PUKUL GONG-Sekretaris Umum PHDI Pusat, Bapak I Ketut Budiasa, S.T, M.M saat memukul Gong tanda dimulainya acara disaksikan Ketua Pengurus Harian PHDI Provinsi Jawa Barat, Brigjen TNI (Purn) I Made Riawan. (Foto Ist).

BANDUNG, SENTANA – Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Jawa Barat menggelar Pesamuhan Madya Ke-1 Tahun 2026 di Hotel Artotel Suite Aquila, Pasteur, Bandung, Sabtu (3/10/2026).

Pesamuhan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Umum PHDI Pusat yang mewakili Ketua Umum PHDI Pusat, Bapak I Ketut Budiasa, S.T, M.M, Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong, sebagai tanda dimulainya rangkaian persidangan dan pembahasan Pesamuhan Madya Ke-1 PHDI Jawa Barat Tahun 2026.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan Ketua Panitia, Ketua Paruman Pandita, Ketua Paruman Walaka dan Ketua Pengurus Harian PHDI Provinsi Jawa Barat, Brigjen TNI (Purn) I Made Riawan.

Melalui keterangannya, Sabtu (3/20), Ketua Pengurus Harian PHDI Provinsi Jawa Barat, Brigjen TNI (Purn) I Made Riawan mengatakan bahwa, Forum ini menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus membahas berbagai agenda strategis PHDI, mulai dari program kerja hingga rekomendasi kepemimpinan di tingkat nasional.

Mengusung tema “Penguatan Tata Kelola Organisasi PHDI Provinsi Menuju Umat Hindu Jawa Barat yang Mandiri dan Maju”, kegiatan diawali dengan Tari Sekar Jagad yang menggambarkan keberagaman, keharmonisan dan semangat persatuan.

Salah satu agenda utama forum adalah penyampaian dan pembahasan program kerja PHDI Provinsi, serta PHDI Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Forum mengevaluasi pelaksanaan program, membahas tantangan organisasi, serta merumuskan langkah penguatan pelayanan keumatan, tata kelola organisasi, pembinaan umat, pengembangan sumber daya manusia, dan koordinasi antarstruktur PHDI.

“Pesamuhan Madya juga membahas pengisian jabatan yang masih kosong pada sejumlah lembaga umat Hindu Provinsi Jawa Barat. Pengisian tersebut diarahkan untuk memperkuat struktur kelembagaan dan memastikan setiap unsur organisasi dapat menjalankan tugas serta fungsinya secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.

Agenda strategis lainnya adalah pembahasan rekomendasi untuk pemilihan dan pengusungan calon Ketua Sabha Pandita, Ketua Sabha Walaka, serta Ketua Umum PHDI Pusat. Rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan dan musyawarah forum sebagai bagian dari aspirasi organisasi PHDI Jawa Barat untuk disampaikan melalui mekanisme organisasi yang berlaku.

Di penghujung kegiatan, peserta membacakan Deklarasi Dukungan Bersama sebagai bentuk komitmen dan konsolidasi PHDI Kabupaten/Kota se-Jawa Barat terhadap agenda organisasi, serta rekomendasi kepemimpinan PHDI di tingkat nasional. Pesamuhan Madya Ke-1 diharapkan menjadi momentum memperkuat soliditas organisasi, meningkatkan kualitas tata kelola dan memperkuat pelayanan PHDI kepada umat Hindu di Jawa Barat. (Red).

SOLID-Kabid Pakis Kemenag DKI Jakarta, Bodhi Arthava, PK-Tren, Gus Adnan, Kwarda DKI Jakarta, Kak Rationo, solid mendukung setiap kegiatan. (Foto Ist).

JAKARTA, SENTANA – Pimpinan Wilayah Koordinator Perkumpulan Komunikasi Pondok Pesantren (PK-TREN) DKI Jakarta membersamai pelepasan Kontingen Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PPSN) VI Tahun 2026 yang akan berlangsung di Malang, Jawa Timur, pada 30 September hingga 6 Oktober 2026.

