Connect with us

Nasional

Peran Komuniksi Polri Penting untuk Sosilasisi PSBB dan Pelarangan Mudik

Published

on

Jakarta, HarianSentana.com – Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Mohammad Iqbal mengatakan, selain menjaga keamanan, peran komunikasi Polri juga diperlukan dalam mensosialisasikan kebijakan penanganan wabah virus corona pemerintah kepada masyarakat. Seperti kebijakan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan pelarangan mudik.

Pasalnya, kata dia, Kepolisian bersentuhan langsung dengan masyarakat dan masyarakat cenderung lebih patuh terhadap sebuah aturan atau kebijakan apabila aparat keamanan atau penegak hukum yang menyampaikan.

“PSBB tidak efektif ketika Polri tidak melakukan komunikasi sosial kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu sekali strategi komunikasi yang profesional yang efektif yang dapat diterima masyarakat,” katanya dalam webinar atau seminar virtual bertajuk ‘Peran Komunikasi Massa dalam Pengendalian Gelombang Mudik sebagai upaya Mencegah Persebaran Covid-19’ yang digelar Divisi Humas Polri, Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Kamis (30/4/2020).

Menurut Iqbal, aparat kepolisian di segala tingkatan termasuk di Divisi Humas, telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kebijakan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran covid-19. Upaya ini dilakukan baik secara langsung ke masyarakat, maupun melalui berbagai medium lainnya seperti media sosial.

Polri, kata dia, juga mengajak para tokoh masyarakat atau orang-orang yang memiliki pengaruh, bersama-sama menjalankan peran tersebut. Seluruh langkah ini, menurutnya merupakan perintah Kapolri Jenderal Idham Azis. “Bapak Kapolri meminta agar Polri menggandeng seluruh masyarakat agar tugas Polri lebih optimal dan efisien,” ujar Iqbal.

Ia menilai, komunikasi intensif dan peran penindakan Polri di tengah masa pandemi covid-19 seperti saat ini harus dijalankan. Mengingat, selain dampak kesehatan, wabah corona juga membawa risiko keamanan. “Pandemi ini membawa domino effect yang berimbas kepada kondisi ekonomi. Oleh karena itu Polri ditugaskan menjaga agar masyarakat tidak panik agar situasi tetap kondusif,” ungkap Iqbal.

Sementara, dosen sekaligus sosiolog Universitas Nasional, Erna Ermawati Chotim, menyebut peran seluruh stakeholder termasuk Polri, penting dalam menyukseskan kebijakan penanganan corona pemerintah. “Negara tidak mungkin melakukan ini sendiri, sehingga kemudian di sinilah peran para stakeholder membuat kebijakan yang sudah diambil pemerintah menjadi efektif,” katanya.

Ia menyarankan agar para komunikator pemerintah ini, selain menyampaikan fakta, juga data-data terkait mengapa kebijakan tertentu diambil pemerintah. “Sehingga tercipta kesepakatan secara rasional,” ucap Erna.

Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi, Arif Budimanta, memandang mengkomunikasikan kebijakan penanggulangan covid-19 pemerintah dengan baik ke masyarakat, sangat relevan dengan kebutuhan kondisi saat ini. Mengingat, kini penyebaran corona di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, semakin meluas dan masif.

“Ini merupakan tema yang penting dan relevan untuk dibahas terkait dengan komunikasi, mudik, covid-19, dan pengendalian transportasi. Covid-19 ini dilihat dari data terakhir yang positif di seluruh dunia sudah lebih dari 3 juta, negara yang terpapar sudah lebih dari 200 negara,” jelasnya.

“WHO menyatakan suasana ini sudah menjadi suatu pandemi, artinya suatu kasus terhadap wabah yang telah mengakibatkan implikasi/dampak yang sangat luas dan lama bersifat antar negara, karena ini memiliki implikasi terhadap kesehatan,” imbuhnya.

Sedangkan Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Benyamin, mengatakan, di samping melakukan penjagaan dan penindakan, edukasi kepada masyarakat senantiasa pihaknya lakukan agar kebijakan pemerintah seperti larangan mudik dan PSBB bisa berjalan efektif.

