Connect with us

Polhukam

Siapa Bermain di Belakang Rusaknya Rawa Singkil?

Published

on

Keterangan foto : Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Aceh, Afifuddin Acal mengatakan bahwa Rawa Singkil masih bermasalah dengan tapal batas
 

Jakarta, Hariansentana.com – Sengkarut masalah Suaka Margasatwa Rawa Singkil Aceh belum teratasi hingga kini, mulai dari persoalan deforestasi, tapal batas, penegakan hukum, hingga dugaan adanya bekingan.
 
Wajah Suaka Margasatwa (SM) Rawa Singkil Aceh kian buram. Sejak awal 2019 hingga Juni 2023, kawasan tersebut telah kehilangan 1.324 hektare tutupan hutan, hampir setara dengan lima kali luas kompleks Gelora Bung Karno (GBK) di Jakarta. Hal ini terjadi akibat maraknya perambahan dan alih fungsi hutan ke perkebunan kelapa sawit.
 
Manager Geographic Information System (GIS) Yayasan HAkA, Lukmanul Hakim mengatakan deforestasi yang masih terus terjadi bahkan kian masif di Rawa Singkil menimbulkan banyak keburukan, salah satunya meningkatnya intensitas banjir di permukiman sekitar kawasan konservasi itu.
 
“Siklus hidrologi yang terganggu berpotensi meningkatkan frekuensi kejadian bencana banjir dan kekeringan,” ujar Lukmanul dalam diskusi kampanye penyelamatan Rawa Singkil bertajuk “Karpet Merah di Lahan Basah” yang digelar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada Minggu (23/7/2023) kemarin.
 
Terbukti, kata dia, dalam beberapa tahun terakhir kian sering terjadi banjir di sekitar kawasan konservasi tersebut, seperti yang terjadi di Desa Cot Bayu dan Lhok.
 
Selain itu, jika Hutan Rawa Singkil yang menjadi habitat alami orangutan dan satwa-satwa penting lainnya terus dirusak, berpotensi menimbulkan konflik antara satwa dan manusia. “Kedua hal ini akan berdampak langsung kepada masyarakat yang tinggal di desa-desa di sekitaran SM Rawa Singkil,” tuturnya.
 
Dalam skala global, lanjut dia, rusaknya hutan gambut Rawa Singkil juga berdampak pada pemanasan global. “Emisi karbon yang dilepas dari rawa gambut ini jauh lebih besar dibanding hutan di lahan mineral. Ini memicu pemanasan global yang lebih parah,” tegasnya.
 
Kawasan SM Rawa Singkil yang terbentang di tiga kabupaten/kota, yakni Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam, dan Kabupaten Aceh Singkil luasnya mencapai 82.188 hektare, lebih luas dari keseluruhan wilayah Provinsi DKI Jakarta yang hanya 66.123 hektare.
 
Yayasan HAkA selama ini rutin memantau kondisi tutupan hutan di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), termasuk di dalamnya ada Rawa Singkil. Dalam lima tahun terakhir, sedikitnya Rawa Singkil telah kehilangan 1.324 hektare tutupan hutan.
 
Laju deforestasi di kawasan tersebut terus meningkat tiap tahunnya. “Selama Juni 2023 saja, kami menduga ada sekitar 66 hektare hutan yang hilang di SM Rawa Singkil,” ungkapnya.
 
Lebih lanjut Lukmanul memaparkan total selama Januari hingga Juni 2023, SM Rawa Singkil diperkirakan mengalami kehilangan tutupan hutan seluas 372 hektare atau meningkat 57 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
 
Tak hanya masalah deforestasi. Rawa Singkil juga dirundung berbagai masalah yang cukup pelik, mulai dari persoalan tapal batas, penegakan hukum, hingga dugaan adanya bekingan.
 
Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Aceh, Afifuddin Acal mengatakan bahwa Rawa Singkil masih bermasalah dengan tapal batas. “Ini memunculkan konflik tersendiri,” katanya.
 
Kemudian masalah penegakan hukum yang tebang pilih, hanya menyasar masyarakat biasa saja, membuat perambahan Rawa Singkil terus terjadi.
 
“Perlu diketahui bahwa warga biasa hanya melakukan perambahan di pinggiran saja, tetapi yang masuk ke dalam kawasan inti Rawa Singkil dengan membawa excavator untuk membuka jalan dan saluran, ini patut dipertanyakan,” ujar Afifuddin.
 
