Nasional

Dana Bantuan Parpol Direkomendasikan Rp 8.461 per Suara

Published

4 years ago

11/12/2019

Jakarta, HarianSentana.com – Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengungkapkan, bantuan pendanaan negara kepada partai politik (parpol) hanya untuk membiayai kebutuhan operasional parpol dan pendidikan politik, tidak termasuk dana kontestasi politik.
“KPK melakukan pengkajian ini bersama LIPI kembali sebenarnya pada 2017. Kami pernah bersurat kepada Presiden merekomendasikan agar bantuan negara sebesar Rp108 per suara dinaikkan. Kalau menurut kajian KPK dengan data yang terbatas waktu itu sampai Rp10 ribu per suara di 10 tahun ke depan,” kata Pahala.
Hal tersebut dikatakannya saat jumpa pers “Kajian KPK terkait Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) dan Skema Pendanaan Partai Politik” di gedung KPK, Jakarta, Rabu.
Atas kajian kali ini, kata dia, KPK juga akan mengirimkan surat kembali kepada Presiden Joko Widodo terkait rekomendasi kenaikan bantuan dana parpol melalui skema yang berbeda. “Yang beda adalah di surat kami pertama kami sebutkan Rp10 ribu dan tidak ada semacam kewajiban atau prasyarat untuk perbaikan kinerja partai, sekarang ada,” ujar Pahala.
Sebelumnya, KPK dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) merekomendasikan kenaikan dana bantuan partai politik dari negara sebesar Rp 8.461 per suara untuk tingkat pusat. “Menurut perhitungan KPK dan LIPI, besarnya pendanaan per suara adalah Rp8.461 tahun pertama. Aslinya sekitar Rp 16 ribu tetapi 50 persennya ditanggung pemerintah. Setiap tahun naik 5 persen sehingga pada akhir tahun ke-5 Rp10.284 per suara di pusat,” kata Pahala.
Namun dari jumlah Rp 8.461 per suara tersebut, kata dia, parpol belum siap secara kelembagaan sehingga KPK bersama LIPI juga menyusun adanya skema transportasi pemberian. “Jadi, dikasih yang tahun pertama 30 persen dari 50 persen lantas tahun kedua 50 persen dari 50 persen, dan baru lah tahun ketiga 100 persen dari 50 persen. Agak rumit sedikit tetapi intinya secara kelembagaan partai siap kalau diberikan Rp8.461 pada tahun pertama. Ternyata partai bilang jangan dulu, jadi 30 persen,” papar Pahala.
Ia pun merinci peningkatan pendanaan negara kepada parpol di tingkat nasional tersebut. “Nah nilainya 30 persen itu Rp 2.538 di pusat. Jadi, tahun pertama Rp 2.538 tahun kedua Rp 4.442, tahun ketiga Rp 6.530, tahun keempat Rp 7.836 dan baru tahun kelima, itu di (tingkat) pusat,” ucap Pahala.
Namun, lanjut dia, untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota angka pendanaan partai politik lebih tinggi lagi. “Di provinsi 20 persen lebih tinggi, ikut PP 1 2018. Jadi, pendanaan untuk DPD Provinsi itu 20 persen lebih tinggi dari yang saya sebut. Di kabupaten 50 persen lebih tinggi dari yang pusat,” kata Pahala.
Diketahui, KPK memaparkan hasil kajian skema ideal pendanaan partai politik. Kajian itu merupakan kerja sama antara KPK dan tim peneliti LIPI.
Estimasi kebutuhan anggaran yang dikumpulkan dalam kajian dari lima partai, yakni Golkar, PKB, PDIP, Gerindra dan PKS diperoleh harga sebesar Rp16.922 per suara.
Kelima partai itu memiliki perolehan suara lebih dari 50 persen pada pemilu 2019. Bantuan pendanaan akan diberikan maksimal 50 persen kebutuhan anggaran parpol agar parpol tetap memiliki ruang untuk mengembangkan parpol.
Sebelumnya, Presiden sudah pernah menaikkan anggaran bantuan dana partai politik yang bersumber dari APBN melalui PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
Dari awalnya Rp108 per suara menjadi Rp1.000 per suara untuk tingkat DPR. Kemudian untuk tingkat DPRD dan pemerintah kota/kabupaten menjadi Rp1.500 per suara.(sl)

Nasional

Airmen Harus Didukung Transportasi Handal: Kasau Serahkan Kendaraan Dinas Kepada Para Komandan Wing

Published

1 hour ago

22/09/2023

Marsudi Yudi

Jakarta, Hariansentana.com –– Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., CSFA., menyerahkan bantuan kendaraan dinas jenis Isuzu MUX kepada seluruh Komandan Wing Udara dan Komandan Wingdik 100/Terbang, yang ditandai dengan penyerahan kunci secara simbolis, bertempat Wing I Lanud Halim Perdanakusuma. Kamis, (21/9/2023).

Kasau menyampaikan, kendaraan dinas dipergunakan untuk mendukung kegiatan tugas operasional di satuan masing-masing. Kasau juga meminta agar kendaraan tersebut dirawat dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan manfaat bagi satuan.