Pelepasan kontingen ini menjadi momentum penting dalam menguatkan semangat kebersamaan, kedisiplinan, kemandirian, serta pengabdian santri melalui Gerakan Pramuka di lingkungan pesantren.

Hal tersebut disampaikan Ketua PK-TREN DKI Jakarta, KH. TB Masnun Nafis, S.Pd, melalui keterangannya, Selasa (30/9).

Kontingen PPSN VI DKI Jakarta dalam keikutsertaannya di Malang diwakili oleh delapan pondok pesantren, yaitu:

1. Pondok Pesantren Qurrota A’yun
2. Pondok Pesantren Al-Ishlah,
3. Pondok Pesantren Darur Rohman,
4. Pondok Pesantren Darunnajah,
5. Pondok Pesantren Nurani,
6. Pondok Pesantren An-Nuriyah,
7. Pondok Pesantren Al-Mawaddah,
8. Pondok pesantren Arofi’i.

Kedelapan pondok pesantren tersebut menjadi bagian dari kontingen DKI Jakarta yang akan membawa semangat, nama baik, serta nilai-nilai kepesantrenan Ibu Kota dalam perhelatan PPSN VI Tahun 2026.

PK-TREN DKI Jakarta yang diketuai KH. Tubagus Masnun Nafis, S.Pd, turut memberikan dukungan dan motivasi kepada seluruh peserta kontingen agar mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh semangat, disiplin, dan menjunjung tinggi akhlakul karimah.

Hadir dalam kegiatan ini, Sekretaris PK-TREN DKI Jakarta, KH. Zaenul Muttaqin, S.E, M.Pd, Bendahara KH. M. Mahmud Efendi, MA, Ketua Bidang Pendidikan Gus Adnan Hafizh Alfaruqi, M.Pd, serta Ketua Bidang Humas Gus Abdul Jabar, M.Pd.

Apresiasi dan Terima Kasih kepada Para Pendukung

Ketua PK-TREN DKI Jakarta, KH. TB Masnun Nafis, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Dikmental DKI Jakarta, BAZNAS DKI Jakarta, serta Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka DKI Jakarta atas dukungan, fasilitasi dan perhatian yang telah diberikan terhadap keberangkatan Kontingen PPSN VI DKI Jakarta ke Malang.

Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada jajaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta yang hadir dalam pelepasan kontingen, yaitu Hj. Khairani, S.Kom, M.M, selaku Kabag TU, perwakilan Kabid PAKIS, Bapak H. Helmi Efendi, serta Ketua Tim Kerja Pondok Pesantren Muadalah, H. Nur Triyono, S.E, M.M.

Apresiasi juga disampaikan kepada BAZNAS DKI Jakarta, Dr. KH. Nur Alam Bakhtir, MA, serta Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka DKI Jakarta, Kak Rationo, atas dukungan dan sinergi yang diberikan.

“Dukungan dan sinergi dari lembaga-lembaga tersebut, merupakan wujud nyata kepedulian terhadap pengembangan pendidikan pesantren, pembinaan karakter santri, serta penguatan Gerakan Pramuka di lingkungan pondok pesantren,” ujar Kiai Masnun.

Ditambahkan, PK-TREN DKI Jakarta berharap kolaborasi dan sinergi ini dapat terus terjalin secara berkelanjutan dalam menghadirkan program-program pendidikan santri yang berkualitas, berdaya saing dan berorientasi pada kemajuan umat serta bangsa.

Jajaran PK-TREN DKI Jakarta juga berpesan, agar seluruh peserta dapat mengikuti rangkaian kegiatan PPSN dengan penuh semangat, menjaga kesehatan, menjunjung tinggi sportivitas, serta senantiasa mengedepankan akhlakul karimah sebagai ciri khas santri.

PPSN bukan sekadar ajang perkemahan, melainkan ruang pembelajaran dan silaturahmi nasional untuk membentuk santri yang berkarakter, berjiwa Pramuka, memiliki jiwa kepemimpinan, serta mampu berkontribusi bagi masyarakat, bangsa dan negara.