Pada November 2016, tim BKSDA dan polisi pernah mengamankan beberapa pekerja dan alat berat yang sedang merambah Rawa Singkil. “Anehnya, alat berat excavator yang sudah disita polisi di lokasi tiba-tiba hilang tanpa jejak. Ini salah satu bukti ada yang bermain di Rawa Singkil,” kata Afifuddin.
 
Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nurazizah Rahmawati mengatakan Rawa Singkil harus diselamatkan dengan melibatkan semua pihak.
 
Salah satu solusi dengan penegakan hukum terhadap pelanggar perambahan hutan, melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak begitu saja menjual tanah di kawasan konservasi itu walaupun masuk dalam batas desa mereka.
 
“Masyarakat yang tinggal di situ sebenarnya tak ingin (perambahan) ini berlanjut, tapi kemudian ke mana suara ini disampaikan? Apakah ini sudah didengar oleh pemerintah daerah di sana? Ini perlu juga dibuat salurannya,” kata Nurazizah.
 
Menurutnya, selama ini yang paling merasakan dampak dari deforestasi Rawa Singkil adalah masyarakat yang tinggal di sekitarnya. “Yang duluan kena banjir kan warga kita di sana,” ujarnya.
 
Sementara Taufik Syamsudin, Pengendali Ekosistem Hutan Muda Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Ditjen KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengatakan pihaknya akan terus berupaya menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kawasan hutan termasuk Rawa Singkil.
 
Taufik mengatakan pemerintah sudah membentuk satuan tugas khusus untuk menyelesaikan masalah perkebunan sawit ilegal di kawasan konservasi. KLHK juga akan menurunkan tim untuk memverifikasi mana klaster sawit koorporasi dan masyarakat. Untuk sawit masyarakat, penyelesaiannya akan diperlakukan berbeda.
 
“Kami belum dapat laporan resmi dari teman-teman KSDAE Aceh terkait siapa saja ‘pemain-pemainnya’ yang ada di kawasan SM Rawa Singkil,” kata Taufik.
 
Menurut Taufik, pihaknya perlu mengetahui siapa saja pihak yang “bermain” di Rawa Singkil agar mudah menyelesaikan permasalahannya.
 
“Yakinlah, pemerintah akan hadir di situ menyelesaikannya. Kita tidak diam, kita tidak menonton, kita akan selesaikan, kita akan cari solusinya,” tegas Taufik.
 
Film Dokumenter “Demi Sawit”
Pada kesempatan diskusi tersebut dilakukan pemutaran film in-depth dokumenter berjudul “Demi Sawit”, garapan FJL Aceh secara independen. Film ini menggambarkan kondisi terkini Rawa Singkil yang kian terancam dengan perambahan dan alih fungsi hutan ke lahan sawit.
 
Film tersebut berhasil mengungkap bagaimana Rawa Singkil dirambah untuk sawit. Aparat desa yang dibekingi oknum tertentu termasuk pejabat mudah sekali menjual tanah di kawasan suaka margasatwa itu ke pemodal untuk dijadikan perkebunan sawit.
 
Para pemodal juga mendanai masyarakat untuk membuka lahan sawit di kawasan hutan gambut. Sekilas lahan tersebut milik masyarakat, padahal ada pemodal di belakangnya.
 
“Film ini kami buat setelah beberapa kali meliput langsung ke kawasan Suaka Margasatwa Rawa Singkil, sehingga timbul rencana ingin membuat sebuah karya visual dalam bentuk film in-depth dokumenter,” kata Koorinator FJL Aceh, Munandar Syamsuddin.
 
Menurutnya, orang luar termasuk wartawan tak mudah masuk ke Rawa Singkil karena ada oknum yang memanfaatkan masyarakat sebagai tameng.
 
“Ada ancaman ketika kami datang membawa kamera, butuh waktu untuk menjelaskan dan memahamkan masyarakat di sana. Itu posisi kami sangat was-was, tapi kami dan kawan-kawan Forum Jurnalis Lingkungan sangat intens dengan isu-isu lingkungan. Jadi, kami tetap memberanikan diri masuk untuk memberikan informasi ke masyarakat apa yang sebenarnya terjadi,” tutur Munandar.
 
