Bandung, Hariansentana.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengingatkan insan pers agar tetap menjadi penjaga kebenaran informasi di tengah derasnya arus komunikasi publik.

Menurutnya, independensi wartawan tidak boleh terganggu oleh kepentingan apa pun sehingga informasi yang diterima masyarakat tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pesan tersebut disampaikan Dedi saat menghadiri pelantikan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat periode 2026-2031 di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jumat (2/10/2026).

Dalam kesempatan itu, Dedi menegaskan organisasi profesi wartawan memiliki tanggung jawab menjaga integritas jurnalistik dengan menempatkan fakta sebagai landasan utama pemberitaan.

“Wartawan itu kan independen, maka PWI harus terus menjunjung tinggi independensi, keberpihakan pada fakta dan menyajikan berita sesuai fakta, tidak menambah, tidak mengurangi,” terang Dedi.

Dedi menilai, keberadaan pers yang profesional menjadi salah satu fondasi penting dalam kehidupan demokrasi. Media tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi kepada publik, tetapi juga menjalankan peran pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Menurutnya, fungsi kontrol yang dilakukan media diperlukan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara terbuka dan tetap berada dalam koridor kepentingan masyarakat.

“Karena ini profesi terhormat dalam membangun keseimbangan demokrasi di Indonesia dan Jawa Barat dan upaya melakukan cek and balance terhadap penyelenggaraan pemerintahan kalau di Jawa Barat dipimpin oleh saya,” katanya.

Sementara itu, Ketua PWI Jawa Barat Tantan Sulthon menegaskan komitmen organisasinya untuk terus membangun hubungan yang produktif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanpa meninggalkan fungsi utama pers sebagai pengawas kebijakan publik.

Ia menekankan, wartawan memiliki tanggung jawab ganda, yakni menyampaikan informasi terkait kinerja pemerintah sekaligus menjadi saluran bagi aspirasi masyarakat.

“Kita juga memiliki niat baik, Pak, untuk membesarkan, untuk terus menjadi mitra Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tentunya pemerintah punya kinerja, masyarakat punya partisipasi, dan kita wartawan punya kewajiban untuk terus mengawal,” tegas Tantan.

Tantan mengungkapkan, PWI Jawa Barat saat ini menaungi lebih dari 1.000 anggota yang tersebar di 22 kabupaten dan kota, serta didukung empat kelompok kerja yang aktif menjalankan fungsi organisasi.

Dengan jaringan tersebut, PWI Jabar berupaya memastikan informasi pembangunan daerah tersampaikan secara luas, sekaligus membawa berbagai masukan masyarakat kepada pemerintah.

“Dan tentunya kita juga akan menyampaikan apa yang sudah dilakukan Pak Gubernur, apa yang akan disampaikan Pak Gubernur kepada masyarakat, dan tentu sebaliknya. Kita akan menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat, apa yang menjadi aspirasi masyarakat, dan tentunya apa yang menjadi keinginan masyarakat,” ucapnya.

Tantan menambahkan, PWI Jawa Barat siap berkontribusi dalam mengawal berbagai program pembangunan daerah, termasuk mewujudkan visi “Jabar Istimewa, Kota Ditata, Lembur Diurus” yang menjadi arah pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi. (Ron)

Jakarta, Hariansentana.com  – Perkembangan baru muncul dalam kasus dugaan penipuan digital yang menimpa Letkol (Purn) Suwito (61). Setelah sebelumnya dananya Rp273 juta dilaporkan berpindah dari rekening BCA.

Setelah ditelusuri transaksi per 1 Oktober 2026 menunjukkan dana tersebut bergerak melalui sejumlah rekening secara berlapis. Kabar pentingnya, sebagian transaksi dalam aliran tersebut tercatat sudah berstatus “Penundaan Transaksi Dilakukan”, sementara transaksi lainnya masih berstatus “Menunggu Penundaan Transaksi”.

Berdasarkan dokumen pengaduan kepada BCA Fraud Management, Suwito menyebut transaksi tersebut berlangsung melalui rekening BCA miliknya. Dalam laporan itu, ia meminta dilakukan penelusuran transaksi (fund tracing) sekaligus pemblokiran dana yang diduga telah berpindah ke rekening penerima.

Dokumen rekening koran yang dilampirkan memperlihatkan adanya dua transaksi keluar pada 25 September 2026.

Transaksi pertama tercatat sebesar Rp100 juta, disusul transaksi kedua sebesar Rp173 juta. Masing-masing transaksi juga dikenakan biaya layanan Rp2.500.

Dengan demikian, nilai dana yang berpindah tercatat sekitar Rp273 juta, di luar biaya transaksi.
Bukti transaksi elektronik yang turut dilampirkan menunjukkan kedua transfer tersebut mengarah ke rekening tujuan pada MNC Bank. Salah satu bukti mencatat transaksi senilai Rp100 juta, sedangkan bukti lainnya menunjukkan transaksi Rp173 juta.

