Nasional
Putusan MK Jadi Momentum Perkuat Tata Kelola Penanggulangan Bencana Nasional
JAKARTA — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 261/PUU-XXIII/2025 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola penanggulangan bencana secara nasional.
Anggota Komisi VIII DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana mengatakan, putusan tersebut jangan hanya dilihat dari aspek penetapan apakah suatu bencana berstatus nasional atau daerah. Lebih jauh, putusan ini harus menjadi dorongan bagi pemerintah untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih terukur, responsif, terintegrasi, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.
“Putusan MK ini bukan semata-mata soal status bencana nasional. Ini harus kita jadikan momentum untuk membenahi tata kelola penanggulangan bencana secara menyeluruh, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, tanggap darurat, sampai rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Kariyasa.
MK dalam Putusan Nomor 261/PUU-XXIII/2025 memaknai Pasal 7 ayat (2) UU 24/2007 dengan menetapkan lima indikator dalam penentuan status dan tingkat bencana, yakni jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Untuk penetapan status bencana nasional, sekurang-kurangnya tiga indikator harus terpenuhi dengan menempatkan jumlah korban sebagai indikator utama yang wajib dipenuhi.
Menurut Kariyasa, parameter tersebut penting karena memberikan kepastian yang lebih terukur dalam pengambilan keputusan. Namun, yang tidak kalah penting adalah memastikan parameter tersebut terhubung dengan sistem penanggulangan bencana yang bekerja sejak sebelum bencana terjadi.
“Jangan sampai kita baru sibuk membahas status setelah korban berjatuhan. Yang harus diperkuat adalah bagaimana negara hadir sebelum bencana terjadi, bagaimana risiko dipetakan, bagaimana masyarakat diberi peringatan, bagaimana evakuasi dilakukan, dan bagaimana pemerintah memastikan penanganan berjalan cepat ketika bencana terjadi,” ujarnya.
Kariyasa menilai penguatan Early Warning System (EWS) harus menjadi bagian penting dari pembenahan tersebut, khususnya di wilayah yang memiliki risiko bencana tinggi.
Menurutnya, sistem peringatan dini tidak cukup hanya dengan memasang alat atau sensor. Sistem tersebut harus dipastikan mampu mendeteksi ancaman, mengolah informasi, menyampaikan peringatan secara cepat kepada masyarakat, dan diikuti dengan prosedur evakuasi yang jelas.
“Peringatan dini harus sampai kepada masyarakat dalam bahasa yang mudah dipahami dan pada waktu yang cukup untuk menyelamatkan diri. Karena itu, kita perlu memastikan alatnya berfungsi, datanya terintegrasi, jalur komunikasinya jelas, pemerintah daerah siap, dan masyarakat rutin mendapatkan edukasi serta simulasi,” kata Kariyasa.
Ia juga menekankan pentingnya memperjelas pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BPBD, dan seluruh pemangku kepentingan dalam setiap tahapan penanggulangan bencana.
“Jangan sampai ada persoalan koordinasi ketika bencana terjadi. Siapa yang menerima informasi, siapa yang mengambil keputusan, siapa yang mengeluarkan peringatan, siapa yang melakukan evakuasi, dan siapa yang memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, semuanya harus jelas,” ujarnya.
Selain itu, Kariyasa mendorong agar kebijakan anggaran penanggulangan bencana tidak hanya berorientasi pada pembiayaan setelah bencana terjadi. Anggaran mitigasi dan kesiapsiagaan harus mendapatkan perhatian yang memadai.
“Paradigma kita harus bergeser dari responsif menjadi lebih preventif. Belanja untuk mitigasi, kesiapsiagaan, penguatan EWS, edukasi masyarakat, pemetaan risiko, dan pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana harus dipandang sebagai investasi untuk menyelamatkan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, putusan MK juga perlu ditindaklanjuti dengan memastikan adanya aturan teknis yang mampu menerjemahkan indikator-indikator tersebut ke dalam ukuran yang objektif dan dapat diterapkan secara konsisten.
