Ibukota
Pramono Anung, Mekaran Wilayah Kelurahan Kapuk jadi Tiga, Permudah Layanan Warga
Jakarta, Hariansentana.com.- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pemekaran wilayah Kelurahan Kapuk, kecamatan Cengkareng, kota administrasi Jakarta Barat menjadi tiga kelurahan yakni Kelurahan Kapuk, Kelurahan Kapuk Selatan, dan Kelurahan Kapuk Timur.
Janji Gubernur DKI Jakarta,di tepati Pramono Anung menyampaikan, pemekaran dilakukan dengan mempertimbangkan tingginya kepadatan jumlah penduduk di Kelurahan Kapuk yang mencapai 174 ribu jiwa sehingga menghambat pelayanan publik. Jumlah tersebut melebihi jumlah penduduk di 15 kecamatan lain di Jakarta.
“Saya hari ini sungguh berbahagia, gembira bisa secara resmi hadir di Kelurahan Kapuk dalam rangka untuk pemekaran wilayah yaitu Kelurahan Kapuk, Kapuk Selatan dan Kapuk Timur. Dengan jumlah penduduk 174 ribu,” ujar Pramono di Kelurahan Kapuk, Selasa (30/9).

Pramono menyampaikan, pemekaran ini berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 850 Tahun 2025 yang diteken pada 23 September 2025. Ia mengungkapkan usulan pemekaran Kelurahan Kapuk sudah ada sejak tahun 1990-an, namun baru diputuskan saat ini.
Keputusan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan mendekatkan layanan kepada masyarakat di wilayah tersebut.
“Menurut saya sudah waktunya untuk diputuskan,” tambahnya.
Untuk menindaklanjuti pemekaran ini, Pemprov DKI Jakarta telah merencanakan pembangunan fasilitas dan mekanisme penyesuaian dokumen kependudukan. Gubernur meminta masyarakat agar tidak khawatir terkait administrasi pasca-pemekaran.
Seluruh proses administrasi akan difasilitasi melalui pelayanan terpadu satu pintu. Pemprov DKI melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) bersama Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta, Polres Metro Jakarta Barat, dan instansi lainnya telah menyiapkan mekanisme pelayanan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Dokumen lama tetap berlaku hingga habis masa berlakunya.
- Penyesuaian atau perubahan data dapat dilakukan saat perpanjangan atau pembaruan.
- Seluruh poses penyusunan dokumen tidak dikenakan biaya apapun.
“Pemerintah DKI Jakarta tentunya akan mempersiapkan fasilitas kantor kelurahan yang ada di Kapuk Selatan maupun Kapuk Timur, sumber daya manusia, dan sebagainya, nanti secara bertahap akan kita lakukan,” jelasnya.
Pramono menyampaikan, pemekaran Kelurahan Kapuk akan resmi beroperasi secara yuridis formal setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan kode wilayah untuk dua kelurahan baru tersebut. Usai kode wilayah diterbitkan, maka pembangunan kedua kantor kelurahan baru tersebut akan dilakukan.
“Begitu kode wilayah telah selesai, nanti saya minta Pak Wali Kota segera menyiapkan pembangunan untuk kantor Kelurahan Kapuk Selatan dan juga untuk Kapuk Timur,” kata Pramono.
Dalam kesempatan ini, Pramono mengapresiasi dukungan seluruh pihak, termasuk DPRD DKI Jakarta sehingga proses pemekaran Kelurahan Kapuk berjalan baik. Ia berharap, pemekaran wilayah ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan pemerintahan.
Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto menambahkan, melalui pemekaran Kelurahan Kapuk ini diharapkan terjadi pemerataan pembangunan, perbaikan layanan administrasi, membantu mengakomodasi kebutuhan masyarakat lebih baik, serta meningkatkan kualitas hidup seluruh warga.
Kelurahan Kapuk yang semula memiliki luas 572,62 hektare dengan 174.349 jiwa kini dipecah menjadi Kelurahan Kapuk Timur dengan luas 197,28 hektare dan jumlah penduduk 36.203 jiwa. Kantor Kelurahan Kapuk Timur rencananya akan dibangun di bekas kantor Sudin KPKP Jakarta Barat di Jalan Peternakan Raya, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng.
