Connect with us

Nasional

Hasil Pengumpulan Bulan Dana PMI Jakut Capai 2,4 Milyar

Published

on

Jakarta, Hariansentana.com – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara merangkul semua pemangku kepentingan untuk ikut menyukseskan pelaksanaan Bulan Dana PMI Tingkat Kota Jakarta Utara yang berlangsung sejak 1 September sampai dengan 30 November 2021. Kolaborasi dari semua unsur itu menghasilkan perolehan Bulan Dana PMI Kota Jakarta Utara hingga Rp 2.421.223.716.

“PMI sebagai peran pelengkap bagi pemerintah yang aktif membantu tugas pemerintah dalam hal penanganan bencana dan sosial. Kiprah PMI sangat diperlukan untuk memenuhi dan melayani masyarakat serta mendukung peran pemerintah dalam penanggulangan bencana, pelayanan sosial kesehatan, pelayanan kebutuhan darah, dan pembinaan remaja/pemuda,”  jelas Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim saat menghadiri acara Penutupan Bulan Dana PMI Kota Jakarta Utara Tahun 2021 di Ruang Bahari, Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Selasa (21/12).

Terlebih lagi di masa pandemi Covid-19, PMI Kota Jakarta Utara turut berperan dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 seperti melakukan penyemprotan cairan desinfektan, kegiatan vaksinasi keliling dan hal lainnya. “Inilah salah satu bentuk pengembalian donasi yang dihimpun PMI dan dikembalikan lagi ke masyarakat.

Sedangkan target yang ditentukan setiap tahunnya hanya sebagai angka motivasi untuk selalu berupaya mengoptimalkan pengumpulan Bulan Dana PMI,” terang Ali didampingi Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Juaini, Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Utara, Wawan Budi Rohman.

Dalam acara Penutupan Bulan Dana PMI Kota Jakarta Utara Tahun 2021 juga dilakukan penandatanganan berita acara hasil pengumpulan Bulan Dana PMI Kota Jakarta Utara dan pemberian piagam kepada para pengumpul Bulan Dana PMI mulai dari Kecamatan, Kelurahan, Sudin, dan dunia usaha.

“Salah satu sumber pendanaan PMI berasal dari masyarakat yang tidak mengikat dan diperoleh melalui Bulan Dana PMI yang dilaksanakan selama 3 bulan.

Semoga perolehan Bulan Dana PMI Tahun 2021 dapat dimanfaatkan karena ini adalah amanat dari masyarakat, kembali kepada masyarakat agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan apa yang telah diberikan dalam pelaksanaan Bulan Dana PMI.

Bukan hanya menghimpun dana saja tapi juga mewujudkan rasa kepedulian masyarakat untuk membantu sesama,” ungkap Wakil Sekretaris PMI Provinsi DKI Jakarta, Uceng didampingi Ketua PMI Kota Jakarta Utara, Sabri Saiman.(mantan anggota DPRD.DKI. Jakarta). (Sutarno).

Nasional

Pusdiklat Jemenhan Badiklat Kemhan Menyelenggarakan Studi Lapangan ke Pemerintah Kabupaten Sumedang Jawa Barat

Published

on

JAWA BARAT, HARIANSENTANA.COM — Pusdiklat Jemenhan Badiklat Kemhan menyelenggarakan kegiatan Studi Lapangan ke Pemerintah Kabupaten Sumedang Jawa Barat Selasa (25/6/2024).

Kegiatan ini diikuti oleh Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Kemhan TA.2024

Kegiatan Studi Lapangan tersebut dipimpin langsung oleh Kapusdiklat Jemen Han Badiklat Kemhan Brigjen TNI Wasono, S.Sos., M.Hum beserta pendamping Akademis dan pelaksana.

Kegiatan ini diterima Langsung oleh Pj Sekda Pemkab Sumedang Hj. Tuti Ruswati, S.Sos.,M.Si beserta para pejabat struktural lainnya.

Pelaksanaan Studi lapangan ini pada dasarnya bertujuan untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman peserta secara langsung dari daerah lain yang berhasil dalam melaksanakan program unggulan organisasi.

Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, para peserta dapat mengembangkan kemampuan dalam mengidentifikasi area perubahan, mempelajari inovasi pada lokus studi lapangan, mengadopsi dan mengadaptasi keunggulan organisasi yang memiliki best practice pada pengelolaan program kegiatan sehingga mampu memberikan inspirasi untuk mengembangkan ide-ide perubahan yang akan diterapkan pada unit organisasinya masing-masing.

Berikut adalah lokus tujuan studi lapangan:

  1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
  2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
  3. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPPPEDA)
  4. Dinas Komunikasi dan Informasi, Persandian dan Statistik (KOMINFO SANDITIK).
Continue Reading

Ibukota

Komisi A DPRD Gelar Kunker ke Dinas Dukcapil DKI Jakarta.

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com — Komisi A DPRD DKI menggelar kunjungan kerja ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Jalan S Parman, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Senin (24/6).

Rombongan wakil rakyat diterima Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin bersama jajaran.

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaludin mengucapkan terima kasih atas kunjungan Komisi A DPRD DKI sebagai bentuk kepedulian terhadap layanan administrasi kependudukan.

