Ibukota
DPW PKB Jakarta Siap Perjuangkan Ulama untuk Memimpin DKI Jakarta
Jakarta, HarianSentana.com – DPW PKB DKI Jakarta bertekad mengusung figur ulama untuk memimpin DKI Jakarta setelah tidak lagi mejadi Ibu Kota Negara (Pasca IKN).
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Wilayah (Sekwil) DPW PKB DKI Jakarta, H. Muhammad Fauzie, dalam acara bertajuk “Maqosid Dewan Syura” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPW PKB DKI Jakarta, Sabtu (19/11/2022) di kantor DPW PKB DKI Jakarta.
Muhammad Fauzie menyampaikan, figur yang belum pernah mendapat kesempatan untuk memimpin DKI Jakarta selama ini adalah ulama. “Saya yakin bahwa figur yang tepat untuk DKI Jakarta ke depan pasca IKN adalah ulama,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPW PKB DKI Jakarta, H. Hasbiallah Ilyas dalam sambutannya menjelaskan, PKB DKI Jakarta bermaksud melakukan konsolidasi dan menyambung kembali silaturrahmi dengan para ulama dan habaib di DKI Jakarta, khususnya para ulama di jajaran pengurus Dewan Syura PKB Jakarta untuk mencari rujukan pemahaman yang sama terhadap perjuangan PKB DKI Jakarta dalam memperjuangkan aspirasi warga nahdliyin.
“Saya percaya jika PKB di DKI Jakarta solid dan menang maka aspirasi perjuangan nahdlyinin akan lebih mudah diperjuangkan dan diwujudkan,” ujar H. Hasbiallah Ilyas dalam acara yang mengusung tema “Ulama sebagai Ujung Tombak Masa Depan Jakarta” tersebut,
Terkait dengan hal tersebut, DR. KH. Marsudi Syuhud, M.M., salah seorang tokoh pendiri PKB di DKI Jakarta, yang juga Wakil Ketua MUI Pusat, menjelaskan bahwa PKB merupakan alat perjuangan warga nahdliyin, didirikan oleh para ulama untuk bisa mengelola kebijakan negara.
Karena itu menurutnya, sudah waktunya jika PKB DKI Jakarta kembali merujuk dan kembali pada pemahaman awal terhadap tujuan politik tersebut, yaitu agar warga nahdliyin bisa solid mendukung PKB, agar menjadi besar dan bisa ikut mengelola dan mengontrol kebijakan kepemimpinan di DKI Jakarta.
Hal itu hanya bisa dilakukan jika PKB DKI Jakarta bisa memenangkan Pemilu 2024. Untuk bisa menang, PKB DKI Jakarta harus kembali mendekat kepada para ulama, silaturrahmi, bertukar pikiran dan menjadikan ulama sebagai partner untuk memperjuangkan tujuan PKB DKI Jakarta,” ujar Marsudi yang juga diundang menjadi nara sumber dalam acara tersebut.
Sebagaimana diketahui, rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur adalah sesuatu yang niscaya, sebab secara legal formal pemindahan IKN sudah memiliki payung hukum (UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara). Selain itu, Badan Otorita IKN juga sudah dilantik.
Dengan begitu, Jakarta tinggal menunggu waktu untuk kehilangan status khususnya sebagai ibu kota negara. Itu artinya akan ada sekian banyak konsekuensi yang bakal terjadi.
Sebagai contoh, besaran anggaran APBD DKI Jakarta yang bisa jadi akan terkoreksi tajam. Akan ada banyak warga yang pindah ke IKN baru, seperti aparatur sipil negara (ASN) pemerintah pusat.
Di lain pihak, secara kultural saat ini ada banyak tradisi dan warisan budaya Betawi yang terpinggirkan di tengah-tengah problem klasik perkotaan yang tak kunjung selesai. Seperti kemacetan, sampah, banjir, problem lingkungan dan kependudukan lainnya.
