Jakarta, Hariansentana.com.– Wali Kota administrasi Jakarta Utara Hendra Hidayat menegaskan bahwa perang terhadap narkoba tidak dapat dibebankan kepada aparat penegak hukum semata, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dan generasi muda.

Hal ini disampaikan saat menggelar sosialisasi bertema Peningkatan Pencegahan, Peredaran, Penanggulangan, dan Penyalahgunaan Narkoba sebagai upaya memperkuat sinergi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan narkotika yang terus berkembang. Senin (29/09/2026).

Menurutnya, masyarakat dan pemuda harus mampu menjadi mitra strategis pemerintah sekaligus agen perubahan yang dapat mengedukasi lingkungan sekitarnya dan mengajak generasi muda menjauhi narkoba.
“Pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus menjadi garda terdepan dalam menjaga lingkungannya dari bahaya narkoba. Jika narkoba merusak satu generasi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya masa depan individu, melainkan masa depan bangsa,” ujarnya.

Hendra menambahkan, kepedulian sosial, keberanian untuk melapor, serta ketahanan keluarga merupakan benteng utama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat.

Sementara itu, Kepala BNN Kota Jakarta Utara Kombes Pol. Irwan Andy Purnamawan, S.I.K., M.H. menyoroti munculnya ancaman baru berupa peredaran narkotika jenis New Psychoactive Substances (NPS) yang kini disamarkan dalam bentuk liquid vape.

Pasalnya, modus tersebut menjadi tantangan baru karena secara fisik sulit dibedakan dengan cairan vape biasa dan banyak menyasar kalangan remaja serta anak muda. Menanggapi hal tersebut, pihaknya telah menjalin kerja sama intensif dengan Bea Cukai untuk memperketat pengawasan terhadap jalur masuk narkotika, baik melalui pelabuhan besar maupun pelabuhan kecil.

“Pengawasan dilakukan secara masif bersama Bea Cukai guna mencegah masuknya narkoba gaya baru, termasuk yang dikemas dalam bentuk liquid vape maupun produk sejenis lainnya,” kata Irwan saat sesi tanya jawab.

Irwan juga menekankan pentingnya peran keluarga sebagai benteng pertama dalam melindungi anak dari ancaman narkoba. Menurutnya, kehadiran orang tua, khususnya sosok ayah, memiliki peran penting dalam membangun kedekatan emosional, pengawasan, serta pembentukan karakter anak agar tidak mudah terpengaruh lingkungan negatif.

“Peran ayah bukan hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga pelindung, pendidik, dan teladan bagi anak-anaknya. Kehadiran ayah di tengah keluarga dapat menjadi benteng kuat agar anak tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba maupun pergaulan yang merusak masa depannya,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Gubernur DKI Jakarta Mohammad Hikari Ersada mengungkapkan bahwa Jakarta masih menghadapi kondisi darurat narkoba berdasarkan berbagai data yang dimiliki pemerintah.

Ia menyebut sejumlah wilayah yang masuk kategori zona merah peredaran narkoba, di antaranya Muara Bahari di Jakarta Utara, Kampung Ambon di kawasan Kedaung Kali Angke, serta Kampung Boncos di Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat.

Hikari menjelaskan bahwa sindikat narkoba kerap memanfaatkan persoalan sosial dan ekonomi masyarakat untuk mempertahankan bisnis haram mereka. Menurutnya, terdapat dua faktor utama yang sering dieksploitasi bandar narkoba, yakni munculnya sikap permisif masyarakat yang memilih bungkam, enggan melapor, bahkan melindungi jaringan peredaran, serta kerentanan ekonomi yang membuat sebagian warga memiliki pilihan hidup yang terbatas.

Ia mencontohkan bagaimana gembong narkoba Pablo Escobar membangun rumah bagi masyarakat sekitar demi memperoleh dukungan dan perlindungan terhadap aktivitas ilegal yang dijalankannya. “Ketika masyarakat mulai bergantung secara ekonomi kepada jaringan tersebut, maka perlahan terbentuk loyalitas yang membuat sindikat semakin sulit diberantas,” katanya.

Melalui sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat, diharapkan upaya pencegahan serta pemberantasan narkoba dapat berjalan lebih efektif guna melindungi generasi muda dari ancaman narkotika yang terus berkembang mengikuti zaman.

Sementara itu Tri Krisna Mukti (20th) RW.Gen.Z.ketua RW.02.Kelurahan Pademangan Barat.menggatakan,”Kami sebagai Generasi muda sangat Bangga
Mengaspresiasi kolaborasi antar Pemkot dengan BNN dalam penindakan terhadap bahaya Narkoba.” Tegasnya.
Sebagai informasi, kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kesbangpol Jakarta Utara Muhammad M. Reza Pahlevi, Kepala BNN Kota Jakarta Utara Kombes Pol. Irwan Andy Purnamawan serta Tenaga Ahli Gubernur DKI Jakarta Mohammad Hikari Ersada serta Persatuan Wartawan Indonesia, Karang Taruna dan elemen masyarakat.(Sutarno)

JAKARTA, SENTANA – Paguyuban Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (PMAKI) menyelenggarakan Bimbingan Teknis bertema “Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi” di Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan (P4) Kota Administrasi Jakarta Timur, Minggu (28/6).

Kegiatan yang diikuti sekitar 150 peserta, terdiri atas guru SD, SMP dan SMA, tersebut dibuka oleh Kepala Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Timur, H. Teguh Hendarwan, S.Sos, M.Si dan Syaefudin (Ketua Umum PMAKI).

