Connect with us

Nasional

Terkait Kebijakan Pemerintah Arab Saudi, Ini Isi Surat Sapuhi Kepada Bapak Presiden RI Joko Widodo

Published

on

Jakarta, Hariansentana.com – Terkait Kebijakan Pemerintah Arab Saudi untuk melarang sementara kunjungan wisata umroh atau jamaah yang ingin mengunjungi Masjid Nabawi dari berbagai negara hari ini, Kamis (27/2) karena kekhawatiran akan penyebaran virus corona (Covid-19) mengakibatkan 24 travel Jamaah Haji gagal diberangkatkan.

Dengan adanya pemberitaan mengenai pernyataan Pemerintah Arab Saudi tersebut maka, Sapuhi sebagai asosiasi Haji dan Umroh ikut prihatin terhadap isu mengenai perkembangan penyebaran Corona Virus (COVID -19) tersebut.

Meskipun demikian Sapuhi mengapresiasi kepada Bapak Presiden RI Joko Widodo beserta Jajarannya bahwa alhamdulillah sampai saat ini Virus Corona belum menyerang di Indonesia.

Saat ini sebanyak 24 travel Jamaah Haji gagal diberangkatan. Untuk itu Sapuhi meminta bantuan kepada Bapak Presiden RI Joko Widodo, untuk dapat mencarikan solusi terhadap dampak yang dialami para Travel Haji dan Umroh, baik mareril dan Immateril kepada jemaah Indonesia dan vendor vendor yang bekerjasama dengan para travel, karena kegagalan berangkat yang disebabkan karena hal tersebut,” ungkap Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi), Syam Resfiadi di Jakarta Kamis (27/2).

Syam berharap uang jamaah yang sudah dibayarkan ke maskapai untuk pembelian tiket, pihak hotel untuk pemesanan kamar, dan Visa umroh tidak hangus, agar kami para Travel tidak mengalami kerugian,” harapnya.

Menurut informasi yang kami dapatkan dari Beberapa agent Travel Sapuhi lanjut Syam, Agent Penerbangan dan Muasasah Saudia, Pemberlakuan larangan kunjungan jama’ah Indonesia telah mulai Efektif Hari ini 27 Februari 2020, dengan ditolaknya jama’ah Indonesia saat Chek-in Penerbangan di beberapa penerbangan yang menuju Jeddah maupun madinah.

Untuk itu Sapuhi menyarankan kepada seluruh Anggota Umroh dan Haji untuk melakukan upaya Reschedule terhadap Vendor vendor seperti Penerbangan, Visa, Hotel dan hal Iainnya untuk mengamankan Hak Jama’ah Umroh Indonesia.

Sapuhi sudah mengirimkan Surat kepada Presiden Republik Indonesia (Surat No 202. ADM/DPP/SAPUHI /lI/2020) untuk memberikan solusi atas dampak Kebijakan Pemerintah Saudi Arabia diatas terhadap Masyarakat Indonesia, khususnya Jama’ah Umroh dan Agent Travel di Indonesia.

Sapuhi meminta kepada Pemerintah, khususnya Kementrian Agama RI, untuk memberikan Sosialisasi dan edukasi atas kebijakan diatas sehingga tercipta kondisi yang kondusif untuk industri Umroh di lndonesia.

Dalam melindungi hak Jama‘ah Umroh Indonesia, Sapuhi meminta kepada seluruh Mitra Penerbangan, Hotel, Bus, Catering, Handling dan Vendor lainnya untuk membantu Proses Reschedule, dengan tidak menghanguskan deposit serta tanpa Syarat yang memberatkan Agent Travel dan Jama’ah Umroh.

Dalam melindungi hak Jama’ah Umroh Indonesia, Sapuhi berkoordinasi kepada Kedutaan Besar kerajaan Saudi Arabia di Jakarta, untuk membantu Proses Perpanjangan Masa berlaku Visa Jama’ah Umroh yang sudah terbit tanpa Syarat yang memberatkan Agent Travel dan Jama’ah Umroh.

Sapuhi juga meminta kepada Seluruh anggota Travel Umroh dan Haji untuk melakukan Perencanaan kembali tentang Reschedule Penerbangan Jama’ah, sehingga seluruh hak jama‘ah bisa tetap ditunaikan sekalipun saat ini diberlakukan kebijakan Larangan kunjungan ke Saudi.

Sapuhi menghlmbau kepada masyarakat, khususnya Jama’ah Umroh yang sudah terdaftar di Travel Umroh, untuk tetap tenang dan menunggu perkembangan kebijakan Pemerintah Saudi Arabia hingga kembali NormaI seperti biasanya.

Perkembangan Informasi lebih lanjut akan kami informasikan kepada Masyarakat. Semoga Allah senantiasa Melindungi Jama’ah Umroh Indonesia dan kita semua.

Polhukam

Pangkoopsud I Hadiri Hari Terakhir Paparan Satgas Pengadaan TNI AU di Cilangkap.

Published

on

JAKARTA, HARIANSENTANA.COM –Panglima Komando Operasi Udara I Marsekal Muda TNI Mohammad Nurdin mengikuti Rapat Terakhir Perkembangan Satgas Pengadaan TNI AU di Ruang Rapat Kasau Basement Gd. Pimpinan Rd. Suryadi Suryadarma, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (22-5-2024).

Berlangsung selama 3 hari sejak dibuka hari Senin lalu, rapat tersebut membahas tentang perkembangan proses pengadaan alutsista beberapa jenis pesawat beserta infrastukturnya yang disampaikan dalam paparan Satgas Pengadaan TNI Angkatan Udara, dan dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, S.E., M.M.