“Saya bisa katakan kalau di Meksiko ada kartel narkoba, di Aceh khususnya Rawa Singkil sekarang ada semacam kartel sawit,” pungkasnya. (Red).

Polhukam

LSM PRB Minta Kapolres Depok Usut Tuntas “Dugaan Penganiayaan “ Anak di Bawah Umur

Published

on

By

Depok, Hariansentana.com – Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) mendesak Polres Depok untuk mengusut tuntas laporan kasus dugaan penganiayaan yang menimpa anak di bawah umur.

Ketika di hubungi tlp seluler nya 5 Juli 2026 M Johan Pakpahan S.H mengatakan
, pelaporan sudah dilakukan secara resmi. “Ini wilayah hukum pelapor berdasarkan di Bojong Gede, jadi Polres Depok yang berwenang menangani,” ujarnya.

Johan menyebutkan dalam laporannya, pelapor menunjuk terduga pelaku merupakan saudara sepupu dari Kepala Desa aktif yang juga disebut sebagai Ketua Adepsi .
Ini perlu pemeriksaan dari Kapolres. Pidana penganiayaan harus diusut untuk melihat duduk perkara sebenarnya seperti apa,” katanya.

M Johan Pakpahan S.H ,yang juga sebagai pengacara kondang di kabupaten Bogor menegaskan jangan sampai kasus ini hanya ramai di media sosial, tapi proses hukumnya tidak jalan. “Kalau benar ada penganiayaan terhadap anak di bawah umur dan perempuan, harus dihukum berat. Ada UU Perlindungan Anak dan UU Kekerasan. Emansipasi perempuan juga harus dilindungi,” tegas Johan.

Lebih lanjut Johan menyatakan siap mengawal kasus ini hingga ke pengadilan. “Kami minta Kapolres Depok menindaklanjuti biar clear dan jelas. Kalau ada pihak yang membekingi atau menghalang-halangi pemeriksaan karena merasa keluarga, itu masuk kategori menghalangi proses hukum. Harus diusut tuntas,” papar nya…….Ron

Continue Reading

Polhukam

Pengurus Koperasi Bahana Lintas Nusantara Laporkan Sejumlah Direksi dan Pengelola Unit Usaha ke Bareskrim Polri

Published

on

By

JAKARTA – Pengurus Koperasi Bahana Lintas Nusantara (BLN) resmi melaporkan sejumlah direksi dan pengelola unit usaha ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri atas dugaan penyalahgunaan dana setoran modal koperasi. Langkah hukum tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi BLN yang digelar pada 21 Juni 2026 di Forriz Hotel, Kota Yogyakarta.

Humas Koperasi Bahana Lintas Nusantara Henri Sukoco menjelaskan, pelaporan tersebut merupakan pelaksanaan mandat anggota yang tertuang dalam Surat Keputusan Presidium RAT Nomor 016/Putusan/SK-RAT/Kop-BLN/VI/2026.

“Salah satu keputusan RAT memerintahkan pengurus menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang diduga menyalahgunakan dana hasil setoran saham koperasi pada sejumlah unit usaha,” kata Henri di Bareskrim Polri, Jumat (3/7).

Menurut Henri, langkah hukum diambil untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperjuangkan hak sekitar 33.000 anggota koperasi yang saat ini belum terbayarkan.

“Pengurus hanya menjalankan amanat hasil Rapat Anggota Tahunan sebagai forum tertinggi koperasi. Tujuannya agar seluruh pihak yang menerima dan mengelola dana koperasi dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut secara hukum,” ujar Humas Koperasi BLN.

Di lokasi yang sama, Ketua Terpilih BLN Agus Widarto menegaskan, sebelum membawa persoalan tersebut ke ranah pidana, pengurus telah menempuh berbagai upaya persuasif, mulai dari surat panggilan, undangan klarifikasi hingga somasi kepada para pihak yang bersangkutan agar mengembalikan modal koperasi beserta aset yang dikuasai.

“Namun semua itu tak diindahkan oleh kelima pengurus lama,” katanya.

Selain itu, melalui Komite Penyelesaian Kewajiban (KPK) Koperasi BLN, audit investigatif dan proses klarifikasi telah dilakukan sejak Januari hingga Desember 2025.

“Dalam proses tersebut, sebagian direksi dan pengelola unit usaha memenuhi panggilan, namun sebagian lainnya disebut tidak hadir tanpa memberikan penjelasan,” tegasnya.

