Connect with us

Ekonomi

Publikasi Kegiatan UPT Laboratorium Bahan Kontruksi Kelas A, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor

Published

on

Bogor, Hariansentana.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor memiliki tugas dan fungsi untuk membantu Bupati Bogor dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta tugas pembantuan lainnya.

Melalui Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang mempunyai fungsi untuk melaksanakan sebagian kegaitan teknis operational dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang infrastruktur. Salah satunya adalah UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Kelas A Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor, menurut Peraturan Bupati No. 19 Tahun 2018, pembentukan UPT untuk melaksanakan tugas teknis operasional pengujian hasil/kelayakan pekerjaan dan pelayanan laboratorium untuk seluruh kegiatan infrastruktur di Kabupaten Bogor.

Lalu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 1 Tahun 2025 atas perubahan perda retribusi No.11 Tahun 2023, UPT Laboratorium diharapkan dapat meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi pengujian mutu material dan bahan konstruksi. Untuk mencapai kualitas mutu guna menjamin pekerjaan infrastruktur di wilayah Kabupaten Bogor khususnya dilingkungan Dinas PUPR, dalam pelaksanaannya UPT Laboratorium mempunyai dasar hukum pengujian diantaranya Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkaitan dengan pengujian laboratorium bahan material konstruksi, khususnya untuk pekerjaan kontruksi jalan dan jembatan dan drainase, dengan begitu, diharapkan pengguna jasa layanan UPT Laboratorium percaya dan merasa aman untuk hasil dari segala pengujian yang dilakukan oleh tim penguji UPT Laboratorium.

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan pengujian, maka kami mempunyain Standar Operational Prosedur (SOP) yang dibagi menjadi 4 bagian besar, diantaranya adalah SOP pelayanan pendaftaran, SOP pengujian lapangan, dan SOP pengujian
laboratorium, serta SOP uji banding material kosntruksi. Diharapkan
dengan adanya Standar Operational Prosedur ini akan memberikan
kepuasan bagi setiap pengguna jasa layanan secara efisien, efektif,
mudah dan cepat. SOP ini sudah kami terapkan sesuai dengan dasar
hokum yang ada dan sudah disetujui oleh pimpinan.

Berikut kegiatan yang sudah berjalan sesuai dengan tupoksi dan aturan hukum yang kami gunakan
seperti kegiatan kunjungan dan pemeriksaan terhadap vendor material bahan konstruksi beton,
hotmix, dan precast atau yang kita namakan kegiatan Trial Mix yang bertujuan untuk memastikan
kelengkapan admisitratif dan mutu/kualitas dari setiap produk yang mereka jual. Dengan begitu
dapat dipastikan produk yang ada pada wilayah Kabupaten Bogor terjamin secara kualitas.

Untuk memperluasa wawasan tentang pengujian laboratorium di bidang bahan material konstruksi, kami melakukan uji banding dan studi banding dengan beberapa intansi/akademisi yang bergerak di bidang layanan laboratorium pengujian bahan material kontruksi, Seperti IPB University, Badan Akreditasi Nasional, Politeknik Negeri Bandung, PT. Wijaya Karya Beton, Departemen Teknik Sipil Universitas Indonesia, serta Laboratorium Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Badan Litbang Kementerian PUPR.

Selain itu, UPT Laboratoroium juga beberapa kali kedatangan tamu kunjungan kedinasan (Studi Banding) seperti Dinas PUPR Kabupaten Penajang Paser Utara Kalimantan Timur yang sekarang menjadi lokasi Ibu kota Negara (IKN) serta Dinas PUPR Kabupaten Tulungangung Jawa Timur terkait pengujian laboratorium Bahan Konstruksi yang ada di Dinas PUPR Kabupaten Bogor.

Sebagai bentuk layanan di bidang ke-ilmu-an Teknik Sipil, UPT laboratorium Bahan Konstruksi DPUPR bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten dan Provinsi Jawa Barat melalui SMK Negeri 1 Cibinong Kabupaten Bogor untuk memberikan praktek kerja lapangan kepada siswa/I di sekolah tersebut selama 3-6 bulan. Tujuannya guna memberikan pelatihan dan pengenalan alat uji dan pengujian serta tata kelola pemerintahan berdasarkan peraturan daerah dan undang-undang tata kelola pemerintahan yang berlaku di lingkugan Pemerintahan Kabupaten Bogor.

