Connect with us

Nasional

Tangan-tangan Kotor Lakukan Media Spin Dalam Kasus Elpiji 3 Kg

Published

on

Jakarta, Hariansentana.com – Terhitung sejak awal bulan Februari ini, lebih tepatnya Senin, (03/2/2025) media massa di Indonesia, baik yang mainstream maupun alternatif, termasuk semua platform sosial media, memberitakan atau memperbincangkan perubahan pola distribusi LPG khususnya ukuran 3 Kg yang selama ini lebih dikenal dengan nama “Gas Melon”.

Menurut Pemerhati Telematika, Multimedia, AI & OCB Independen, Roy Suryo, pola distribusi Elpiji Melon yang praktis tanpa sosialiasi di masyarakat, bagaikan “sudah jatuh tertimpa tangga” karena rakyat menjadi tidak ada pilihan lagi selain harus antre berkilometer jauhnya.

“Sangat disayangkan karena awalnya masyarakat mudah membeli dimana saja, termasuk para pengecer di warung-warung berbagai pelosok negeri, tapi mendadak harus (antre) dan jauh dari distributor resmi yang selain jauh itupun dibatasi sangat ketat dalam penjualannya,” kata Suryo dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ironisnya, kata dia, antrean rakyat ini setidaknya secara nyata sudah memakan korban jiwa, seorang ibu rumah tangga di Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan.

“Setidaknya almarhumah telah menjadi korban ke(tidak)bijakan Menteru ESDM Bahlil Lahadalia. Almarhumah wafat setelah ditengarai kecapekan akibat mengantri tabung gas melon seharian,” cetusnya.

Dalam menanggapi situasi nyaris chaos di masyarakat ini, lanjut Roy Suryo, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai orang yang paling bertanggung jawab di kasus yang sangat memprihatinkan ini, tampak tidak sepenuhnya bisa memberi solusi.

“Bahlil sebelumnya hanya berkata “sudah dicolek Wapres” dalam tayangan resmi kanal YouTube ESDM. Orang nomor dua di Republik inipun seperti biasa hanya bisa Fufufafa, alias “FUra-FUra tidak tahu aFA-aFA”, padahal seharusnya dengan Jabatan dan kewenangan yang dia miliki bisa ambil peran untuk situasi ini,” paparnya.

Ia juga menyayangkan Bahlil yang bahkan tampak “buang badan” dengan menyalahkan oknum pengusaha yang memonopoli pembelian Elpiji tersebut dari distributor dan menjualnya lagi dengan harga diatas HET (Harga Eceran Tertinggi) yang sudah ditetapkan.

“Untung Presiden Prabowo Subianto segera gerak cepat memanggilnya dan memberi instruksi tegas agar ke(tidak)bijakan soal pola baru penjualan Elpiji tersebut dihentikan dan dikembalikan sebagaimana semula,” katanya.

Bila mau dilihat dengan sudut pandang lain misalnya teori komunikasi politik, lanjut dia, maka apa yang terjadi saat ini telah “sukses” merebut perhatian masyarakat dari berbagai kasus lain yang sebelumnya tampak menunggu jawaban dari pemerintah, baik pemerintahan Prabowo sekarang ataupun Rezim Jokowi sebelumnya.

Kasus-kasus besar itu diantarnya pagar laut ilegal dan reklamasi liar namun bisa menghasilkan SHGB dan SHM khususnya di PIK2 dan di seluruh Indonesia, kemudian kasus Budi Online yang menyeret nama ex Menkominfo, kasus Akun Hatespeech, Rasis dan kampungan Fufufafa yang sudah dipastikan 99,9% sosoknya, hingga penobatan Jokowi selaku Finalis terkorup dunia versi OCCRP.

“Teknik yang dikenal sebagai “media spin” ini adalah teknik manipulasi komunikasi yang digunakan untuk membelokkan, mengalihkan, atau mengaburkan suatu isu dengan menyoroti aspek lain yang lebih menguntungkan pihak tertentu,” tukasnya.

