Peristiwa
Tak Terima Soeharto Disebut Pembunuh, ARAH Laporkan Ribka Tjiptaning ke Bareskrim
JAKARTA, SENTANA – Aliansi Rakyat Anti Hoaks (ARAH) mendatangi kantor Bareskrim Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Kedatangan mereka guna melaporkan politisi PDI-P Ribka Tjiptaning.
Koordinator ARAH, Iqbal menuturkan Pihaknya akan melaporkan Ribka Karena telah menyebut Almarhum Soeharto yang sekarang sudah ditetapkan sebagai pahlawan Nasional sebagai Pembunuh Jutaan Rakyat.
“Kami akan melaporkan Ribka terkait pernyataan beliau yang mengatakan Soeharto adalah pembunuh jutaan rakyat,” kata Iqbal di Bareskrim Mabes Polri, Rabu (12/11).
Iqbal mengatakan pernyataan yang dibuat oleh Ribka tersebut sangatlah tendensius. Sebab selama ini tidak ada bukti atau putusan pengadilan manapun yang mengatakan jika pak Soeharto merupakan seorang pembunuh.
“Terkait membunuh, tiap orang yang tidak ada putusan pengadilan tak bisa dituduh langsung melakukan perbuatan membunuh. Kita juga menerapkan konsep azas praduga tak bersalah,” jelasnya.
Dilanjutkan Iqbal dirinya datang ke Bareskrim dengan membawa beberapa barang bukti berupa video dan berita yang sudah dimuat di beberapa online berita.
“Ada cuplikan video di salah satu stasiun TV dan berita online yang kita bawa sebagai barang bukti,” ucapnya.
“Bu Ribka kami laporkan ke Bareskrim sebagaimana dimaksud pasal 28 Junto Pasal 45 UU ITE,” tutup Iqbal.
Diketahui sebelumnya Sejumlah kader PDIP menilai Soeharto sebagai pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang tidak pantas menyandang gelar terhormat tersebut karena rekam jejaknya di masa Orde Baru.
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menjadi salah satu yang paling vokal menyuarakan penolakan. Menurutnya, sejarah kelam yang menyertai kepemimpinan Soeharto tidak bisa diabaikan.
“Secara pribadi, saya menolak keras. Apa hebatnya Soeharto sebagai pahlawan? Dia pelanggar HAM, membunuh jutaan rakyat. Belum ada pelurusan sejarah, jadi tidak ada pantasnya dijadikan pahlawan nasional,” tegas Ribka di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Nasional
Sonny Danaparamita: Habitat Kedua Badak Jawa Harus Berbasis Sains, Ujung Kulon Tak Boleh Dikorbankan
JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah merealisasikan wacana pembangunan habitat kedua Badak Jawa di Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi. Ia menegaskan, upaya menyelamatkan satwa langka tersebut harus didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif, bukan keputusan spekulatif ataupun kepentingan investasi.
Menurut Sonny, gagasan menyiapkan habitat kedua patut dipertimbangkan sebagai langkah antisipasi terhadap ancaman kepunahan Badak Jawa. Selama ini, seluruh populasi satwa tersebut hanya terkonsentrasi di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, yang memiliki kerawanan terhadap bencana alam, mulai dari gempa bumi, tsunami, hingga aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Namun, ia mengingatkan, diversifikasi habitat tidak boleh mengurangi komitmen negara dalam melindungi Ujung Kulon sebagai rumah utama Badak Jawa.
“Badak Jawa adalah kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia. Negara tidak boleh mengambil langkah spekulatif. Kalau hendak membangun habitat kedua, seluruh prosesnya harus berbasis sains, dilakukan dengan kehati-hatian, dan terbuka kepada publik,” kata Sonny.
Kapoksi PDI Perjuangan di Komisi IV DPR RI itu juga mendesak Kementerian Kehutanan membuka kondisi terkini konservasi Badak Jawa di Ujung Kulon. Penjelasan tersebut harus mencakup perkembangan populasi, pengamanan kawasan, ancaman perburuan liar, potensi penyakit, hingga kesiapan mitigasi bencana.
“Tidak cukup hanya menyampaikan bahwa ini masih wacana. Kementerian Kehutanan harus menjelaskan kerja nyata yang sudah dilakukan untuk menjaga Badak Jawa di Ujung Kulon, sekaligus dasar ilmiah mengapa Alas Purwo disebut sebagai salah satu pilihan,” ujarnya.
Sonny menilai, penetapan Alas Purwo sebagai habitat kedua membutuhkan kajian mendalam karena karakter ekosistemnya tidak sepenuhnya sama dengan Ujung Kulon. Kesesuaian vegetasi pakan, ketersediaan air, daya dukung lingkungan, potensi penyakit, keamanan kawasan, hingga peluang reproduksi harus menjadi pertimbangan utama.