Sedangkan Kelurahan Kapuk Selatan rencananya memiliki luas 223,09 hektare dan 75.998 jiwa. Rencana pembangunan kantor Kelurahan Kapuk Selatan ini akan menggunakan lahan Taman Melati 2 milik Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Barat.
Sementara Kelurahan Kapuk memiliki luas 142,11 hektare dan 59.176 jiwa. Pembangunan kantor Kelurahan Kapuk berada di Jalan Kapuk Raya Nomor 1, Kelurahan Kapuk.
“Rencana pemekaran Kelurahan Kapuk menjadi Kelurahan Kapuk, Kelurahan Kapuk Selatan, dan Kelurahan Kapuk Timur merupakan alternatif pemecahan masalah agar pelayanan publik lebih dekat, lebih cepat, dan merata di Kelurahan Kapuk,” tandas Uus.
Sementara tokoh masyarakat Jakarta Utara.Chairul Hasibuan.meminta Mas Pramono Anung untuk memekarkan kelurahan Sunter agung.”asudak lama di agendakan tapi belum terlaksana juga.”Ungkapnya.(Sutarno)
Ibukota
Dewan Kota Jakut Hadiri Silahturahmi Forum RT RW Kelurahan Pademangan Barat
Jakarta, Hariansentana.com.- Forum RT/RW Kelurahan Pademangan Barat menggelar kegiatan silaturahmi di Halaman Kantor Seketaris RW 08.Kelurahan Pademangan Barat Jumat (17/04/2026)
Dengan mengusung tema “Efisien Dalam Pelayanan Kuat dalam Kebersamaan.” kegiatan ini diharapkan mampu mempererat kebersamaan antar pengurus wilayah serta memperkuat kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Pademangan Barat.
Acara dihadiri oleh Andi Noviandri Dewan Kota Jakarta Utara perwakilan Kecamatan Pademangan, Ginanjar Sekretaris kecamatan Pademangan, AKP. Damun, Waka Polsek Pademangan, Iptu Rasman Kanit Intel, Hari Firmansyah, Lurah Pademangan Barat,Teguh Suprihatin, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan ,Yusuf Barok Kasatgas Pol PP Kelurahan Pademangan Barat, Brigadir Iron Bhabinkamtibmas dan Babinsa Kelurahan Pademangan Barat, Andri Thakur Ketua Forum RT/RW. Ketua RW 01 hingga RW 16, LMK, FKDM, PPSU Ketua RT , kader Jumantik , serta PKK RW 08.pengurus Forum RT-RW.Ketua Andri Thakur, (Ketua RW.011).Solahudin seketaris.(Ketua RW.05) dan Tri Krisna Mukti RW.Gen Zet (ketua RW 02).
Dalam sambutannya, Ginanjar Seketaris kecamatan Pademangan menekankan pentingnya soliditas antar pengurus RT dan RW sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat wilayah.
Menurutnya, sinergi yang kuat akan menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.
Forum silaturahmi ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi dan menyatukan langkah dalam menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat. Dengan sinergitas yang baik, soliditas di wilayah akan semakin kokoh.
Sementara, Hari Firmansyah Lurah Pademangan Barat turut mengapresiasi inisiatif Forum RT/RW RW 08 dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. Ia berharap komunikasi yang terjalin dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan, pelayanan administrasi, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat RT dan RW.
Sementara itu, Andi Noviandri Dewan Kota Jakarta Utara menyampaikan bahwa peran RT dan RW sangat vital dalam menjembatani aspirasi warga kepada pemerintah.
Melalui forum seperti ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi dan komitmen dalam mendukung program pemerintah daerah.
Kegiatan silaturahmi juga menjadi ajang diskusi interaktif terkait isu-isu kewilayahan, mulai dari ketertiban umum, kebersihan lingkungan, pencegahan penyakit melalui peran Jumantik, hingga penguatan peran PKK dalam pemberdayaan keluarga. (Sutarno)
Ibukota
Panen Tangkap Ikan Sapu-Sapu, Gubernur Jakarta, Pramono: Pulihkan Ekosistem Perairan Jakarta.
