Jakarta – Berbagai masalah sosial di Indonesia menjadi sorotan Psikiater dari Universitas Indonesia dokter Mintarsih Abdul Latief Sp.KJ diantaranya persoalan Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) ribuan buruh atau bahkan sekitar 10 ribuan buruh PT Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah yang viral di media sosial.

Bersamaan dengan itu viralnya tujuh tersangka menyusul penambahan 2 tersangka dalam kasus korupsi di PT Pertamina yang merugikan keuangan negara lebih dari Rp100 triliun, yang belakangan kerugian negara ditaksir mencapai kuadriliun, lantaran korupsi dalam kasus minyak tersebut telah berlangsung sejak 2018.

“Betapa para buruh itu terguncang jiwanya, sedih, duka lara bercampur, tempat mencari nafkah mereka hilang sudah. Di sisi lain korupsi di perusahaan yang justru milik pemerintah merajalela, bayangkan bagaimana nasib bangsa ini,” kata Mintarsih kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (1/3/2025).

Lanjutnya kepercayaan masyarakat semakin pudar kepada pemerintah, dan ini tidak boleh dibiarkan terus terjadi. “Bisa dilihat bagaimana imbas dari kepercayaan kepada pemerintah, kepada perusahaan milik pemerintah terus tergerus, bahkan kepercayaan terhadap institusi hukum pemerintah seperti Polri makin menurun,” ungkap Mintarsih.

Intinya, kata Mintarsih, memang bertambah kepercayaan terhadap institusi lain pemerintah seperti Kejaksaan, “Tetapi pastinya masyarakat tentunya ikut memantau dan akan menilai sejauh mana lembaga pemerintah itu dapat menyelesaikan berbagai kasus korupsi besar dan mampu mengembalikan kerugian negara serta masyarakat,” ulasnya.

Psikiater Mintarsih yang juga dikenal sebagai seorang pengusaha ini menerangkan, “Kita kembali ke persoalan PHK yang mana tentunya masyarakat ada yang berkesimpulan, apakah pemerintah tidak bisa menyelamatkan mata pencaharian rakyatnya, yang di satu sisi ratusan triliun, ribuan triliun rupiah dalam berbagai kasus korupsi di PT Pertamina, PT Timah, Jiwasraya, Asabri, Garuda Indonesia, BLBI dan lain sebagainya yang sudah viral itu nampak jelas ada suatu ketimpangan, serta kesenjangan sosial makin melebar,” papar Mintarsih.

Menurut Mintarsih, jika memang sudah diungkapkan bahwa masalah PHK besar-besaran yang menyedihkan ditonton luas di berbagai media TV, online, media cetak dan media sosial bahwa penyebab PHK diantaranya adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024, maka mengapa tidak dianalisa lagi lebih jauh, dan jika diperlukan revisi maka lakukan segera revisi.

“Jangan sampai berbagai perusahaan di negara ini mendapatkan imbas yang buruk, sementara ada orang-orang atau segelintir orang mendapatkan keuntungan dan membiarkan banyaknya masyarakat kita malah jadi sengsara,” tutur Mintarsih.

Diketahui sebelumnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex dinyatakan pailit pada Senin 21 Oktober 2024, menyusul Bos PT Sritex, Iwan Setiawan Lukminto dan Iwan Kurniawan Lukmimto, memberi salam perpisahan untuk seluruh karyawan dan jajaran direksi PT Sritex.

Isak tangis kedua bos dan karyawan Sritex pun pecah saat menyanyikan lagu ‘Kenangan Terindah’. “Saya betul-betul ingin semuanya tetap semangat. Bukan sampai di sini, ini bukan kiamat. Saya inginkan semuanya jadi orang-orang yang lebih baik lagi. Peristiwa ini kita jadikan momentum untuk kembalinya kita lebih baik dan kuat lagi. Saya merasa kehilangan kalian, tanpa kalian saya bukan apa-apa,” ujar Iwan Setiawan ketika menyampaikan salam perpisahan di pabrik PT Sritex, Sukoharjo, Jumat 28 Februari 2025 yang videonya ikut viral di berbagai media sosial.