Untuk menunjang operational pengujian di Laboratorium Bahan Konstruksi Kelas A DPUPR Kabupaten Bogor dan untuk mendapatkan akreditasi nasional dari Kominte Akreditasi Nasional (KAN), maka secara bertahap kami membuat pengajuan kepada pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, untuk diupayakan pengadaan peralatan pengujian Laboratorium bahan konstruksi yang lebih modern, canggih dan terbaru dengan tingkat output hasil pengujian yang akurat dengan tingkat akurasi yang tinggi.

Selain alat yang baru tersebut, UPT Laboratorium juga berusaha mengoptimalkan ruang pelayanan untuk memudahkan pengguna jasa layanan laboratorium. Salah satunya adalah ruang pelayanan terintegrasi satu surat untuk semua pengujian yang tertera dalam dokumen kontrak, guna menciptakan kemudahan, kenyamanan, tertib administrasi dan transparansi kepada setiap pengguna jasa layanan laboratorium.

Berikut kegiatan pengujian yang dapat kami layani antara lain: Pengujian Material Bahan Konstruksi, Pengujian Beton, Pengujian Tanah, dan Pengujian Hotmix. Dengan layanan pengujian di laboratorium ataupun di lapangan (on site).

Adapun berbagai jenis pengujian seperti:

  1. Pengujian Agregat Halus (Pasir)
  2. Pengujian Agregat Kasar (Split, LPA, LPB)
  3. Pengujian Material Besi Tulangan/Plat (Kuat Tarik Besi)
  4. Pengujian Tanah Timbunan
  5. Pengujian Mix Design Beton k-125 s/d k350
  6. Pengujian Kuat Tekan Beton (Kubus dan Silinder)
  7. Pengujian Kuat Lentur Beton (Balok)
  8. Pengujian Kuat Tekan Mortar
  9. Pengujian Hammer Test
  10. Pengujian Kuat Tekan Beton Inti Coredrill 4” Inch
  11. Pengujian Kuat Tekan conblock
  12. Pengujian pengambilan benda Inti Coredrill 2” dan 4” (semua jenis beton)
  13. Pengujian Sondir 2,5 ton dan 10ton
  14. Pengujian Dynamic Cone Penetrometer (DCP)
  15. Pengujian Kepadatan Dengan Alat Sandcone
  16. Pengujian California Bearing Ratio (CBR) Field Test
  17. Pengujian Kepadatan (Density) Hotmix
  18. Pengujian Ekstraksi Hotmix (Kadar Aspal)
  19. Pengujian Marshall Test
  20. Pengujian pengambilan benda Inti Coredrill Hotmix
    Demikian laporan kegiatan sesuai dengan tupoksi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 1 Tahun 2025, Peraturan Bupati No. 19 Tahun 2018, dan Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 Tentang Pekerjaan Jalan dan Jembatan yang bisa kami sampaikan. …Tabrani.

Ekonomi

AKAS DAO mempelopori DeFi 4.0 dengan kripto AS Token

Published

on

Hariansentana.com – Industri keuangan digital saat ini semakin berkembang dengan inovasi teknologi DeFi (Decentralized Finance). Ini adalah sistem keuangan terdesentralisasi berbasis Blockchain, Smart Contract, dan menggunakan koin digital atau token kripto. Manfaat DeFi adalah untuk sistem pembayaran global yang lebih hemat, lebih cepat, transparan, dan akses keuangan bagi kalangan yang tidak tersentuh oleh jasa bank atau CeFi (Centralized Finance).

