Connect with us

Ekonomi

Hampir Dua Abad Dieksploitasi, Lapangan Minyak Bula Tak Sejahterakan Rakyat Maluku

Published

on

Jakarta, Hariansentana.com – Lapangan minyak Bula di pulau Seram Maluku memiliki sejarah yang cukup panjang seperti lapangan minyak lain di Kalimantan dan Sumatera. Sekitar hampir dua abad minyak bumi diangkat dari Bula, tetapi tidak memperlihatkan kesejahteraan yang hadir sesuai dengan kekayaan alamnya.

Menurut Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Engelina Pattiasina, keberadaan minyak di Bula diketahui pada tahun 1897 atau selisih sekitar 11 tahun dengan penemuan minyak di Pangkalan Brandan, Sumatera Timur.

“Namun, pengeboran pertama sumur minyak di wilayah Waru, Teluk Bula dilakukan Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) anak perusahaan De Koninklijke atau dikenal The Royal Dutch pada tahun 1913. Minyak berhasil keluar setelah pengeboran mencapai kedalaman 950 kaki atau sekitar 289 meter,” kata Engelina saat dihubungi HarianSentana.com di Jakarta, Kamis (28/1/2021).

Ia mengatakan, penemuan lapangan Bula Lemun pada 1925 menjadikan Bula sebagai sumber minyak mentah bagi pemerintahan kolonial. Minyak mentah diangkut dari Bula dibawa ke daerah yang memiliki kilang atau dikirim ke berbagai negara. Sebab, The Royal Dutch-Shell telah berubah menjadi perusahaan raksasa dunia.

“Di sisi lain, orang Seram dan Maluku bukan penikmat tapi justru menjadi korban, paling tinggi sebagai kuli di perusahaan kolonial. Di masa Hindia Belanda, sumber minyak hanya berasal dari Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Seram,” kata wanita berdarah Maluku ini.

Kedatangan Jepang pada 1942, kata dia, juga membawa pengaruh kepada penguasaan sumber daya minyak. Ketika Jepang masuk ke Hindia Belanda sangat jelas terlihat menyasar sejumlah wilayah strategis, penghasil minyak.

“Mulai dari Kalimantan Timur, Sumatera Selatan (Plaju dan Sungai Gerong) dan Sumatera Utara (Pangkalan Brandan) dan Bula sebagai sasaran pertama. Dari rentang waktu sangat kelihatan, Sumatera jatuh ke Jepang pada Februari 1942, yang hampir bersamaan dengan jatuhnya Ambon ke Jepang,” tukasnya.

Menurut Engelina, lapangan minyak Bula berada di bawah kewenangan Perusahaan Minyak dan Gas Negara (Permigan) yang bertanggung jawab di Jawa dan Seram.

“Sebenarnya manajemen Permigan sudah berusaha untuk menawarkan perbaikan dan operasi lapangan minyak Bula kepada investor Jepang, tetapi Jepang lebih berminat di Kalimantan,” katanya.

Kemudian pada dekade 1980-an, lanjut dia, operasi bergeser ke Bula Tenggara yang ditemukan pada 1983. Selanjutnya ditemukan Bula Air pada 1990-an yang dioperasikan Santos (Seram) Ltd. Di kemudian hari, lapangan kerja ini dinamai Bula PSC.

“Sedangkan, Kalrez Petroleum (Seram) Ltd memulai pekerjaan pada 2001. Kalrez Petroleum ini merupakan anak perusahaan dari South Sea Petroleum Holdings Ltd yang berpusat di Hongkong. Masa kontrak Kalrez berakhir pada Oktober 2019,” ungkapnya.

“Namun, yang cukup menarik, sebelum masa kontrak Kalrez berakhir, muncul PT. Hana Mandiri yang membeli Kalrez senilai US$ 600.000 (Rp 9 miliar) kalau kurs dolar Rp 15.000 per dolar). Saya justru tidak tahu apakah harga ini termasuk sangat murah, layak atau justru kemahalan,” tambah dia.

