Connect with us

Ibukota

Sidak PPKM Darurat, Satu Perusahaan Di Jakut Ditutup

Published

on

Jakarta,Hariansentana.com – Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan inspeksi mendadak (sidak) perkantoran masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Rabu (7/7). Satu perusahaan ditutup sampai dengan masa PPKM Darurat selesai.

Walikota Administrasi Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mengatakan pada sidak ini Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara berkolaborasi dengan Polres Metro Jakarta Utara, Kodim 0502 Jakarta Utara dan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.
“Berdasarkan aduan dari masyarakat dan pemantauan tim dilapangan, ada sebanyak 26 perusahaan yang akan kita pantau kepatuhannya dalam masa PPKM Darurat,” katanya.

Ali menerangkan, dari dua lokasi yang sudah dikunjungi, satu perusahaan harus ditutup.
“Kunjungan pertama satu perusahaan esensial perbankan sudah menerapkan aturan dengan baik, menerapkan 50 persen pegawai, mereka dihimbau untuk menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Satu perusahaan non esensial kita tutup, karena melanggar aturan PPKM Darurat. Ditemukan pegawai yang masih bekerja lebih dari 25 persen, sementara aturannya harus bekerja 100 persen Work From Home (WFH). Perusahaan ini dengan terpaksa kami hentikan operasionalnya, atau ditutup sampai dengan masa PPKM Darurat berakhir, atau ditutup sampai tanggal 20 Juli 2021,” terangnya.

Ali berharap kerjasama dari semua pihak untuk mendukung dan membantu pelaksanaan PPKM Darurat, tidak memaksa pegawainya di luar ketentuan untuk masuk kerja.
“Masyarakat kami minta untuk ikut mengawasi dan memberikan informasi jika ditemukan pelanggaran. Hal serupa akan kami berikan pada perusahaan-perusahaan yang masih membandel. Kami mengajak masyarakat, pemilik perusahaan untuk bersama-sama berkolaborasi memerangi pandemi COVID-19,” tuturnya.

Sementara Kepala Sudin Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara Gatot S Widagdo mengatakan aduan pelanggaran di perkantoran atau perusahaan terus meningkat sejak diberlakukan PPKM Darurat.
“Setiap hari biasanya hanya ada 10 aduan, tetapi sejak PPKM Darurat meningkat hingga 33 aduan. Kami berjanji akan menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan, baik sanksi administrasi berupa penutupan sampai dengan yang terberat sanksi pidana. Tindakan tegas ini dilakukan agar aturan pencegahan penyebaran COVID-19 ini ditaati,” katanya.

Penulis : Sutarno

Ibukota

Pemprov DKJ Upayakan Pemberdayaan Ekonomi Tekan Angka Tawuran

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com — Kasus tawuran di Jakarta masih menjadi salah satu persoalan serius yang harus segara dituntaskan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Daerah Khusus Jakarta, Marullah Matali menilai, salah satu penyebab utama tawuran adalah banyaknya waktu luang yang tidak dimanfaatkan dengan baik oleh para pemuda.
“Latar belakang warga tawuran itu biasanya karena mereka memiliki banyak waktu luang yang tidak terpakai,” ujar Marullah, Selasa (18/2).

Sebagai solusi, Marullah menekankan pentingnya memberikan pekerjaan kepada mereka yang rentan terlibat tawuran. Menurutnya, dengan memiliki pekerjaan, para pemuda diharapkan lebih sibuk dan tidak lagi memiliki waktu untuk melakukan aksi kekerasan di jalanan.

Marullah Matali menilai, salah satu penyebab utama tawuran adalah banyaknya waktu luang yang tidak dimanfaatkan dengan baik oleh para pemuda.

“Latar belakang warga tawuran itu biasanya karena mereka memiliki banyak waktu luang yang tidak terpakai,” ujar Marullah, Selasa (18/2/2025).

