Jakarta, Hariansentana com.- Memasuki satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berbagai capaian positif dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat menuai apresiasi dari para ekonom nasional. Sejumlah indikator utama menunjukkan perbaikan signifikan, mulai dari neraca perdagangan hingga penurunan angka pengangguran dan kemiskinan.

Ekonom Great Institute sekaligus Guru Besar FEB Universitas YARSI, Prof. Dr. Perdana Wahyu, menilai kinerja ekonomi nasional dalam satu tahun terakhir tergolong luar biasa. “Dari sisi neraca perdagangan, dalam setahun ini hingga September tumbuh cukup tinggi, sekitar 45,8 persen dari Januari hingga September 2025,” ujarnya.

Ia juga menyoroti keberhasilan pemerintah dalam menekan angka pengangguran secara signifikan. “Per Februari 2025, tingkat pengangguran turun hingga 4,76 persen. Mungkin sekarang akan turun lagi karena program Makan Bergizi Gratis sudah berjalan, program magang juga sudah dilaksanakan, dan Koperasi Desa mulai diaktifkan. Banyak sekali program yang membantu menurunkan angka pengangguran,” jelasnya dalam sebuah dialog di Stasiun Televisi Swasta, Jumat (17/10).

Menurut Prof. Perdana, capaian lain yang patut diapresiasi adalah penurunan angka kemiskinan menjadi 8,47 persen per Maret 2025. Ia menegaskan, “Ini merupakan angka kemiskinan terendah sejak krisis 1998, menandakan bahwa pertarungan Indonesia melawan kemiskinan mencapai puncaknya.” Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,12 persen juga disebutnya sebagai pencapaian yang melampaui ekspektasi banyak pihak. “Pertumbuhan ini sangat luar biasa, bahkan sempat menimbulkan perdebatan di kalangan ekonom karena di luar dugaan,” ujarnya.

Sementara itu, Ekonom Senior Drajad Wibowo juga memberikan apresiasi terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo–Gibran. Ia menilai program swasembada pangan menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. “Deregulasi yang dilakukan pemerintah mempermudah petani memperoleh pupuk bersubsidi. Aturan yang dulu berbelit kini disederhanakan, sehingga penyaluran menjadi lebih cepat dan tepat sasaran,” terangnya.

Selain itu, Drajad menilai kebijakan pemerintah yang memberi perhatian besar terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan juga membawa dampak positif. “Sebanyak 15 juta nasabah perempuan kini mendapat akses pembiayaan untuk membuka dan mengembangkan usaha. Ini memperkuat struktur ekonomi keluarga dan mendorong tumbuhnya wirausaha perempuan di berbagai daerah,” tuturnya.

Ia menambahkan, ekonomi kerakyatan terus tumbuh berkat sinergi program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), program magang nasional, dan Koperasi Desa Merah Putih. “Program Makan Bergizi Gratis bahkan terbukti mendorong aktivitas ekonomi di sektor pangan dan UMKM. Ketika anggarannya ditambah, permintaan bahan pangan seperti telur meningkat pesat, dan pemerintah cepat merespons dengan membentuk kelompok usaha desa yang beternak ayam petelur,” jelasnya.

Drajad menegaskan, pemerintah berhasil menjaga keseimbangan antara stabilitas makroekonomi dan penguatan ekonomi rakyat. “Kebijakan swasembada pangan, MBG, dan Koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penghidupan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan,” pungkasnya.

Capaian-capaian tersebut memperlihatkan bahwa dalam satu tahun pertama, pemerintahan Prabowo–Gibran tidak hanya mampu menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga mewujudkan pertumbuhan yang berpihak pada rakyat kecil—sebuah fondasi kuat menuju kemandirian ekonomi nasional.(Sutarno)

Jakarta, hariansentana.com – MERAYAKAN HUT-nya (Hari Ulang Tahun ) yang ke-31, PT Bank Victoria International Tbk (Bank Victoria) kembali menggelar Victoria Run 2025, ajang lari tahunan yang telah menjadi simbol semangat, kebersamaan, dan gaya hidup sehat bagi masyarakat.

Tahun ini, Victoria Run 2025 hadir dengan energi baru dan lokasi yang lebih ikonik, yakni di Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, 12 Oktober 2025.

Perpindahan lokasi dari Q-Big BSD yang menjadi tuan rumah selama dua tahun beruntun ke kawasan GBK dilakukan untuk memberikan pengalaman berlari baru, sekaligus mendekatkan Bank Victoria dengan komunitas lari yang lebih luas di pusat kota Jakarta.