“Tidak bisa karena sama-sama berada di Pulau Jawa lalu dianggap pasti cocok. Harus dikaji vegetasi pakannya, sumber airnya, daya dukung kawasan, risiko penyakit, keamanan habitat, dan peluang Badak Jawa berkembang biak di sana,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar agenda konservasi tidak justru dikendalikan oleh kepentingan investor. Menurutnya, dukungan pendanaan memang diperlukan, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk memaksakan proyek sebelum kelayakan ekologis dan keselamatan satwa benar-benar teruji.
“Jangan sampai investor dan skema pendanaan lebih dahulu dikejar, sementara keselamatan satwa serta kelayakan habitatnya belum jelas. Konservasi harus diletakkan di atas kepentingan ekonomi jangka pendek,” katanya.
Lebih jauh, Sonny menegaskan bahwa rencana pembangunan habitat kedua tidak boleh menjadi pintu masuk untuk melemahkan perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon. Pemerintah harus menjamin tidak ada penurunan status kawasan, perubahan fungsi, pelepasan lahan, maupun celah bagi aktivitas pertambangan dan kepentingan ekstraktif lainnya.
“Tidak boleh ada penurunan status, perubahan fungsi, pelepasan kawasan, apalagi membuka celah bagi pertambangan atau kepentingan ekstraktif lainnya. Ujung Kulon adalah rumah utama Badak Jawa dan harus dijaga sepenuhnya oleh negara,” ucapnya.
Sebagai peringatan, Sonny menyinggung pengalaman Gunung Tumpang Pitu di Banyuwangi. Kawasan yang sebelumnya berstatus hutan lindung itu kemudian berubah menjadi hutan produksi hingga akhirnya dimanfaatkan sebagai kawasan pertambangan terbuka.
“Pengalaman Tumpang Pitu menjadi peringatan bagi kita semua. Masyarakat wajar waspada ketika ada pembicaraan mengenai kawasan hutan dan taman nasional. Negara harus mendengar suara rakyat, bukan hanya mempertimbangkan kepentingan modal,” pungkasnya.
Sonny memastikan PDI Perjuangan akan mengawal kebijakan konservasi Badak Jawa agar tidak menyimpang dari tujuan utamanya, yakni menjaga kelestarian satwa endemik Indonesia, melindungi ekosistem, serta memastikan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.
Peristiwa
Jangan Korbankan Habitat Badak Jawa, Alex Indra Lukman Minta Kajian Relokasi Dibuka
JAKARTA — Wacana pemindahan habitat Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, mendapat sorotan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman.
Alex meminta pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan relokasi sebelum melakukan kajian ilmiah secara menyeluruh. Menurutnya, masa depan satwa paling langka di dunia tersebut tidak boleh dipertaruhkan hanya berdasarkan pertimbangan risiko bencana alam.
Ia menyoroti kemampuan Badak Jawa bertahan dari berbagai ancaman alam, termasuk dahsyatnya letusan Gunung Krakatau pada 1883 yang memicu tsunami besar, kegelapan atmosfer, serta pendinginan suhu global.
“Perlu penelitian mendalam, kenapa badak purba ini bisa bertahan dari ganasnya dampak letusan Gunung Krakatau hingga pemanasan global dewasa ini,” ungkap Alex dalam pernyataan tertulis, Senin (16/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul gagasan pemindahan habitat Badak Jawa yang sebelumnya disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turki.
Wacana relokasi tersebut dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap potensi bencana gempa bumi, tsunami, serta aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di kawasan Selat Sunda. Selain itu, pemerintah dinilai perlu menyiapkan habitat kedua atau second habitat sebagai populasi cadangan untuk mengantisipasi kepunahan.
Namun, Alex mengingatkan bahwa TNUK saat ini merupakan satu-satunya habitat alami Badak Jawa yang tersisa di dunia. Karena itu, setiap rencana pemindahan harus didasarkan pada pertimbangan ekologis, ilmiah, dan keberlanjutan populasi.
“TNUK merupakan satu-satunya rumah dan habitat terakhir di dunia bagi kelangsungan hidup satwa dengan nama latin Rhinoceros sondaicus. Melempar wacana pemindahan habitat hewan langka tanpa kajian mendalam akan memicu kemarahan dunia,” tegasnya.
Menurut Alex, Badak Jawa memiliki status perlindungan internasional yang sangat ketat. International Union for Conservation of Nature (IUCN) memasukkan spesies tersebut dalam kategori Critically Endangered atau kritis, yakni tingkat ancaman kepunahan tertinggi sebelum dinyatakan punah di alam liar.
Badak Jawa juga masuk dalam Apendiks I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), yang melarang perdagangan internasional spesies tersebut maupun bagian tubuhnya untuk tujuan komersial.
Selain itu, habitat utama Badak Jawa di TNUK merupakan bagian dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. Status tersebut semakin menegaskan pentingnya perlindungan ekosistem Ujung Kulon.
Di tingkat nasional, perlindungan Badak Jawa juga diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, serta sejumlah regulasi perlindungan satwa liar.
