Pendidikan
Program Prioritas Perpusnas 2024, Membangun Budaya Baca Melalui 10 Ribu Perpustakaan Desa
Banjarmasin, Hariansentana.com — Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menginisiasi program untuk 10 ribu perpustakaan di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya membangun budaya baca masyarakat.
Pelaksana tugas Kepala Perpusnas E. Aminudin Azis menyatakan, Perpusnas memiliki tiga program prioritas yang akan dilaksanakan pada 2024 yakni penguatan budaya baca dan literasi, pengarusutamaan naskah Nusantara, serta standardisasi dan pembinaan perpustakaan.
“Budaya baca itu harus dibangun, karena seseorang dapat dikatakan literat setelah dia bisa membaca dengan baik, membaca dengan kritis. Maka, budaya membaca ini harus dikembangkan lebih awal,” ungkapnya dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Perpustakaan se-Kalimantan Selatan (Kalsel) yang diselenggarakan di Banjarmasin, Kalsel, pada Kamis malam (15/2/2024).

Dia menyebut, Perpusnas akan menciptakan 10 ribu perpustakaan desa di seluruh Indonesia, di mana setiap perpustakaan akan menerima seribu buku beserta rak untuk penyimpanannya.
“Kami basisnya data yang sudah ada dan usulan dari kabupaten/kota. Syaratnya mereka harus menugaskan orang yang akan mengelola perpustakaan itu. Perpustakaan daerah yang ke depannya akan membina itu,” lanjutnya.
Dalam paparan yang ditampilkan, perpustakaan desa tersebut adalah 600 perpustakaan desa/kelurahan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), 4.604 perpustakaan desa/kelurahan replikasi TPBIS, 2.409 perpustakaan usulan pemerintah kabupaten/kota, serta sebanyak 2.387 taman baca masyarakat (TBM).
Dia menjelaskan, dalam program tersebut perpustakaan desa dan TBM akan berkolaborasi dengan perpustakaan sekolah. Harapannya, agar anak-anak dapat memanfaatkan buku dari kedua tempat tersebut.
“Karena buku di perpustakaan desa dengan yang di sekolah tentunya berbeda. Nah ini harapannya dapat dimanfaatkan semuanya,” jelasnya.
Kolaborasi antara perpustakaan desa dengan perpustakaan sekolah dilakukan dengan kegiatan untuk meningkatkan minat baca, seperti mengadakan program seminggu membaca dua buku, membaca nyaring, maupun mendongeng.
“Membangun literasi itu membangun satu generasi, sehingga membangun literasi dan budaya baca harus ditanamkan sejak kecil,” tambahnya.
Sesuai program prioritas nasional hasil penataan, tahun 2024, fokus penguatan kecakapan literasi masyarakat dilakukan di perpustakaan desa/kelurahan.
Menanggapi hal tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Kalsel Nurul Fajar Desira menyampaikan dukungan anggaran terhadap program 10 ribu perpustakaan desa. Proyek ini akan melibatkan kepala perpustakaan, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat.
“Kami akan mendiskusikan rincian rencana ini dengan kepala perpustakaan di kabupaten/kota. Kami juga akan mempersiapkan diri untuk mengidentifikasi jumlah desa di Kalsel yang dapat berpartisipasi dalam program ini. Diskusi dengan teman-teman di kabupaten dan kota akan menjadi langkah awal dalam mempersiapkan pelaksanaan program ini,” ungkapnya.
Dia menekankan pentingnya persiapan menyeluruh, mengingat dampak positif yang diharapkan dari program ini.
“Kami meyakini bahwa seiring berjalannya waktu, daerah lain di Indonesia akan mengadopsi program serupa. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memastikan bahwa kami siap sepenuhnya dalam melaksanakan program ini,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalsel Nurliani mengatakan sebanyak 10 persen desa di Provinsi Kalsel telah memiliki perpustakaan yang dibangun menggunakan dana desa.
“Untuk menciptakan program ini, kami akan bekerja sama dengan dinas-dinas terkait. Kami pun berkolaborasi dengan stakeholder lainnya, seperti PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalselteng yang telah membangun dua perpustakaan desa,” katanya.(Red)
Pendidikan
Pondok Pesantren Qurrota A’yun Go Internasional, Jalin Kerja Sama Strategis dengan PCI Malaysia
FOTO BERSAMA-K.H. Zaenul Muttaqin, S.E, M.Pd, Ketua HEBITREN Jakarta Timur bersama rombongan, foto bersama usai melakukan kunjungan ke PCI Malaysia. (Foto Ist).
MALAYSIA, SENTANA – Pondok Pesantren Qurrota A’yun Jakarta, terus meneguhkan langkah menuju pesantren berkelas dunia melalui kerja sama strategis dengan PCI (Pimpinan Cabang Istimewa) Malaysia yang dipimpin oleh Datuk K.H. Rudi Mahfudz. Kolaborasi ini menjadi tonggak penting dalam memperluas jejaring pendidikan, dakwah, ekonomi dan pemberdayaan umat di kawasan ASEAN, Jum’at (7/8).