Teknologi DeFi terus berkembang. Generasi DeFi 1.0 melahirkan PancakeSwap, UniSwap, dan AAVE. DeFi 2.0 mewariskan Olympus DAO dengan kripto Ohm. DeFi 3.0 memunculkan Origin & Golden Pact (GOT). Dan kini hadir AKAS DAO mempelopori DeFi 4.0 dengan kripto AS Token. Kombinasi dengan teknologi kecerdasan buatan membuat AKAS juga menjadi pelopor DeFai, yaitu DeFi plus AI.

Pada hari Selasa tanggal 16 September 2025 lembaga sertifikasi Blockchain sedunia CERTIK mempublikasikan bahwa AKAS tembus rekor Certik Kelas A dengan nilai 83.20 A. Ini adalah nilai tertinggi untuk platform DeFi dan DAO (Decentralized Autonomous Organization) berbasis model Olympus DAO.

Di hari yang sama platform analisis kripto DEXScreener juga menempatkan kripto AKAS atau AS Token sebagai Kripto Teratas Paling Tren peringkat ke-2 di platform DEXScreener dan peringkat ke-2 di seluruh ekosistem
blockchain Polygon selama sebulan berturut-turut.

Pencapaian prestasi AKAS tersebut menunjukkan kepercayaan dan minat investor kripto yang tinggi pada token AS. Ini terutama karena staking token AS di AKASDAO memberikan hadiah loyalitas berupa tambahan token AS 0,4% setiap siklus 12 jam atau 0,8% per hari. Para investor dapat beternak kripto dengan staking token AS satu kali “beranak kripto” token AS setiap hari. Semakin panjang periode staking token AS menghasilkan tambahan unit AS lebih banyak. Ini solusi seperti mining Bitcoin tanpa beli server dan tanpa bayar energi listrik super mahal.

AKAS bukan sekadar protokol teknis, tetapi menawarkan solusi DeFi dengan prinsip “desentralisasi, keadilan, dan keandalan.”
Prinsip ini membuat AKAS berbeda dengan DeFi lain yang seolah-oleh terdesentralisasi namun sebetulnya masih terpusat dan rawan manipulasi.

AKAS tidak ada prapenjualan, tanpa dana madani (venture capital), tidak harga khusus bagi pembeli awal. Penerbitan token AS dilakukan dengan peluncuran global yang adil.

AKAS sepenuhnya menghilangkan kemungkinan penarikan likuiditas dan manipulasi harga dengan membakar token Liquidity Pool di lubang hitam (Blackhole) blockchain Polygon. Tujuannya untuk melindungi aset para investor dan pemilik token AS untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.

Para pemilik awal Genesis Node token AS dikunci selama 360 hari untuk mendukung manajemen proyek AKAS jangka panjang.

Keamanan kontrak pintar AKAS telah disertifikasi oleh tiga organisasi audit independen berikut:
1) CertiK (audit pertama selesai pada 23 Juli 2025)
Risiko tinggi/risiko sedang: 0
Skor Skynet: 75,29
Skor Kualitas Kode: 83
Semua hasil audit dapat diakses umum di web Certik https://skynet.certik.com/projects/akas

2) AVE
Analisis keamanan multidimensi.
Verifikasi keberlanjutan model dan penilaian stabilitas jangka panjang.

3) Armor Lab
Audit Dinamis Berbasis Pola Perilaku dan Analisis Kode Statis. Tidak ada kontrol terpusat. Tim pengembang telah dikonfirmasi melepas kendali terpusat jadi tidak bisa memanipulasi harga AS.

Audit rangkap tiga ini telah membuktikan bahwa kontrak pintar AKAS memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan struktur tata kelola yang anti-rusak.

Sejak diluncurkan 18 Juni 2025 di Hong Kong, komunitas AKAS telah memiliki lebih dari 258.000 hodler pemilik token AS. Kemajuan ini tak lepas dari kontribusi Gold Dragon Community, yaitu komunitas edukasi kripto yang rutin menyelenggarakan Digital Asset Course untuk mencerdaskan bangsa dan mendukung pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui layananan publik edukasi kripto gratis bagi semua kalangan.