Jakarta, Hariansentana.com – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa (BPDP) kembali melakukan kerjasama dengan Asosiasi Inventor Indonesia(AII) untuk melakukan valuasi dan komersialisasi teknologi hasil riset, terhadap 88 Invensi hasil riset GRS 2021-2023.

Hasil seleksi akhir terhadap 88 invensi oleh Tim Ahli Internal dan Eksternal AII, diperoleh 16 Invensi yang siap dikomersialisasi kemudian dari 16 Invensi telah diperoleh 9 (sembilan) Letter of Intent (LOI)/Surat Pernyataan
dan 4 (empat) diantaranya telah mendapatkan Disclosure Agreement (NDA)/Perjanjian Kerahasiaan.

AII tidak berhenti mendorong invensi tahun sebelumnya (GRS 2019-2021) dengan mendapatkan 2 LOI dan 1 NDA. Kemudian, telah ada 2 (dua) invensi yang siap Komersil SLL (Dr. Erwinsyah-PPKS Unit Bogor yang sdh komersial dan Inventor Prof. Lienda – Invensi lemak calsium yang telah uji coba pada lingkungan sebenarnya (Pilot Project) dengan KPBS pengalengan.

Menurut Ketua Umum AII, Prof. (Ris). Ir. Didiek Hadjar Goenadi, M.Sc., Ph. D.,IPU., INV, jalinan kerjasama antara pihak BPDP dan pihak AII ini sejalan dengan salah satu Misi AII, yaitu membantu inventor untuk mengatasi kendala atau hambatan dalam komersialisasi invensinya, memperkuat kemampuan inventor dalam berinvensi, dan membekali inventor dengan kemampuan memasarkan invensinya. Terkait hal itu, dalam sosialisasinya, AII menyelenggarakan Seminar 2 dengan Topik Teknologi Kelapa Sawit untuk Peningkatan daya Saing Industri, hari ini Jumat, 28/2/25 di Jakarta.

Pada seminar 2 yang dihadiri oleh para inventor, akademisi, regulator, asosiasi dan investor atau pengusaha, termasuk 2 (investor asal China) dan tamu undangan lainnya ini, menampilkan para pemateri yaitu Lila Harsyah Bakhtiar-Direktur Industri dan Hasil Pertanian Kementerian Perindustrian yang kehadirannya mewakili Ir. Putu Juli Ardika, MA – Dirjen Industri Agro Kemenperin; Muhammad Alfansyah, SH., MH – Direktur Penyaluran Dana BPDP; Petrus Tjandra, MBA- CEO Agro Investama Group dan dimoderatori oleh Ir. Muhammad IBnu Fajar, MSi – Ketua Bidang Kerjasama AII.

Dalam paparannya, yang berjudul “Program Grant Riset Sawit (GRS) untuk Kemajuan Riset dan Inovasi”, Muhammad Alfansyah menyampaikan ucapan terimakasih kepada AII sebagai mitra dari BPDP yang hingga saat ini selalu berkomitmen untuk berpartisipasi dalam perkembangan industri sawit di Indonesia, dengan melakukan penilaian terhadap invensi yang punya potensi untuk di komersialisasikan dan menjadi jembatan antara inventor dengan industri.

“Setiap tahun ada sekitar 800 invensi dan tahun ini diperkirakan mencapai 1.000 invensi yang diberikan pendanaan oleh BPDP dalam program GRS. Sehingga diharapkan hasil invensi yang bisa dikembangkan lebih lanjut akan memberikan dampak yang baik bagi industri sawit Indonesia yang hingga saat ini masih menghadapi tantangan. Kami mengucapkan terimakasih kepada AII yang telah bekerja sama dan menyelenggarakan seminar ini sebagai sarana sosialis,”kata Muhammad Alfansyah.

Muhammad Alfansyah juga menyampaikan bahwa ke depan industri sawit sebenarnya punya berbagai macam tantangan yang harus dihadapi karena ke depan sawit akan menjadi tulang punggung pendapatan negara kita, baik itu secara APBN-nya maupun secara langsung ke masyarakatnya petani dan masyarakat industri.

