Connect with us

Pendidikan

Kabadiklat Kemhan Buka Diklat Teknis Digitalisasi Arsip Serta Pelatihan K3 TA 2024 di Faskes Pusdiklat Tekfunghan Salemba

Published

on

 
Jakarta, Hariansentana.com — Plt Kabadiklat Kemhan Mayor Jenderal TNI Zainul Arifin, S.A.P., M.Sc. membuka Diklat Teknis Digitalisasi Arsip dan Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, bagi pegawai Kemhan dan TNI TA.2024 di Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan Jumat (23/2/2024).

Diklat yang bekerjasama dengan Arsip Nasional RI dan Balai Besar Pelatihan Kesehatan ini dipandang penting dan strategis di era saat ini.

Diklat teknis Digitalisasi Arsip  rupakan salah satu diklat untuk membangun kompetensi teknis pegawai di era digital saat ini, yang menjadi salah satu tuntutan dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia yang menuntut kinerja yang efektif, efisien, dan transparan.

Dalam sambutannya¸ Kabadiklat menyampaikan bahwa digitalisasi arsip menjadi sebuah keniscayaan di saat ini. Mengubah bentuk arsip fisik menjadi format digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Arsip digital juga akan lebih mengefisiensikan penggunaan sumber daya, arsip tidak lagi membutuhkan tempat yang besar dan luas untuk menyimpannya.

Digitalisasi arsip juga membantu menjaga dan mengamankan informasi penting untuk generasi mendatang, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, dan mendorong kinerja serta produktivitas organisasi. Oleh karena itulah, penting bagi para pegawai Kementerian Pertahanan dan TNI untuk memiliki kompetensi dalam mengelola arsip secara digital. Kabadiklat yakin bahwa para peserta dapat menyerap ilmu dan keterampilan ini untuk mewujudkan Personel Kemhan/TNI yang kompeten dan profesional.

Melalui Diklat Teknis Digitisasi Arsip ini para peserta diharapkan  memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola arsip dengan memodernisasi bentuk arsip, dari format manual menjadi digital yang akan memudahkan pencarian pada saat dibutuhkan.

Materi Diklat yang dirancang dengan baik dan instruktur yang kompeten akan membantu para peserta dalam memahami konsep dasar digitalisasi arsip, teknik digitalisasi arsip, dan pengelolaan arsip digital.
 
Selanjutnya, kompetensi lain yang sedang kebutuhan di era saat ini adalah kompetensi di bidang pelayanan kesehatan, khususnya dalam menjamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. K3 dapat melindungi tenaga medis pada unit-unit pelayanan dari resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, sekaligus juga bermanfaat untuk membangun budaya kerja yang aman, sehat, dan produktif guna menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan semangat kerja, dan mendorong produktivitas.

Oleh karenanya, K3 merupakan aspek penting dalam menjaga kelancaran dan keefektifan operasional di fasilitas pelayanan kesehatan, karena K3 yang baik akan melindungi para pekerja dan pasien dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
 
Sebagaimana kita ketahui bahwa di fasilitas pelayanan kesehatan, terdapat berbagai risiko yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan para tenaga kesehatan dan pasien, antara lain resiko terpapar bahan kimia dan biohazard, resiko terpapar radiasi, risiko kecelakaan kerja, maupun resiko penyakit akibat kerja. Sudah barang tentu, hal ini juga bisa terjadi pada fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kementerian Pertahanan dan TNI. Oleh karena itulah, diperlukan upaya-upaya untuk memastikan K3 di fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI, yang salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana yang kita lakukan saat ini.
 
Kabadiklat juga yakin bahwa diklat ini akan sangat bermanfaat bagi para peserta dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang K3 di fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di lingkungan Kemhan dan TNI. Oleh karenanya, Diklat Teknis K3 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada para peserta setidaknya tentang konsep dasar K3, risiko-risiko K3 dan upaya-upaya untuk memastikan K3 di fasilitas pelayanan kesehatan.