“Yang jelas, tantangannya semakin kompleks, bagaimana menjadikan Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis misalnya. Apakah Pemprov DKI Jakarta siap mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) – yang tentunya akan berkurang – sebagai sumber APBD setelah tidak menyandang IKN?” jelas Sekretaris Wilayah DPW PKB DKI Jakarta, H. Mohammad Fauzie.
Mengapa Harus Figur Ulama
Lebih jauh Muhammad Fauzie menjelaskan, bahwa kultur masyarakat DKI Jakarta sangat religius dan memiliki akar tradisi yang kuat dengan latar sejarah yang panjang. Hubungan antara ulama (Tuan Guru) sebagai pembimbing, pengayom, dan teladan dengan masyarakat Jakarta telah terjalin sangat kuat sehingga figur kepemimpinan DKI Jakarta nantinya mesti seorang ulama.
“Selain itu, tradisi keberagamaan masyarakat Jakarta yang diwarisi dari para ulama terdahulu – penyebar agama Islam generasi awal di Jakarta sangat kuat, unik dan khas. Corak keberagamaan masyarakat Jakarta yang mayoritas muslim dan berhaluan ahlussunnah walajamaah an-nahdliyah; bermadhab As-Syafi’i dalam bidang fiqih, dan kemudian mengikuti pimikiran Asy-ariyah dan al Maturidiyah dalam bidang tauhid, serta mengikuti idiologi Al-Junaid Al Badhdadi dan Al Ghozali, dalam bidang tasauf, menjadikan ciri keberagamaan masyarakat Jakarta sangat lentur – luwes, moderat, namun sangat kuat memegang tradisi ritual keagamaannya,” psparnya.
“Tak heran, amaliah peringatan keagamaan seperti maulid, tahlilah, yasinan, ziarah kubur, yang diwarisi dari para ulama dan habaib terdahulu oleh masyarakat Betawi terbukti bisa menjadi perekat dan sekaligus benteng umat dari paham transnasional – Islam garis keras, yang bisa membahayakan keutuhan dan keharmonisan antara umat beragama di Jakarta, dan NKRI pada umumnya. PKB DKI Jakarta menyakini, bahwa hal ini bisa terus dikembangkan dengan kepemimpinan seorang ulama,” sambung Muhammad Fauzie.
Menurut dia, sejarah berdirinya DKI Jakarta juga tidak bisa dilepaskan dari peran ulama. Tercatat dalam sejarah, antara tahun 397-1527, wilayah yang saat ini disebut Jakarta masih bernama Sunda Kelapa dan berada di bawah kekuasaan kerajaan Hindu (Kerajaan Sunda). Pada 1527, Pangeran Fatahillah dari Kerajaan Islam Demak, berhasil merebut Sunda Kelapa dari tangan Portugis dan mengubah namanya menjadi Jayakarta.
“Fatahillah ini selain seorang ulama yang memiliki pengetahuan agama Islam luas, juga panglima pasukan kerajaan Demak-Cirebon yang memimpin penaklukan Portugis di Sunda Kelapa pada 1527. Setelah mengusir Portugis, ia menggganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang berarti kota kemenangan,” ungkapnya
Masih menurut Fauzie, secara empiris di bidang kepemerintahan DKI Jakarta sudah pernah dipimpin oleh gubernur dengan latar belakang militer, sipil, teknokrat, pebisnis maupun akademisi. Namun hingga saat ini problem dan masalah utama Kota Jakarta seperti banjir, kemacetan, sampah, problem kependudukan dan daya dukung lingkungan, tak kunjung terselesaikan.
“Semua itu yang melatar belakangi keingingan DPW PKB DKI Jakarta untuk mencari figur calon pemimpin DKI Jakarta ke depan dengan latar belakang seorang Ulama. Yaitu figur dengan kapasitas keilmuan yang mumpuni. Bisa menjadi rujukan masyarakat dalam banyak bidang keilmuan karena keahliannya, sekaligus bisa menjadi pengayom dan panutan di tengah masyarakat,” paparnya
Ulama ini juga figur pewaris para nabi dengan karakter yang as-siddiq (bertindak dan berkata benar), amanah (jujur dapat dipercaya), tabligh (bicara transparan), dan Fathonah ( cerdas mampu membaca situasi).