“Posisi sawit kita di pasar minyak nabati dunia saat ini mungkin harga sudah bukan merupakan faktor penentu mengenai keterserapan palm oil karena beberapa kali memang harga-harga komoditas yang lain yang setara mungkin bisa lebih murah dari harga CPO kita, ini sesuatu yang harus kita analisa. Hal ini mungkin juga menjadi riset ke depan, apakah nilai tambah dari CPO kita ini kalau memang dari sisi harga walau tidak menjadi yang paling murah apakah masih kompetitif, “papar Muhammad Alfansyah.

Di tahun 2025 ini bila memungkinkan program GRS juga akan dibuka untuk program kelapa dan coklat tetapi kalau tidak akan dilakukan di tahun 2026 di GRS 2026 sudah mulai dibuka penelitian mengenai kelapa dan kakao.

Dalam kesempatan itu, Muhammad Alfansyah juga mengatakan dana yang dikumpulkan dari pungutan ekspor CPO yang digunakan sebagai program penelitian dan pengembangan masih sangat kecil, secara persentase nilai rupiahnya mungkin hanya 1-2% saja, jadi diharapkan selain kualitas tetapi kuantitasnya bisa lebih didorong untuk terlibat tetapi tantangannya sebagai contoh dari sekitar 400 penelitian yang pernah kita biayai baru 26 yang memungkinkan untuk bisa dikomersialisasi, 16 sudah komersialisasi dan 10 menuju komersialisasi dan 4 sudah NDA.

“Mudah-mudahan ke depan di GRS berikutnya, di 2025 dan seterusnya lebih banyak lagi hasil-hasil penelitian yang bisa benar-benar langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga ketika ada pertemuan dengan para pengusaha dan pertanyaan pemakaian anggaran BPDP berdasarkan pungutan ekspor yang di bayarkan oleh perusahaan sawit yang melakukan ekspor penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan,”jelas Muhammad Alfansyah.

Sejak BPDP berdiri sampai dengan saat ini persentase penggunaan dana pengelolaan terbesar masih identik untuk biodiesel mungkin untuk tahun-tahun ke depan kita berharap sektor-sektor lain yang kita biayai itu lebih imbang. Seperti peremajaan sawit kemudian pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan SDM pengembangan SDM itu back to back lah yang sebenarnya dengan riset ya Pengumuman SDM, program promosi dan kemitraan.

Namun demikian dana yang paling banyak digunakan adalah untuk biodiesel yang memang presiden kita memerintahkan untuk dalam konteks ketahanan energi lebih didorong untuk kemandirian energinya salah satu yang paling cepat untuk bisa kita dapatkan adalah dengan cara pemanfaatan biodiesel yang pada saat ini tahun ini 40%.

“Ke depan kita bisa kerjasama lagi dengan AII untuk membantu agar penelitian itu ketemu dengan dunia industrinya, jangan sampai penelitian hanya disimpan di rak buku dan jadi bahan bacaan saja,” ujarnya.

Sedangkan materi yang berjudul “Penguatan Industri Kelapa Sawit Nasional Berbasis Teknologi Dalam Negeri” yang disampaikan Ir. Lila Harsyah Bakhtiar, ST, MT, IPM menyatakan bahwa Pemerintah melalui Kemenperin telah mendorong hilirisasi berbasis minyak sawit demi perkembangan industri sawit Indonesia.

“Tak dapat dipungkiri sawit menyumbangkan pendapatan bagi negara yang tidak sedikit, namun demikian tantangan di industri ini juga tidak mudah. Karenanya pemerintah berupaya untuk terus melakukan inovasi hilirisasi dengan menentukan jalur dan arah pengembangan sawit seperti pangan dan pakan berbasis sawit, biomaterial dan oleochemical berbasis sawit,”ungkap Lila Harsyah.

Lila juga menyampaikan industri kelapa sawit ini masih menghadapi tantangan terkait dengan teknologi, tantangan utamanya adalah bagaimana meningkatkan rendemen ekstraksi minyak sawit khususnya yang dari kebun yang berdasarkan perhitungan kami ini sekarang ini kalau buahnya dari kebun rakyat itu rata-rata sekitar 16,3% kalau ini bisa ditingkatkan menjadi 22-23% bahkan 24% melalui injeksi teknologi maka ini akan menjaga keberlanjutan dari industri sawit.

