JAKARTA, SENTANA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati mengingatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk menyiapkan peta jalan (roadmap) terkait pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menggratiskan biaya pendidikan pada sekolah swasta jenjang SD-SMP.

MY Esti mengatakan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya meminta realisasi putusan tersebut secara bertahap, namun hingga saat ini pihaknya belum menerima peta jalan yang menggambarkan tahapan terkait pelaksanaan putusan tersebut.

“Kami kembali mengingatkan di dalam tambahan anggaran yang diajukan Pak Menteri belum menampakkan klausa berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, juga tidak ada roadmap untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi putusan tersebut,” kata MY Esti dikutip Sabtu (20/8)

Menurutnya, Kemendikdasmen tetap harus memasukkan keberlanjutan realisasi putusan MK tersebut meski tengah dalam kondisi keterbatasan alokasi anggaran setelah efisiensi.

“Keputusan rapat Komisi X sudah berulang kali mengenai hal ini, tetapi tidak ada tindak lanjut yang kami anggap sangat serius ya. Kalau itu karena keterbatasan anggaran, maka tetap harus ada progres di tahun 2027 apa, tahun 2028 bagaimana dan selanjutnya, itu kan amanah yang diberikan kepada kita semua,” tegasnya.

Sebagai informasi, pada bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah, harus menggratiskan pendidikan dasar yang diselenggarakan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan madrasah atau sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta

MANADO, HARIANSENTANA.COM – Sebanyak 109 peserta dari 31 institusi menghadiri workshop Neurodiversity as a Strength: Strengthening Collaboration in Inclusive Education yang diselenggarakan oleh MagnaMinds di Manado, Sulawesi Utara

Kegiatan yang dibuka oleh Wali Kota Manado, Andrei Angouw ini, mempertemukan perwakilan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, guru, psikolog, terapis, kepala sekolah, pengelola sekolah inklusi,  mahasiswa, orang tua, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya yang memiliki perhatian terhadap pendidikan inklusif dan neurodiversitas.

Dalam sambutannya, Wali Kota Manado, Andrei Angouw. menegaskan pentingnya pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi kemajuan bangsa. “Kekayaan sebuah negara adalah sumber daya manusianya. Ini adalah pekerjaan rumah kita semua,” ujar Andrei Angouw.

Kehadiran berbagai institusi dalam kegiatan ini mencerminkan meningkatnya perhatian dan kebutuhan akan pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang mampu mengakomodasi beragam kebutuhan belajar. Selain menjadi sarana untuk berbagi pengetahuan, workshop juga menjadi ruang kolaborasi bagi para pendidik, orang tua, tenaga kesehatan, dan praktisi untuk bertukar pengalaman dalam mendukung anak-anak dengan kebutuhan perkembangan yang berbeda.

Workshop menghadirkan Anita Chandra, M.Psi., Psikolog, SAP, dari Agents of Behavior Change (ABC) serta Margaretha T. Kuera, M.Psi., Psikolog, yang memiliki pengalaman sebagai psikolog klinis, praktisi CBT, dan konsultan pendidikan kesehatan mental.

Dalam pemaparannya, Anita Chandra menyoroti semakin pentingnya pendidikan inklusif seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap berbagai kebutuhan perkembangan dan gaya belajar anak.

“Ketika kita berbicara mengenai inklusivitas di masa depan, jumlah anak dengan kebutuhan khusus terus meningkat. Karena itu, inklusivitas tidak bisa diabaikan dan harus dipersiapkan dengan baik. Kegiatan seperti ini membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang neurodiversitas dan bagaimana mendukung anak agar dapat berkembang secara optimal,” ujarnya.

Menurut Anita, pemahaman terhadap neurodiversitas merupakan langkah penting dalam membangun lingkungan yang lebih inklusif. Dengan pemahaman yang tepat, masyarakat dapat melihat perbedaan cara berpikir dan belajar sebagai bagian dari keberagaman manusia yang patut dihargai dan didukung.