Masih menurut Engelina, dalam setiap kontrak, biasanya ada klausul dimana, setelah berakhirnya masa kontrak, maka semua peralatan/perlengkapan diserahkan kepada pemberi konsesi (negara).

“Jika klausul ini ada, maka akan menyisakan pertanyaan besar. Untuk itu, kita harapkan ada pihak berkompeten mempublikasikan kontrak itu agar publik juga tahu,” katanya.

“Sebab, pada Mei 2018 ada hal yang lebih mengejutkan lagi, di mana Hana Mandiri memperoleh hak perpanjangan Blok Seram Bula PSC untuk masa 20 tahun dengan sistem Gross Split PSC. Dengan situasi ini, menjadi sangat penting dan mendesak untuk mengecek perjanjian awal kontrak Blok Bula ini seperti apa,” tambah Engelina.

Selain itu, lanjut dia, pada 1999 Kontrak PSC Non Bula ditandatangani dengan Kufpec Ltd. yang bertindak sebagai operator. Tapi, pada 2006 Citic Seram Energy Ltd. mengambil alih 51 persen interest dari Kufpec (Indonesia) Ltd, dan bertindak sebagai operator di Blok Seram Non Bula.

“Jadi hingga berakhirnya kontrak pada 2019, Blok Bula PSC dikelola Hana Mandiri setelah membeli dari Kalrez Petroleum (Seram) Ltd. Sedangkan Blok Seram Non Bula dikelola konsorsium Citic Seram Energy Limited yang terdiri dari Citic Resources, Kufpec, Gulf Petroleum, dan Lion Energy. Blok inipun sudah diperpanjang tanpa memastikan seperti apa hak orang Seram dan Maluku,” paparnya.

“Saya mengecek lampiran Peraturan Presiden tentang Dana Bagi Hasil Migas pada 2018, nihil untuk Maluku, meski pada Peraturan Menteri Keuangan 2018 ada Rp 1 atau 2 Miliar yang disisihkan untuk seluruh Maluku,” beber mantan anggota DPR RI ini.

Ironisnya, lanjut dia, sejarah panjang perjalanan lapangan minyak Bula yang dieksploitasi sedemikian rupa sehingga tidak menyisakan nilai tambah bagi masyarakat lokal ini, tapi pemasukan untuk Seram Timur misalnya pada 2018 hanya Rp 200 juta lebih dari DBH. “Ini sangat tidak adil khususnya bagi masyarakat sekitar dan rakyat Maluku pada umumnya,” pungkas Engelina.

Nyaris Tak Berdampak

Terpisah, Aktivis HMI di Maluku, Rais Mahu
mengaku miris, karena meski sudah hampir dua abad beroperasi, Minyak Bula nyaris tidak memiliki dampak yang nyata terhadap kesejahteraan rakyat Seram dan Maluku.

“Sejauh ini, keberadaan minyak di Bula dihisap tanpa ada penjelasan kepada rakyat. Pemerintah daerah dan masyarakat adat tidak memiliki akses yang memadai untuk ikut memastikan hak rakyat Seram dalam produksi minyak Bula. Lebih parah lagi, masyarakat Seram tidak tahu dan tidak merasakan dampak dari kekayaan alamnya,” kata Mahu saat dihubungi wartawan, Kamis (28/1/2021).

Menurutnya, minyak di Pulau Seram memiliki sejarah panjang tapi justru tidak membawa kesejahteraan di Seram ataupun Maluku. “Hampir dua abad, bukanlah rentang waktu yang pendek untuk mengeksploitasi minyak di Seram, sayangnya tidak ada perubahan dalam pola pengelolaan minyak sejak zaman kolonial,” ketusnya.

Ia bahkan mengaku harus menyusuri Seram Bagian Timur untuk memperoleh gambaran yang lebih khusus mengenai dampak minyak di Bula. Tetapi, temuan dalam berkomunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat, sangat mengejutkan karena nyaris tidak tahu-menahu dengan pengeboran minyak dan juga tidak jelas dampak ekonomi sebagai kontribusi dari keberadaan lapangan minyak di Bula.