Turut hadir pada upacara pembukaan Diklat Teknis Digitisasi Arsip dan Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut, Para Kapusdiklat Badiklat Kemhan,  Kapusdiklat Arsip Nasional RI (ANRI), Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Kementerian Kesehatan,  Staf Biro Kepegawaian Setjen Kemhan, Staf Aspers Panglima TNI, Staf Aspers Kasad, Staf Aspers Kasal, Staf Aspers Kasau serta para tamu undangan, dan peserta diklat. Dan, sebagai apresiasi kepada mitra lembaga yang bekerjasama dalam kegiatan kedua diklat ini, Kabadiklat Kemhan juga menyerahkan plakat kepada Kapusdiklat ANRI, Kepala BBPK Kementerian Kesehatan.(***)

Pendidikan

LSM PRB Desak Disdik Kab Bogor Profesionalkan SPMB, SD-SMP 2026, Usul Sekolah Swasta Digratiskan Lewat APBD

Published

on

By

Bogor, Hariansentana .com – Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor membuat Sistem Penerimaan Murid Baru ( SPMB ) SD dan SMP tahun ajaran 2026 lebih profesional dan berpihak ke masyarakat.

Saat di hubungi tlp seluler nya Kamis 25 ,Juni 2026
Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) M Johan Pakpahan ,S .H. mengatakan Sistem Penerimaan Murid Baru ( SPMB ) untuk jenjang wajib belajar 9 tahun seharusnya dipermudah. “SD-SMP ini wajib belajar dan sesuai UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Jadi pemerintah wajib memastikan SD-SMP tidak dipersulit sistem. Administrasi harus mudah, jangan bikin orangtua pusing,” terang nya.

Lebih lanjut Johan mendorong Disdik menambah daya tampung dengan menambah kursi/rombongan belajar ( Rombel ) di sekolah negeri. Tujuannya agar siswa yang orangtuanya tidak mampu ke swasta tetap bisa masuk sekolah negeri.

Ia juga mengusulkan terobosan: Pemda Kab. Bogor mengalokasikan anggaran pendidikan lewat APBD untuk menggratiskan sekolah swasta. “Kalau negeri dan swasta sama-sama gratis, masalah pendidikan di Kab. Bogor terjawab. Nggak ada lagi alasan orangtua tidak menyekolahkan anak SD-SMP karena biaya,” tegasnya.

Johan juga meminta Bupati Bogor memberikan arahan ke DPRD Kab. Bogor agar program “sekolah swasta gratis” bisa diwujudkan dengan alokasi APBD yang cukup. Ia juga meminta Kepala Dinas Pendidikan secara teknis menambah kursi di sekolah negeri SD dan SMP supaya daya tampung naik. “Jangan malas bikin terobosan untuk kebaikan masyarakat,” katanya.

Johan juga menyatakan mendukung program Bupati Bogor, khususnya di bidang pendidikan. “Kami paling khusus dukung kalau ada program sekolah swasta gratis. Ini langkah Kab. Bogor berubah, memberitakan pendidikan sebagai program pokok menuju SDM unggul,” pungkasnya………Ron

Continue Reading

Pendidikan

PDIP Tagih Roadmap Sekolah Swasta Gratis SD-SMP Sesuai Putusan MK

Published

on

By

JAKARTA, SENTANA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati mengingatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk menyiapkan peta jalan (roadmap) terkait pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menggratiskan biaya pendidikan pada sekolah swasta jenjang SD-SMP.

MY Esti mengatakan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya meminta realisasi putusan tersebut secara bertahap, namun hingga saat ini pihaknya belum menerima peta jalan yang menggambarkan tahapan terkait pelaksanaan putusan tersebut.

“Kami kembali mengingatkan di dalam tambahan anggaran yang diajukan Pak Menteri belum menampakkan klausa berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, juga tidak ada roadmap untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi putusan tersebut,” kata MY Esti dikutip Sabtu (20/8)

Menurutnya, Kemendikdasmen tetap harus memasukkan keberlanjutan realisasi putusan MK tersebut meski tengah dalam kondisi keterbatasan alokasi anggaran setelah efisiensi.

“Keputusan rapat Komisi X sudah berulang kali mengenai hal ini, tetapi tidak ada tindak lanjut yang kami anggap sangat serius ya. Kalau itu karena keterbatasan anggaran, maka tetap harus ada progres di tahun 2027 apa, tahun 2028 bagaimana dan selanjutnya, itu kan amanah yang diberikan kepada kita semua,” tegasnya.

Sebagai informasi, pada bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah, harus menggratiskan pendidikan dasar yang diselenggarakan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan madrasah atau sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta

Continue Reading

Pendidikan

MagnaMinds Himpun 109 Peserta dari 31 Institusi dalam Workshop Pendidikan Inklusif dan Neurodiversitas di Manado

Published

on

By

MANADO, HARIANSENTANA.COM – Sebanyak 109 peserta dari 31 institusi menghadiri workshop Neurodiversity as a Strength: Strengthening Collaboration in Inclusive Education yang diselenggarakan oleh MagnaMinds di Manado, Sulawesi Utara

Kegiatan yang dibuka oleh Wali Kota Manado, Andrei Angouw ini, mempertemukan perwakilan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, guru, psikolog, terapis, kepala sekolah, pengelola sekolah inklusi,  mahasiswa, orang tua, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya yang memiliki perhatian terhadap pendidikan inklusif dan neurodiversitas.