Caranya, kata dia, antaralain dengan melakukan Reframing (Pengubahan Sudut Pandang), Cherry-Picking Data (Memilih fakta dan mengabarkan yang lain), Euphemism (Penghalusan Kata) atau Distraction (Pengalihan Isu).

“Teknik terakhir inilah yang dimungkinkan bisa digunakan dalam kehebohan dan kegaduhan baru-baru ini, karena pemberitaan terhadap kasus-kasus faktual yang semestinya mendapatkan perhatian diatas, tampak (sengaja ?) teralihkan dengan pemberitaan soal Gas Elpiji ini,” tandasnya.

Menurut Roy Suryo, siapapun pelakunya -atau lebih tepatnya mastermindnya- tangan-tangan kotor dibalik kasus Elpiji 3Kg ini telah “sukses” melakukan Media-spin, apalagi jika nanti ada issue-issue receh lain yang dimunculkan.

“Apa-apa yang saya tulis ini secara teori semua bisa dilakukan dan masyarakat dikorbankan di tengah situasi yang masih belum sepenuhnya diatasi ini. Oleh karena itu Presiden Prabowo Subianto jangan lengah, apalagi kata Bung Karno: “Musuh terbesar bukan dari luar tetapi justru dari dalam”,” pungkasnya.(s)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ibukota

JAF 2026 Angkat Warisan Maritim dan Arsitektur Pesisir

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Pemerintah Kota adminitrasi Jakarta Utara melalui Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Sudin Parekraf) menggelar Jakarta Architecture Festival (JAF) 2026 bertajuk “North Heritage” di Museum Bahari, Jalan Pasar Ikan, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Adminitrasi Jakarta Utara.

Festival yang berlangsung pada 20 November hingga 1 Desember 2026 ini menjadi bagian dari upaya mengangkat sejarah maritim dan kekayaan arsitektur pesisir Jakarta Utara sekaligus menyambut peringatan lima abad.

Wakil Wali Kota admimitrasi Jakarta Utara, Fredy Setiawan mengatakan, Jakarta Utara memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah Jakarta. Kawasan pesisir tersebut menjadi titik pertemuan berbagai budaya dan aktivitas perdagangan yang turut membentuk karakter serta perkembangan arsitektur kota,” ujarnya Jumat (20/11/2026).

Menurutnya, Jakarta Architecture Festival 2026 menjadi ruang untuk menghadirkan kembali kekayaan sejarah dan memori kolektif masyarakat melalui karya seni visual serta pendekatan arsitektur kontemporer.

“Kota yang maju bukanlah kota yang melupakan masa lalunya, melainkan kota yang mampu menjadikan sejarah dan budaya sebagai kekuatan untuk membangun masa depan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemilihan Museum Bahari sebagai lokasi kegiatan merupakan bagian dari upaya menghidupkan kawasan bersejarah sebagai ruang budaya yang aktif, edukatif, sekaligus memiliki daya tarik wisata.

Terlebih, menjelang peringatan lima abad Jakarta, pelestarian sejarah dan penguatan identitas budaya perlu berjalan beriringan dengan pembangunan kota.

“Semoga karya-karya yang dihadirkan dapat menginspirasi lahirnya desain arsitektur yang inovatif dan berkelanjutan tanpa meninggalkan karakter serta warisan sejarah Jakarta Utara,” harapnya.

Restuning Dyah Widyanti menjelaskan, festival tersebut dirancang sebagai wadah pengembangan ekonomi kreatif berbasis kemitraan komunitas. Kegiatan ini juga mendukung arah pembangunan DKI Jakarta 2025-2029 dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing.

“Untuk rangkaian acara panggung berlangsung pada 20-21 November, sedangkan pameran karya arsitektur dan seni rupa dapat dikunjungi hingga 1 Desember 2026,” terangnya.

Ia memaparkan, festival tersebut turut dimeriahkan tiga kompetisi lintas generasi, yakni lomba maket arsitektur yang diikuti 29 tim mahasiswa, lomba film pendek dengan 29 kelompok peserta, serta peragaan busana kreasi bertema Lima Abad Jakarta yang melibatkan 20 peserta.