Selain itu ada tantangan yang lain berupa komersialisasi teknologi yang tidak hanya dari minyaknya saja tetapi dari biomassa dan dari produk-produk selain minyak yang berbasis kelapa sawit tentunya ada tantangan riset inovasi dan konsistensi kebijakan dalam hal fasilitasi investasi baru atau perluasan di industri kelapa sawit.

“Kementerian perindustrian telah menyusun dua jalur hilirisasi kalau yang selama ini kita mendorong sendirilisasi berbasis minyak sawit untuk kemudian kita akan masuk ke hilirisasi berbasis biomassa sawit, di sini produknya adalah pangan dan pakan berbasis sawit kemudian ada bio material dan oleochemical. Kami mendorong injeksi teknologi untuk pengolahan buah sawit ini supaya pertumbuhan sektor industri itu bisa disupport dengan pertumbuhan pasokan minyak sawit mentah melalui peningkatan ekstraksi atau ekstraksi minyak sawit melalui teknologi pengenalan dan yang kedua kita memasukan konsep komersialisasi melalui model industri. Kami sedang membentuk suatu model yang generik untuk membuat riset. Selain itu kami juga merumuskan kebijakan jangka panjang khusus untuk pengolahan biomassa sawit, kami menyediakan pilot plan. Kami berterima kasih pada pihak BPDP yang telah memfasilitasinya,”jelas Lila.

Pemerintah memberikan insentif untuk mendukung kegiatan riset dan juga komersialisasi hasil riset ke skala industri, contohnya insentif text holiday untuk industri pioneer.

Sementara itu, Petrus Tjandra, MBA dalam paparannya yang berjudul “Invensi Kelapa Sawit untuk Peningkatan Data Saing Industri” menyampaikan bahwa riset itu bukan hanya untuk ilmu tapi untuk kemandirian dan kedaulatan bangsa sehingga invensi yang bisa dikomersialisasikan sangat diperlukan. AII punya peranan dalam hal ini.

“Invensi itu akan menghasilkan hal yang baru yang turut mengembangkan industri sawit di Indonesia namun inventor tidak hanya memerlukan dukungan moril tetapi juga materi atau pendanaan karenanya persentase hasil penelitian yang kita sudah buat yang bisa jadi di aplikasikan, masih sedikit,” kata Petrus Tjandra.

Petrus mengatakan dirinya pernah mengalami kesulitan berhadapan dengan peneliti, ada peneliti yang hanya meneliti berdasarkan ilmunya saja, hasilnya yang penting ada, yang mungkin tidak bisa diaplikasikan secara komersial.

“Padahal bahwa riset itu bukan hanya untuk ilmu tapi untuk kemajuan dan kemandirian serta kedaulatan bangsa. Kita lihat kalau kondisi kita masih seperti ini, contohnya sandang hampir 97% sandang kita dari kapas yang 100% impor, dan ini tidak ada yang pernah ribut, udah merdeka hampir 80 tahun, sandangnya masih import. Padahal bila ada hasil komersialisasi dari biomassa turunan dari sawit ini bisa diminimalisir, “jelas Petrus.

Bandung, Hariansentana.com – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menciptakan ekonomi mandiri dan berkelanjutan.

Menteri BUMN, Erick Thohir, menegaskan bahwa pelatihan dan pendampingan merupakan strategi utama untuk memperkuat fondasi UMKM agar mampu bersaing di tingkat nasional dan global.
Kementerian BUMN kembali mengadakan pelatihan “UMKM Naik Kelas” untuk ketiga kalinya, kali ini di Kota Bandung, sebagai bagian dari upaya mempercepat transformasi UMKM.

Pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari peluncuran aplikasi Naksir UMKM, yang telah berhasil mengumpulkan data potensi UMKM secara nasional. Aplikasi ini merupakan sebuah platform assessment yang dirancang untuk menentukan level kematangan UMKM. Melalui aplikasi ini, UMKM dikategorikan ke dalam empat kelas, yaitu Kelas 1, Kelas 2, Kelas 3, dan Kelas 4, sehingga pelatihan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran.