Dalam sambutannya, Wali Kota Manado, Andrei Angouw. menegaskan pentingnya pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi kemajuan bangsa. “Kekayaan sebuah negara adalah sumber daya manusianya. Ini adalah pekerjaan rumah kita semua,” ujar Andrei Angouw.

Kehadiran berbagai institusi dalam kegiatan ini mencerminkan meningkatnya perhatian dan kebutuhan akan pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang mampu mengakomodasi beragam kebutuhan belajar. Selain menjadi sarana untuk berbagi pengetahuan, workshop juga menjadi ruang kolaborasi bagi para pendidik, orang tua, tenaga kesehatan, dan praktisi untuk bertukar pengalaman dalam mendukung anak-anak dengan kebutuhan perkembangan yang berbeda.

Workshop menghadirkan Anita Chandra, M.Psi., Psikolog, SAP, dari Agents of Behavior Change (ABC) serta Margaretha T. Kuera, M.Psi., Psikolog, yang memiliki pengalaman sebagai psikolog klinis, praktisi CBT, dan konsultan pendidikan kesehatan mental.

Dalam pemaparannya, Anita Chandra menyoroti semakin pentingnya pendidikan inklusif seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap berbagai kebutuhan perkembangan dan gaya belajar anak.

“Ketika kita berbicara mengenai inklusivitas di masa depan, jumlah anak dengan kebutuhan khusus terus meningkat. Karena itu, inklusivitas tidak bisa diabaikan dan harus dipersiapkan dengan baik. Kegiatan seperti ini membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang neurodiversitas dan bagaimana mendukung anak agar dapat berkembang secara optimal,” ujarnya.

Menurut Anita, pemahaman terhadap neurodiversitas merupakan langkah penting dalam membangun lingkungan yang lebih inklusif. Dengan pemahaman yang tepat, masyarakat dapat melihat perbedaan cara berpikir dan belajar sebagai bagian dari keberagaman manusia yang patut dihargai dan didukung.

Sementara itu, Margaretha T. Kuera, M.Psi., Psikolog, menyoroti pentingnya membangun sistem pendidikan yang mampu mengakomodasi kebutuhan setiap anak.

Margaretha menggarisbawahi  bahwa “keberagaman adalah fakta, keadilan adalah pilihan, inklusi adalah aksi, dan hasilnya adalah perasaan diterima sebagai bagian dari masyarakat.”

Dari materi yang diberikan oleh kedua pembicara, para peserta workshop merasa bahwa wawasan mereka tentang pendidikan khusus dan inklusi semakin kaya.

Salah satu peserta, Fatihah Masloman, seorang mahasiswi dari Universitas Kristen Indonesia Tomohon, mengatakan bahwa “Sebagai mahasiswa psikologi, kami mendapat banyak ilmu baru. Acara ini bukan hanya sekadar untuk bertukar pikiran, tetapi kami juga mendapat banyak relasi baru dan tentunya wawasan kami di dunia pendidikan inklusi menjadi lebih luas.

Sebagai kaum muda, saya juga terinspirasi untuk mengajak pemuda-pemudi lainnya berpartisipasi dan berkontribusi aktif dalam inklusivitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.”

Sementara itu, peserta lainnya, Lini Mondigir, ketua Sekolah Inklusi Amadeus, menekankan bahwa setiap anak memiliki kekuatan dan kebutuhan yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan pendidikan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing.

“Anak-anak itu berbeda, tetapi berbeda bukan berarti kurang. Mereka memiliki cara bertumbuh dan belajar yang berbeda. Sekolah inklusi harus mampu mengakomodasi kebutuhan tersebut melalui program pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak,” katanya.

Menurut Lini, salah satu poin penting yang terungkap dalam workshop adalah perlunya program pembelajaran yang lebih individual dan fleksibel agar setiap anak memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensinya.

Salah satu peserta dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus, Merry Christian Wuisan, mengatakan, “Sebagai pegawai dinas pendidikan, saya merasa sangat termotivasi untuk lebih menggalakkan pendidikan inklusi. Mari kita bersama-sama dengan pemerintah pusat mengelola sekolah yang menerima dan mengajar anak-anak berkebutuhan khusus, serta berkolaborasi dengan baik agar anak-anak ini dapat memperoleh hak dan kewajiban yang setara dengan anak-anak di sekolah reguler.”