PENANDATANGANAN MoU-Datuk K.H. Rudi Mhafud, Ketua PCI Malaysia bersama K.H. Zaenul Muttaqin, S.E, M.Pd, Ketua HEBITREN Jakarta Timur, saat melakukan Penandatanganan MoU. (Foto Ist).
Kerja sama tersebut merupakan bagian dari visi besar Roadmap Qurrota A’yun 2030, yaitu membangun pesantren yang unggul dalam ilmu keislaman, berkarakter, menguasai teknologi, memiliki wawasan global, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi peradaban Islam dan kemajuan bangsa.
Melalui keterangannya, Jum’at (7/8), Pengasuh Pondok Pesantren Qurrota A’yun, K.H. Zaenul Muttaqin, S.E, M.Pd, menyampaikan bahwa, era globalisasi menuntut pesantren untuk mampu membangun kolaborasi lintas negara tanpa meninggalkan jati diri sebagai lembaga pendidikan yang berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah.
“Pesantren tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perkembangan dunia. Pesantren harus hadir sebagai pusat lahirnya generasi berakhlak mulia, berwawasan internasional, menguasai bahasa, teknologi, kewirausahaan dan siap membangun peradaban Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam,” ungkapnya.

Menurutnya, melalui kerja sama dengan PCI Malaysia, Pondok Pesantren Qurrota A’yun akan mengembangkan berbagai program strategis, antara lain pertukaran wawasan pendidikan pesantren, peningkatan kompetensi guru dan santri, penguatan dakwah internasional, pengembangan ekonomi pesantren, bisnis halal, ekspor-impor produk unggulan pesantren, hingga pengembangan jejaring investasi dan kewirausahaan berbasis syariah.
Sementara itu, Datuk K.H. Rudi Mahfudz, menyambut baik sinergi ini sebagai bentuk penguatan ukhuwah Islamiyah antara Indonesia dan Malaysia. Menurutnya, pesantren memiliki potensi besar menjadi pusat lahirnya pemimpin masa depan yang tidak hanya unggul dalam ilmu agama, tetapi juga mampu menjawab tantangan global melalui inovasi, ekonomi dan pendidikan.
“Kerja sama ini diharapkan menjadi awal lahirnya berbagai program kolaboratif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara. Selain memperkuat hubungan antarlembaga, sinergi ini juga membuka peluang bagi santri untuk memiliki pengalaman internasional, memperluas jejaring keilmuan, serta mengenal praktik terbaik dalam pengelolaan pendidikan, ekonomi, dan dakwah di tingkat regional,” ujarnya.
Dengan semangat “Think Globally, Act Locally, and Serve Universally”, Pondok Pesantren Qurrota A’yun optimistis mampu melahirkan generasi santri yang tidak hanya menjadi penjaga nilai-nilai keislaman, tetapi juga menjadi inovator, entrepreneur, pendidik dan pemimpin yang mampu bersaing di tingkat global.
Langkah menuju “Qurrota A’yun Go Internasional”, bukan sekadar slogan, melainkan ikhtiar nyata untuk menjadikan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam modern yang mengintegrasikan keunggulan tahfiz Al-Qur’an, penguasaan bahasa Arab dan Inggris, teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), kewirausahaan, serta diplomasi pendidikan internasional.
“Melalui kolaborasi dengan PCI Malaysia, diharapkan akan lahir generasi santri yang siap menjadi duta Islam yang moderat, berilmu, mandiri, dan mampu membangun peradaban yang membawa kemaslahatan bagi umat di tingkat regional maupun global,” pungkas Zaenul. (Red).
Pendidikan
Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tingkat SMP Negeri di Kabupaten Bogor Kembali Menuai Sorotan.
Bogor, Hariansentana.com – Sistem Penerimaan Murid Baru ( SPMB ) tingkat SMP Negeri di Kabupaten Bogor tahun ini kembali menuai sorotan. Banyak siswa tidak tertampung, termasuk siswa berprestasi dan dengan nilai rapor tinggi yang justru terdampak sistem yang dinilai tidak transparan.
Hal itu disampaikan Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) MJohan Pakpahan S.H kepada sentana Selasa 7 Juli 2026 melalui tlp seluler nya.
Johan menyayangkan adanya dugaan “pengkondisian” siswa sejak proses pendaftaran di tingkat SD asal.
“Diduga ada permainan “, guru SD asal mengumpulkan pendaftaran aplikasi dengan biaya Rp350.000 per siswa. Nah, siswa jalur prestasi ini kan diuji oleh siswa dan pramuka. Ini tidak jelas. Seharusnya diuji oleh guru, bukan siswa,” ujarnya.
Ia menduga kuat adanya praktik “pesanan” dan “titipan aman” karena kedekatan pihak tertentu dengan sekolah tujuan. “Ini sudah langganan tiap tahun. Masuknya melalui Kepsek SMP masing-masing,” tegasnya.