“Saya harus mendatangi anggota dewan, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tetap saja hasilnya tidak ada yang mengetahui pasti hak orang Seram atas eksploitasi sumber daya alamnya. Kalau pemerintah dan wakil rakyat saja kesulitan untuk memastikan hak orang Seram, sudah pasti akan lebih sulit lagi bagi orang yang berada di luar sistem kekuasaan,” tukasnya.

Menurutnya, sangat tidak adil jika dampak dari kerusakan lingkungan yang muncul akibat eksploitasi sumber daya alam ditanggung masyarakat lokal, yang tidak sebanding dengan nilai participating interest (PI) dan tanggung jawab sosial perusahaan.

“Sangat miris karena, hasil eksploitasi itu justru digunakan untuk kesejahteraan rakyat di tempat lain atau negara lain, di sini ada persoalan keadilaan dan kemanusiaan. Eksploitasi Migas di Maluku seolah membuktikan negara abai untuk menjamin hak rakyatnya sendiri,” pungkasnya.

Masuk RUED
Sementara pada kesempatan berbeda, Pemerintah Daerah Maluku dan Maluku Utara memastikan, proyek minyak dan gas (Migas) di wilayah Maluku dan Maluku Utara, seperti Blok Migas Masela hingga Lapangan Bula di Pulau Seram, bakal dimasukkan dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

“Hal itu dilakukan agar masyarakat sekitar bisa memetik manfaat dari keberadaan tambang-tembang tersebut, termasuk juga dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) wilayah tersebut,” kata Direktur PT Maluku Energi Abadi, Musalam Latuconsina dalam webinar yang diselenggarakan Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Rabu (27/1/2021).

Menurut Musalam, pihaknya telah intensif melakukan koordinasi dengan Dinas Pertambangan Provinsi Maluku, untuk memasukkan potensi-potensi yang ada di wilayah Maluku dan Maluku Utara ke dalam RUED tersebut.

“Saat ini mereka (Dinas Pertambangan Maluku) sedang persiapkan. Dan saya sudah titip bahwa utilisasi dari hasil minyak dan gas di Masela maupun di Bula nanti harus dimasukkan dalam RUED Provinsi Maluku, karena itu sedang dikaji,” katanya.

“Mudah-mudahan kami tetap terintegrasi atau bersinergi dengan Dinas Pertambangan Maluku, sehingga saat itu RUED selesai, kami cek benar-benar bahwa hasil gas dari Masela maupun minyak dari Bula nanti bisa masuk ke dalam RUED Provinsi Maluku,” papar Musalam.

Sementara itu, terkait penyerapan tenaga kerja, lanjut Musalam, hal itu juga menjadi salah satu concern yang dipikirkan. “Kita harapkan anal-anak Maluku yang backgroundnya perminyakan atau Geologist dapat berkiprah secara nasional di Indonesia maupun di luar Indonesia,” tutupnya.

Penulis :(sl)

Ekonomi

LSM PRB Minta OJK Periksa BCA Finance Bintaro Serpong Damai Terkait Dugaan Kredit Bermasalah

Published

on

By

Bogor, Hariansentana.com – Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor (PRB) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memeriksa PT BCA Finance Bintaro Serpong Damai. Permintaan ini terkait kasus kredit kendaraan atas nama Rikson Dablok untuk unit Toyota Fortuner nopol B 1054 PJO yang datanya tidak terdaftar dalam sistem online.

Akibatnya, kendaraan tersebut ditilang oleh polisi. Padahal kredit sudah berjalan hampir 3 tahun dan angsuran lancar.

“Peristiwa ini sudah disampaikan ke BCA Finance dan langsung ke kantor Serpong Damai, tapi tidak ada respon. Karena itu Rikson Dablok memberi kuasa kepada kami dan kami datang ke kantor BCA di Cibinong. Sudah bertemu staf bernama Yeni dan menyerahkan dokumen untuk dipelajari. Sampai hari ini tidak ada titik temu,” ujar Ketua LSM PRB.