GBK dipilih karena representatif sebagai simbol semangat olahraga nasional serta untuk mendukung skala acara yang semakin besar.Mengusung tagline “Start Your Victory”, Victoria Run 2025 tak hanya menghadirkan kompetisi lari 5K, 10K, dan Half Marathon, tapi juga menjadi ajang yang mempererat hubungan antara Bank Victoria, nasabah, mitra, dan masyarakat umum.

Selain perlombaan utama, peserta juga dimanjakan dengan berbagai aktivitas hiburan seperti konser musik oleh Maliq & D’essentials, DJ performance oleh DJ Una, dan DJ Berlari Berdendang, serta booth sponsor yang menawarkan dan membagikan produk-produk berkualitas bagi para pelari.

Flag off 10K begitu meriah lantaran dilakukan oleh Suzanna Tanojo, Owner Bank Victoria juga Achmad Friscantono selaku Dirut Bank Victoria dan dihadiri langsung Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Dalam sambutannya, Achmad Friscantono menyampaikan, “Melalui Victoria Run 2025, kami ingin membawa semangat kemenangan bukan hanya kecepatan mencapai di garis finish, tapi juga dari proses perjalanan perubahan dan inovasi yang senantiasa dilakukan dalam rangka memperkuat komitmen peningkatan kinerja dan layanan Bank Victoria hingga usia ke-31 serta seterusnya kedepan.

“Perpindahan event Victoria Run 2025 ke GBK adalah langkah Bank untuk menghadirkan pengalaman yang lebih inklusif bagi seluruh peserta, sekaligus menunjukkan komitmen kami untuk terus berkembang bersama masyarakat.” katanya.

Sementara, SEVP of CMO yang juga seba Event Director, Muhammad Rakhmadhani menyatakan rasa bangganya lantaran total peserta kali ini mencapai 8.000 orang. Event ini juga menjadi bagian dari komitmen Bank Victoria dalam mendorong transformasi digital dan inovasi berkelanjutan, sejalan dengan visinya menjadi bank yang adaptif terhadap perubahan dan semakin dekat dengan nasabah.

Selain kegiatan olahraga, Victoria Run 2025 turut menghadirkan berbagai inisiatif sosial dan kolaborasi dengan mitra komunitas yang mencerminkan nilai-nilai kepedulian dan keberlanjutan yang terus dijunjung tinggi oleh Bank Victoria antara lain kegiatan Donor Darah yang telah dilakukan pada 10 Oktober 2025.

Acara ditutup dengan pesan motivatif bagi seluruh peserta untuk “Finish Strong”, sebagai simbol bahwa setiap langkah kecil menuju garis akhir adalah bagian dari perjalanan besar menuju kemenangan sejati.

Sekilas Tentang Bank Victoria

Bank Victoria adalah lembaga keuangan nasional yang telah berdiri sejak tahun 1992 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Oktober 1994 sebagai Bank Umum.

Fokus utama Bank Victoria adalah memberikan layanan keuangan yang inovatif, profesional, dan terpercaya bagi segmen ritel dan komersial di Indonesia. Dengan jaringan kantor yang yang tersebar di pulau Jawa, Sumatra, Bali dan Sulawesi serta pemanfaatan teknologi digital, Bank Victoria terus bertransformasi untuk menjadi bank yang lebih modern, tangguh, dan berorientasi pada kebutuhan nasabah.

Jakarta, Hariansentana.com – Sebagai bagian dari rencana pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), Tenggara Strategics berinisiatif membuat sebuah kajian kebijakan yang turut berkontribusi pada revisi PP PSTE. Kajian tersebut dipublikasikan pada sebuah diskusi
publik yang bertema ‘’Transaksi Digital: Anti Ribet, Anti Worry’’ yang dilaksanakan pada 25 September 2025.

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah praktisi keuangan, antara lain CEO QM Financial Ligwina Hananto dan pendiri sekaligus Managing Director Vosfoyer Creative Consultant William Sudhana.

Revisi PP No. 71/2019 merupakan peraturan teknis turunan dari UU No. 1/2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang pada revisi terbarunya mengatur tanda tangan elektronik yang tersertifikasi (TTET) yang pada Pasal 17 Ayat 2a yang secara eksplisit memberikan dasar hukum Sertifikat Elektronik pada Transaksi Elektronik yang memiliki risiko tinggi.

Pada bagian penjelasan, Transaksi Elektronik yang memiliki risiko tinggi
didefinisikan sebagai ‘’transaksi keuangan yang tidak dilakukan dengan tatap muka secara fisik.’’ Implementasi penggunaan TTET dinilai kurang mengakomodasi prinsip netralitas teknologi (technology neutrality) yang memberi ruang bagi pelaku usaha untuk memilih dan mengembangkan mekanisme pengamanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Rencana penerapan TTET tersebut berpotensi menimbulkan sejumlah tantangan, seperti potensi bertambahnya beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat maupun pelaku usaha, terutama mereka yang kerap melakukan transaksi digital dalam kegiatan sehari-hari.

