Jakarta, HarianSentana.com – DPW PKB DKI Jakarta bertekad mengusung figur ulama untuk memimpin DKI Jakarta setelah tidak lagi mejadi Ibu Kota Negara (Pasca IKN).

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Wilayah (Sekwil) DPW PKB DKI Jakarta, H. Muhammad Fauzie, dalam acara bertajuk “Maqosid Dewan Syura” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPW PKB DKI Jakarta, Sabtu (19/11/2022) di kantor DPW PKB DKI Jakarta.

Muhammad Fauzie menyampaikan, figur yang belum pernah mendapat kesempatan untuk memimpin DKI Jakarta selama ini adalah ulama. “Saya yakin bahwa figur yang tepat untuk DKI Jakarta ke depan pasca IKN adalah ulama,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPW PKB DKI Jakarta, H. Hasbiallah Ilyas dalam sambutannya menjelaskan, PKB DKI Jakarta bermaksud melakukan konsolidasi dan menyambung kembali silaturrahmi dengan para ulama dan habaib di DKI Jakarta, khususnya para ulama di jajaran pengurus Dewan Syura PKB Jakarta untuk mencari rujukan pemahaman yang sama terhadap perjuangan PKB DKI Jakarta dalam memperjuangkan aspirasi warga nahdliyin.

“Saya percaya jika PKB di DKI Jakarta solid dan menang maka aspirasi perjuangan nahdlyinin akan lebih mudah diperjuangkan dan diwujudkan,” ujar H. Hasbiallah Ilyas dalam acara yang mengusung tema “Ulama sebagai Ujung Tombak Masa Depan Jakarta” tersebut,

Terkait dengan hal tersebut, DR. KH. Marsudi Syuhud, M.M., salah seorang tokoh pendiri PKB di DKI Jakarta, yang juga Wakil Ketua MUI Pusat, menjelaskan bahwa PKB merupakan alat perjuangan warga nahdliyin, didirikan oleh para ulama untuk bisa mengelola kebijakan negara.

Karena itu menurutnya, sudah waktunya jika PKB DKI Jakarta kembali merujuk dan kembali pada pemahaman awal terhadap tujuan politik tersebut, yaitu agar warga nahdliyin bisa solid mendukung PKB, agar menjadi besar dan bisa ikut mengelola dan mengontrol kebijakan kepemimpinan di DKI Jakarta.

Hal itu hanya bisa dilakukan jika PKB DKI Jakarta bisa memenangkan Pemilu 2024. Untuk bisa menang, PKB DKI Jakarta harus kembali mendekat kepada para ulama, silaturrahmi, bertukar pikiran dan menjadikan ulama sebagai partner untuk memperjuangkan tujuan PKB DKI Jakarta,” ujar Marsudi yang juga diundang menjadi nara sumber dalam acara tersebut.

Sebagaimana diketahui, rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur adalah sesuatu yang niscaya, sebab secara legal formal pemindahan IKN sudah memiliki payung hukum (UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara). Selain itu, Badan Otorita IKN juga sudah dilantik.

Dengan begitu, Jakarta tinggal menunggu waktu untuk kehilangan status khususnya sebagai ibu kota negara. Itu artinya akan ada sekian banyak konsekuensi yang bakal terjadi.

Sebagai contoh, besaran anggaran APBD DKI Jakarta yang bisa jadi akan terkoreksi tajam. Akan ada banyak warga yang pindah ke IKN baru, seperti aparatur sipil negara (ASN) pemerintah pusat.

Di lain pihak, secara kultural saat ini ada banyak tradisi dan warisan budaya Betawi yang terpinggirkan di tengah-tengah problem klasik perkotaan yang tak kunjung selesai. Seperti kemacetan, sampah, banjir, problem lingkungan dan kependudukan lainnya.

“Yang jelas, tantangannya semakin kompleks, bagaimana menjadikan Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis misalnya. Apakah Pemprov DKI Jakarta siap mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) – yang tentunya akan berkurang – sebagai sumber APBD setelah tidak menyandang IKN?” jelas Sekretaris Wilayah DPW PKB DKI Jakarta, H. Mohammad Fauzie.