Laporan ditujukan kepada pengelola UD Emas Sinar Nusantara, MMRS alias R dan A. Berdasarkan hasil klarifikasi sebelumnya, keduanya disebut berkomitmen menyerahkan ribuan item perhiasan emas, uang tunai, serta perlengkapan kantor kepada koperasi.

Namun, menurut informasi yang diterima pengurus, toko emas tersebut kini telah tutup, seluruh perhiasan diduga telah dijual, dan lokasi usaha telah berubah menjadi toko pakaian. Pengurus memperkirakan potensi kerugian dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp30 miliar.

Laporan juga diajukan terhadap pengelola Kedhaton Nusantara Resto & Bilyard, RK. Pengurus menyatakan yang bersangkutan diduga menerima setoran modal sekitar Rp41 miliar melalui rekening pribadi dan menguasai sejumlah aset usaha, termasuk tiga restoran, namun disebut tidak pernah menyampaikan laporan maupun menyetorkan keuntungan kepada koperasi.

Selain itu, pengurus turut melaporkan pengelola Showroom Nusantara Mobilindo, DK. Berdasarkan keterangan pengurus, terlapor diduga menerima dana investasi sebesar Rp14,9 miliar melalui beberapa rekening pribadi dan menguasai aset showroom beserta kendaraan tanpa memberikan laporan pertanggungjawaban kepada koperasi.

Laporan lainnya ditujukan kepada pengelola usaha pertambangan emas berinisial S. Pengurus menyebut yang bersangkutan diduga menerima modal sebesar Rp11,5 miliar dan menguasai berbagai aset pertambangan, seperti kompresor, drone, alat deteksi emas, alat uji emas XRF, serta perlengkapan lainnya tanpa menyampaikan laporan pengelolaan maupun keuntungan usaha.

Agus menjelaskan, pelaporan tersebut bukan dimaksudkan untuk membebankan seluruh persoalan gagal bayar kepada pengurus sebelumnya, melainkan sebagai upaya mengungkap dugaan penyimpangan pengelolaan dana koperasi oleh pihak-pihak yang menerima setoran modal pada unit-unit usaha.

“Kami berharap seluruh proses dapat berjalan sesuai hukum yang berlaku sehingga hak-hak anggota koperasi dapat dipulihkan dan semua pihak yang menerima amanah mengelola dana anggota mempertanggungjawabkan pengelolaannya,” tutup agus.

Dukungan terhadap langkah hukum yang ditempuh Pengurus Koperasi Bahana Lintas Nusantara (BLN) terus mengalir dari daerah. Ketua Cabang BLN Kediri, Titin Farida, menyatakan pihaknya bersama ribuan anggota di Jawa Timur siap mengawal upaya pengurus baru dalam menyelesaikan persoalan gagal bayar yang dialami anggota koperasi.

Titin mengatakan, dirinya mewakili sekitar 5.000 anggota BLN di wilayah Jawa Timur yang selama ini terus mengikuti perkembangan penyelesaian kewajiban koperasi.

Menurutnya, anggota memberikan dukungan penuh terhadap keputusan pengurus melaporkan sejumlah direksi dan pengelola unit usaha yang diduga menyalahgunakan dana koperasi.

“Kami sangat menghargai dan mendampingi niat baik Ketua Pengurus BLN yang baru. Kami akan terus mengawal proses pelaporan terhadap para direksi yang diduga bermasalah serta selalu memberikan perkembangan informasi kepada anggota kami,” ujar Titin.

Ia mengungkapkan, di tengah proses hukum yang berjalan, pengurus juga mulai merealisasikan pembayaran kepada anggota. Sejak Mei 2026, pembayaran kepada anggota disebut telah dilakukan secara bertahap.

Menurut Titin, anggota koperasi primer dengan nilai simpanan hingga Rp3 juta telah mulai menerima pembayaran. Sementara untuk anggota non-primer dengan nilai simpanan hingga Rp300 ribu juga telah diselesaikan.

“Dari sekitar 5.000 anggota yang kami dampingi di Jawa Timur, lebih dari 1.000 anggota sudah menerima pembayaran. Ini menjadi bukti bahwa proses penyelesaian kewajiban mulai berjalan,” katanya.