“Dengan kreteria tersebut kami yakin, figur yang kami pilih nantinya akan dapat memimpin DKI Jakarta menjadi lebih baik lagi,” ujar H. M. Fauzie yang juga Ketua LPP DPW DKI Jakarta.(s)
Ibukota
Perkuat Kapasitas RT, RW, LMK, dan Dekot, Pemkot Administrasi Jakarta Utara Gelar Pelatihan Kepemimpinan dan Komunikasi
Jakarta, Hariansentana.com – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara melalui Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Utara menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tahun 2026.
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Kepemimpinan dan Komunikasi Berdampak” sebagai upaya memperkuat peran lembaga kemasyarakatan dalam membangun partisipasi warga Rabu (16/09/2026).
Kegiatan diikuti oleh 225 peserta yang terdiri dari para Camat, Lurah, Dewan Kota Jakarta Utara, perwakilan Ketua RW, salah satunya Rw.Gen.Z dari wilayah Rw.02 Kelirajan Padangam Barat, Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), serta perwakilan ketua RT di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.
Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka dengan metode diskusi panel dan menghadirkan Joice Manurung Public Speaker, Communication Practitioner, Psychologist, sekaligus Graphologist sebagai narasumber.
Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Utara, Benhard Ellying House, dalam laporannya menyampaikan bahwa lembaga kemasyarakatan kelurahan memiliki peran penting dalam membangun partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga di tingkat kelurahan.
Menurutnya, pengurus lembaga kemasyarakatan tidak hanya dituntut mampu menjalankan tugas organisasi, tetapi juga perlu memiliki kemampuan kepemimpinan dan komunikasi yang baik. Kemampuan tersebut diperlukan untuk membangun kepercayaan, menggerakkan masyarakat, menyatukan berbagai kepentingan, serta menyampaikan gagasan secara efektif dan solutif.
“Seorang pengurus lembaga kemasyarakatan dituntut tidak hanya mampu menjalankan tugas organisasi, tetapi juga mampu membangun kepercayaan, menggerakkan masyarakat, menyatukan berbagai kepentingan, menyampaikan gagasan secara efektif, serta membangun komunikasi yang positif dan solutif,” ujar Benhard.
Ia menjelaskan, peningkatan kapasitas tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan, khususnya dalam aspek kepemimpinan dan komunikasi. Melalui kegiatan ini, para pengurus lembaga kemasyarakatan diharapkan memiliki tambahan pemahaman dan kompetensi dalam menjalankan perannya di tengah masyarakat.
Tema “Kepemimpinan dan Komunikasi Berdampak” dipilih untuk menekankan bahwa kepemimpinan di lingkungan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memimpin, tetapi juga kemampuan mendengar, memahami, menggerakkan, menghubungkan berbagai pihak, serta memberikan teladan.
Sementara komunikasi, lanjut Benhard, bukan sekadar menyampaikan pesan, tetapi juga bagaimana pesan tersebut dapat dipahami dan diterjemahkan menjadi tindakan bersama. Karena itu, komunikasi yang terbuka dan membangun kepercayaan dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah.
Kegiatan tersebut juga memiliki sejumlah tujuan, antara lain meningkatkan pemahaman mengenai kepemimpinan yang efektif dan kolaboratif, meningkatkan kemampuan komunikasi pengurus lembaga kemasyarakatan, serta membangun kemampuan dalam mengelola perbedaan pendapat dan menyelesaikan persoalan secara konstruktif.
Selain itu, kegiatan diharapkan dapat mendorong lahirnya pemimpin masyarakat yang mampu menggerakkan partisipasi warga serta memperkuat sinergi antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah kelurahan, kecamatan, dan pemangku kepentingan lainnya.
