JAKARTA – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan semakin mengkhawatirkan. Kondisi tersebut mendorong Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendesak pemerintah mengambil langkah luar biasa atau extraordinary untuk mengatasi bencana tersebut.

Alex mengatakan dampak Karhutla kini tidak hanya menyangkut lingkungan, tetapi telah merambah sektor kesehatan, pendidikan, transportasi hingga aktivitas ekonomi masyarakat.

“Penanganan Karhutla Kalimantan ini mesti segera menjadi prioritas nasional,” kata Alex dalam pernyataan tertulis, Kamis (20/8/2026).

Desakan tersebut disampaikan Alex setelah kualitas udara di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, mencapai indeks kualitas udara (AQI) 487 pada 19 Agustus 2026. Angka tersebut masuk dalam kategori berbahaya.

Kabut asap pekat juga berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Dinas Pendidikan setempat menunda jam masuk sekolah untuk jenjang SD dan SMP hingga pukul 08.00 WIB. Sementara kegiatan pembelajaran bagi anak PAUD dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh.

Tidak hanya itu, jarak pandang di sejumlah wilayah dilaporkan turun drastis hingga sekitar 1,4 kilometer akibat kepungan kabut asap.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 19 Agustus 2026, terdapat 1.487 titik panas atau hotspot di seluruh wilayah Kalimantan.

Alex menyebut Kalimantan Tengah menjadi salah satu wilayah dengan konsentrasi hotspot tertinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyebaran Karhutla telah terjadi di berbagai provinsi di Kalimantan dan membutuhkan penanganan terpadu.

“Penyebaran titik Karhutla ini terjadi hampir di setiap provinsi dengan Kalimantan Tengah menjadi episentrum kebakaran dengan konsentrasi tertinggi,” ujarnya.

Menurut Alex, pemerintah tidak boleh menganggap persoalan Karhutla sebagai kejadian musiman biasa. Terlebih, kondisi cuaca kering dapat memperbesar risiko meluasnya kebakaran.

Ia mengingatkan pengalaman Indonesia pada periode 1997-1998 ketika fenomena El Nino turut memperburuk kebakaran hutan dan lahan. Saat itu, kebakaran dalam skala besar menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang sangat luas.

“Ini tidak boleh berulang sekarang ini,” tegasnya.

Karhutla Meluas di Kotawaringin Barat

Alex juga menyoroti kondisi di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah. Pemerintah daerah bahkan memperpanjang status tanggap darurat Karhutla hingga 4 September 2026.

Berdasarkan data yang disampaikan Alex, sebanyak 189 kejadian Karhutla telah membakar sekitar 859,49 hektare lahan di wilayah tersebut. Terdapat pula 461 titik panas yang terdeteksi.

Kecamatan Arut Selatan dan Kumai menjadi dua wilayah yang mengalami dampak paling parah.

Di Arut Selatan, tercatat 98 kejadian Karhutla yang melanda sekitar 180,475 hektare lahan dengan 226 titik panas. Sedangkan di Kecamatan Kumai terdapat 63 kejadian yang membakar sekitar 584,41 hektare lahan.

Alex menilai kondisi tersebut menjadi bukti bahwa penanganan Karhutla membutuhkan strategi yang lebih komprehensif, bukan hanya pemadaman ketika kebakaran sudah terjadi.

Ia meminta pemerintah mengevaluasi total metode penanganan Karhutla yang selama ini diterapkan.

“Data MapBiomas Fire menunjukkan, puncak kebakaran yang terjadi pada periode 2014, 2015 dan 2019, sekitar 61 persen Karhutla terjadi antara September hingga November dengan puncaknya di Oktober. Catatan sejarah ini merupakan warning bagi pemerintah,” katanya.

Perkuat Deteksi Dini dan Pencegahan

Alex mendorong pemerintah memperkuat sistem deteksi dini dan patroli di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Teknologi pemantauan berbasis satelit juga dinilai perlu terus dikembangkan agar potensi kebakaran dapat diketahui lebih cepat.

Selain pendekatan teknologi, menurut dia, masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam upaya pencegahan Karhutla.

“Program Desa Peduli Api dan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan alternatif pembukaan lahan tanpa bakar perlu diperluas,” ujarnya.

Alex menegaskan, penanganan Karhutla tidak cukup hanya dilakukan melalui operasi pemadaman. Pemerintah perlu membangun strategi jangka panjang yang menyentuh aspek pencegahan, kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat serta tata kelola lahan yang berkelanjutan.

“Mitigasi Karhutla Kalimantan membutuhkan pendekatan jangka panjang yang berfokus pada pencegahan, peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi dan tata kelola lahan berkelanjutan,” pungkasnya.

Lampung, Sentana – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung resmi memperkenalkan Program PINTAR (Pembimbingan Integratif, Transformatif, Adaptif, dan Responsif) sebagai inovasi pembimbingan yang berorientasi pada peningkatan produktivitas dan kemandirian Klien Pemasyarakatan.

Program PINTAR diperkenalkan pada Kamis, 13 Agustus 2026, di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung, bersamaan dengan rangkaian kegiatan penguatan sinergi dan kolaborasi melalui penandatanganan MoU dan PKS dengan sejumlah mitra.

PINTAR merupakan gagasan Mujiarto, Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan Kanwil Ditjenpas Lampung, yang dikembangkan untuk mentransformasi pola pembimbingan agar tidak hanya berfokus pada pengawasan, tetapi juga membantu Klien Pemasyarakatan memperoleh keterampilan, akses pekerjaan atau usaha, serta kemandirian setelah kembali ke masyarakat.