“Lima indikator yang diberikan MK harus diterjemahkan menjadi parameter teknis yang jelas. Jangan sampai di lapangan masih terjadi perbedaan tafsir mengenai kapan suatu indikator dianggap terpenuhi. Ini penting agar keputusan pemerintah cepat, transparan, berbasis data, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Kariyasa.
Kariyasa menambahkan, Komisi VIII DPR RI akan terus mendorong penguatan kebijakan penanggulangan bencana, termasuk dari sisi pengawasan dan penganggaran.
“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan penanggulangan bencana bukan hanya apakah status bencana nasional ditetapkan atau tidak. Ukuran yang paling penting adalah seberapa cepat kita bisa mencegah korban, melindungi masyarakat, memberikan pertolongan ketika bencana terjadi, dan membantu masyarakat pulih serta kembali menjalani kehidupan,” kata Kariyasa.
“Putusan MK ini harus kita jadikan momentum untuk membangun sistem penanggulangan bencana nasional yang lebih kuat, dari hulu sampai hilir. Negara harus hadir sebelum bencana, saat bencana, dan setelah bencana,” pungkasnya.
Nasional
Peringatan Hari Pahlawan Teguhkan Semangat Pengabdian
Jakarta, Hariansentana.com – Nilai-nilai kepahlawanan yang diwariskan para pejuang bangsa menjadi teladan bagi seluruh elemen bangsa untuk terus menumbuhkan semangat persatuan dan pengabdian melalui karya nyata demi kemajuan bangsa dan negara.
Sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan, Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI M. Tonny Harjono, S.E., M.M., menghadiri Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 yang dipimpin Menteri Sosial Dr. K.H., Saifullah Yusuf, S.I.P., di TMPNU Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).

Mengusung tema “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”, peringatan tahun ini mengajak seluruh elemen bangsa untuk meneruskan nilai keberanian, persatuan, dan pengabdian para pahlawan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menteri Sosial dalam amanatnya tertulisnya menyampaikan para pahlawan telah mewariskan teladan tentang keberanian, pengabdian, persatuan, serta kesediaan mendahulukan kepentingan bangsa. Menurutnya, Nilai-nilai tersebut tetap relevan di tengah tantangan kehidupan saat ini.
“Perjuangan diwujudkan melalui kerja keras, pembangunan berkelanjutan, pendidikan, pelayanan kepada masyarakat, serta upaya menghadirkan kehidupan yang lebih baik dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Menteri Sosial.
Melalui peringatan Hari Pahlawan ini, diharapkan nilai-nilai kepahlawanan senantiasa menjadi inspirasi bagi seluruh prajurit TNI Angkatan Udara untuk meningkatkan semangat pengabdian, memperkuat dedikasi, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. (***)
Ibukota
Seorang Pasien Penderita TBC Keluhkan Pelayanan di Puskesmas Cibubur
Jakarta, Hariansentana.com – Seorang pasien warga Cibubur Jakarta Timur mengungkapkan kekecewaannya terhadap pelayanan Puskesmas Cibubur yang tidak ramah menangani pasiennya pada Senin (9/11/2026).
Ia mengeluhkan bahwa dirinya sedang membutuhkan pengobatan karena menderita penyakit Tuberkulosis (TBC). Namun pada saat sedang menunggu dibangku ruang tunggu dirinya mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, Ia diusir dari tempat duduk tunggu oleh petugas pelayanan.
Dari kejadian itu pasien tersebut merasa bahwa, pasien penderita tuberkulosis (TBC) diduga seringkali mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan atau diskriminasi. Seringkali mereka mendapat reputasi buruk (stigma) dari masyarakat seperti memiliki penyakit serius, penyakit genetik yang tidak dapat disembuhkan, dan lain-lain. Bahkan dikucilkan oleh petugas Puskesmas Cibubur, Jakarta Timur.
“Saya diusir dari tempat duduk tunggu dua kali oleh petugas pelayanan. Saya dibuat tidak menyenangkan dikucilkan dan dihina oleh petugas, padahal saya memakai masker,” cetusnya.