Sedangkan Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Benyamin, mengatakan, di samping melakukan penjagaan dan penindakan, edukasi kepada masyarakat senantiasa pihaknya lakukan agar kebijakan pemerintah seperti larangan mudik dan PSBB bisa berjalan efektif.
“Kemudian kontrolnya untuk Lalu Lintas (Korps Lalu Lintas Polri) berada di jalanan, melakukan pengecekan satu persatu, menyampaikan untuk tidak berangkat mudik. Serta tidak henti-hentinya memberikan himbauan kepada masyarakat. Dan bagi yang tidak mengerti (tidak patuh) dilakukan penyekatan (dihadang),” pungkas Benyamin.(sl)
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Polhukam

Terungkap, Dalam BAP Tony Budi Arie Minta Web Judi Tak Dilakukan Penjagaan

Published

on

Jakarta – Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi diduga memberikan arahan kepada anak buahnya agar tidak melakukan penjagaan website perjudian. Hal ini sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap terdakwa Zulkarnaen Apriliantony Alias Tony Tomang.

“….. Bahwa kemudian pada tanggal 19 April 2024 Terdakwa || ADHI KISMANTO menerima informasi bahwa Menteri Kominfo memberikan arahan untuk tidak melakukan penjagaan website perjudian di lantai 3, selanjutnya Terdakwa | ZULKARNAEN APRILIANTONY dan Terdakwa II ADHI KISMANTO dan menemui Sdr. BUDI ARIE SETIADI di rumah dinas Widya Chandra untuk pindah kerja di lantai 8 bagian pengajuan pemblokiran dan disetujui oleh Sdr. BUDI ARIE SETIADI,” tulis BAP itu seperti dilansir MI

“Bahwa kemudian masih pada bulan April 2024 Terdakwa || ADHI KISMANTO dan Sdr. SAMSUL bertemu dengan Terdakwa | ZULKARNAEN APRILIANTONY di Per GRAMS Crafted Grill & Smoke, pada pertemuan tersebut Terdakwa | ZULKARNAEN APRILIANTONY menyampaikan bahwa penjagaan website perjudian sudah diketahui oleh Sdr. BUDI ARIE SETIADI, namun Terdakwa | ZULKARNAEN APRILIANTONY sudah mengamankan agar penjagaan website perjudian tetap dapat dilakukan karena Terdakwa | ZULKARNAEN APRILIANTONY merupakan teman dekat Sdr. BUDI ARIE SETIADI….,” demikian BAP itu.

Zulkarnaen Apriliantony sendiri telah ditangkap setelah terlibat dalam bisnis judi online yang melibatkan beberapa pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi, sebelumnya Kominfo). Zulkarnaen Apriliantony diduga menjadi penghubung bandar judi online dengan para pegawai Kementerian Komdigi.

Sementara Adhi disebut-sebut dipekerjakan melalui jalur ilegal untuk mengamankan situs judi online di Kominfo yang sekarang disebut Komdigi.

Adhi merupakan ahli Information Technology (IT) yang dipekerjakan tidak sesuai dengan ketentuan Komdigi. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Budi yang mengaku bahwa Adhi direkrut lantaran dirinya mempunyai kemampuan yang dibutuhkan Komdigi.

“Saya putuskan AK (Adhi Kismanto) diterima karena yang bersangkutan mengklaim punya skill IT mumpuni,” kata Budi kala itu.

Di lain pihak, Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira yang menangani kasus tersebut menjelaskan bahwa Adhi memang sempat mengikuti seleksi calon pegawai di Komdigi namun ditolak.

“Tersangka AK mengikuti seleksi penerimaan calon tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif bersifat terbatas di Komdigi. Dan hasilnya terhadap tersangka AK dinyatakan tidak lulus,” katanya.

Hubungan Adhi dengan Budi sempat disinyalir tidak ada kepentingan khusus. Namun, hal itu justru terbukti di media sosial yang memperlihatkan kedekatan hubungan Budi dengan Adhi. Yang mana, foto Budi beredar luas saat menghadiri acara pernikahan sosok pengendali situs judi online tersebut.

Budi Arie Setiadi sendiri telah menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat dalam praktik melindungi judi online. Hal ini ia sampaikan menanggapi belasan pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang ditangkap polisi karena membekingi situs judi online. “Pasti enggak (terlibat),” ujar Budi Arie di Istana, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Untuk itu, Budi Arie menyatakan dirinya siap jika harus diperiksa polisi. Dia mempersilakan polisi untuk mendalami informasi yang ingin diketahui dari dirinya selaku mantan Menkominfo. “Tunggu saja, dalami saja, kita siap,” tegasnya.

