Nasional
Tinjau Ulang Fatwa, PBNU Siapkan Mekanisme PK Seperti di Mahkamah Agung
JAKARTA, SENTANA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tengah mematangkan konsep I’adatun Nadzar atau peninjauan ulang terhadap hasil keputusan Bahtsul Masail menjelang Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2026 di Pondok Pesantren Al-Falah, Ploso, Kediri, pada 20–22 Juni 2026.
Konsep tersebut mengemuka dalam webinar Pra-Munas yang digelar Komisi Bahtsul Masail Maudlu’iyyah PBNU bertajuk “I’adatun Nadzar (Peninjauan Ulang): Metode dan Operasionalnya”. Pembahasan ini diarahkan untuk memperkuat regulasi internal NU sekaligus memastikan produk hukum yang dihasilkan tetap relevan dengan perkembangan zaman.
Ketua Komisi Bahtsul Masail Maudlu’iyyah PBNU, Cholil Nafis, menjelaskan bahwa secara konseptual I’adatun Nadzar memiliki kemiripan dengan mekanisme Peninjauan Kembali (PK) yang dikenal dalam sistem peradilan Indonesia dan diajukan ke Mahkamah Agung.
Jika dalam sistem hukum negara PK diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena ditemukan novum (bukti baru) atau kekeliruan dalam pertimbangan hakim, maka dalam tradisi Bahtsul Masail NU, peninjauan ulang dapat dilakukan apabila ditemukan kekeliruan dalam memahami nash, perubahan konteks sosial, atau munculnya illat (alasan hukum) baru yang memengaruhi relevansi suatu keputusan.
“I’adatun Nadzar menjadi instrumen untuk memastikan hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat,” ujar Cholil Nafis.
Meski memiliki kemiripan dalam semangat koreksi dan penyempurnaan, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung merupakan mekanisme hukum formal yang mengikat secara yuridis, sedangkan I’adatun Nadzar merupakan mekanisme kajian keagamaan kolektif yang bertujuan mengevaluasi dan menyempurnakan hasil ijtihad para ulama.
Karena menyangkut produk hukum keagamaan yang telah diputuskan dalam forum resmi, Cholil menegaskan bahwa peninjauan ulang tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Kewenangan tersebut hanya dapat dijalankan melalui forum tertinggi organisasi seperti Munas atau Muktamar NU, sebagaimana PK hanya dapat diputus oleh lembaga peradilan yang berwenang.
Sebagai contoh perubahan hukum akibat perubahan konteks, Cholil menyinggung pandangan mengenai penggunaan dasi. Pada masa kolonial, dasi pernah dipandang sebagai simbol tasyabbuh atau menyerupai penjajah sehingga dipersoalkan hukumnya. Namun seiring perubahan kondisi sosial, dasi kini menjadi bagian dari pakaian formal yang umum digunakan sehingga penilaian hukumnya turut berubah.
Contoh lain adalah kebijakan darurat mengenai pemotongan dam haji di luar Tanah Haram pada musim haji 2025 yang lahir karena kondisi faktual tertentu dan memerlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif.
Sementara itu, Wakil Rais Aam PBNU, Afifuddin Muhajir, menegaskan bahwa I’adatun Nadzar merupakan bagian dari tajdidul ijtihad atau pembaruan ijtihad yang menjadi kewenangan lembaga fatwa kolektif, bukan keputusan individu.
Ia menekankan bahwa mekanisme tersebut hanya berlaku pada persoalan yang bersifat ijtihadiyah dzonniyah, yakni perkara yang masih membuka ruang perbedaan pendapat dan penafsiran.
“I’adatun Nadzar sama sekali tidak boleh menyentuh wilayah tsawabit qath’iyyat, yakni prinsip-prinsip agama yang bersifat pasti, final, dan tidak dapat diubah,” tegasnya.
Dalam forum yang sama, KH. Darul Azka dari Lembaga Bahtsul Masail PBNU menyoroti pentingnya validitas data empiris sebagai dasar peninjauan ulang. Menurutnya, tantangan terbesar sering kali bukan terletak pada penafsiran teks keagamaan, melainkan pada ketepatan fakta dan kondisi lapangan yang menjadi dasar penetapan hukum.