Saat di hubungi tlp seluler nya Senin 24 / Agustus 2026 Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) M Johan Pakpahan mengatakan ,permasalahan muncul karena dokumen kendaraan yang dibiayai tidak akurat. Hal itu membuat debitur enggan melanjutkan pembayaran kredit,”terang nya.

“Nasabah akhirnya masuk kredit macet dan kena BI Checking kol 2 , Padahal sebelumnya lancar. Setelah dicek di Samsat, keluar surat bahwa mobil tidak masuk dalam sistem. Ada “dugaan indikasi “ mobil yang dikreditkan adalah mobil bekas dengan dokumen ganda,” jelasnya.

LSM PRB menilai OJK sebagai lembaga pengawas harus menelusuri perbuatan yang diduga dilakukan kreditur nakal.

“Kami minta OJK yang mengawasi BCA Finance untuk periksa hal ini. Bisa jadi kasus ini merugikan masyarakat yang kredit mobil bekas. Sesuai aturan, jangan ada perusahaan yang kebal hukum,” tegasnya.

Johan juga meminta OJK mempertimbangkan status debitur macet. Menurutnya, macet dalam kasus ini bukan karena sengaja tidak bayar, melainkan karena kendaraan ditangkap polisi akibat dokumen tidak terdaftar online.

“Jangan ketika urusan rakyat OJK langsung tindak, pasang BI Checking. Tapi kreditur nakal harus juga ditindak. Nasabah macet karena ada persoalan saat ditangkap polisi dan dokumen mobil bermasalah,” ujarnya.

LSM PRB menegaskan akan terus mengawal kasus ini agar tidak ada lagi konsumen yang dirugikan akibat pembiayaan kendaraan dengan dokumen tidak jelas,”papar nya………Ron

Continue Reading

Ekonomi

PT RBM Logistik Indonesia Perkuat Manajemen dan Siapkan Ekspansi Pasar Jelang RUPS

Published

on

By

JAKARTA, Sentana – PT RBM Logistik Indonesia menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat bisnis dan memperluas pasar menjelang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Perusahaan yang bergerak di bidang jasa logistik dan solusi rantai pasok terintegrasi itu tidak hanya mempersiapkan agenda korporasi, tetapi juga melakukan penguatan struktur kepemimpinan dengan melibatkan sejumlah eksekutif senior dan pengusaha berpengalaman.

Langkah tersebut dinilai menjadi bagian dari strategi PT RBM Logistik Indonesia untuk meningkatkan tata kelola perusahaan sekaligus memperkuat daya saing di tengah perkembangan industri logistik nasional yang semakin kompetitif.

Di bawah kepemimpinan Direktur Utama PT RBM Logistik Indonesia, Agus A. Mile, perusahaan memproyeksikan sejumlah nama dengan pengalaman di sektor korporasi dan dunia usaha untuk menempati posisi strategis.

Beberapa nama yang diproyeksikan masuk dalam jajaran strategis perusahaan di antaranya Haryo Silalahi dan Anita Rahmi. Keduanya disebut memiliki pengalaman serta jaringan bisnis yang diharapkan dapat mendukung ekspansi pasar dan pengembangan arah bisnis perusahaan.

Selain itu, Subhan, yang pernah menjabat sebagai Direktur Bisnis Semen Indonesia, juga diproyeksikan memperkuat jajaran manajemen. Pengalaman dalam mengelola operasional korporasi berskala besar dinilai relevan dengan kebutuhan PT RBM Logistik Indonesia dalam mengembangkan layanan rantai pasok.

Direktur Utama PT RBM Logistik Indonesia, Agus A. Mile, mengatakan persiapan RUPS menjadi momentum penting bagi perusahaan untuk memperkuat fondasi bisnis dan mengambil langkah strategis menuju pertumbuhan yang lebih besar.