Selain itu, rangkaian kegiatan juga mencakup heritage walking tour, diskusi publik, lokakarya seni, dan berbagai perlombaan.

“Berbagai kegiatan, mulai dari heritage walking tour, diskusi publik, lokakarya seni, hingga perlombaan diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki dan kebanggaan generasi muda terhadap kekayaan sejarah kotanya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kurator Pameran AKAMSI, Diaz Ramadhansyah menyampaikan, salah satu daya tarik utama festival tersebut adalah Pameran Seni Rupa AKAMSI bertajuk Menyisir Pesisir.

“AKAMSI merupakan akronim dari Anak Kampung Sini yang merepresentasikan kedekatan para seniman dengan kehidupan masyarakat pesisir Jakarta Utara,” bebernya.

Diaz menuturkan, karya-karya yang ditampilkan dalam pameran tersebut merupakan hasil observasi dan keterlibatan langsung para seniman di gang-gang perkampungan nelayan serta permukiman padat di kawasan pesisir Jakarta Utara.

Sebanyak 14 perupa terlibat dalam pameran tersebut dengan menghadirkan karya yang merefleksikan kehidupan, lingkungan, serta dinamika masyarakat pesisir.
“North Heritage diharapkan dapat membuka ruang dialog yang inklusif antara perancang kota, birokrat, pelaku industri kreatif, dan masyarakat lokal,” tandasnya.(Sutarno)

Continue Reading

Ibukota

Sempat Mangkrak 11Tahun, Mas Pram Targetkan JLNT Pluit Rampung Maret 2027.

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Gubernur DKI Jakarta, Dr.H.Pramono Anung (Mas Pram) meninjau progres pembangunan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Pluit di Penjaringan, Jakarta Utara Jumat (20/11/2026).

Pramono ingin memastikan percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur sepanjang 1,5 kilometer yang mangkrak selama 11 tahun itu.

​”Yang sebenarnya membangun ini kan seperti kita ketahui bersama adalah pengembang, tetapi dalam perjalanan ada yang belum selesai dan dalam kesempatan ini saya terus terang ingin menyelesaikan,” ujar Pramono.

Jalan Layang Non Tol Pluit ini telah dibangun sejak 2015 (Era Gubernurnya Ahok) namun terhenti akibat adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pramono ingin mempercepat penyelesaian pembangunannya karena dinilai memberikan manfaat bagi warga sekitar.

Selain menjadi akses penghubung utama dari sejumlah wilayah menuju kawasan Pluit, JLNT Pluit juga dinilai akan mempermudah mobilitas masyarakat dan memperlancar arus lalu lintas di kawasan Muara Karang dan sekitarnya.

Rencana Pramono untuk segera menuntaskan pembangunannya pun mendapatkan apresiasi dari masyarakat sekitar. Ditargetkan, pembangunan JLNT Pluit akan rampung pada Maret 2027 dan dapat diresmikan pada April 2027.

Penyelesaian JLNT Pluit ini tidak menggunakan APBD DKI Jakarta. Nilai pembangunannya mencapai sekitar Rp600 miliar.

“Dengan hampir 10-11 tahun tidak terselesaikan, maka saya betul-betul minta untuk ini diselesaikan dan saya berharap ini akan betul-betul memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” katanya.

Sekadar diketahui, sejumlah pekerjaan yang belum terselesaikan di JLNT Pluit yakni seperti pengaspalan, oprit, penerangan jalan, drainase, serta pemasangan marka dan rambu lalu lintas.

Turut Hadir di acara tersebut? Afan Ardiansyah Asisten Pembangunan Sekda DKI Jakarta, Hendra Hidayat Walikota adminitrasi Jakarta Utara, R.Fauzi Kasudin Kominfotik, Darmawan Camat Penjaringan, Selvi Manpol, Sukimin Kasatgas Pluit, dan Para Lurah/SKPD sekecamatan Penjaringan. (sutarno)

Continue Reading

Polhukam

Dualisme IPHI Memanas, Kubu Ahmad Yani Basuki Laporkan Dugaan Pemalsuan Akta ke Bareskrim

Published

on

By

JAKARTA – Konflik dualisme kepemimpinan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) memasuki babak baru. Pengurus Pusat IPHI (PP IPHI) di bawah kepemimpinan Mayjen TNI (Purn.) Ahmad Yani Basuki melaporkan sejumlah oknum pengurus dari kubu Erman Suparno ke Bareskrim Polri, Jumat (20/11/2026).