Jakarta, Hariansentana.com.- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di dampingi Hendra Hidayat Walikota administrasi Jakarta Utara mengungkapkan bahwa lebih dari 60 persen populasi ikan sapu-sapu di Indonesia saat ini berada di wilayah Jakarta. Data tersebut diperoleh berdasarkan hasil telaah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.
Pernyataan itu disampaikan Pramono usai mengikuti operasi penangkapan ikan sapu-sapu di Saluran RW 06, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, (17/4/2026).dengan Hasil tangkapan 200 kg.di luar dugaan.
“Diketahui ikan sapu-sapu ini sekarang mendominasi perairan yang ada di Jakarta. Dari hasil telaah dari KKP diperkirakan di atas 60 persen lebih ikan sapu-sapu itu sekarang ada di Jakarta,” kata Pramono.
Menurut dia, ikan sapu-sapu merupakan spesies invasif yang sangat merugikan ekosistem perairan. Kemampuan adaptasi yang tinggi membuat ikan tersebut mudah berkembang biak dan menguasai habitat air tawar di Jakarta.
Pramono menjelaskan, keberadaan ikan sapu-sapu mengancam populasi ikan lokal karena memiliki daya saing yang kuat serta memangsa telur ikan lain. Kondisi itu menyebabkan banyak spesies endemik kesulitan bertahan hidup.
“Ikan ini sangat-sangat invasif, kemudian juga membuat ikan-ikan lain yang ada di tempat itu, terutama yang endemik lokal itu hampir semuanya kemudian tidak bisa survive karena memang telurnya dimakan,” ujarnya.

Selain berdampak pada ekosistem, Pramono juga menyoroti kandungan residu berbahaya dalam tubuh ikan sapu-sapu yang hidup di perairan Jakarta.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, kadar residu pada ikan tersebut rata-rata sudah melebihi ambang aman.
“Yang paling berbahaya adalah kemarin dalam rapat saya dilaporin oleh Kepala KKP bahwa di ikan ini rata-rata sudah di atas 0,3 kadar residunya. Dan itu berbahaya sekali,” kata Pramono.
Ia mengingatkan, ikan sapu-sapu tidak layak dikonsumsi masyarakat karena berpotensi membahayakan kesehatan.
Selain itu, kebiasaan ikan tersebut membuat liang atau sarang dengan menggerogoti dinding saluran air juga dinilai dapat merusak infrastruktur perairan.
“Kalau itu kemudian dikonsumsi akan berbahaya dan kalau dibiarkan maka dia akan merusak karena selalu dalam membuat rumahnya itu dia menggerogoti dinding dan sebagainya,” tandasnya.
Ikan sapu-sapu dikenal sebagai salah satu jenis ikan yang memiliki daya tahan hidup tinggi. Dalam kondisi lingkungan yang buruk sekalipun, ikan ini tetap mampu bertahan dibandingkan jenis ikan lainnya.
Secara ilmiah, ikan sapu-sapu merujuk pada kelompok ikan pleco seperti Hypostomus plecostomus dan Pterygoplichthys. Habitat aslinya berasal dari Amerika Selatan, namun kini telah menyebar ke berbagai negara dan menjadi spesies invasif, termasuk di Indonesia.
Kemampuan adaptasi menjadi faktor utama yang membuat ikan ini sulit mati. Ikan sapu-sapu mampu hidup di air keruh, tercemar, hingga perairan dengan kadar oksigen rendah. Bahkan, saat debit air menyusut drastis, ikan ini masih dapat bertahan hidup.
Beberapa jenis ikan sapu-sapu juga mampu mengambil oksigen langsung dari udara dan menyimpannya dalam tubuh. Hal ini membuat mereka tidak sepenuhnya bergantung pada oksigen terlarut di air.