Moderator webinar, KH. Aniq Nawawi, merangkum tiga poin utama yang mengemuka dalam diskusi, yakni pembatasan ruang lingkup I’adatun Nadzar hanya pada wilayah dzonniyah, perlunya regulasi yang jelas, serta kebutuhan pedoman operasional yang mengatur syarat dan mekanisme peninjauan ulang secara rinci.
Regulasi tersebut dinilai penting untuk melengkapi Peraturan Perkumpulan NU Nomor 7 Tahun 2024 yang telah memberikan kerangka dasar, namun masih memerlukan aturan teknis pelaksanaan.
Pembahasan I’adatun Nadzar diperkirakan menjadi salah satu agenda strategis dalam Munas dan Konbes NU 2026. Kehadirannya diharapkan dapat menjadi mekanisme koreksi internal yang serupa dengan semangat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, yakni memberikan ruang evaluasi terhadap keputusan yang telah ditetapkan, sekaligus menjaga agar hukum Islam tetap responsif terhadap perubahan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.
Nasional
Peringatan Hari Pahlawan Teguhkan Semangat Pengabdian
Jakarta, Hariansentana.com – Nilai-nilai kepahlawanan yang diwariskan para pejuang bangsa menjadi teladan bagi seluruh elemen bangsa untuk terus menumbuhkan semangat persatuan dan pengabdian melalui karya nyata demi kemajuan bangsa dan negara.
Sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan, Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI M. Tonny Harjono, S.E., M.M., menghadiri Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 yang dipimpin Menteri Sosial Dr. K.H., Saifullah Yusuf, S.I.P., di TMPNU Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).

Mengusung tema “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”, peringatan tahun ini mengajak seluruh elemen bangsa untuk meneruskan nilai keberanian, persatuan, dan pengabdian para pahlawan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menteri Sosial dalam amanatnya tertulisnya menyampaikan para pahlawan telah mewariskan teladan tentang keberanian, pengabdian, persatuan, serta kesediaan mendahulukan kepentingan bangsa. Menurutnya, Nilai-nilai tersebut tetap relevan di tengah tantangan kehidupan saat ini.
“Perjuangan diwujudkan melalui kerja keras, pembangunan berkelanjutan, pendidikan, pelayanan kepada masyarakat, serta upaya menghadirkan kehidupan yang lebih baik dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Menteri Sosial.
Melalui peringatan Hari Pahlawan ini, diharapkan nilai-nilai kepahlawanan senantiasa menjadi inspirasi bagi seluruh prajurit TNI Angkatan Udara untuk meningkatkan semangat pengabdian, memperkuat dedikasi, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. (***)
Ibukota
Seorang Pasien Penderita TBC Keluhkan Pelayanan di Puskesmas Cibubur
Jakarta, Hariansentana.com – Seorang pasien warga Cibubur Jakarta Timur mengungkapkan kekecewaannya terhadap pelayanan Puskesmas Cibubur yang tidak ramah menangani pasiennya pada Senin (9/11/2026).
Ia mengeluhkan bahwa dirinya sedang membutuhkan pengobatan karena menderita penyakit Tuberkulosis (TBC). Namun pada saat sedang menunggu dibangku ruang tunggu dirinya mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, Ia diusir dari tempat duduk tunggu oleh petugas pelayanan.
Dari kejadian itu pasien tersebut merasa bahwa, pasien penderita tuberkulosis (TBC) diduga seringkali mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan atau diskriminasi. Seringkali mereka mendapat reputasi buruk (stigma) dari masyarakat seperti memiliki penyakit serius, penyakit genetik yang tidak dapat disembuhkan, dan lain-lain. Bahkan dikucilkan oleh petugas Puskesmas Cibubur, Jakarta Timur.
“Saya diusir dari tempat duduk tunggu dua kali oleh petugas pelayanan. Saya dibuat tidak menyenangkan dikucilkan dan dihina oleh petugas, padahal saya memakai masker,” cetusnya.