Menutup laporannya, Benhard menyampaikan pantun yang menggambarkan semangat kegiatan tersebut: “Ke Ancol melihat indahnya lautan, singgah sebentar menikmati suasana. Mari perkuat lembaga kemasyarakatan, bersama membangun Jakarta Utara tercinta.”
Selanjutnya, laporan tersebut disampaikan sebagai bagian dari rangkaian pembukaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tahun 2026 yang diharapkan dapat memperkuat kapasitas para pengurus dalam menjalankan peran kemasyarakatan serta membangun komunikasi yang lebih efektif di lingkungan masing-masing.(Sutarno)
Ibukota
Wali Kota Administrasi Jakut Pastikan Pembongkaran Eks Huntara Kampung Bayam Lancar
Jakarta, Hariansentana.com – Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Hendra Hidayat, blusukan meninjau langsung proses pembongkaran bangunan hunian sementara (Huntara) warga eks Kampung Bayam Papanggo di Jalan Tongkol, RT 09/01, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan Selasa (15/9/2026).
Wali Kota Administrasi Jakut Hendra Hidayat didampingi Camat Pademangan Arief Wibowo Lurah Ancol Saut Manik mengatakan, proses pembongkaran yang ditargetkan rampung hari ini berjalan aman, lancar, dan kondusif.
“Kami juga memastikan seluruh tahapan dilakukan sesuai prosedur,” ujarnya.
Hendra menjelaskan, warga eks Kampung Bayam sudah direlokasi ke tempat tinggal yang lebih layak. Selain hunian, warga juga mendapatkan fasilitas kebun yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas pertanian.
Menurutnya, fasilitas tersebut diharapkan dapat menunjang aktivitas warga sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan mereka ke depan.
“Saya juga mengimbau warga sekitar menjaga lahan yang telah ditertibkan ini agar dapat ditata kembali sesuai rencana penataan wilayah ke depan,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Jakarta Utara, Budhy Novian.SH.MH.menambahkan, pembongkaran tersebut memasuki hari keempat sejak penertiban dimulai pada Jumat lalu.
Ia memaparkan, total terdapat 41 bangunan yang dibongkar. Bangunan tersebut terdiri atas 36 rumah warga, dua tempat ibadah, satu rumah penyemaian, satu MCK, dan satu ruang pertemuan.
“Setiap hari kami mengerahkan petugas gabungan sekitar 100 personel. Kegiatan ini didukung tiga truk Satpol PP, dua kendaraan taman, serta tujuh kendaraan Dinas Lingkungan Hidup,” bebernya.
Budhy menyebut, lahan eks Huntara selanjutnya akan dikembangkan untuk mendukung pembangunan lanskap dan pagar rusun yang mencakup area keliling.
Dalam proses pembongkaran, petugas bersama warga juga melakukan pemilahan terhadap material sisa bangunan.
“Material yang masih layak dipisahkan untuk dimanfaatkan kembali, sedangkan material yang tidak layak langsung diangkut ke tempat pembuangan sampah sementara,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Madani, Muhammad Furqon mendukung proses pembongkaran dan mengapresiasi penyelesaian berbagai tahapan yang telah disepakati bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Furqon menuturkan, pihaknya berencana menggelar panen raya bersama Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Jakarta Utara. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk menunjukkan kemandirian warga dalam mengembangkan pertanian perkotaan.
“Semoga berjalan lancar dan sinergi ini terus terjaga. Kami ingin membuktikan warga Kampung Bayam mampu mandiri, berdaya, serta menjaga keberlanjutan urban farming dengan baik,” tandasnya.(Sutarno)
Ibukota
Pemprov DKI Jakarta Targetkan Pembangunan Jalan Pontang Sejajar Rel Pasar Minggu Rampung 2027
Jakarta, Hariansentana.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menargetkan pembangunan jalan sejajar rel sepanjang 1,7 kilometer mulai dikerjakan secara fisik hingga rampung pada 2027.
Demikian disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat melakukan site visit di Jalan Pejaten Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (14/9).