Sementara itu, Margaretha T. Kuera, M.Psi., Psikolog, menyoroti pentingnya membangun sistem pendidikan yang mampu mengakomodasi kebutuhan setiap anak.

Margaretha menggarisbawahi  bahwa “keberagaman adalah fakta, keadilan adalah pilihan, inklusi adalah aksi, dan hasilnya adalah perasaan diterima sebagai bagian dari masyarakat.”

Dari materi yang diberikan oleh kedua pembicara, para peserta workshop merasa bahwa wawasan mereka tentang pendidikan khusus dan inklusi semakin kaya.

Salah satu peserta, Fatihah Masloman, seorang mahasiswi dari Universitas Kristen Indonesia Tomohon, mengatakan bahwa “Sebagai mahasiswa psikologi, kami mendapat banyak ilmu baru. Acara ini bukan hanya sekadar untuk bertukar pikiran, tetapi kami juga mendapat banyak relasi baru dan tentunya wawasan kami di dunia pendidikan inklusi menjadi lebih luas.

Sebagai kaum muda, saya juga terinspirasi untuk mengajak pemuda-pemudi lainnya berpartisipasi dan berkontribusi aktif dalam inklusivitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.”

Sementara itu, peserta lainnya, Lini Mondigir, ketua Sekolah Inklusi Amadeus, menekankan bahwa setiap anak memiliki kekuatan dan kebutuhan yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan pendidikan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing.

“Anak-anak itu berbeda, tetapi berbeda bukan berarti kurang. Mereka memiliki cara bertumbuh dan belajar yang berbeda. Sekolah inklusi harus mampu mengakomodasi kebutuhan tersebut melalui program pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak,” katanya.

Menurut Lini, salah satu poin penting yang terungkap dalam workshop adalah perlunya program pembelajaran yang lebih individual dan fleksibel agar setiap anak memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensinya.

Salah satu peserta dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus, Merry Christian Wuisan, mengatakan, “Sebagai pegawai dinas pendidikan, saya merasa sangat termotivasi untuk lebih menggalakkan pendidikan inklusi. Mari kita bersama-sama dengan pemerintah pusat mengelola sekolah yang menerima dan mengajar anak-anak berkebutuhan khusus, serta berkolaborasi dengan baik agar anak-anak ini dapat memperoleh hak dan kewajiban yang setara dengan anak-anak di sekolah reguler.”

Dalam sesi diskusi, para peserta juga menyoroti pentingnya memperkuat kolaborasi antara sekolah inklusi dan pusat terapi. Para peserta menilai bahwa kemitraan yang lebih erat antara pendidik, terapis, psikolog, dan orang tua dapat membantu memastikan anak mendapatkan dukungan yang konsisten, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.

Para narasumber juga menekankan pentingnya deteksi dan intervensi dini pada anak dengan kebutuhan perkembangan khusus. Semakin cepat kebutuhan perkembangan seorang anak dikenali, semakin besar peluang untuk memberikan dukungan, terapi, dan intervensi yang tepat sehingga anak dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensinya.

Antusiasme peserta terlihat dari tingginya partisipasi dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Banyak peserta menyampaikan bahwa Sulawesi Utara membutuhkan lebih banyak pelatihan, forum berbagi praktik baik, dan ruang kolaborasi seperti ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang neurodiversitas dan pendidikan inklusif.

MagnaMinds didirikan 1 tahun yang lalu oleh Ryan Winston Angouw, seorang remaja yang peduli terhadap isu neurodiversitas dan pendidikan inklusif. Menurut Ryan, workshop ini dirancang untuk memberikan pemahaman praktis mengenai pendekatan inklusif, strategi komunikasi, serta adaptasi lingkungan yang mendukung individu neurodivergen, termasuk mereka yang hidup dengan autisme, ADHD, maupun disleksia.
“Kami berharap setiap peserta pulang dengan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana menerapkan inklusivitas di lingkungan masing-masing. Guru, terapis, psikolog, mahasiswa, dan orang tua memiliki peran penting dalam menciptakan ruang yang lebih ramah dan mendukung bagi individu neurodivergen,” ujar Ryan.