PK-TREN DKI Jakarta berkomitmen untuk terus membersamai dan mendukung pengembangan pendidikan pesantren, termasuk melalui kegiatan kepramukaan yang terintegrasi dengan pembentukan karakter, penguatan nilai-nilai keislaman dan wawasan kebangsaan.

“Dengan semangat kebersamaan dan doa seluruh keluarga besar pesantren DKI Jakarta, Kontingen PPSN VI Tahun 2026 diharapkan dapat menjalankan amanah dengan baik, memperoleh pengalaman berharga, serta membawa pulang prestasi dan inspirasi bagi santri di Ibu Kota,” pungkas Kiai Masnun.

Selamat berjuang Kontingen PPSN DKI Jakarta!

Santri Berkarakter, Pramuka Berjiwa Pancasila, Pesantren Mendunia. (Red).

BANYUWANGI — Kemacetan panjang menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, mendapat sorotan Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto. Ia meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada antrean kendaraan, tetapi juga memperhatikan dampak kemacetan terhadap aktivitas warga di sekitar jalur pelabuhan.

Edi mengatakan kemacetan yang telah berlangsung sekitar empat bulan perlu ditangani secara menyeluruh. Antrean kendaraan bahkan dilaporkan sempat mencapai sekitar 12 kilometer dan mengganggu aktivitas masyarakat yang tinggal serta bekerja di kawasan tersebut.

Sorotan itu kembali mencuat setelah sekitar 100 warga dari berbagai unsur masyarakat mendatangi kantor ASDP Cabang Ketapang. Warga menyampaikan keluhan terkait kemacetan yang berulang dan dampaknya terhadap kegiatan sehari-hari.

“Kalau ini sudah berlangsung berbulan-bulan, tentu kita harus lihat persoalannya secara utuh. Jangan hanya bicara kendaraan yang antre. Ada masyarakat yang setiap hari hidup dan beraktivitas di sekitar pelabuhan, ada yang berdagang, bekerja, anak-anak sekolah, dan ada juga masyarakat yang membutuhkan akses kesehatan,” ujar Edi.

Legislator PDI Perjuangan itu meminta Kementerian Perhubungan, ASDP, dan pemerintah daerah duduk bersama melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola penanganan kemacetan di Pelabuhan Ketapang.

Menurutnya, evaluasi tidak cukup hanya melihat arus kendaraan di jalan. Pemerintah perlu memeriksa kapasitas pelabuhan, pengaturan kendaraan sebelum masuk kawasan pelabuhan, proses boarding, bongkar muat, kesiapan kapal, hingga koordinasi pengaturan lalu lintas di jalur menuju Ketapang.

Edi juga menyoroti persoalan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang menurutnya tetap harus ditertibkan. Namun, penanganan ODOL tidak semestinya menjadi satu-satunya solusi atas kemacetan yang terjadi berulang.

“ODOL tetap harus ditangani, tetapi jangan kemudian semua persoalan kemacetan dibebankan ke sana. Kita harus lihat juga apakah kapasitas pelabuhannya memadai, bagaimana pola antreannya, boarding-nya, pergerakan kapalnya, sampai koordinasi di lapangan. Kalau macetnya terus berulang, berarti ada sistem yang harus kita benahi,” tegasnya.

Edi menilai Pelabuhan Ketapang memiliki posisi penting dalam mobilitas masyarakat dan distribusi barang antara Pulau Jawa dan Bali. Karena itu, kelancaran layanan penyeberangan harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap aktivitas warga di sepanjang jalur menuju pelabuhan.

“Pelabuhan ini pintu pergerakan ekonomi. Tetapi jangan sampai karena aktivitas di pelabuhan, warga di sekitarnya malah kesulitan bekerja, berdagang, mengantar anak sekolah atau mendapatkan pelayanan kesehatan. Pemerintah harus hadir memastikan dua-duanya berjalan, pelayanan penyeberangan lancar dan masyarakat juga tidak kehilangan aksesnya,” pungkas Edi.