Gubernur Pramono mengatakan rencana pembangunan jalan tembus tersebut telah digagas sejak era Gubernur Fauzi Bowo dan kajiannya dilakukan pada 2013–2014. Namun, proses pembebasan lahan yang berjalan secara bertahap sempat terhenti akibat pandemi Covid-19.
“Hari ini saya melakukan pengecekan kembali jalan yang sebenarnya sudah direncanakan sejak zaman Gubernur DKI ke-13 Fauzi Bowo, tetapi sampai hari ini belum terselesaikan,” kata Gubernur Pramono.
Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga sedang melanjutkan pembangunan akses jalan sejajar rel di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat di kawasan tersebut.
“Alhamdulillah pembebasan lahan sekarang sudah 70 persen. Masih ada 30 persen dan tentunya dengan kehadiran Bapak Kakanwil, kami mengharapkan penyelesaian ini bisa dilakukan di tahun 2026, sehingga jalan ini akan bisa diselesaikan di tahun 2027,” ujarnya.
Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 493 Tahun 2024 dan Peta Bidang BPN Nomor 2167/2025, pembangunan membutuhkan 118 bidang tanah dengan luas sekitar 13.890 meter persegi. Sebanyak 65 bidang telah dibebaskan, terdiri atas 59 bidang pada 2025 dan enam bidang pada 2026. Ditambah delapan bidang dalam proses alih status aset, lahan yang tersedia mencapai 9.744 meter persegi atau sekitar 70 persen dari kebutuhan.
“Masih ada 45 bidang milik warga yang dalam proses penyelesaian. Sebanyak 26 bidang sedang dalam tahap pengecekan dan verifikasi dokumen di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan. Sementara 18 bidang masih dalam proses pengumpulan dan pelengkapan dokumen oleh warga,” ungkapnya.
Gubernur Pramono menjelaskan, jalan tersebut nantinya memiliki lebar 18–23 meter dan menghubungkan Jalan Rawajati Timur, Jalan Kemuning Raya, hingga Jalan Tanjung Barat Raya di sisi selatan Markas BIN. Keberadaan jalan ini diharapkan mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan Pasar Minggu dan sekitarnya.
“Kami mengharapkan penyelesaian pembebasan tanah bisa dilakukan di tahun 2026. Proses pembangunan fisik dilaksanakan pada 2027 dan selesai di tahun yang sama. Semoga target ini bisa terpenuhi sehingga dapat segera digunakan masyarakat,” terangnya.
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo mengatakan, pembangunan jalan tersebut juga akan menghilangkan perlintasan sebidang di Simpang Volvo.
“Setelah ini jalan jadi, Simpang Volvo itu akan ditutup. Jadi tidak ada lagi perlintasan sebidang antara jalan dan kereta api, dan tentunya menghindari juga kecelakaan,” kata Heru.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Lutfi Zakaria menerangkan dari 45 bidang milik warga yang masih dalam proses penyelesaian, sebagian besar tinggal melengkapi dokumen administrasi. Ia meminta masyarakat segera menyerahkan berkas yang diperlukan agar proses pengadaan tanah dapat dipercepat.
“Kami minta dukungan juga masyarakat untuk segera bisa mengumpulkan data-data atau berkas-berkas administrasi, sehingga nanti bisa diselesaikan proses pengadaannya lebih cepat. Mudah-mudahan awal Desember atau akhir November bisa terselesaikan,”.Ujarnya.(Sutarno)
-
Polhukam7 days agoBersama Aktivis ‘98, RAJADEM Nilai Nazali Lempo Layak Bawa Arus Balik Penegakan Hukum di INDONESIA
-
Polhukam3 days agoPWOD Jakarta Utara Soroti Dugaan Pemblokiran WhatsApp Wartawan oleh Kasubag Umum BPN Jakut
-
Bodetabek3 days agoKasus Dugaan KDRT di Tambora Dilaporkan ke Polda Metro
-
Daerah5 days agoPDIP Dorong Inpres Jalan Desa, DPR Nilai Bisa Atasi Keterbatasan Anggaran Desa