Selain workshop, kegiatan ini juga menjadi momentum peluncuran buku Panduan Praktis Neurodiversitas yang ditulis oleh Ryan Winston Angouw dan dibagikan secara gratis kepada para peserta.

Dalam kata pengantarnya, Prof. Dr. dr. Hardiono D. Pusponegoro, Sp.A(K), Subsp.Neuro(K), Guru Besar Ilmu Kesehatan Anak dan Konsultan Saraf Anak, menyampaikan apresiasi atas kepedulian Ryan terhadap anak-anak dengan autisme dan berbagai gangguan perkembangan lainnya.

Menurut Prof. Hardiono, di usia 15 tahun, Ryan telah menunjukkan keberanian untuk belajar, mendengarkan pengalaman keluarga, terlibat dalam kegiatan sosial, serta berupaya memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Ia menilai bahwa keputusan Ryan untuk mempelajari kebutuhan anak-anak dengan gangguan perkembangan dan menuangkan pemikirannya ke dalam sebuah buku merupakan sebuah usaha yang sungguh mengagumkan.

Salah satu benang merah yang muncul sepanjang workshop adalah bahwa keberhasilan pendidikan dan perkembangan seorang anak tidak hanya ditentukan oleh sekolah atau keluarga semata, melainkan juga oleh ekosistem pendukung di sekitarnya. Kolaborasi antara orang tua, guru, terapis, psikolog, tenaga kesehatan, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam membantu setiap anak berkembang secara optimal sesuai dengan potensinya.

Dalam konteks pendidikan inklusif, penting untuk diingat bahwa setiap anak memiliki potensi, cara berpikir, dan kekuatan yang unik. Terkadang yang kita anggap sebagai keterbatasan hanyalah kemampuan yang belum sepenuhnya kita pahami. Karena itu, tugas kita bukan hanya memberikan dukungan yang mereka butuhkan, tetapi juga membuka ruang agar potensi mereka dapat berkembang dan memberi makna bagi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, MagnaMinds berharap dapat terus menjadi wadah yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk belajar, berbagi pengalaman, dan membangun pemahaman yang lebih baik tentang neurodiversitas. Sejalan dengan filosofi “Not All Great Minds Think Alike,” yang artinya tidak semua orang hebat berpikir dengan cara yang sama, MagnaMinds meyakini bahwa keberagaman cara berpikir, belajar, dan berkembang merupakan kekuatan yang perlu dipahami, dihargai, dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. (***)

BANDUNG, SENTANA – Basecamp Demokrasi menggelar diskusi publik bertajuk ‘Mau Dibawa Kemana Nasib Guru Honorer Di Era Ini?’ dalam rangka Hari Pendidikan Nasional di Kota Bandung, Minggu (17 Mei 2026).

Dalam kegiatan tersebut Forum ini menghadirkan Founder Basecamp Demokrasi, Diah Permata Saraswati, Guru Honorer Kota Bandung, Iis Sari Mulyani, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Andri Gunawan, serta Penggiat Pendidikan, Ikhsan Maulana.

Melalui keterangannya, Minggu (17/5), Founder Basecamp Demokrasi, Diah Permata Saraswati menegaskan bahwa, jutaan guru honorer di Indonesia masih hidup di bawah garis kelayakan.

“Ada jutaan guru honorer yang belum diangkat menjadi P3K ataupun PNS. Mereka dituntut bekerja maksimal, tetapi hak kesejahteraannya belum terpenuhi. Ini menjadi PR besar bagi pemerintah,” ujarnya.

Padahal dikatakan Diah, guru memiliki tugas yang sangat penting mencetak generasi muda yang tidak hanya berkualitas dari sisi akademisi namun juga akhlak dan budi pekertinya. Sehingga sangat disesalkan sampai hari ini nasib kesejahteraan guru honorer masih jauh dari kata layak.