Dari sisi makanan, ikan sapu-sapu tergolong omnivora oportunistik. Mereka dapat memakan alga, lumut, sisa organik, hingga organisme kecil. Kemampuan memanfaatkan berbagai sumber makanan inilah yang membuat populasinya terus berkembang pesat.
Tak heran jika ikan sapu-sapu kerap dijuluki sebagai ikan pembersih, meski dalam jumlah besar justru menjadi ancaman serius bagi keseimbangan ekosistem perairan.(Sutarno)
Ibukota
Pramono Lantik 11 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Jakarta, Hariansentana.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno Wakil Gubernur resmi melantik 11 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertempat, di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Pelantikan dilakukan sebagai bagian dari strategi penguatan birokrasi dalam rangka menghadapi tantangan Jakarta sebagai kota global serta pusat perekonomian nasional.
Pelantikan 11 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ini berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 385 sampai dengan 388 Tahun 2026 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi pratama (Eselon II) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemprov Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Keputusan Gubernur ini ditetapkan pada 14 April tahun 2026.
“Secara khusus saya selamat kepada saudara-saudara yang baru saja dilantik dan ini merupakan tanggung jawab yang besar,” ujar Pramono.
Pramono menekankan, penunjukan para pejabat baru tersebut telah melalui proses pertimbangan matang selama tiga pekan, dengan mengedepankan sistem manajemen talenta.
“Kami bertiga berkomunikasi, berdiskusi untuk menentukan nama-nama tadi dan kemudian menggunakan manajemen talenta karena ini kewenangan yang dimiliki oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta,” ungkapnya.

Gubernur berpesan kepada para pejabat yang baru dilantik untuk bekerja secara sungguh-sungguh, menjunjung tinggi integritas, dedikasi, loyalitas, transparansi, dan mengabdi kepada Pemprov DKI Jakarta.
Meski pelantikan dilakukan serentak, namun masa waktu mulai jabatan tersebut berlaku tidak seragam. Masa jabatan dari tiga orang pejabat yang telah dilantik mulai berlaku hari ini. Sedangkan masa jabatan empat pejabat berlaku mulai 1 Juni 2026, tiga pejabat berlaku 1 Agustus 2026, dan satu pejabat menunggu terbitnya SK dalam pengangkatan sebagai Pejabat Fungsional Utama.
Melalui pelantikan ini, Pramono memastikan tidak ada lagi jabatan penting yang diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Gubernur berharap para pejabat tersebut memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Pelantikan dilakukan pada hari ini, sedangkan nantinya sudah tidak ada pelantikan lagi. Mereka akan menjabat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam surat keputusan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Pramono juga menyinggung tantangan Pemprov DKI ke depan dalam menghadapi dampak geopolitik dan fenomena El Nino yang menyebabkan musim panas dan kering yang panjang.
“Untuk itu, kerja kolektif, kerja bersama, orkestrasi yang akan dipimpin oleh saya dan Pak Wagub yang akan mengarahkan kepada saudara-saudara sekalian,” tandas Pramono.
Adapun kesebelas pejabat yang dilantik tersebut yakni:
- Syafrin Liputo sebagai Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Budi Awaludin sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- Marulina Dewi Mutiara sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- Dudi Gardesi Asikin sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Marulitua sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Tona Hutauruk sebagai Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- Purwanti Suryandari sebagai Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Asep Kuswanto sebagai Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang
- Ali Murthadho sebagai Wakil Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
- Firmanudin sebagai Wakil Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan
- Imron sebagai Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat.(Sutarno)
-
Polhukam5 days agoGAMKI Bersama Sejumlah Elemen dan Ormas Kecam Pernyataan JK Soal Doktrin Kristen
-
Ibukota6 days agoFreddy Setiawan Resmikan WC Komunal di Kelurahan Kalibaru.
-
Polhukam4 days agoDiduga adanya Penyalahgunaan Wewenang pada Satpol PP Kota Bogor, Johan : Minta Penegak Hukum Usut Tuntas.
-
Ibukota4 days agoSatpol PP Jakut Sosialisasi Mitigasi Peran Masyarakat Peduli Tramtibum ke RT/RW, LMK, FKDM.