“Komisi A DPRD DKI selama ini membantu pendampingan, support dan sinergisitas atas berbagai macam program kerja Dinas Dukcapil di antaranya penataan dan penertiban administrasi kependudukan di Jakarta,” ujar Budi Awaludin.

Ia mengungkapkan, layanan publik yang dilakukan Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini terus bergerak secara dinamis mengikuti trend dan perkembangan kebutuhan masyarakat.

“Alhamdulillah, Dinas Dukcapil DKI Jakarta menjadi barometer serta rujukan atas kemajuan layanan dukcapil di beberapa daerah di Indonoesia, khususnya Jabodetabek,” ungkapnya.

Sementara Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiono mengapresiasi atas layanan Dinas Dukcapil DKI Jakarta tetap berjalan baik di tengah kondisi gedung dan fasilitas yang terbatas.

“Dinas Dukcapil DKI yang mengalamj kekurangan pegawai mencapai 421 orang tidak boleh dibiarkan. Untuk pengadaan CPNS tahun 2025 perlu diakomodir berkoordinasi dengan BKD, terrmasuk layanan online saat ini perlu dibuat lebih ringkas,” paparnya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua menuturkan, data kependudukan perlu dimanfaatkan dengan baik. Program dan perencanaan pembangunan saat ini belum memanfaatkan dengan baik atas database kependudukan. APBD DKI sepatutnya hanya untuk pemanfaatan kepada warga Jakarta.

“Jangan lagi kita tidak memberikan yang menjadi haknya warga Jakarta. Komisi A DPRD mendukung penuh dalam program Pj Gubernur DKI, Heru Budi Hartono untuk penataan dan penertiban sesuai domisili karena dana sosial DKI sebesar 30 persen jangan sampai salah sasaran karena ini amanah dari rakyat,” tandasnya.(Sutarno)

Continue Reading

Nasional

Bencmarking: Transformasi menuju BPSDM Kementerian Pertahanan

Published

on

JAKARTA, HARIANSENTANA.COM — Kapusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan, Dr. Endang Purwaningsih, M.Si, mewakili Kabadiklat Kemhan Mayjen TNI Zainul Arifin, S.A.P. M.Sc. bertindak sebagai ketua rombongan Tim Penyusun Naskah Akademik Transformasi menuju Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pertahanan (Kemhan), melaksanakan benchmarking ke BPSDM Kemenkominfo di Jakarta (24 Juni 2024).

Jadi, dalam proses Transformasi menuju BPSDM Badiklat Kemhan, kami sedang mencari format untuk merumuskan proses bisnis, struktur organisasi maupun program-program yang sesuai dengan core bisnis yang dimiliki oleh Kemhan” Di sisi lain, dalam rangka pengembangan kompetensi SDM, setiap instansi pemerintah, baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah juga dituntut untuk menyelenggarakan corporate university (Corpu) atau pembelajaran terintegrasi guna mewadahi tuntutan kewajiban ASN untuk mengembangkan kompetensi secara terus menerus melalui program Merdeka Belajar bagi ASN, sebagaimana menjadi amanat UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Oleh karena itu, gagasan ke depan ini, Kemhan tidak hanya akan mentransformasikan Badiklat menjadi BPSDM tetapi juga bagaimana menyelenggarakan Corpu, ungkap Kapusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan, usai kunjungan kerjanya di Jakarta Senin (23/6/2024).

Lesson learned dari kunjungan benchmarking ke BPSDM Kemenkominfo ini, bahwa Tim Kemhan perlu memformulasikan dengan matang tentang bagaimana format yang sesuai dengan core bisnisnya Kemhan, yaitu tentang Pertahanan Negara dan Bela Negara, lanjut Kapusdiklat Tekfunghan.

Tugas BPSDM Kemkominfo adalah menyelenggarakan pengembangan SDM di bidang komunikasi, Informatika dan Digital, dengan mengisi gap kebutuhan dan ketersediaan talenta digital yang telah dipetakan berdasarkan pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI). Analog dengan itu, jika dihadapkan dengan konsep BPSDM Kemhan maka tugas yang akan diemban diantaranya kurang lebih adalah menyelenggarakan pengembangan SDM di bidang pertahanan negara, yang akan mengisi gap yang telah dipetakan berdasarkan pengukuran Indeks Pertahanan Negara. Dan, saat ini pengukuran indeks yang telah dibuat oleh Kemhan baru Indeks Bela Negara. Yang pasti, Tim Kemhan masih perlu banyak diskusi dalam menyempurnakan konsep naskah akademik atau naskah urgensi BPSDM Kemhan.

Pada kunjungannya tersebut, Kapusdiklat Tekfunghan beserta Tim berkesempatan berdialog dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika Kementerian Kominfo, Dr. Eng. Hary Budiarto M.Kom., IPM yang juga didampingi oleh Plt. Ses Badan Litbang SDM Kominfo Kementerian Kominfo, Hendra Fatadona SSi. MM, Kapusdiklat Kominfo Kementerian Kominfo Baso Saleh M.L.KOM, Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kominfo, Imam Suwandi S.ST., Ak, dan Ketua Tim Kepegawaian Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo, Agus Haryono SE, MM.

Continue Reading
Advertisement

Trending