Namun petugas bagian pelayanan pasien TBC Puskesmas Cibubur berdalih bahwa, pasien tersebut tidak menggunakan masker.
“Saya selalu memakai masker saat duduk, walaupun pada saat minum masker tetap nempel di mulut, hanya sedotan yang masuk Disinikan ada Cctv, bisa di cek.” ucap warga pasien TBC.
Ia berharap bahwa seharusnya petugas Puskesmas tersebut melayani masyarakat dengan baik.
“Puskesmas menangani pasien TBC (Tuberkulosis) melalui alur standar pelayanan medis yang terintegrasi secara gratis dari tahap deteksi hingga sembuh”.pungkasnya. (Haholongan)
Daerah
Gubernur ASR Tinjau Pembangunan Jalan di Konsel dan Bombana, Penanganan Jalan Provinsi Capai 42,16 Kilometer
SULTRA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pada tahun anggaran 2026, panjang penanganan jalan provinsi meningkat dari rencana awal 37,891 kilometer menjadi 42,16 kilometer, terdiri atas 12,37 kilometer di wilayah daratan dan 29,79 kilometer di wilayah kepulauan.
Sebagai bentuk pengawasan, Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka (ASR), meninjau langsung progres pembangunan Jalan Punggaluku–Ambesea di Kabupaten Konawe Selatan dan Jalan Kasipute–Lora–Bambaea di Kabupaten Bombana, Rabu (4/11/2026).
Di Konawe Selatan, penanganan Jalan Punggaluku–Ambesea bertambah dari usulan awal 3 kilometer menjadi 4 kilometer setelah pengukuran ulang. Ruas ini dinilai strategis untuk menunjang mobilitas masyarakat, khususnya aktivitas pertanian dan distribusi hasil produksi.
Gubernur ASR menegaskan bahwa pembangunan jalan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan wilayah, mengingat Konawe Selatan merupakan salah satu pintu gerbang menuju Kota Kendari.
“Peningkatan infrastruktur jalan ini penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi, serta mengantisipasi perkembangan wilayah ke depan. Saya juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga jalan yang sudah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang,” ujar ASR.
Selanjutnya, Gubernur meninjau Jalan Kasipute–Lora–Bambaea di Kabupaten Bombana. Peningkatan jalan sepanjang 10 kilometer tersebut terbagi dalam tiga segmen dengan dukungan anggaran sekitar Rp30 miliar. Infrastruktur ini diharapkan memperlancar akses antardesa, termasuk konektivitas menuju kawasan Poleang.
Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo dan Bupati Bombana Burhanuddin menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah provinsi. Keduanya berharap pembangunan tersebut dapat meningkatkan mobilitas warga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama sektor pertanian.
Dalam kunjungan yang sama, Gubernur ASR juga meninjau revitalisasi sisi darat Pelabuhan Penyeberangan Torobulu. Proyek ini merupakan bagian dari Program Strategis Daerah yang dilaksanakan di tiga pelabuhan, yakni Baubau, Amolenggo, dan Torobulu, dengan total anggaran sekitar Rp30 miliar.
Revitalisasi mencakup peningkatan fasilitas terminal, penataan area parkir, serta pembenahan lingkungan pelabuhan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jasa.
Melalui pembangunan jalan dan revitalisasi pelabuhan, Pemprov Sultra terus memperkuat infrastruktur transportasi daratan maupun kepulauan guna memperluas akses ekonomi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, dan memperbaiki pelayanan publik.
-
Polhukam3 days agoSengketa Hak Cipta Kemasan Kosmetik, Law Firm Wijaya Sandi & Co Menangkan Perkara SUNISA Lawan ZENCOLOR
-
Daerah4 days agoDPR Desak Pemda Perkuat Mitigasi Banjir dan Longsor Jelang Musim Hujan 2026/2027
-
Ekonomi2 days agoKemenangan Demokrat dalam Pemilu Sela AS 2026 Berpotensi Redam Eskalasi Konflik Timur Tengah.
-
Ibukota1 day agoSeorang Pasien Penderita TBC Keluhkan Pelayanan di Puskesmas Cibubur