Dalam sesi diskusi, para peserta juga menyoroti pentingnya memperkuat kolaborasi antara sekolah inklusi dan pusat terapi. Para peserta menilai bahwa kemitraan yang lebih erat antara pendidik, terapis, psikolog, dan orang tua dapat membantu memastikan anak mendapatkan dukungan yang konsisten, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.

Para narasumber juga menekankan pentingnya deteksi dan intervensi dini pada anak dengan kebutuhan perkembangan khusus. Semakin cepat kebutuhan perkembangan seorang anak dikenali, semakin besar peluang untuk memberikan dukungan, terapi, dan intervensi yang tepat sehingga anak dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensinya.

Antusiasme peserta terlihat dari tingginya partisipasi dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Banyak peserta menyampaikan bahwa Sulawesi Utara membutuhkan lebih banyak pelatihan, forum berbagi praktik baik, dan ruang kolaborasi seperti ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang neurodiversitas dan pendidikan inklusif.

MagnaMinds didirikan 1 tahun yang lalu oleh Ryan Winston Angouw, seorang remaja yang peduli terhadap isu neurodiversitas dan pendidikan inklusif. Menurut Ryan, workshop ini dirancang untuk memberikan pemahaman praktis mengenai pendekatan inklusif, strategi komunikasi, serta adaptasi lingkungan yang mendukung individu neurodivergen, termasuk mereka yang hidup dengan autisme, ADHD, maupun disleksia.
“Kami berharap setiap peserta pulang dengan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana menerapkan inklusivitas di lingkungan masing-masing. Guru, terapis, psikolog, mahasiswa, dan orang tua memiliki peran penting dalam menciptakan ruang yang lebih ramah dan mendukung bagi individu neurodivergen,” ujar Ryan.

Selain workshop, kegiatan ini juga menjadi momentum peluncuran buku Panduan Praktis Neurodiversitas yang ditulis oleh Ryan Winston Angouw dan dibagikan secara gratis kepada para peserta.

Dalam kata pengantarnya, Prof. Dr. dr. Hardiono D. Pusponegoro, Sp.A(K), Subsp.Neuro(K), Guru Besar Ilmu Kesehatan Anak dan Konsultan Saraf Anak, menyampaikan apresiasi atas kepedulian Ryan terhadap anak-anak dengan autisme dan berbagai gangguan perkembangan lainnya.

Menurut Prof. Hardiono, di usia 15 tahun, Ryan telah menunjukkan keberanian untuk belajar, mendengarkan pengalaman keluarga, terlibat dalam kegiatan sosial, serta berupaya memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Ia menilai bahwa keputusan Ryan untuk mempelajari kebutuhan anak-anak dengan gangguan perkembangan dan menuangkan pemikirannya ke dalam sebuah buku merupakan sebuah usaha yang sungguh mengagumkan.

Salah satu benang merah yang muncul sepanjang workshop adalah bahwa keberhasilan pendidikan dan perkembangan seorang anak tidak hanya ditentukan oleh sekolah atau keluarga semata, melainkan juga oleh ekosistem pendukung di sekitarnya. Kolaborasi antara orang tua, guru, terapis, psikolog, tenaga kesehatan, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam membantu setiap anak berkembang secara optimal sesuai dengan potensinya.

Dalam konteks pendidikan inklusif, penting untuk diingat bahwa setiap anak memiliki potensi, cara berpikir, dan kekuatan yang unik. Terkadang yang kita anggap sebagai keterbatasan hanyalah kemampuan yang belum sepenuhnya kita pahami. Karena itu, tugas kita bukan hanya memberikan dukungan yang mereka butuhkan, tetapi juga membuka ruang agar potensi mereka dapat berkembang dan memberi makna bagi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, MagnaMinds berharap dapat terus menjadi wadah yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk belajar, berbagi pengalaman, dan membangun pemahaman yang lebih baik tentang neurodiversitas. Sejalan dengan filosofi “Not All Great Minds Think Alike,” yang artinya tidak semua orang hebat berpikir dengan cara yang sama, MagnaMinds meyakini bahwa keberagaman cara berpikir, belajar, dan berkembang merupakan kekuatan yang perlu dipahami, dihargai, dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. (***)

Continue Reading
Advertisement

Trending