Satuan yang mendapatkan Kendaraan dinas yaitu, Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Wing 2 Lanud Abdulrahman Saleh, Malang, Wing 3 Lanud Iswahyudi, Madiun, Wing 4 Lanud Atang Sendjaja, Bogor, Wing 5 Lanud Sultan Hasanudin, Makassar, Wing 6 Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Wing 7 Lanud Supadio, Pontianak, Wing 8 Lanud Suryadarma, Subang, serta Wing Dik 100/Tebang Lanud Adi Sutjipto, Yogyakarta.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Pangkoopsudnas Marsdya TNI M. Tonny Harjono S.E., M.M, DanKodiklatau Marsdya TNI Ir. Tedi Rizalihadi S., M.M., Pangkoopsud I Marsekal Muda TNI Bambang Gunarto, S.T., M.M., M.Sc., Irjenau Marsekal Muda TNI Eko D. Indarto, S.I.P., M.Tr.(Han)., Koorsahli Kasau para Asisten Kasau, Kapuslaiklambangjaau, Danpuspomau, para Kadis serta Danlanud Halim Perdanakusumah.

Polhukam

Bakamla RI Resmi Tutup Rakor Pengukuran Indeks Keamanan Laut Tahun 2023

Published

2 days ago

20/09/2023

Marsudi Yudi

Jakarta, Hariansentana.com — Bakamla RI resmi tutup Rapat Koordinasi (Rakor) Pengukuran Indeks Keamanan Laut (IKL) Tahun 2023. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari tersebut berlangsung secara produktif di Aula Ary Hasibuan, Mabes Bakamla RI, Jakarta, Rabu (20/9/2023).

Ke-6 dimensi pengukuran IKL dibahas tuntas dalam kurun waktu tersebut. Pembahasan hari pertama yakni dimensi kapasitas patroli dan kapasitas pemantauan. Hari berikutnya, mengenai pengukuran pengendalian kejahatan laut serta pengendalian pelanggaran di laut. Dan hari terakhir, membahas dimensi pengendalian pencemaran di laut dan pengendalian pencemaran di laut.

Pembahasan tersebut di moderatori oleh Kepala Divisi Program Pengembangan Masyarakat Kelembagaan dan Kebijakan Pengelolaan Pesisir dan Lautan, PKSPL IPB Dr. M. Arsyad Al Amin, S.P., M.SI., dan dihadiri oleh instansi terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (KLHK), Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL), TNI Angkatan Laut dan Udara, Dirjen Bea Cukai, KKP, Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Polair, Kemenhub, KPLP, Basarnas, Komite Nasional Keselamatan, serta BPS.

Sebelum menutup rakor, Direktur Kebijakan Bakamla RI Laksma Bakamla RI Ferry Supriady, S.T., M.M., M.Tr.Opsla., CIQaR., mengucapkan terima kasih kepada Tim Tenaga Ahli Indeks Keamanan Laut, Wakil Kepala Bidang Program Sosial Ekonomi dan Kelembagaan PSKPL IPB Ahmad Solihin, S.Pi., M.H., Kepala Divisi Program Sosial Ekonomi Pesisir dan Lautan PKSPL IPB Dr. Benny Osta Nababan, S.Pi., M.Si., dan Kepala Center For Intermestic And Diplomatic Engagement (CIDE) Universitas Paramadina Dr. Anton Aliabbas, S.Pi., M.Si., M.T., Ph.D.

Tak lupa, beliau juga turut mengucapkan terima kasih kepada Supervisor IKL Statistisi Ahli Muda Direktorat Analis dan Pengembangan Statistik Yoyo Karyono, S.ST serta seluruh instansi terkait atas partisipasinya. (Humas Bakamla Ri)

Ibukota

Kornelius Naibaho Terpilih Secara Aklamasi Kembali Pimpin PWI Kordinatoriat Jakbar

Published

2 days ago

20/09/2023

admin

Jakarta, Hariansentana.com – Persatuan Wartawan Indonesia Koordinatoriat Jakarta Barat menggelar pemilihan dan pelantikan ketua untuk masa bakti 2023-2026. Pada acara tersebut juga dilaksanakan pelantikan ketua PWI serta Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI). Acara diadakan di Aula Soewiryo Lt.16 gedung Walikota Jakarta Barat (20/9/23).

Ketua masa bakti 2020-2023 PWI Jakarta Barat Kornelius Naibaho, juga melaporkan pertanggungjawaban keorganisasian, sosial, dan keuangan.

“Puji tuhan saat ini PWI Koordinatoriat Jakarta Barat dipercaya oleh kantor Walikota Jakarta Barat untuk menempati gedung sebagai kantor di gedung C lantai dasar sebagai Koordinatoriat, memberikan pelatihan teknis bagi anggota di Cisarua, melakukan kegiatan sosial, kas saat ini mampu membiayai segala kegiatan baik sosial maupun kegiatan organisasi,” ujar Kornelius Naibaho.

Acara dihadiri oleh ketua PWI DKI Jakarta Sayid Iskandar Syah,
Sekertaris PWI DKI Kesit Handoyo, Ketua Bidang Organisasi Irmanto, ketua dewan kehormatan PWI DKI Diapari Sibatangkayu.

Kornelius Naibaho kembali terpilih secara aklamasi sebagai calon tunggal sebagai ketua PWI Koordinatoriat jakarta barat masa bakti 2023-2026.(Ahmad Hariri/sutarno)