Suwito kemudian menyampaikan laporan kepada pihak bank agar transaksi tersebut ditelusuri dan dana yang masih memungkinkan untuk diamankan dapat dilakukan pemblokiran.

Suwito juga membuat laporan kepada Polda Metro Jaya.
Dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor LP/B/17618/IX/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, tercatat laporan dibuat pada 25 September 2026. Dalam dokumen tersebut, Suwito melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau transaksi elektronik UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Nilai kerugian yang tercantum dalam laporan tersebut mencapai Rp273 juta. Dokumen itu juga menyebut dana berasal dari rekening BCA dan berpindah menuju rekening pada MNC Bank. Pengaduan juga Masuk ke MNC Bank

Selain BCA dan kepolisian, dokumen memperlihatkan adanya formulir pengaduan nasabah MNC Bank.
Pengaduan tersebut meminta pihak bank melakukan investigasi terhadap transaksi yang diduga dilakukan tanpa persetujuan pemilik rekening.

Dalam dokumen pengaduan, transaksi senilai Rp270 juta tercatat sebagai objek pengaduan, sementara rangkaian bukti transaksi dalam dokumen lainnya memperlihatkan dua transfer dengan nilai total Rp273 juta.

Sementara itu, korespondensi melalui email dengan pihak BCA menunjukkan laporan dugaan transaksi tidak sah tersebut telah diterima dan diproses.
BCA juga mencantumkan ID laporan 1969098235 dalam komunikasi terkait pengaduan tersebut.
Ada bukti rekening dan jejak transaksi

Dokumen yang dikumpulkan Suwito tidak hanya berupa surat pengaduan. Di dalamnya terdapat rekening koran, bukti transaksi melalui aplikasi perbankan, surat tanda penerimaan laporan polisi, formulir pengaduan MNC Bank, serta tangkapan layar perkembangan laporan.
Pada salah satu tangkapan layar layanan pelaporan, terlihat status laporan terkait transaksi dari BCA menuju MNC Bank masih berada dalam proses penanganan dengan keterangan menunggu penundaan transaksi.

Rangkaian dokumen tersebut kini menjadi bagian dari upaya Suwito untuk menelusuri bagaimana transaksi dapat terjadi dan ke mana dana tersebut berpindah.

Suwito berharap pihak bank dapat melakukan fund tracing terhadap aliran dana serta mengambil langkah pengamanan apabila dana tersebut masih dapat ditahan.
Kasus tersebut selanjutnya menjadi ranah penyelidikan aparat kepolisian dan proses penanganan dari pihak perbankan untuk memastikan kronologi, mekanisme transaksi, serta pihak yang bertanggung jawab atas perpindahan dana tersebut. (***)

Bogor, Hariansentana.com – Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor (PRB), M. Johan Pakpahan, menyayangkan tindakan Satpol PP Kabupaten Bogor yang mengangkut barang-barang pedagang UMKM di Terminal Cibinong tanpa prosedur yang jelas.

Ketika dihubungi telepon selulernya Rabu 30,9,2026 Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor M Johan Pakpahan mengatakan,petugas datang dengan seragam dinas dan langsung mengambil barang dagangan, tanpa pernah memberikan surat teguran, SP1, maupun surat peringatan untuk tidak berdagang,”jelas nya.

“Sepertinya Kasatpol PP menjadi tangan besi dan tidak menjalankan prosedur. Harusnya kalau ada pelanggaran, ada SP1 dan surat yang jelas. Ini tiba-tiba datang dan mengangkut barang pedagang jamu yang biasa untuk penghangat badan. Ini cara-cara penjajah kepada rakyat kecil,” ujar nya.

Johan menilai, pedagang kecil sudah susah untuk biaya hidup dan sekolah anak. Barang yang diambil merupakan jamu produk pabrik, dan saat ditanya petugas hanya menjawab urusan di kantor dengan alasan Perda Kabupaten Bogor yang mewajibkan pedagang pengecer memiliki izin,”terang nya.

“Ini alasan klasik. Pedagang modal kecil, penghasilan kecil dipaksa buat izin. Boro-boro ngurus izin, buat makan saja susah,” katanya.

Ketua LSM PRB meminta Bupati Bogor untuk mengevaluasi pejabat Satpol PP yang tidak menjalankan aturan dengan baik. Seharusnya pedagang disurati terlebih dahulu tentang apa larangannya, bukan main angkut barang.

“Ini namanya merampok pakai dinas. Kalau memang menjalankan tugas, berikan surat apa pelanggarannya. Jangan setengah hati. Kalau begini terus Kabupaten Bogor makin panas,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan Satpol PP digaji dengan uang rakyat sehingga harusnya bermitra baik dengan rakyat. Jika ada pelanggaran, berikan peringatan terlebih dahulu.

“Jangan main angkut saja. Kalau rakyat marah bahaya. Semua ada aturannya. Kita juga tahu banyak oknum Satpol PP yang ambil setoran ke pedagang, jangan dianggap kita tidak tahu,” pungkasnya……..Ron