Connect with us

Polhukam

Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Polri Lebih Tinggi dari 8 Lembaga Lainnya

Published

on

Jakarta,Hariansentana.com  – Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo lebih tinggi dari delapan lembaga tinggi negara lainnya.

Hal itu berdasarkan survei kolaborasi Politica Research and Consulting (PRC) dan Parameter Politik Indonesia (PPI). Survei dilakukan pada 12 November sampai 4 Desember 2021. Dalam survei tersebut, institusi TNI menempati posisi pertama dengan angka 75,4%. Polri berada di urutan kedua dengan tingkat kepercayaan mencapai 67,8%. Diurutan ketiga KPK 60,4%.

Selanjutnya di posisi keempat ada Mahkamah Agung (MA) dengan tingkat kepercayaan atau kepuasan publik mencapai 51,9%. Kemudian Mahkamah Konstitusi (MK) 51 ,9%, Kejaksaan Agung 50,4%, DPD 47,7% dan MPR 47,4%.

Pada survei itu, DPR berada di posisi paling terakhir dengan tingkat kepuasan atau kepercayaan publik paling rendah. Tingkat kepuasan publik pada DPR hanya sebesar 44,1%.

“TNI memang selalu diberi kepercayaan paling tinggi oleh masyarakat. Namun, di sini yang berbeda adalah Polri yang bisa mendahului peringkatnya dibanding KPK,” kata Direkrut Eksekutif PRC Rio Prayogo, Senin (27/12/2021).

Survei ini melibatkan 1.600 responden usia minimal 17 tahun yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi yang diwawancarai secara tatap muka. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode multistage random sampling.

Charta Politika Indonesia sebelumnya merilis survei tingkat kepercayaan terhadap lembaga tinggi negara. Hasilnya, kepercayaan kepada presiden paling tinggi, diikuti TNI dan Polri.
Survei ini dilakukan selama 29 November-6 Desember 2021. Total responden sebanyak 1.200 usia 17 tahun ke atas atau memenuhi syarat pemilihan. Survei ini dilakukan metode wawancara tatap muka dan margin of error sekitar +-2,83% pada tingkat kepercayaan 95%.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengatakan kepercayaan tertinggi adalah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Nomor dua diikuti TNI.

“Nomor satu paling tinggi itu di Presiden, jadi kalau mau dijumlahkan 77,8%. Sekitar 74,6% tingkat kepercayaan yang kedua, ini selalu adu balap salip-menyalip antara Presiden dan TNI pascareformasi, TNI di tingkat kedua 76,3%,” kata Yunarto dalam rilis survei secara virtual, Senin (20/12-2021).

Posisi ketiga adalah institusi Polri. Yunarto menyebut pada posisi keempat adalah kepercayaan terhadap KPK.

“Ketiga ada Polri dengan angka 66,8%. Dan kemudian diikuti, agak bersaing dengan KPK, tapi ini pola yang saya pikir cukup menarik,” katanya.Sementara Kasubag Humas Polre metro jakarta utara.Kompol.Hesti.M.menggatakan pada HarianSentana.com.”kami sangat terbuka menerima masukan dari masyarakat demi polri dengan motto.mengayomi, melayani,melindungai.untuk yang lebih baik dan yang terpenting dari rekan-rekan Media yang selalu bersenergi dengan Humas.”Ungkapnya. (Sutarno).

Polhukam

Peringati Hari HAM, Massa GEBRAK Gelar Aksi Tertib dengan Pengawalan Humanis Polri

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com — Sekitar 200 massa dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) menggelar aksi memperingati Hari Hak Asasi Manusia Internasional di kawasan Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (10/12).

Melalui keterangannya, Rabu (10/12), Koordinator Aksi Unras Ivan Ibrahim mengungkapkan bahwa, Aksi diikuti berbagai elemen buruh, mahasiswa, petani, serta organisasi masyarakat sipil. Kegiatan yang dimulai sejak pagi ini berlangsung tertib dan kondusif, dengan pengamanan terpadu dari personel Kepolisian Republik Indonesia.

“Penyekatan, pengaturan arus massa, serta pengawalan perjalanan dari Menara Thamrin menuju Monas berjalan lancar. Aparat Polri juga memastikan ruang penyampaian pendapat publik tetap aman dan humanis,” ujarnya.

Dalam aksi tersebut, para peserta aksi membawa sejumlah tuntutan di antaranya:

  1. Menghentikan represivitas dan kriminalisasi terhadap aktivis gerakan rakyat, serta membebaskan tahanan politik.
  2. Kenaikan upah buruh tahun 2026.
  3. Pengesahan regulasi ketenagakerjaan yang berpihak kepada buruh.
  4. Seruan pembebasan seluruh tahanan politik.

Ditambahkan Ivan Ibrahim, tercatat lebih dari 20 organisasi bergabung dalam aksi ini, termasuk KASBI dari berbagai wilayah, KPBI, API, FMN, SPK, KPA, Arus Pelangi, Greenpeace, hingga FSPBI.