Alex menegaskan, pemerintah harus memastikan seluruh aspek diperhitungkan sebelum mengambil keputusan. Tidak hanya menyangkut keselamatan satwa, tetapi juga kesiapan habitat baru, risiko ekologis, keberhasilan adaptasi, hingga kepastian pembiayaan program konservasi.
“Kita meminta pemerintah menghentikan sementara proses pengambilan keputusan relokasi sampai seluruh kajian ilmiah, risiko ekologis, dan aspek pendanaannya dibuka ke publik,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat tersebut.
Ia mengingatkan, upaya menyelamatkan Badak Jawa jangan sampai justru menimbulkan persoalan baru bagi keberlangsungan spesies tersebut.
“Jangan sampai perlindungan Badak Jawa ini justru menjadi alasan yang memicu ketidakpastian atas masa depan habitatnya,” tutup Alex.
Peristiwa
Ina Ammania Desak Unpas Usut Transparan Dugaan Kekerasan Seksual terhadap 13 Mahasiswi
JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ina Ammania, menyoroti dugaan kekerasan seksual yang dilaporkan melibatkan 13 mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pasundan (Unpas), Bandung. Ia meminta pihak kampus mengusut kasus ini secara transparan dan objektif, serta menjamin perlindungan bagi korban dan saksi.
Ina menilai perguruan tinggi semestinya menjadi ruang aman untuk belajar, bukan sumber ketakutan. Upaya menjaga nama baik institusi, menurutnya, tidak boleh menghambat penanganan kasus. Keselamatan, martabat, dan hak korban harus ditempatkan di urutan pertama.
“Ini ironi yang tidak boleh ditoleransi. Fakultas Hukum seharusnya menjadi tempat lahirnya para penjaga keadilan, bukan justru menjadi ruang yang diduga mencederai martabat perempuan. Jika dugaan ini terbukti, tidak boleh ada perlindungan terhadap pelaku hanya karena jabatan atau status akademiknya,” tegas Ina.
Laporan ini menjadi lebih serius karena diduga melibatkan tenaga pendidik dan sudah memicu aksi mahasiswa yang menuntut pertanggungjawaban kampus. Ina menilai pengumuman investigasi ke publik saja tidak cukup. Pemeriksaan harus berjalan independen dan akuntabel, punya tenggat waktu jelas, dan dilengkapi perlindungan yang benar-benar dirasakan korban.
“Kampus jangan sampai lebih sibuk menyelamatkan reputasi daripada memastikan keadilan bagi korban. Kampus wajib mengusut kasus ini secara transparan, memberikan pendampingan kepada korban, dan memastikan tidak ada intimidasi. Diamnya institusi hanya akan memperbesar ketidakpercayaan publik,” ujarnya.
Ia juga meminta kampus menyediakan pendampingan psikologis, merahasiakan identitas korban, dan menjamin keamanan mahasiswa serta saksi yang memberi keterangan. Tekanan dan ancaman dalam bentuk apa pun harus dicegah agar fakta bisa terungkap dan korban maupun saksi bisa bicara tanpa rasa takut.
Sebagai anggota komisi yang membidangi perlindungan perempuan dan anak, Ina menilai aturan tertulis tentang pencegahan kekerasan seksual di kampus belum cukup tanpa komitmen nyata menindaklanjuti setiap laporan secara profesional.
“Pembentukan tim investigasi tidak boleh sekadar menjadi cara meredam kemarahan mahasiswa. Harus ada tenggat waktu yang jelas, perlindungan nyata bagi korban dan saksi, serta sanksi tegas jika dugaan pelanggaran terbukti. Kampus harus membuktikan keberpihakannya kepada keadilan melalui tindakan, bukan sekadar pernyataan,” tegasnya.
Ina meminta hasil penanganan kasus diumumkan secara terbuka tanpa membuka identitas atau informasi pribadi korban. Ia berharap kasus ini mendorong perguruan tinggi mengevaluasi sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, memperkuat kanal pengaduan yang aman, dan memastikan relasi kuasa tidak dipakai untuk membungkam korban.
Menurut Ina, lingkungan akademik baru bisa menjadi ruang belajar yang aman dan bermartabat jika kampus membuktikan komitmennya lewat proses yang terbuka, perlindungan yang memadai, dan tindakan tegas saat pelanggaran terbukti.
-
Gayahidup7 days agoPererat Solidaritas dan Kekeluargaan, Wartawan Jakarta Utara Gelar Family Gathering di Puncak Megamendung Bogor.
-
Daerah4 days agoGebrakan ASR di Sektor Ketenagakerjaan, 527 Warga Sultra Masuk Program Samudra
-
Ibukota5 days agoWali Kota Jakut Gercep Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok.
-
Daerah2 days agoKapolres Wonogiri Rangkul FKUB, Perkuat Kerukunan dan Jaga Kedamaian di Masyarakat