Sebagai solusi, Marullah menekankan pentingnya memberikan pekerjaan kepada mereka yang rentan terlibat tawuran. Menurutnya, dengan memiliki pekerjaan, para pemuda diharapkan lebih sibuk dan tidak lagi memiliki waktu untuk melakukan aksi kekerasan di jalanan.

Marullah menilai, strategi ini telah diterapkan di beberapa kawasan padat penduduk di Jakarta dan terbukti efektif dalam menekan angka tawuran.

“Jika mereka sibuk bekerja dan mendapatkan kesejahteraan, mereka tidak akan lagi memprovokasi warga sekitar untuk tawuran,” katanya.

Marullah menyampaikan, Pemprov Daerah khusus Jakarta terus berupaya mencari solusi efektif dalam mengatasi tawuran, baik melalui pemberdayaan ekonomi maupun pengawasan ketat terhadap penyebaran konten yang dapat memicu aksi kekerasan di kalangan pemuda.

Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Daerah khusus Jakarta, Fredy Setiawan(mantan lurah Ancol) menyampaikan, tawuran di Jakarta terjadi dalam dua bentuk, yakni tawuran alami akibat gesekan antar warga dan tawuran yang dipicu oleh konten di media sosial.

Ia menjelaskan, Pj Gubernur Daerah khusus Jakarta, Teguh Setyabudi, telah berkomunikasi dengan pihak platform media sosial untuk membatasi konten yang dapat memicu aksi tawuran.

“Kami sudah berbicara dengan beberapa pihak dari media sosial terkait tawuran alami dan tawuran yang dipicu oleh konten digital,” tandas Fredy. (Sutarno)

Continue Reading

Ibukota

74 Usulan Warga di Musrenbang Kelurahan Pademangan Barat, Jakarta Utara

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com –– Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, kota adm Jakarta Utara menggelar Sidang Kelompok Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Terintegrasi Kelurahan, di RPTRA Budi Mulia, Selasa (18/02/2025).

Hadir dalam acara tersebut, Andi Noviandri Dewan kota, Drs. Didit Mulyadi Camat Pademangan, Andrian Polman Wakil Camat, Sugiharjo Tombol Lurah, Diny Sekel, Teguh Kasie Ekbang Kelurahan, para Kasatpel, Kasatpel Pol PP Barok Yusuf, Brika.Iwan Babinkantibmas, Serda Rambe, LMK, FKDM, Karang Taruna, Pkk, Dawis, Rt/Rw, dan Tokoh Masyarakat.

Camat pademangan, Didit Mulyadi dalam sambutannya mengapresiasi usulan yang diajukan para pengurus lingkungan di Kelurahan pademangan barat ini.

“Usulan warga ini penting untuk menunjang lingkungan yang tertata dan rapi. Namun, usulan juga harus berimbang antara fisik dan non-fisiknya,” ujarnya,

Didit Mulyadi berharap, seluruh usulan Musrenbang tahun 2025 ini di Kelurahan pademangan barat dapat diwujudkan dengan baik pada Tahun Anggaran 2026. Bahkan, pada tahun berjalan saat ini usulan juga dapat direalisasikan.

“Ini kelurahan terakhir yang melaksanakan Musrenbang di Kecamatan pademangan setelah kelurahan pademangan timur dan Ancol. Semoga nantinya di Sidang Pleno II Kecamatan pademangan seluruh usulan di sini dapat terealisasikan dengan baik,” terangnya.

Profil wilayah kelurahan pademangan barat yang padat penduduk di wilayah kecamatan Pademangan. Ini dengan luas:353.35 Ha Jumlah.Rw:16.Rt:.215.Jumlah penduduk:92.820 Jiwa. Lelaki:47.416 Jiwa, perempuan:45.416.jiwa.dengan 31.546 KK.

Lurah pademangan barat Sugiharjo Tombol mengatakan, ada 74 usulan dimana 53 usulan bersifat fisik dan barang 21 usulan. yang di dominasi usulan untuk ke Sudin Sumber Daya Air sebanyak 11usulan, Sudin Bina Marga 23 usulan, DISHUB sebanyak 14 usulan, Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebanyak 5 usulan, dan Sudin Kebudayaan 8 usulan, sudin perpustakaan 5 usulan sudin pemuda dan olah raga 8.