“Persiapan RUPS ini merupakan momentum krusial bagi perusahaan untuk melakukan lompatan strategis yang lebih besar. Dengan mengintegrasikan keahlian profesional eksekutif senior serta kekuatan jaringan pengusaha papan atas seperti Bapak Haryo Silalahi dan Ibu Anita Rahmi, kami optimis PT RBM Logistik Indonesia mampu menghadirkan solusi rantai pasok yang jauh lebih inovatif, efisien, dan siap bersaing di kancah nasional maupun internasional,” ujar Agus.

Fokus Transformasi Digital dan Ekspansi Bisnis

Selain penguatan jajaran manajemen, agenda strategis perusahaan juga diarahkan pada pengembangan layanan berbasis teknologi.

PT RBM Logistik Indonesia menyiapkan transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi layanan logistik, termasuk optimalisasi armada dan pengelolaan rantai pasok.

Perusahaan juga membuka peluang kemitraan strategis baru, termasuk dengan mitra bisnis di tingkat internasional. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jaringan usaha sekaligus meningkatkan posisi PT RBM Logistik Indonesia dalam industri logistik nasional.

Dengan penguatan tata kelola, pengalaman jajaran eksekutif, serta pengembangan teknologi, perusahaan menargetkan mampu memberikan layanan logistik yang lebih cepat, efisien, dan terintegrasi.

PT RBM Logistik Indonesia selama ini menyediakan layanan solusi rantai pasok, pergudangan, dan distribusi barang di berbagai wilayah Indonesia. Perusahaan menempatkan ketepatan, efisiensi, dan inovasi teknologi sebagai bagian dari strategi untuk mendukung konektivitas logistik dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Continue Reading

Ekonomi

HEBITREN dan FKPP Jakarta Timur Dorong Pesantren Naik Kelas, dari Kemandirian Ekonomi hingga Jejaring Global

Published

on

By

JAKARTA, SENTANA – Pesantren kini tidak hanya dituntut berperan sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga semakin didorong untuk memiliki kemandirian ekonomi dan kemampuan membangun jejaring yang lebih luas.

Semangat tersebut menjadi salah satu perhatian Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (HEBITREN) Jakarta Timur bersama Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Jakarta Timur dalam memperkuat ekosistem pesantren.

Melalui keterangannya, Rabu (12/8), Ketua HEBITREN Jakarta Timur, K.H. Zaenul Muttaqin, SE, M.Pd, Doctor Candidat, mengatakan, penguatan ekonomi pesantren merupakan bagian penting dari upaya membangun pesantren yang mandiri dan berdaya saing.

Menurutnya, potensi ekonomi yang dimiliki pesantren cukup besar. Selain memiliki sumber daya manusia berupa santri dan para pengelola pesantren, lembaga pendidikan tersebut juga memiliki jaringan alumni serta basis masyarakat yang dapat menjadi kekuatan dalam mengembangkan berbagai unit usaha.

“Pesantren memiliki potensi yang besar. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut dikelola secara profesional sehingga mampu memberikan nilai tambah dan memperkuat kemandirian pesantren,” ujar K.H. Zaenul Muttaqin.

Ia menilai, HEBITREN dapat menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai potensi tersebut, terutama dalam hal pengembangan usaha, peningkatan kapasitas pengelola, berbagi pengalaman dan membangun jaringan antarpesantren.

Namun, menurutnya, kemandirian ekonomi tidak semata-mata diukur dari banyaknya unit usaha yang dimiliki pesantren.

“Yang paling penting adalah membangun ekosistem. Ada peningkatan kapasitas SDM, tata kelola yang baik, jaringan usaha dan keberlanjutan. Jadi bukan sekadar memiliki usaha, tetapi bagaimana usaha itu benar-benar tumbuh dan memberikan manfaat bagi pesantren,” katanya.