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pemalsuan dokumen kenotariatan yang disebut menjadi salah satu pangkal munculnya dualisme kepemimpinan di tubuh organisasi. PP IPHI meminta kepolisian menyelidiki proses pembuatan akta notaris yang diterbitkan di Kota Sukabumi pada 7 Juni 2021, termasuk pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.

Ketua Tim Kuasa Hukum PP IPHI, Muhammad Joni, mengatakan laporan pidana tersebut ditempuh untuk mengungkap kebenaran materiil atas dokumen yang selama ini menjadi dasar klaim kepengurusan kubu Erman Suparno.

“Karena jalur perdata belum menyentuh pokok perkara dan upaya perdamaian atau islah sebelumnya selalu ditolak oleh pihak Erman Suparno, maka laporan pidana ke Bareskrim Polri ini menjadi langkah terukur untuk menguji kebenaran materiil atas dugaan pemalsuan dokumen,” kata Joni kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Joni menjelaskan, persoalan bermula dari terbitnya akta notaris pada 7 Juni 2021. Dalam akta tersebut, kepengurusan PP IPHI masa bakti 2015–2020 dinyatakan telah demisioner. Dokumen itu juga disebut memberikan kewenangan kepada Erman Suparno beserta jajaran untuk menjalankan kepengurusan organisasi.

Namun, menurut PP IPHI, demisionernya kepengurusan tersebut tidak pernah diputuskan melalui forum Muktamar maupun mekanisme organisasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Atas dasar itu, pihak Ahmad Yani Basuki mempersoalkan keabsahan akta yang kemudian digunakan sebagai landasan pembentukan kepengurusan tandingan.

Berbekal dokumen tersebut, kubu Erman Suparno menggelar pertemuan di Jakarta pada 12 Juni 2021 yang diklaim sebagai Muktamar VII IPHI dan menetapkan Erman sebagai ketua umum. Sementara itu, PP IPHI menyatakan Muktamar VII yang sah diselenggarakan di Surabaya pada 21 Agustus 2021, dengan dihadiri 28 dari 32 Pengurus Wilayah IPHI yang mereka nyatakan sah.

Muktamar di Surabaya tersebut dibuka Wakil Menteri Agama yang mewakili Presiden RI dan ditutup Gubernur Jawa Timur. Forum itu memilih almarhum H. Ismed Hasan Putro sebagai Ketua Umum. Kepemimpinan organisasi kemudian dilanjutkan Ahmad Yani Basuki sejak 2024.

Langkah pidana ini ditempuh setelah Mahkamah Agung melalui putusan kasasi pada 9 November 2026 menolak gugatan perdata PP IPHI dengan alasan formil atau niet ontvankelijke verklaard (NO). Menurut Joni, putusan tersebut belum memeriksa substansi persoalan mengenai dugaan pemalsuan dokumen yang menjadi dasar sengketa kepengurusan.

Selain melapor ke Bareskrim, tim kuasa hukum PP IPHI juga telah mengadukan dugaan pelanggaran kode etik dalam pembuatan akta tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Sukabumi dan Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia.

Dalam laporan pidana tersebut, tim kuasa hukum turut menyerahkan sejumlah bukti awal dan menyatakan siap melengkapi dokumen apabila dibutuhkan penyidik. PP IPHI menyebut langkah hukum ini merupakan tindak lanjut amanat Muktamar VIII IPHI di Jakarta pada 19 September 2026.

PP IPHI berharap Bareskrim mengusut dugaan tersebut secara objektif, termasuk menelusuri proses penerbitan akta dan pihak-pihak yang terlibat. Pengurus wilayah serta anggota IPHI di seluruh Indonesia juga diminta tetap tenang, menjaga persaudaraan, dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Continue Reading
Advertisement

Trending