“Aksi berlangsung damai hingga selesai,” imbuhnya.

Personel Polri memastikan keamanan dengan pendekatan humanis, melakukan pengawalan, pengaturan massa, serta menjaga situasi tetap kondusif dari awal hingga massa bubar. (Red).

Continue Reading

Polhukam

Aktivitas BERSATU Dorong Pelajar Tangerang Raya Jauhi Narkoba dan Tawuran

Published

on

By

Tangerang, Hariansentana.com –– Kegiatan bertajuk BERSATU yang digelar di wilayah Tangerang Raya menjadi wadah baru bagi para pelajar untuk menyalurkan energi sekaligus menghindarkan diri dari perilaku negatif seperti narkoba, tawuran, hingga tindakan anarkis lainnya.

Hal ini disampaikan oleh Nazario Delima Adventus melalui keterangannya, Rabu (10/12).

Nazario menjelaskan bahwa, agenda ini lahir dari kebutuhan untuk menghadirkan ruang positif bagi kalangan pelajar.

“Kegiatan ini menjadi salah satu puncak kebutuhan kami terhadap para pelajar, khususnya di Tangerang Raya. Bagaimana agar para Hiswa dan Hiswi menjauhi narkoba, tawuran pelajar, dan tindakan anarkisme lainnya,” ujarnya.

Salah satu cara yang ditempuh panitia adalah dengan menggelar turnamen futsal sebagai media penyaluran bakat sekaligus energi para siswa. Menurut Nazario, olahraga dapat menjadi alternatif yang efektif untuk mengalihkan kecenderungan perilaku negatif.

“Dengan event ini, teman-teman yang tadinya mencari jati diri lewat tawuran atau narkoba bisa berlaga di lapangan futsal. Energi negatif itu kita alihkan menjadi sesuatu yang positif,” paparnya.

Dalam kegiatan BERSATU, panitia juga menyisipkan pesan sosial mengenai pentingnya menjaga kekompakan dan hubungan baik antar pelajar. Nazario menegaskan bahwa rivalitas hanya berlaku ketika pertandingan berlangsung.

“Di lapangan kita boleh berkompetisi, tapi di luar lapangan kita semua saudara. Tidak ada lagi yang namanya tawuran pelajar,” tegasnya.

Nazario juga menyampaikan harapannya, agar kegiatan positif seperti ini dapat terus berlanjut dan berdampak pada penurunan kasus kenakalan pelajar di Tangerang Raya.

“Saya berharap acara ini bisa berlanjut. Tawuran yang melibatkan siswa di Tangerang Raya bisa kita hentikan melalui kegiatan seperti ini,” imbunya.

Melalui kolaborasi dan aktivitas positif, kegiatan BERSATU diharapkan mampu memperkuat karakter pelajar serta menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat dan bebas dari kekerasan maupun penyalahgunaan narkoba. Kegiatan ini juga diikuti oleh 20 SMA/SMK se-Tangerang Raya. (Red).

Continue Reading

Polhukam

Kodam Jaya Blokir 66 Hektare Tanah di 7 RW Kel Sunter Jaya, BPN Pastikan Sertifikat Asli

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com.- Pemblokiran tanah seluas 66 hektare di Sunter Jaya, Jakarta Utara, dilakukan oleh Kodam Jaya pada tahun 2019.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara, Sontang Manurung, menegaskan bahwa pemblokiran ini berdasarkan dokumen aset militer kolonial Belanda yang dikenal sebagai Kaart Van De Militaire Terreinen Te Weltevreden Ryswyk en Tanah Abang.

Kodam Jaya melakukan pemblokiran ini, bukan Badan Pertanahan Nasional (BPN), seperti yang dijelaskan Manurung dalam pertemuan dengan warga pada Rabu (10/12). Meski demikian, BPN memastikan bahwa sertifikat atas 3.268 bidang tanah tersebut adalah asli

“Kami memastikan bidang tanah yang sudah bersertifikat BPN itu asli. Ada 3.268 bidang bersertifikat dan 1.102 bidang lainnya belum bersertifikat,” tambahnya.

Warga Sunter Jaya sebelumnya memprotes pemblokiran ini karena dianggap merugikan mereka. Pada pertemuan dengan warga, Kodam Jaya memperlihatkan surat permohonan penghapusan catatan blokir kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

“Kami akan terus mengecek status tanah kami secara berkala,” ujar Koordinator Aksi, Riyanto Ameng.Pertemuan tersebut dihadiri oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Deddy Suryadi, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Suheri, Wali Kota administrasi Jakarta Utara Hendra Hidayat, dan Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erick Frendriz. Sebelumnya, ribuan warga Sunter Jaya mendatangi Kantor Pertanahan atau ATR/BPN Kota Jakarta Utara untuk menuntut pencabutan blokir sertifikat tanah di tujuh RW pada Rabu (26/11).(Sutarno)

Continue Reading
Advertisement

Trending