bahwa stunting dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti kemiskinan, gizi ibu, akses layanan kesehatan, dan sanitasi, Jadrianna menekankan bahwa produktivitas pertanian dan ketersediaan pangan merupakan aspek penting yang tidak boleh diabaikan.

Untuk mengatasi kesenjangan antarwilayah, penelitian ini menawarkan tiga rekomendasi utama, yaitu restorasi lahan gambut, peningkatan sistem irigasi dan pengelolaan air, serta penguatan infrastruktur untuk memperluas akses terhadap pangan dan layanan kesehatan.

Rekomendasi pertama berfokus pada pemulihan lahan gambut yang terdegradasi, khususnya di Papua, guna meningkatkan kualitas tanah dan mendukung pertanian yang lebih berkelanjutan.

Rekomendasi kedua menekankan pentingnya investasi pada infrastruktur irigasi dengan mencontoh sistem yang telah berhasil diterapkan di Pulau Jawa. Pengelolaan air yang lebih baik, termasuk pemanenan air hujan, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan petani terhadap curah hujan musiman dan meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan.

Terakhir, penelitian ini menyoroti pentingnya peningkatan infrastruktur transportasi dan layanan publik agar akses terhadap pangan bergizi dan layanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

“Kita sekarang mengetahui bahwa abu vulkanik sangat bermanfaat bagi kesuburan tanah, dan tanah yang subur sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Hal tersebut memiliki hubungan langsung dengan gizi dan kesehatan anak di Indonesia. Jadi, lain kali ketika melihat makanan di piring Anda, cobalah berpikir bahwa sesuatu yang tampak destruktif seperti gunung berapi mungkin turut berperan menghadirkannya di sana,” tutup Jadrianna.

Melalui penelitiannya, Jadrianna berharap masyarakat dapat melihat gunung berapi dari perspektif yang lebih luas, bukan hanya sebagai sumber bencana, tetapi juga sebagai aset alam yang berpotensi mendukung ketahanan pangan, meningkatkan kualitas gizi, dan berkontribusi terhadap upaya penurunan angka stunting di Indonesia.

Versi ini sudah menggunakan gaya bahasa yang lebih natural dan lazim digunakan media nasional untuk liputan pendidikan, sains, dan kesehatan masyarakat.
 

JAKARTA, SENTANA – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira angkat bicara terkait penghancuran sebagian bangunan SDN Wolomoni di Desa Niowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, demi proyek Koperasi Desa Merah Putih.

Andreas menyatakan bahwa para pengelola program tersebut diminta segera memberikan penjelasan.

”Apakah pendidikan itu kurang penting sehingga bangunan sekolah yang menjadi tempat mendidik generasi muda bangsa harus dirobohkan? Apakah Koperasi Desa Merah Putih lebih penting daripada sekolah sehingga bangunan sekolah yang sudah berdiri harus dihancurkan?” ujar Andreas Hugo Pareira melalu pernyataan tertulis yang diterima wartawan (9/6/2026).

Menurutnya, pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memang bagian dari program pemerintah, namun jangan mengorbankan program pemerintah lainnya apalagi terkait pendidikan

“pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan bagian dari program pemerintah. Namun, jangan sampai satu program pemerintah justru ”memotong” atau mengorbankan program pemerintah lainnya, terlebih yang berkaitan dengan pendidikan.” lanjutnya

Terkait penghancuran bangunan sekolah di Ende, Andreas meminta pengelola KDMP segera memberikan penjelasan. Tindakan yang kini menuai kecaman luas dari publik itu dinilai menjadi preseden buruk dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah.

“perlu ada penjelasan lanjutan dari pelaksana dan pengelola program” pungkasnya

berdasarkan informasi dan viral di media sosial, terdapat dokumentasi video yang menunjukkan seorang pria berpakaian loren memotong tiang penyangga ruang kelas, sebuah eskavator juga terlihat dipaksa melewati sisi bangunan sekolah dan pagar sekolah yang hancur setelah diterobos eskavator Di belakang bangunan sekolah tersebut direncanakan akan dibangun Koperasi Desa Merah Putih.

JAKARTA, Sentana – Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Rio A.J. Dondokambey menyerukan penguatan tanggung jawab platform digital dalam melindungi perempuan yang terlibat dalam dunia politik.

Menurut Rio, perempuan politisi menghadapi tantangan yang lebih berat di ruang digital dibandingkan dengan laki-laki. Perdebatan yang seharusnya membahas gagasan, kebijakan, dan kinerja politik kerap berubah menjadi serangan berbasis gender.

Serangan tersebut tidak hanya menyasar pandangan politik perempuan, tetapi juga penampilan fisik, kehidupan pribadi, moralitas, peran dalam keluarga, hingga identitas gender mereka.

Rio menilai kondisi itu semakin diperburuk oleh penyebaran disinformasi, intimidasi, dan pelecehan melalui media sosial. Berbagai serangan tersebut bahkan dapat menghalangi perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan publik.

“Ini bukan hanya masalah komunikasi, ini adalah masalah demokrasi. Ketika pelecehan online membungkam para pemimpin perempuan atau menghambat mereka memasuki kehidupan publik, demokrasi kehilangan suara, perspektif, dan keterwakilan,” tegas Rio kepada wartawan, Minggu (7/6/2026).

Politikus muda dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut berpandangan bahwa media sosial dapat memperkuat narasi diskriminatif apabila tidak digunakan dan dikelola secara bertanggung jawab.

Alih-alih menjadi ruang pertukaran gagasan, platform digital sering digunakan untuk menyerang atribut pribadi perempuan. Akibatnya, substansi mengenai kapasitas, kebijakan, dan kinerja politik justru tersingkir dari perdebatan publik.

Karena itu, Rio mendorong terbentuknya komitmen internasional yang lebih kuat untuk memastikan perusahaan teknologi dan pengelola platform digital bertanggung jawab terhadap konten yang beredar dalam layanan mereka.

Penyedia platform global, menurutnya, tidak boleh membiarkan media sosial menjadi sarana penyebaran pelecehan, disinformasi, serta berbagai konten berbahaya yang dapat mengancam partisipasi politik perempuan.

“Indonesia saat ini sedang menjajaki pendekatan yang lebih kuat terhadap akuntabilitas platform, penciptaan ekosistem digital yang lebih aman, serta transparansi yang lebih besar,” jelasnya.

Selain memperkuat regulasi dan akuntabilitas platform, Rio menekankan perlunya membangun ketahanan digital di tengah masyarakat.

Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan literasi digital, pendidikan mengenai etika komunikasi di ruang daring, serta penguatan kesadaran publik terhadap risiko misinformasi dan disinformasi.

Menurut Rio, perlindungan terhadap perempuan politik tidak boleh dipahami sebagai upaya membatasi kritik maupun kebebasan berpendapat. Perlindungan diperlukan agar perdebatan politik tetap berlangsung secara sehat tanpa intimidasi dan diskriminasi berbasis gender.

“Melindungi perempuan dalam politik bukan berarti membatasi perdebatan demokratis. Ini adalah tentang memastikan bahwa partisipasi politik tetap berjalan dengan aman, penuh hormat, dan setara,” pungkas Rio.