“Usulan rembuk warga yang diadakan di setiap Rw, ini penting untuk menunjang lingkungan yang tertata dan rapi,”ujarnya.

Timbo berharap, seluruh usulan Musrenbang tahun. 2025 ini di Kelurahan pademangan barat dapat diwujudkan dengan baik pada Tahun Anggaran 2026. Bahkan, pada tahun berjalan saat ini usulan juga dapat direalisasikan(Sutarno)

Continue Reading

Ibukota

Jakarta Update Kembali Digelar, Pj. Gubernur Teguh Sampaikan Pesan Perpisahan pada Wartawan

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com.-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) menggelar Jakarta Update bersama wartawan media massa. Acara ini merupakan edisi terakhir yang diikuti Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, sekaligus perpisahan secara simbolis dengan awak media di Ruang Serbaguna M.H. Thamrin, Grha Ali Sadikin, Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (17/2).

Pada kesempatan itu, Pj. Gubernur Teguh di dampingin H. Amrullah matali Sekda DKJ mengungkapkan, kegiatan Jakarta Update adalah momen berkesan yang paling diingat selama menjabat sebagai penjabat gubernur. Ia juga menyampaikan agenda beberapa hari ke depan dalam menyambut gubernur dan wakil gubernur terpilih pada 20 Februari 2025 mendatang.

“Saya senang sekali, karena pada tanggal 20 Februari nanti, akan ada pelantikan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih. Saya sudah berkomunikasi dengan Pak Pramono dan Pak Rano terkait kegiatan Jakarta Update. Insya Allah akan terus berlanjut, bahkan ditingkatkan kualitasnya. Ia menilai, kedekatan dengan wartawan itu penting demi keberlanjutan Jakarta Update,” ujar Pj. Gubernur Teguh.

Ia juga mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kolaborasi wartawan dalam menginformasikan berbagai kebijakan pemerintah daerah yang dibutuhkan masyarakat Jakarta. Menurutnya, dari dua edisi kegiatan Jakarta Update sebelumnya telah menciptakan dampak yang positif dalam menghadirkan komunikasi efektif antara awak media dan para pimpinan di Pemprov DKI Jakarta.

“Saya senang sebagai Pj. Gubernur, karena bisa bekerja sama dengan teman-teman wartawan semuanya. Saya menikmati setiap detik terjadinya momen preskon, doorstop, maupun wawancara dengan teman teman media. Mudah-mudahan saat saya tidak menjadi Pj. Gubernur lagi, hubungan kita, silaturahmi kita tetap berlanjut,” tambah Pj. Gubernur Teguh.

Ia juga berharap, kegiatan yang berhubungan dengan aspek keterbukaan informasi bisa menjadi budaya yang mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal itu dikarenakan selain menjadi acuan indikator kepuasan masyarakat, juga menjadi sumber informasi dan data untuk kemajuan pembangunan sebuah daerah.

“Oleh karena itu, hubungan antarpemerintah dengan insan pers sangat krusial, karena saling membutuhkan satu sama lainnya. Harapannya, ikhtiar kita dalam bekerja untuk kepentingan masyarakat bisa tersampaikan dengan baik, begitulah konsep awal kita mengadakan Jakarta Update,” pungkas Pj. Gubernur Teguh.

Perlu diketahui, Jakarta Update edisi Februari ini membahas berbagai topik, yaitu persiapan pelantikan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih periode 2025-2030, isu lingkungan pengelolaan sampah, upaya penguraian kemacetan di Jakarta, kebijakan penghuni di rusunawa, isu transportasi, ketersediaan pangan selama ramadan dan lebaran, serta mudik gratis yang diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta.(Sutarno)

Continue Reading
Advertisement

Trending