Program edukasi Gold Dragon Community mendorong AKAS berkembang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk protokol DAO. Nilai staking atau TVL (Total Value Locked) token AS melampaui $10 juta dalam 30 hari pertama dan mencapai $20 juta pada 29 Juli 2025 bertepatan dengan akhir pelatihan Blockchain Camp Gold Dragon Community di Bangkok.
Dalam 2,5 bulan Liquidity Pool AKAS telah melebihi Rp 1 triliun dan terus berkembang.

Di tengah situasi dunia yang dilanda perang dan resiko resesi global di depan mata, AKAS hadir menyajikan alternatif solusi tahan inflasi, melindungi nilai aset masyarakat secara digital, serba otomatis, kendali penuh di tangan pemilik aset, dan tak seorang pun bisa merebutnya dari tangan Anda.(***)

Continue Reading

Ekonomi

Pusat PVTPP Dorong Investasi Pertanian Lewat Kemudahan Perizinan dan Tata Kelola Pestisida Berkelanjutan

Published

on

Jakarta, Hariansentana.com – Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP), Kementerian Pertanian RI, terus memperkuat komitmen dalam mendorong investasi sektor pertanian melalui penyederhanaan layanan perizinan usaha dan penguatan tata kelola pestisida yang berkelanjutan. Hal ini disampaikan Kepala Pusat PVTPP, Leli Nuryati, dalam pembukaan APROPI AgrochemBiz Show Indonesia 2025 di Swiss Hotel-PIK Avenue, Jakarta, Selasa (16/09/2025).

Menurut Leli, sektor pertanian hingga kini masih berperan strategis sebagai pilar ekonomi nasional, baik dalam penyediaan pangan, penyerapan tenaga kerja, hingga kontribusi terhadap devisa negara. Pemerintah pun telah menerbitkan PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) yang menggantikan PP No. 5 Tahun 2021.

Aturan tersebut memberikan kepastian waktu layanan melalui sistem Online Single Submission (OSS), menyederhanakan persetujuan lingkungan, serta memperjelas kewenangan perizinan.
“Dengan kemudahan perizinan berusaha yang diberikan pemerintah, kami berharap investasi di sektor pertanian semakin meningkat dan mampu mempercepat tercapainya program swasembada pangan,” ujar Leli.

Namun demikian, Kepala Pusat PVTPP menegaskan bahwa penggunaan sarana produksi seperti pupuk dan pestisida harus dilakukan secara hati-hati. Pestisida, meski berperan penting dalam mengendalikan organisme pengganggu tanaman (OPT), tetap memiliki potensi dampak negatif terhadap lingkungan, keanekaragaman hayati, dan kesehatan manusia bila digunakan secara berlebihan atau tidak tepat.

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, setiap pestisida yang diproduksi dan diedarkan wajib bermutu dan terdaftar di Kementerian Pertanian. “Pestisida bermutu yang terdaftar menjadi kunci keberhasilan pengendalian OPT secara efektif dan aman. Ini penting untuk mendukung peningkatan hasil pertanian dan memperkuat ketersediaan beras nasional,” jelas Leli.

Lebih lanjut, PVTPP menjalin kolaborasi erat dengan berbagai pihak dalam peningkatan kualitas layanan. Salah satu bentuk kolaborasi tersebut melalui penyebaran informasi lewat booth konsultasi layanan pendaftaran pestisida pada AgrochemBiz Show 2025.

“Kami membuka ruang diskusi dan coaching clinic bagi pelaku usaha serta investor agar dapat memperoleh informasi langsung mengenai proses perizinan pestisida secara online melalui OSS yang terintegrasi dengan LNSW. Harapannya, pelaku usaha mendapat solusi cepat dan tepat terkait perizinan,” kata Leli menambahkan.

Pusat PVTPP berharap momentum AgrochemBiz Show Indonesia 2025 dapat memperkuat kemitraan pemerintah dengan dunia usaha. Dengan demikian akan menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus memastikan tata kelola pestisida yang aman, bermutu, dan ramah lingkungan demi pertanian Indonesia yang berkelanjutan. (***)

Continue Reading

Ekonomi

Hadir di Muhammadiyah Jogja Expo 2025, BPDP Tunjukkan Komitmen Dukung  Pengembangan UMKM Ummat

Published

on

 
Yogyakarta, Hariansentana.com – Guna mendukung peran strategis UMKM dalam  perekonomian ummat,  Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) hadir pada perhelatan Muhammadiyah Jogja Expo (MJE) #4  yang diselenggarakan di Jogja Expo Center pada tanggal 12-14 September 2025.