Mengapa Harus Figur Ulama
Lebih jauh Muhammad Fauzie menjelaskan, bahwa kultur masyarakat DKI Jakarta sangat religius dan memiliki akar tradisi yang kuat dengan latar sejarah yang panjang. Hubungan antara ulama (Tuan Guru) sebagai pembimbing, pengayom, dan teladan dengan masyarakat Jakarta telah terjalin sangat kuat sehingga figur kepemimpinan DKI Jakarta nantinya mesti seorang ulama.

“Selain itu, tradisi keberagamaan masyarakat Jakarta yang diwarisi dari para ulama terdahulu – penyebar agama Islam generasi awal di Jakarta sangat kuat, unik dan khas. Corak keberagamaan masyarakat Jakarta yang mayoritas muslim dan berhaluan ahlussunnah walajamaah an-nahdliyah; bermadhab As-Syafi’i dalam bidang fiqih, dan kemudian mengikuti pimikiran Asy-ariyah dan al Maturidiyah dalam bidang tauhid, serta mengikuti idiologi Al-Junaid Al Badhdadi dan Al Ghozali, dalam bidang tasauf, menjadikan ciri keberagamaan masyarakat Jakarta sangat lentur – luwes, moderat, namun sangat kuat memegang tradisi ritual keagamaannya,” psparnya.

“Tak heran, amaliah peringatan keagamaan seperti maulid, tahlilah, yasinan, ziarah kubur, yang diwarisi dari para ulama dan habaib terdahulu oleh masyarakat Betawi terbukti bisa menjadi perekat dan sekaligus benteng umat dari paham transnasional – Islam garis keras, yang bisa membahayakan keutuhan dan keharmonisan antara umat beragama di Jakarta, dan NKRI pada umumnya. PKB DKI Jakarta menyakini, bahwa hal ini bisa terus dikembangkan dengan kepemimpinan seorang ulama,” sambung Muhammad Fauzie.

Menurut dia, sejarah berdirinya DKI Jakarta juga tidak bisa dilepaskan dari peran ulama. Tercatat dalam sejarah, antara tahun 397-1527, wilayah yang saat ini disebut Jakarta masih bernama Sunda Kelapa dan berada di bawah kekuasaan kerajaan Hindu (Kerajaan Sunda). Pada 1527, Pangeran Fatahillah dari Kerajaan Islam Demak, berhasil merebut Sunda Kelapa dari tangan Portugis dan mengubah namanya menjadi Jayakarta.

“Fatahillah ini selain seorang ulama yang memiliki pengetahuan agama Islam luas, juga panglima pasukan kerajaan Demak-Cirebon yang memimpin penaklukan Portugis di Sunda Kelapa pada 1527. Setelah mengusir Portugis, ia menggganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang berarti kota kemenangan,” ungkapnya

Masih menurut Fauzie, secara empiris di bidang kepemerintahan DKI Jakarta sudah pernah dipimpin oleh gubernur dengan latar belakang militer, sipil, teknokrat, pebisnis maupun akademisi. Namun hingga saat ini problem dan masalah utama Kota Jakarta seperti banjir, kemacetan, sampah, problem kependudukan dan daya dukung lingkungan, tak kunjung terselesaikan.

“Semua itu yang melatar belakangi keingingan DPW PKB DKI Jakarta untuk mencari figur calon pemimpin DKI Jakarta ke depan dengan latar belakang seorang Ulama. Yaitu figur dengan kapasitas keilmuan yang mumpuni. Bisa menjadi rujukan masyarakat dalam banyak bidang keilmuan karena keahliannya, sekaligus bisa menjadi pengayom dan panutan di tengah masyarakat,” paparnya

Ulama ini juga figur pewaris para nabi dengan karakter yang as-siddiq (bertindak dan berkata benar), amanah (jujur dapat dipercaya), tabligh (bicara transparan), dan Fathonah ( cerdas mampu membaca situasi).

“Dengan kreteria tersebut kami yakin, figur yang kami pilih nantinya akan dapat memimpin DKI Jakarta menjadi lebih baik lagi,” ujar H. M. Fauzie yang juga Ketua LPP DPW DKI Jakarta.(s)