“Kita ingin memberikan kesempatan kedua kepada Klien Pemasyarakatan. Kesempatan untuk belajar, meningkatkan keterampilan, mendapatkan pekerjaan, membangun usaha, dan menjadi pribadi yang produktif serta mandiri,” ujar Mujiarto.

Implementasi PINTAR dilakukan melalui tahapan identifikasi dan seleksi, asesmen dan perencanaan, pembimbingan serta pelatihan, penempatan kerja atau usaha, monitoring dan pendampingan, hingga evaluasi.

Dalam pelaksanaannya, PINTAR juga mengedepankan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga pelatihan, dunia usaha dan dunia industri, serta stakeholder lainnya.

Salah satu bentuk kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penandatanganan PKS antara Bapas se-Wilayah Lampung dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung pada 11 Agustus 2026, yang diarahkan untuk memperluas akses pelatihan, peningkatan kompetensi, serta peluang kerja dan usaha bagi Klien Pemasyarakatan.

Program PINTAR akan diterapkan pada Bapas Kelas I Bandar Lampung, Bapas Kelas II Metro, Bapas Kelas II Pringsewu, dan Bapas Kelas II Kotabumi.

Melalui PINTAR, Kanwil Ditjenpas Lampung mendorong agar pembimbingan mampu menghasilkan perubahan nyata, sehingga Klien Pemasyarakatan tidak hanya kembali ke masyarakat, tetapi juga mampu mandiri, produktif, dan berkontribusi secara positif.

Semangat tersebut dirangkum dalam tagline:

“Membimbing dengan Hati, Mengubah Masa Depan, Mewujudkan Kemandirian untuk Reintegrasi yang Bermakna.”

PINTAR untuk Klien Produktif.

Bandung, Hariansentana.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat menggelar Konferensi Provinsi (Konferprov) Tahun 2026 di Kota Bandung, pada Rabu–Kamis, 12–13 Agustus 2026.

Konferensi tersebut menjadi momentum penting bagi organisasi kewartawanan tersebut untuk menentukan kepemimpinan PWI Jawa Barat periode 2026–2031 sekaligus membahas arah organisasi dan tantangan dunia pers di tengah perubahan ekosistem komunikasi publik.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan turut hadir dan membuka agenda Konferprov PWI Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Farhan menyoroti perubahan landskap komunikasi publik yang menurutnya semakin menantang posisi jurnalisme konvensional.

Ia menyampaikan bahwa produk komunikasi publik saat ini telah menembus batas-batas jurnalisme. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi tantangan bagi insan pers untuk mempertahankan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap karya jurnalistik.

Lebih lanjut Farhan juga menyinggung hasil survei LSI yang disebut menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat di 27 kabupaten/kota terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berada di atas 95 persen. Bahkan, angka tersebut disebut mencapai 100 persen di Kota Bandung, Cimahi, dan Bogor.

Di tengah perubahan pola informasi ke masyarakat, Farhan menegaskan pentingnya mempertahankan jurnalisme yang memiliki proses verifikasi, kompetensi, serta etika redaksional.

Menurutnya, karya jurnalistik harus terus memiliki nilai tambah bagi masyarakat dan mampu mempertahankan eksistensi profesi wartawan di tengah derasnya arus informasi dari berbagai platform.

Pandangan tersebut menjadi relevan karena masyarakat kini tidak hanya memperoleh informasi dari media massa, tetapi juga dari media sosial, kanal digital, influencer, maupun berbagai bentuk komunikasi langsung dari pemerintah dan lembaga publik,”ujar nya.

Dalam sambutannya, Farhan juga menempatkan kritik sebagai bagian penting dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.

Ia mengibaratkan kritik seperti pisau bermata dua. Di satu sisi dapat terasa tidak nyaman bagi pihak yang menerima, tetapi di sisi lain kritik diperlukan untuk mengingatkan dan membuka titik buta pemerintah.

Kritik juga dianalogikan seperti spion dan klakson pada kendaraan besar. Fungsinya bukan semata-mata mengganggu perjalanan, melainkan membantu memastikan kendaraan tetap mengetahui kondisi di sekitarnya dan dapat bergerak dengan lebih aman,”papar nya.

Karena itu, Farhan menegaskan pentingnya kebebasan pers dan menyatakan penolakannya terhadap segala bentuk pembungkaman terhadap pers.

Menurutnya, pers harus tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen sekaligus bertanggung jawab.
PWI Jabar diharapkan tetap Independen.

Farhan menyambut para peserta Konferprov PWI Jawa Barat yang berkumpul di Kota Bandung. Ia berharap momentum lima tahunan tersebut tidak hanya menghasilkan kepemimpinan baru, tetapi juga memperkuat arah organisasi dalam menghadapi tantangan industri media dan perkembangan teknologi informasi.

Insan pers diharapkan tetap menjalankan peran sebagai salah satu pilar demokrasi, penjaga akal sehat publik, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam membangun komunikasi publik.

Namun, kemitraan tersebut tidak berarti menghilangkan fungsi kontrol. Independensi, verifikasi, keberimbangan, serta kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik tetap menjadi fondasi agar pers mampu menjalankan mandatnya secara profesional.

Konferprov PWI Jawa Barat 2026 dengan demikian tidak hanya menjadi arena pemilihan Ketua PWI Jawa Barat periode 2026–2031, tetapi juga menjadi ruang untuk mengevaluasi arah organisasi dan masa depan jurnalisme di tengah perubahan besar ekosistem informasi………Ron