Agenda dua tahunan yang diselenggarakan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Yogyakarta tersebut menghadirkan ratusan UMKM sebagai exhibitor yang berasal dari Yogyakarta dan berbagai daerah di pulau Jawa serta  dikunjungi oleh ribuan pengunjung dari berbagai daerah.
 
Selama pameran, sejumlah kegiatan dilakukan antara lain tablig akbar, persembahan musik keroncong,  talkshow UMKM, talkshow pendidikan, business matching, workshop ekonomi dan bisnis dan sejumlah kegiatan olah rasa dan pentas seni.
 
BPDP yang merupakan BLU dibawah Kementerian Keuangan tersebut hadir dengan membangun booth display produk serta memamerkan  sejumlah produk UMKM turunan kelapa sawit  yang telah berkembang dan menjadi binaan BPDP.
 
Produk yang dipamerkan  antara lain batik sawit karya Smart Batik Indonesia, Batik Sawit Jayanti, aneka produk sabun, aneka produk minyak wangi, produk UMKM berbasis lidi sawit serta serta produk-produk UMKM berbasis sawit lainnya.
 
Kehadiran BPDP pada event dengan UMKM sebagai tema sentralnya tersebut  turut menegaskan pentingnya penguatan sektor UMKM yang menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja Indonesia dan berkontribusi terhadap Produk Domestic Bruto (PDB) nasional sebesar 60,5 persen.

Kepala Divisi Kerja Sama, Kemasyarakatan, dan UMKM BPDP, Helmi Muhansah mengatakan kelapa sawit merupakan komoditas strategis yang memiliki  ratusan produk turunan yang sehari- hari  digunakan oleh sebagian besar umat manusia.
 
Produk-produk turunan kelapa sawit tersebut memiliki potensi besar untuk  dikembangkan, baik dalam skala besar dan industri maupun UMKM sehingga melahirkan usahawan-usahawan baru dan menyerap tenaga kerja serta mendukung Pembangunan perekonomian nasional.
 
“Sektor UMKM berbasis kelapa sawit di Indonesia saat ini pun terus berkembang guna mendukung pembangunan perekonomian bangsa dalam rangka mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yakni memperkuat ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM,” katanya.
 
Helmi tidak lupa menyampaikan jika salah satu produk UMKM binaan BPDP adalah parfum yang diproduksi oleh Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Aceh. Tidak hanya parfum, PWPM Aceh juga sudah bisa mengembangkan bodi lation,  sabun mandi dan produk kerajinan berbasis sawit lainnya.
 
Alumi Institut Pertanian Bogor (IPB) itu menambahkan produk UMKM turunan kelapa sawit, baik di hulu maupun hilir, di Indonesia saat ini terus berkembang dan memiliki nilai ekonomi tinggi serta fleksibilitas yang baik  sebagai bahan baku utama maupun campuran. “Masih besar produk UMKM sawit yang dapat dikembangkan oleh masyarakat Indonesia,  baik UMKM kerajinan, pangan,  tanaman, pupuk. logistik, transportasi, kosmetika hingga industri kreatif,” tegasnya.
 
Kegiatan promosi dan edukasi kelapa sawit dengan beragam produk UMKM turunan kelapa sawit oleh BPDP pada Muhammadiyah Jogja Expo 2025 sangat penting.  Pada ajang ini, BPDP menunjukkan peluang dan kesempatan besar dalam mengembangkan  produk UMKM berbasis kelapa sawit di Indonesia dan dapat dilakukan  oleh UMKM pada daerah penghasil sawit maupun pada daerah non penghasil sawit seperti di pulau Jawa atau Yogyakarta khususnya. (***)

Continue Reading
Advertisement

Trending