Adapun narasumber yang hadir yakni Kevin dari Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK dan Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng., Anggota Komisi II DPR RI.

Melalui keterangan Humas PMAKI, Minggu (28/6), Kevin menekankan bahwa, upaya pemberantasan korupsi harus dimulai melalui pembentukan karakter dan budaya integritas sejak usia dini. Ia menjelaskan bahwa, perilaku koruptif tidak hanya terbatas pada tindak pidana korupsi, tetapi juga mencakup berbagai kebiasaan yang bertentangan dengan nilai kejujuran dan tanggung jawab, seperti menyontek, titip absen, datang terlambat, plagiarisme, penyalahgunaan dana, hingga praktik suap dan gratifikasi.

Kevin juga memaparkan hasil Survei Penilaian Integritas Pendidikan yang menunjukkan bahwa aspek tata kelola pendidikan masih menjadi tantangan utama dibandingkan dimensi karakter dan ekosistem pendidikan.

Selain itu, ia menyoroti masih rendahnya budaya disiplin di lingkungan pendidikan, yang tercermin dari tingginya angka keterlambatan siswa maupun guru serta masih ditemukannya guru yang tidak hadir mengajar tanpa alasan yang jelas.

Lebih lanjut, Kevin menyampaikan bahwa, perilaku koruptif juga berdampak pada berbagai sektor kehidupan, mulai dari perdagangan melalui praktik penimbunan dan permainan harga, dunia usaha melalui budaya suap dalam memperoleh proyek, hingga sektor penegakan hukum yang dapat menurunkan kepercayaan publik apabila aparat menerima suap dalam penanganan perkara.

Menurutnya, korupsi turut memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi yang pada akhirnya dapat memengaruhi meningkatnya potensi kriminalitas.

Sementara itu, Dr. H. Mardani Ali Sera menegaskan bahwa, kepemimpinan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan integritas serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Ia mengibaratkan pengelolaan koperasi sebagai bentuk pengabdian yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota, bukan sarana memperkaya diri.

Dalam kesempatan tersebut, Mardani juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai fondasi pembangunan bangsa. Ia mengajak para pendidik untuk terus meningkatkan kompetensi dan kapasitas diri karena setiap ilmu yang diberikan kepada peserta didik akan menjadi investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa sekaligus amal yang terus memberikan manfaat.

Kehadirannya dalam kegiatan tersebut, merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan integritas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. (Red).

Bogor, Hariansentana.com – Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) M Johan Pakpahan,S.H . Menyoroti proses hukum perkara “dugaan ijazah” mantan Presiden yang kini masuk ranah peradilan umum. Ia menilai prosesnya berpotensi panjang dan menyita waktu banyak pihak.

Ketika di hubungi tlp seluler nya 28 ,Juni 2026 Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) M Johan Pakpahan S.H mengatakan
jika perkara disidangkan, sejumlah problem hukum akan terbuka. “Salah satunya menghadirkan pelapor. Mantan presiden sebagai pelapor tentu prosesnya tidak mudah. Ini akan tarik-ulur dan memakan durasi panjang,” ujarnya,

Ia mencontohkan proses peradilan tokoh negara di masa lalu yang tempatnya tidak di pengadilan. “Kita ingat, sidang Presiden Soeharto dulu lokasinya beda, di kantor Kementerian Pertanian Kehutanan Jakarta Selatan. Nah, perkara pelaporan presiden yang merasa dicemarkan namanya terkait ijazah saat mencalonkan diri sebagai pejabat negara, prosesnya juga diprediksi melelahkan dan lama,” katanya.

Johan juga menilai posisi pelapor adalah pihak yang merasa dirugikan karena namanya dicemarkan dengan tuduhan ijazah tidak ada berdasarkan penelitian. “Pelapor juga harus membuktikan secara ilmiah bahwa ijazahnya ada dan bisa diperlihatkan terbuka di hadapan majelis,” ucapnya.

Ia juga mengkritik dampak sosial dari perkara ini. “Sayangnya jika pelapor mempertahankan pendapat sampai memenjarakan rakyatnya sendiri. Padahal gaji pejabat itu dari rakyat. Ini menimbulkan kesan negara sedang dalam perilaku yang rendah, tidak ada rasa kenegarawaan, dan memaksa rakyat tunduk walau ada persoalan ijazah yang jadi sorotan,” tegasnya.

Lebih lanjut Johan mempertanyakan posisi kampus yang membesarkan para peneliti/pihak terlapor. “Apakah kampus akan membiarkan mereka dihukum tanpa kesalahan hanya karena meneliti ijazah mantan presiden? Jangan sampai persidangan nanti mengambang, tidak jelas, berujung ricuh, dan menimbulkan korban,” ujarnya.

Untuk itu ia meminta pengadilan bersikap profesional dan membuka sidang seluas-luasnya. “Sebaiknya sidang di-live agar seluruh rakyat Indonesia bisa melihat kebenarannya. Tanpa dibatasi. Biar publik tahu, ijazah mantan presiden seperti apa, dan penelitian pelapor seperti apa. Perkara ini sudah menghabiskan miliaran untuk urusan ijazah,” katanya.

Ia berharap Presiden Prabowo bisa menjaga stabilitas. “Rakyat harus bisa melihat langsung secara live, tidak hanya pelapor dan majelis. Publik berhak tahu prosesnya dan hasil penelitian ilmiahnya,” papar nya……Ron