Jakarta, Hariansentana.com – Sebanyak 400 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) pada 2028 mengikuti kegiatan pembekalan.

Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Iyan Sopian Hadi mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman, motivasi, serta kesiapan mental bagi para ASN dalam menghadapi masa purnabakti.

Menurutnya, masa pensiun bukanlah akhir dari pengabdian, melainkan awal dari babak kehidupan baru yang perlu dipersiapkan dengan matang agar tetap dapat menjalani aktivitas secara produktif dan bermakna.

“Hari ini kita diingatkan bahwa masa pengabdian sebagai ASN suatu saat akan berakhir. Namun, masih banyak hal yang bisa kita lakukan, baik untuk diri sendiri maupun masyarakat. Masa menjelang pensiun harus dipersiapkan sebaik mungkin,” ujarnya, di Ruang Bahari, Kantor Wali Kota Jakarta Utara,.Senin (8/6).

Ia mengajak para peserta pembekalan memanfaatkan waktu yang tersisa sebelum pensiun untum meningkatkan kualitas diri, memperkuat hubungan kekeluargaan, serta mempersiapkan berbagai rencana kegiatan yang bermanfaat setelah tidak lagi bertugas sebagai ASN.

Iyan berpesan agar para pegawai tetap menjadi pribadi yang bermanfaat dan terus menebarkan kebaikan di tengah masyarakat.

“Jadilah orang-orang baik karena jauh lebih penting untuk menjadi orang baik di mana pun kita berada,” ucapnya.

Kepala Suku Badan Kepegawaian Jakarta Utara, Neni Maryani menjelaskan, pembekalan berlangsung mulai 8 hingga 9 Juni 2026, dengan jumlah peserta sebanyak 200 orang setiap harinya.

Ia memaparkan, kegiatan tersebut tidak hanya memberikan informasi teknis terkait proses pensiun, tetapi juga membangun kesiapan mental para peserta dalam menghadapi masa transisi dari dunia kerja menuju masa purnabakti.

“Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi teknis sekaligus membangun kesiapan mental. Kami berharap para peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh bekal yang bermanfaat dalam menghadapi masa transisi,” ungkapnya.

Ia menuturkan, selama kegiatan berlangsung para peserta mendapatkan materi dari Tim Kerja Status dan Pemberhentian Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta sejumlah narasumber yang kompeten di bidangnya.

Materi yang diberikan meliputi tata cara pengusulan pensiun, pengisian Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCPP), hingga sesi motivasi yang bertujuan mendorong peserta tetap aktif, produktif, dan memiliki peran positif di tengah masyarakat setelah memasuki masa purnabakti.

“Melalui pembekalan ini, diharapkan para ASN dapat memasuki masa pensiun dengan lebih siap, optimistis, dan tetap produktif dalam menjalani pengabdian kepada keluarga maupun masyarakat,” tandasnya.(Sutarno)

Jakarta, Hariansentana.com.- Gubernur DKI Jakarta, H.Pramono Anung meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta secara rutin membersihkan sampah di pesisir Muara Angke, kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan, kota administrasi Jakarta Utara.

Menurutnya, penumpukan sampah di kawasan tersebut memang tidak terhindarkan. Karena itu, pihaknya fokus untuk melakukan pembersihan secara rutin dan berkala.

“Saya sudah meminta untuk Muara Angke ini secara rutin untuk dibersihkan, karena jangan sampai seperti kemarin yang sudah menjadi seperti pulau baru dibersihkan,” ujar Pramono, di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (7/6/2026).

Secara geografis, ia menjelaskan, Muara Angke menjadi hilir dari 13 sungai di Jakarta. Sehingga di kawasan ini selalu terdapat sedimentasi sampah yang sudah berlangsung lama. Namun ia memastikan, tumpukan sampah di kawasan pesisir Muara Angke telah dibersihkan. Proses pembersihannya pun membutuhkan waktu sekitar empat hari.

Sebelumnya, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Afan Adriansyah Idris menjelaskan, proses pembersihan sampah secara intensif telah dilakukan sejak Rabu lalu.

Afan memastikan seluruh tumpukan sampah yang mencemari lingkungan pesisir tersebut bersih total pada Sabtu (6/6) sore.

“Secara keseluruhan, pekerjaan ini berlangsung mulai hari Rabu hingga Sabtu sore,” kata dia.

Untuk menjaga kawasan tersebut tetap bersih, Dinas Lingkungan Hidup akan rutin melakukan inspeksi secara berkala.

Dalam proses pengerjaannya, Pemprov DKI mengerahkan 100 petugas untuk membersihkan tumpukan sampah tersebut. Selain itu, proses pembersihan juga menggunakan sejumlah alat berat, di antaranya dua ekskavator amfibi serta tiga kapal untuk mengangkut hasil pengerukan sampah.

Meski demikian, Afan juga menyampaikan adanya tantangan dalam pengerjaannya. Salah satunya yakni kiriman sampah yang terus berdatangan.

Untuk mengantisipasinya, Pemprov DKI telah menyiagakan petugas di wilayah hulu untuk menyaring sampah-sampah tersebut.

“Kami terus mengaktifkan rekan-rekan yang bertugas di wilayah hulu melalui sekat maupun saringan sampah untuk mencegat agar sampah tersebut tidak bergerak sampai ke wilayah pesisir,” tandasnya.(Sutarno)

Jakarta, Hariansentana.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Prestasi ini merupakan penghargaan WTP yang kesembilan kalinya secara berturut-turut bagi Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta, H.Pramono Anung bersama H.Rano Karno menyampaikan, capaian ini menunjukan konsistensi administrasi laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta yang terjaga baik.

“Ini menunjukkan bahwa konsistensi administrasi laporan keuangan yang ada di Pemerintah DKI Jakarta dari waktu ke waktu terjaga dengan baik,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (5/6).

Ia menyampaikan, berbagai rekomendasi yang dikeluarkan BPK RI selalu ditindaklanjuti dan dilaporkan oleh Pemprov DKI melebihi target laporan nasional. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa Pemprov DKI bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan persoalan-persoalan Jakarta.

“Seperti saat sekarang ini kita di atas 87 persen, target nasionalnya di atas 77 atau 78 persen,” katanya.

Untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemprov DKI memulai tradisi baru dengan melaporkan kondisi keuangan daerah kepada publik sebelum adanya laporan dari BPK. Pramono pun berkomitmen untuk menyelesaikan rekomendasi BPK dalam waktu 60 hari.

“Karena WTP bagi Pemerintah DKI Jakarta bukan hanya persoalan yang bersifat administratif, tetapi ini mencerminkan, menggambarkan bagaimana sistem keuangan yang ada di Pemerintah DKI Jakarta itu dipersiapkan, dilaporkan, dan sebagainya,” jelasnya.

Pramono pun menegaskan komitmen Pemprov DKI dalam menyelesaikan persoalan-persoalan riil di lapangan. Ia mencontohkan terkait lamanya operasional JPO Senen setelah rampung diperbaiki.

“Saya lebih melihat ada persoalan-persoalan lapangan, misalnya tentang JPO yang ada di Senen. Kenapa kemudian setelah selesai begitu lama tidak segera difungsikan. Memang selalu problem di pemerintahan itu komunikasi,” tandas Pram.(Sutarno).