“Dalam kurun waktu lima tahun, kami telah bertemu dengan ribuan UMKM, mengadakan berbagai pameran, dan memberikan pelatihan di berbagai daerah. Pengalaman ini mengajarkan kami bahwa langkah pertama dalam membantu UMKM
naik kelas adalah mengetahui di kelas mana mereka berada. Oleh karena itu, kami merancang aplikasi Naksir UMKM untuk membantu mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu ditingkatkan,” ujar Arya Sinulingga, Staf Khusus Menteri BUMN, dalam sambutannya.

Pada tahap awal, Kementerian BUMN memfokuskan pendampingan pada UMKM Kelas 1 untuk naik kelas, sebagai langkah strategis dalam mendukung visi misi Presiden Prabowo untuk menciptakan ekonomi mandiri dan berkelanjutan. Pelatihan yang diselenggarakan di Telkom Corporate University ini diikuti oleh lebih dari 170 pelaku UMKM binaan Rumah BUMN. Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Kementerian BUMN dalam memberdayakan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia

“Fokus kami saat ini adalah mendampingi UMKM Kelas 1 agar dapat naik ke Kelas 2, sehingga mereka mampu bersaing dan berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional,” jelas Arya.

Materi pelatihan yang disampaikan dalam kegiatan ini meliputi berbagai aspek krusial bagi pengembangan UMKM, di antaranya:
▪ Pelatihan NIB, PIRT, dan Sertifikasi Halal oleh Anggraeni Wulansari (PT Surveyor Indonesia).
▪ Optimalisasi Pengelolaan Keuangan UMKM oleh Agus Yayan Cahyan (Pengawas Market Conduct OJK).
▪ Branding & Penggunaan WhatsApp Business oleh Agung Pambudi (Ecosystem Manager Impala Network).

Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari sejumlah BUMN terkemuka, seperti KAI, BSI, Peruri, Mandiri, PTPN, dan Telkom. Ke depannya, Kementerian BUMN bertekad untuk terus memberikan dukungan yang lebih menyeluruh kepada UMKM, baik melalui program pelatihan, pendampingan, maupun fasilitasi akses pasar dan pembiayaan.

Dengan adanya program ini, Kementerian BUMN berharap dapat memperkokoh pondasi ekonomi kerakyatan serta mendorong terciptanya kemandirian ekonomi nasional, selaras dengan arahan Presiden Prabowo.Mengenai PT Perkebunan Nusantara III (Persero):
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang usaha agro bisnis, terutama komoditas kelapa sawit dan karet.

Perseroan didirikan pada 11 Maret 1996 berdasarkan hukum pendirian merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996. Pemerintah kemudian mengubah pengelolaan bisnis BUMN Perkebunan dengan menunjuk Perseroan sebagai induk dari seluruh BUMN Perkebunan di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014. Sebagai perusahaan induk (holding company) BUMN di sektor perkebunan, Perseroan saat ini menjadi pemegang saham mayoritas dari 3 sub holding yaitu Supporting Co (PTPN I), Palm Co (PTPN IV) dan Sugar Co (PT Sinergi Gula Nusantara).

Selain itu terdapat anak perusahaan di bidang pemasaran produk perkebunan yaitu PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT KPBN), anak perusahaan di bidang riset dan pengembangan komoditas perkebunan yaitu PT Riset Perkebunan Nusantara (PT RPN) serta anak perusahaan lainnya yaitu PT LPP Agro Nusantara (LPPAN), PT Industri Nabati Lestari (INL), PT Kawasan Industri Nusantara (KINRA), PT Industri Karet Nusantara (IKN), PT Bio Industri Nusantara (BIONUSA), dan PT Sri Pamela Medika Nusantara (SPMN).

Saat ini Perseroan secara konsolidasian merupakan salah satu perusahaan perkebunan terbesar didunia berdasarkan total lahan konsesi perkebunan. Produk komoditas Perseroan mencakup
komoditas anak perusahaan cukup terdiversifikasi antara lain kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi, tembakau dan kakao, serta produk hilirnya masing-masing.

Perseroan saat ini tengah melakukan upaya-upaya transformasi bisnis baik di sektor budidaya tanaman perkebunan (on-farm), pengolahan tanaman perkebunan (off-farm) serta unit-unit pendukungnya guna meningkatkan kinerja maupun
produktivitas dan efisiensi bisnis.(***)