Pada kesempatan ini, paparan sesi pertama disampaikan oleh Kapus Alpahan Kemhan RI Marsma TNI Yusran Lubis, S.E., M.M., dilanjutkan paparan berikutnya oleh Kasatgas UCAV CH-4 Marsma TNI Dedy Ilham S., Salam, S.Sos., M.M., dan Kasatgas UCAV ANKA Kolonel Pnb Gogot Winardi, S.T., sebagai pemapar ketiga, dengan sesi tanya jawab di setiap usai paparan.

Ikut serta dalam rapat penyampaian perkembangan dalam paparan dari Satgas Pengadaan TNI Angkatan Udara ini adalah Wakasau, Pangkoopsudnas, Dirlat Kodiklatau, Irops Itjenau, Koorsahli Kasau, Irjenau, para Asisten Kasau, serta para pejabat utama di lingkungan Mabesau serta para pejabat jajaran TNI AU di wilayah Jakarta, serta beberapa pejabat TNI Angkatan Udara lainnya yang mengikuti secara daring.

Continue Reading

Ibukota

Sekda DKI Berikan Penghargaan Perangkat Daerah Terbaik Atas Implementasi Pembangunan Zona Integritas.

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono memberikan penghargaan kepada 10 Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) terbaik yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2024, di Grha Ali Sadikin, Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).

Pada kesempatan itu, Sekda Joko mengatakan, Pemprov DKI Jakarta harus mendorong penerapan implementasi pembangunan zona integritas, agar berbagai UKPD bisa meningkatkan kualitas birokrasi serta pelayanan terhadap masyarakat. Menurutnya, pembangun zona integritas harus dilakukan secara terus-menerus kendati telah mendapat penghargaan.

“Ini tidak boleh berhenti hanya seremonial saja. Jadi, ini adalah komitmen dari manajemen dan seluruh pegawai yang ada di dalam suatu unit organisasi untuk tidak melakukan korupsi dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Ini jelas tidak mudah, karena tahapannya luar biasa. Kita harus benar-benar cermat, benar-benar memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa puas,” ujar Sekda Joko, dalam Siaran Pers Pemprov DKI Jakarta.

Kemudian, Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, Yayan Yuhanah menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di instansi pemerintah.

“Adapun tujuan pemberian penghargaan ini untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terintegrasi. Maka, dengan pemberian penghargaan ini, kami mengharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang transparan, berintegritas, dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta memberikan motivasi kepada Perangkat Daerah dan UKPD lainnya. Hal ini agar kita bisa dengan konsisten melakukan perbaikan dari hulu hingga hilir. Sehingga, semakin banyak yang menjadi role model bagi instansi lain dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik,” jelas Yayan.

Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Budi Prawira mengapresiasi 10 instansi di DKI Jakarta yang telah menerapkan implementasi zona integritas, sehingga meraih predikat WBK/WBBM.

“Selamat kepada 10 instansi yang terbaik dalam lingkungan Pemprov DKI Jakarta atas penghargaan pembangunan zona integritas ini. Semoga terus berbenah dan meningkatkan pelayanan yang optimal. Karena, pada intinya, kepuasan masyarakat yang harus diperhatikan,” pungkas Budi Prawira.

Penghargaan diberikan kepada 10 Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terbaik yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

  1. RSUD Pasar Minggu (WBBM)
  2. Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan (WBBM)
  3. Puskesmas Kebon Jeruk (WBBM)
  4. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta (WBK)
  5. Unit Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UP PTSP) Kecamatan Cilandak (WBK)
  6. Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor (UP PKB) Cilincing (WBK)
  7. Pusat Pelatihan Kerja Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur (WBK)
  8. Kecamatan Cakung (WBK)
  9. Puskesmas Kembangan (WBK)
  10. RSUD Tanah Abang (WBK).(Sutarno)
Continue Reading

Ibukota

Optimalkan Kinerja dan Pelayanan Publik di Jakarta, Pj. Gubernur Heru Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Published

on

By

JAKARTA,HARIANSENTANA.COM –
Dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan pelayanan publik di Jakarta, Penjabat (Pj.) Gubernur Heru Budi Hartono melantik tiga orang pejabat pimpinan tinggi pratama, di Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Rabu (22/5).

Pj. Gubernur Heru menekankan, penyegaran organisasi dan peningkatan kualitas birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ini perlu dilakukan untuk menyelesaikan target yang ditentukan berjalan baik, sehingga kinerja dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal.

“Kepada pejabat yang mendapatkan amanah baru, harus lebih memperhatikan layanan birokrasinya. Terus berinovasi untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja yang efisien, akuntabel, dan transparan. Begitu juga di bidang kesehatan, RSUD harus mampu meningkatkan pelayanan yang memuaskan bagi warga yang membutuhkan,” ujar Pj. Gubernur Heru di Jakarta.

Pada kesempatan itu, Pj. Gubernur Heru melantik Mochamad Miftahulloh Tamary sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP), Maria Qibtya sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi DKI Jakarta, dan Iwan Kurniawan sebagai Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Pj. Gubernur Heru berharap, pejabat yang baru dilantik bisa memegang teguh prinsip good governance dan menjunjung tinggi profesionalisme dalam bekerja, serta memiliki integritas yang tinggi. Hal itu ditujukan agar instansi yang dipimpin mampu menciptakan ekosistem pembangunan zona integritas dengan baik.

“Dalam menjalankan etos kerja yang baik, prinsip pembangunan zona integritas harus diperhatikan. Hal ini akan menjadi acuan kita dalam menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Semoga pejabat yang baru dilantik bisa bekerja dengan baik dan menjaga integritasnya sebagai ASN,” pungkas Pj. Gubernur Heru.(Sutarno)

Continue Reading
Advertisement

Trending