Acara ini menghadirkan beberapa penanggap atas riset Tenggara Strategics yang mewakili masyarakat, yakni salah satunya adalah Ligwina Hananto. Sebagai praktisi literasi keuangan, ia banyak bercerita mengenai membangun awareness masyarakat terkait risiko produk keuangan.

Ligwina Hananto memberikan pandangan mengenai digitalisasi sebagai “doping” inklusi keuangan, salah satunya bagaimana saat ini UMKM dapat memanfaatkan QRIS untuk memudahkan pembayaran dari konsumen.

Menanggapi dinamika turunan UU ITE terkait TTET, ia berseloroh, “Aku berpikir masa iya mamang-mamang gorengan langgananku di Cihapit harus pakai sertifikat tanda tangan elektronik?’’

Selanjutnya William Sudhana selaku founder dan managing director vosFoyer banyak memberikan paparan terkait bagaimana mudahnya melakukan pembayaran digital pada saat ini.

Ia berpendapat bahwa kemudahan tersebut jangan sampai terhalang oleh suatu kebijakan yang dapat membuat masyarakat jadi sulit untuk melakukan pembayaran digital.

William pun melontarkan komentar senada dengan Ligwina, ’Operational cost bisnis dan inovasi akan terpapar, terutama transaksi kecil. Itu akan memperlambat pertumbuhan ekonomi digital kita.’’
Selain itu, ada juga Ogissa Piertina Susilo, Manajer Deputi Direktur Pelaksanaan Edukasi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang turut memberikan tanggapan bahwa literasi digital menjadi sangat penting di tengah beragam modus scam dan phishing yang memanfaatkan keadaan psikologis calon korban.

Untuk saat ini, pada dasarnya Indonesia telah memiliki paket kebijakan pengamanan transaksi digital yang relatif lengkap dan tumbuh secara organik melalui inovasi industri.

Mekanisme keamanan berlapis telah menjadi praktik umum di sektor jasa keuangan. Beberapa diantaranya mencakup penerapan One Time Password (OTP), Personal Identification Number (PIN), biometrik, hingga verifikasi identitas melalui Know Your Customer (KYC) telah menjadi standar dalam sektor jasa keuangan digital.

Salah satu contoh keberhasilan penerapan pengamanan organik tersebut dapat dilihat dari hadirnya Indonesia Anti Scam Center (IASC) yang berfungsi sebagai wadah koordinasi bagi lembaga keuangan dalam memantau serta menekan potensi penipuan. Wadah tersebut
mampu membentuk mekanisme anti penipuan (anti-fraud) yang efektif tanpa harus terikat regulasi yang berlebihan, cenderung prosedural, atau teknologi-spesifik.

Dalam konteks pengamanan transaksi digital, literasi digital menjadi aspek yang sangat krusial. Teknologi keamanan berlapis yang sudah tersedia seperti PIN, OTP, biometrik, dan KYC, tidak akan efektif sepenuhnya apabila pengguna tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang cara melindungi data pribadinya. Oleh karena itu, masyarakat juga perlu terus diingatkan untuk tidak pernah membagikan data sensitif seperti PIN, OTP, maupun informasi identitas lainnya kepada pihak manapun.

Di dalam forum ini, turut disampaikan beberapa rekomendasi seperti perlunya memperjelas definisi “transaksi elektronik berisiko tinggi” melalui peraturan teknis turunan dari UU ITE. Pada saat yang sama, ruang inovasi bagi industri juga perlu tetap dijaga, termasuk mendorong kolaborasi antar pelaku sebagaimana ditunjukkan oleh keberhasilan IASC.

Selain itu, pelindungan data pribadi pengguna juga harus ditempatkan sebagai fondasi utama dalam membangun ekosistem digital yang berorientasi pada kepentingan konsumen.

Sementara itu, pengaturan teknis mengenai transaksi berisiko tinggi sebaiknya ditetapkan oleh otoritas yang memiliki mandat dan kompetensi langsung dalam mengawasi industri pembayaran dan keuangan digital, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Revisi peraturan teknis turunan UU ITE dapat menjadi sebuah momentum untuk memaksimalkan potensi ekonomi digital tanpa mengabaikan kenyamanan pengguna. Kebijakan yang progresif perlu dirancang untuk menjawab berbagai tantangan dan risiko yang ada, dengan tetap mengutamakan aspek keamanan dan perlindungan konsumen.

Kerja sama lintas sektor menjadi hal sangat penting dalam merumuskan manajemen risiko yang efektif. (***)