Namun petugas bagian pelayanan pasien TBC Puskesmas Cibubur berdalih bahwa, pasien tersebut tidak menggunakan masker.
“Saya selalu memakai masker saat duduk, walaupun pada saat minum masker tetap nempel di mulut, hanya sedotan yang masuk Disinikan ada Cctv, bisa di cek.” ucap warga pasien TBC.
Ia berharap bahwa seharusnya petugas Puskesmas tersebut melayani masyarakat dengan baik.
“Puskesmas menangani pasien TBC (Tuberkulosis) melalui alur standar pelayanan medis yang terintegrasi secara gratis dari tahap deteksi hingga sembuh”.pungkasnya. (Haholongan)
Daerah
Gubernur ASR Tinjau Pembangunan Jalan di Konsel dan Bombana, Penanganan Jalan Provinsi Capai 42,16 Kilometer
SULTRA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pada tahun anggaran 2026, panjang penanganan jalan provinsi meningkat dari rencana awal 37,891 kilometer menjadi 42,16 kilometer, terdiri atas 12,37 kilometer di wilayah daratan dan 29,79 kilometer di wilayah kepulauan.
Sebagai bentuk pengawasan, Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka (ASR), meninjau langsung progres pembangunan Jalan Punggaluku–Ambesea di Kabupaten Konawe Selatan dan Jalan Kasipute–Lora–Bambaea di Kabupaten Bombana, Rabu (4/11/2026).
Di Konawe Selatan, penanganan Jalan Punggaluku–Ambesea bertambah dari usulan awal 3 kilometer menjadi 4 kilometer setelah pengukuran ulang. Ruas ini dinilai strategis untuk menunjang mobilitas masyarakat, khususnya aktivitas pertanian dan distribusi hasil produksi.
Gubernur ASR menegaskan bahwa pembangunan jalan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan wilayah, mengingat Konawe Selatan merupakan salah satu pintu gerbang menuju Kota Kendari.
“Peningkatan infrastruktur jalan ini penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi, serta mengantisipasi perkembangan wilayah ke depan. Saya juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga jalan yang sudah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang,” ujar ASR.
Selanjutnya, Gubernur meninjau Jalan Kasipute–Lora–Bambaea di Kabupaten Bombana. Peningkatan jalan sepanjang 10 kilometer tersebut terbagi dalam tiga segmen dengan dukungan anggaran sekitar Rp30 miliar. Infrastruktur ini diharapkan memperlancar akses antardesa, termasuk konektivitas menuju kawasan Poleang.
Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo dan Bupati Bombana Burhanuddin menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah provinsi. Keduanya berharap pembangunan tersebut dapat meningkatkan mobilitas warga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama sektor pertanian.
Dalam kunjungan yang sama, Gubernur ASR juga meninjau revitalisasi sisi darat Pelabuhan Penyeberangan Torobulu. Proyek ini merupakan bagian dari Program Strategis Daerah yang dilaksanakan di tiga pelabuhan, yakni Baubau, Amolenggo, dan Torobulu, dengan total anggaran sekitar Rp30 miliar.
Revitalisasi mencakup peningkatan fasilitas terminal, penataan area parkir, serta pembenahan lingkungan pelabuhan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jasa.
Melalui pembangunan jalan dan revitalisasi pelabuhan, Pemprov Sultra terus memperkuat infrastruktur transportasi daratan maupun kepulauan guna memperluas akses ekonomi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, dan memperbaiki pelayanan publik.
-
Polhukam4 days agoSengketa Hak Cipta Kemasan Kosmetik, Law Firm Wijaya Sandi & Co Menangkan Perkara SUNISA Lawan ZENCOLOR
-
Daerah5 days agoDPR Desak Pemda Perkuat Mitigasi Banjir dan Longsor Jelang Musim Hujan 2026/2027
-
Nasional1 day agoPeringatan Hari Pahlawan Teguhkan Semangat Pengabdian
-
Ekonomi3 days agoKemenangan Demokrat dalam Pemilu Sela AS 2026 Berpotensi Redam Eskalasi Konflik Timur Tengah.