Titin berharap proses hukum yang ditempuh pengurus dapat mempercepat pengembalian aset dan dana koperasi sehingga pembayaran kepada seluruh anggota dapat dilakukan secara bertahap.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas respons positif dari jajaran aparat penegak hukum terhadap laporan yang disampaikan Pengurus Koperasi BLN.

“Respons dari pihak kepolisian sangat baik karena ini menyangkut nasib ribuan anggota koperasi. Mereka menyambut baik laporan kami dan menyampaikan akan segera menindaklanjuti pengaduan yang telah kami sampaikan,” ujarnya.

Continue Reading

Polhukam

Deklarasi Bersejarah di Kota Bogor: Pelajar STM/SMK Bersatu Lawan Tawuran, Bullying dan Narkoba

Published

on

By

BOGOR, SENTANA – Semangat persatuan dan kepedulian terhadap keamanan lingkungan pendidikan kembali ditunjukkan oleh para alumni dan pelajar STM/SMK se-Kota Bogor melalui Deklarasi Ikatan Alumni dan Pelajar STM/SMK se-Kota Bogor dengan mengusung tema “Mewujudkan Pelajar Cerdas, Berprestasi, Berkarakter dan Peduli Kamtibmas”, Kamis (2/7).

Deklarasi tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara alumni, pelajar, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, damai, tertib, serta bebas dari berbagai bentuk kenakalan remaja.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Ikatan Alumni dan Pelajar STM/SMK se-Kota Bogor, Bob Eko Sukarta, melalui keterangannya, Kamis (2/7).

Deklarasi yang diawali dengan pembacaan basmalah, seluruh peserta menyatakan komitmen untuk menolak secara tegas segala bentuk tawuran, kekerasan, aksi anarkis, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, minuman keras, serta berbagai perilaku menyimpang yang dapat merusak masa depan generasi muda.

Selain itu, para alumni dan pelajar juga berkomitmen menjunjung tinggi nilai persaudaraan, persatuan, toleransi dan solidaritas antarpelajar tanpa membedakan asal sekolah maupun latar belakang.

Bos menegaskan bahwa, perbedaan bukanlah alasan untuk bermusuhan, melainkan menjadi kekuatan dalam membangun persatuan dan kemajuan Kota Bogor.

Deklarasi ini juga menekankan pentingnya pendidikan, kedisiplinan, prestasi, dan pengembangan kompetensi sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan. Para pelajar didorong untuk memanfaatkan media sosial secara bijaksana, menolak penyebaran hoaks, ujaran kebencian, provokasi, maupun konten negatif yang berpotensi mengganggu persatuan dan ketertiban masyarakat.

“Melalui deklarasi tersebut, para peserta juga menyatakan kesiapan untuk berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat, serta siap bersinergi dengan pemerintah, aparat keamanan, tenaga pendidik, orang tua, dan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif di Kota Bogor,” ujarnya.

Ditambahakan Bob Eko Sukarta, deklarasi ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan komitmen moral seluruh alumni dan pelajar untuk menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi lingkungan.

“Melalui deklarasi ini kami ingin membangun kesadaran bersama bahwa pelajar harus menjadi generasi yang berprestasi, berkarakter, menjunjung tinggi persaudaraan, serta memiliki kepedulian terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Tawuran, narkoba, bullying dan kekerasan tidak boleh lagi menjadi bagian dari kehidupan pelajar Kota Bogor,” tegasnya.

Dalam seruan bersama, seluruh peserta mengajak pelajar STM/SMK se-Kota Bogor meninggalkan budaya kekerasan dan permusuhan serta menggantinya dengan semangat belajar, berkarya, berprestasi, saling menghormati dan mempererat persaudaraan.

Deklarasi ditutup dengan pembacaan ikrar bersama yang menggema sebagai bentuk komitmen seluruh peserta:

“Kami Bersatu, Kami Berkarya, Kami Berprestasi. Stop Tawuran! Tolak Narkoba! Lawan Bullying dan Kekerasan! Jaga Persaudaraan! Jaga Kamtibmas! Demi Kota Bogor yang Aman, Maju, Bermartabat, dan Indonesia Emas 2045.”

“Melalui deklarasi tersebut, diharapkan lahir gerakan bersama yang berkelanjutan dalam membangun karakter generasi muda, memperkuat persatuan antarpelajar, serta mewujudkan Kota Bogor yang aman, damai, kondusif dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam menciptakan budaya pendidikan yang positif menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (Red).

Continue Reading
Advertisement

Trending