Di sisi lain, FKPP Jakarta Timur memiliki posisi strategis dalam memperkuat komunikasi dan sinergi antarpondok pesantren.

Dewan Penasehat HEBITREN Jakarta Timur sekaligus Ketua FKPP Jakarta Timur, K.H. Mahmud Efendy, Lc., MA, mengatakan, pesantren perlu terus memperkuat komunikasi dan kerja sama agar berbagai potensi yang dimiliki tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Pesantren memiliki karakter dan potensi masing-masing. Dengan komunikasi dan kolaborasi, potensi itu bisa saling menguatkan,” ujar K.H. Mahmud.

Ia menambahkan, perkembangan zaman membuat pesantren harus mampu beradaptasi tanpa meninggalkan nilai-nilai yang menjadi fondasinya.

Karena itu, penguatan kelembagaan, pendidikan, ekonomi dan jejaring menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan pesantren ke depan.

Sementara itu, Pengurus DPW HEBITREN DKI Jakarta, Gus Adnan Hafizh, S.Pd., M.Pd, menilai, pengembangan ekonomi pesantren juga harus dibarengi dengan peningkatan kompetensi generasi santri.

Menurutnya, santri tidak cukup hanya dibekali kemampuan akademik dan keagamaan, tetapi juga perlu memiliki keterampilan kewirausahaan, kemampuan berkomunikasi serta wawasan yang lebih luas.

“Santri harus dipersiapkan menghadapi dunia yang terus berubah. Karena itu, pendidikan, kewirausahaan dan jejaring harus berjalan beriringan,” katanya.

Membuka Jejaring ke Dunia Internasional

Upaya memperluas jejaring tersebut, salah satunya diwujudkan melalui kolaborasi HEBITREN dan FKPP Jakarta Timur dengan Lembaga Santri Mendunia.

Kolaborasi tersebut dideklarasikan di Kota Songkhla, Thailand, dengan tujuan membuka ruang kerja sama yang lebih luas bagi pesantren dan santri Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, delegasi HEBITREN Jakarta Timur dipimpin K.H. Zaenul Muttaqin, didampingi K.H. Mahmud Efendy dan Gus Adnan Hafizh. Kolaborasi tersebut juga berlangsung atas arahan Ketua Umum DPW HEBITREN DKI Jakarta, Dr. KH. Sofwan Yahya, Lc., MA.

Dari pihak Santri Mendunia, kerja sama tersebut diinisiasi oleh Gus Muhammad Aziz Baedhowi, S.Pd., M.Pd., PhD, yang dalam kesempatan tersebut diwakili Gus Nizom.

K.H. Zaenul Muttaqin mengatakan, jejaring internasional bukan tujuan akhir, melainkan salah satu sarana untuk membuka akses pengetahuan, pengalaman, kerja sama dan peluang baru bagi pesantren serta santri.

“Ketika pesantren mampu membangun jejaring yang lebih luas, peluang untuk belajar dan berkembang juga semakin terbuka. Tetapi yang harus tetap menjadi pijakan adalah nilai-nilai pesantren dan kepentingan untuk memberikan manfaat,” ujarnya.

Kolaborasi tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa pesantren memiliki ruang yang semakin luas untuk mengambil bagian dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia dan kerja sama lintas negara.

Bagi HEBITREN dan FKPP Jakarta Timur, penguatan pesantren tidak cukup dilakukan melalui satu bidang saja. Kemandirian ekonomi, kualitas pendidikan, kapasitas sumber daya manusia dan jejaring harus dibangun secara beriringan.

“Dari sinilah pesantren diharapkan tidak hanya mampu bertahan menghadapi perubahan zaman, tetapi juga berkembang menjadi lembaga yang mandiri, produktif dan mampu memberikan kontribusi lebih luas bagi masyarakat. Dari pesantren membangun kemandirian, dari santri menebar manfaat dan dari Indonesia membuka jalan menuju dunia,” pungkas pria Kelahiran Kota Wali Demak ini. (Red).

Continue Reading
Advertisement

Trending