Continue Reading

Ibukota

Tri Krisna Mukti Terpilih Sebagai Ketua Rw 02 Kelurahan Pademangan Barat Termuda

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com.- Lurah Pademangan Barat Sugiharjo Timbo didampingi Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Jhon menghadiri pelaksanaan pemilihan Ketua RW 02 masa bakti 2025- 2030 Minggu (18/5/2025).

Pemilihan diikuti oleh empat peserta yaitu nomor urut satu Hasan Bisri, nomor urut dua Kurniawan, nomor urut tiga Tri Krisna Mukti dan nomor urut empat Rahdian. Dari hasil perhitungan suara diperoleh hasil Tri Krisna Mukti mendapatkan suara tertinggi.

Andi Noviandri selaku Dewan Kota Jakarta Utara Perwakilan Kecamatan Pademangan yang turut hadir menyaksikan pesta dekmokrasi bersama Robby Ketua LMK Kelurahan Pademangan Barat mengucapkan selamat kepada Tri Krisna Mukti yang terpilih sebagai Ketua Rw 02 Kelurahan Pademangan Barat termuda se-Jakarta Utara.

Sementara Lurah Sugiharjo Timbo menggatakan berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 15 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Pengurus RT atau Pengurus RW mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelayanan pemerintah, penyediaan data kependudukan dan perizinan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

“Mari kita berkolaborasi dengan LMK, RT dan Stakholder untuk kemajuan wilayah Pademangan Barat khususnya Wilayah Rw 02,” tegasnya. (Sutarno)

Continue Reading

Ibukota

Giliran Posko Ormas di Pademangan dan Cilincing Jakut Dibongkar Polisi

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Polisi melakukan penertiban simbol-simbol organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam rangka antisipasi premanisme berkedok ormas. Kali ini polisi membongkar posko ormas yang ada di dua lokasi di wilayah Jakarta Utara. Pembongkaran posko ormas ini merupakan bagian dari Operasi Berantas Jaya 2025. Selain posko ormas, polisi bersama Satpol PP juga menertibkan sejumlah atribut ormas.

Selain itu, Polres Metro Jakarta Utara juga melakukan pembongkaran posko ormas yang berada di Jalan Rajawali Utara RT.017-18.RW 010 Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, kota administrasi Jakarta Utara, pada Jumat (16/5/2025). Posko ormas tersebut dibongkar karena didirikan secara ilegal di lahan milik Pusat Pengelolaan Kompleks Kemayoran (PPKK).

“Sebuah posko organisasi kemasyarakatan yang didirikan secara ilegal di atas lahan milik PPKK Kemayoran dibongkar paksa dalam operasi gabungan,” Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP James H Hutajulu dilansir Antara, Sabtu (17/5/2025).

Pembongkaran melibatkan 244 personel dari pihak kepolisian, Satpol, PPSU, dan pamdal PPKK Kemayoran. Hasil operasi, polisi juga mengamankan 8 anggota ormas berserta bukti berupa buku catatan pungutan liar.

Selain mendirikan posko secara ilegal, ormas tersebut juga dikeluhkan oleh pihak PPKK Kemayoran karena adanya pungli parkir liar roda empat oleh oknum ormas. Satu bulan omzet pungli yang dilakukan ormas ini mencapai Rp 90 juta.

“Per bulannya Rp 300.000 sampai Rp 600.000. Kami tadi tertibkan, amankan, termasuk barang buktinya sudah kami sita, berikut orang-orangnya (diamankan),” kata Kanit Reskrim Polsek Pademangan AKP Ikhsan.

Posko Ormas di Cilincing
Pada hari yang sama, bangunan permanen yang dijadikan posko ormas di Jalan Tipar Cakung, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, juga dibongkar aparat. Posko ukuran 16 meter persegi itu dibongkar karena didirikan di atas lahan sengketa PT TBP.

“Kami melakukan penertiban dan pembongkaran posko ormas yang berdiri di atas lahan sengketa,” kata Kapolsek Cilincing AKP Bobi Subasri didampingi Kanit Reskrim AKP Muhammad Fauzan, dilansir Antara, Sabtu (17/5/2025).

Fauzan mengatakan posko tersebut didirikan oleh pria inisial F yang merupakan anggota ormas. Pembongkaran dilakukan dengan melibatkan anggota Satpol PP dan pasukan oranye.(Sutarno)

Continue Reading
Advertisement

Trending