“Padahal mulai dari pegawai biasa sampai presiden sekalipun, yang mendidik itu ya guru, tapi kenapa masih tidak terperhatikan kesejahteraannya, padahal ini sudah menjadi amanat besar dalam prembule undang-undang dasar 1945,” tegasnya.

Diah menegaskan, melalui diskusi ini diharapkan bisa menjadi masukan besar bagi pemerintah, sehingga guru honorer bisa lebih terperhatikan.

Ketimpangan nyata itupun diakui, Guru Honorer Kota Bandung, Iis Sari Mulyani (Ismed). Ia mengungkapkan fakta mencengangkan bahwa, masih ada guru honorer yang hanya menerima upah Rp10.000 per jam mengajar.

“Kalau dihitung, bisa saja hanya Rp120.000 per bulan. Beban kerja sama dengan ASN, tapi kesejahteraan jauh berbeda. Bahkan sejak 2025, HPM untuk guru swasta diputus, sehingga dua tahun terakhir tidak ada tunjangan. Padahal sekolah swasta menopang ratusan ribu siswa di Bandung,” jelasnya.

Ketimpangan ini jelas nyata dari tanggung jawab besar yang diamanahkan untuk guru dalam membentuk SDM yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Disparitas dalam dunia pendidikan ini juga mendapat sorotan dari Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Andri Gunawan. Ia menyoroti kesenjangan kualitas pendidikan di Kota Bandung.

“Sekolah elit punya infrastruktur dan kesejahteraan guru yang baik, sementara sekolah swasta di pinggiran kota kondisinya memprihatinkan. Pemerintah harus menciptakan keadilan, mulai dari peningkatan kualitas guru lewat pelatihan hingga memastikan isi kantong mereka layak. Tidak boleh ada keterlambatan gaji sampai empat bulan seperti yang terjadi kemarin,” tegasnya.

Iapun memastikan diskusi ini menjadi masukan penting untuk DPRD dan Pemerintah Kota Bandung untuk mencari solusi bersama terkait masa depan dan nasib guru honorer. “Ini menjadi masukan penting buat kami, dan ini akan kami bahas di DPRD guna menyelamatkan kesejahteraan Guru Honorer dan masa depan anak anak kita,” katanya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Penggiat Pendidilan, Ikhsan Maulana menambahkan, dimensi lain tentang ketimpangan status profesi guru.

“Ada guru PNS, P3K penuh waktu, paruh waktu, hingga honorer. Padahal tugas mereka sama, mencerdaskan anak bangsa. Ketidakadilan ini berdampak pada kualitas pelayanan pendidikan. Bagaimana guru bisa sepenuh hati mengajar jika profesinya tidak dihargai negara?,” katanya.

Oleh karenanya dikatakan Ikhsan, penting bagi pemerintah mampu memperhatikan Guru Honorer, yang saat ini masih terkatung katung nasibnya, untuk masa depan Indonesia. “Dari Guru orang orang hebat lahir, dari Guru Indonesia bisa berkembang sampai hari ini, sudah saatnya kesejahteraan guru menjadi prioritas, bukan untuk mencari popularitas tetapi untuk masa depan bangsa yang lebih berkualitas menuju Indonesia Emas 2045,” jelasnya.

Diskusi ini menegaskan bahwa, persoalan guru honorer bukan sekadar gaji, melainkan keadilan sosial dan pengakuan profesi. Guru honorer adalah tulang punggung pendidikan, namun masih terjebak dalam kerentanan ekonomi dan status yang timpang.

Basecamp Demokrasi menutup forum dengan seruan agar pemerintah pusat maupun daerah segera mengambil langkah konkret. Momentum Hari Pendidikan Nasional diharapkan menjadi titik balik lahirnya kebijakan yang berpihak pada guru honorer, sehingga mereka dapat hidup layak dan tetap mengabdi demi mencerdaskan bangsa. (Red).