Lebih lanjut Johan juga menyoroti banyaknya Kepala Sekolah SMP Negeri yang merangkap jabatan atau menjadi Pelaksana Tugas Plt di sekolah lain.
“Contoh nya Kepsek SMPN 2 Cibinong menjadi Plt di SMPN 1 Bojong Gede. Contoh lain, Kepsek SMPN 1 Cibinong merangkap juga di SMP Negeri Citereuf. Nah ini kan sepertinya Kab. Bogor kekurangan Kepsek,” papar nya.
Menurutnya, rangkap jabatan berpotensi membuat pengelolaan sekolah tidak profesional. Apalagi ada dana BOS yang dikelola. “Kami menduga Kepsek ini sibuk urusan uang BOS. Laporannya hanya tulis ‘gonggong’, tidak disebutkan kondisi siswa setiap bulan. Padahal jumlah siswa itu berubah-ubah,” duga Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) .
Ia menambahkan, jika dana BOS dikelola benar, sekolah mestinya bisa menambah rombel atau kelas baru untuk menampung lonjakan siswa. “Faktanya banyak orang tua tidak sanggup biayai swasta karena mahal. Akibatnya siswa meluber tidak tertampung,” ungkapnya.
Menyikapi persoalan tahunan ini, Johan meminta Bupati Bogor turun tangan dengan menyiapkan sekolah swasta gratis.
“Jangan setiap tahun orang tua hanya mengeluh soal sekolah. Jangan sibuk bangun infrastruktur saja tapi lupa buat sekolah. Minimal ada 4 SMP Swasta Gratis di setiap Dapil. APBD harus dialokasikan ke sana,” desaknya.
Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) menegaskan akan terus menyuarakan persoalan pendidikan di Kabupaten Bogor agar tidak ada lagi anak berprestasi yang terbuang dari sistem,” terang nya …….Ron
Pendidikan
LSM PRB Desak Disdik Kab Bogor Profesionalkan SPMB, SD-SMP 2026, Usul Sekolah Swasta Digratiskan Lewat APBD
Bogor, Hariansentana .com – Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor membuat Sistem Penerimaan Murid Baru ( SPMB ) SD dan SMP tahun ajaran 2026 lebih profesional dan berpihak ke masyarakat.
Saat di hubungi tlp seluler nya Kamis 25 ,Juni 2026
Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) M Johan Pakpahan ,S .H. mengatakan Sistem Penerimaan Murid Baru ( SPMB ) untuk jenjang wajib belajar 9 tahun seharusnya dipermudah. “SD-SMP ini wajib belajar dan sesuai UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Jadi pemerintah wajib memastikan SD-SMP tidak dipersulit sistem. Administrasi harus mudah, jangan bikin orangtua pusing,” terang nya.
Lebih lanjut Johan mendorong Disdik menambah daya tampung dengan menambah kursi/rombongan belajar ( Rombel ) di sekolah negeri. Tujuannya agar siswa yang orangtuanya tidak mampu ke swasta tetap bisa masuk sekolah negeri.
Ia juga mengusulkan terobosan: Pemda Kab. Bogor mengalokasikan anggaran pendidikan lewat APBD untuk menggratiskan sekolah swasta. “Kalau negeri dan swasta sama-sama gratis, masalah pendidikan di Kab. Bogor terjawab. Nggak ada lagi alasan orangtua tidak menyekolahkan anak SD-SMP karena biaya,” tegasnya.
Johan juga meminta Bupati Bogor memberikan arahan ke DPRD Kab. Bogor agar program “sekolah swasta gratis” bisa diwujudkan dengan alokasi APBD yang cukup. Ia juga meminta Kepala Dinas Pendidikan secara teknis menambah kursi di sekolah negeri SD dan SMP supaya daya tampung naik. “Jangan malas bikin terobosan untuk kebaikan masyarakat,” katanya.
Johan juga menyatakan mendukung program Bupati Bogor, khususnya di bidang pendidikan. “Kami paling khusus dukung kalau ada program sekolah swasta gratis. Ini langkah Kab. Bogor berubah, memberitakan pendidikan sebagai program pokok menuju SDM unggul,” pungkasnya………Ron
-
Ibukota2 days agoJalan Pademangan I Raya Kembali Kumuh dan Jorok, Warga Tuding Aparat Pemerintahan Pademangan Timur Tutup Mata.
-
Polhukam4 days agoLSM PRB : KPK “Gertak Sambal” di Bappenda Kabupaten Bogor
-
Ibukota5 days agoPMKRI Jakarta Pusat: Kekuasaan Makin Dominan, Fungsi Pengawasan DPR Dipertanyakan
-
Ibukota3 days agoKelurahan Pademangan Barat Bersama PT KAI Daop I Bersihkan Tumpukan Sampah di Rel KA Pademangan Barat dan Timur

