JAKARTA, SENTANA — Menjelang HUT Bhayangkara ke-80, Polri terus mengedepankan pelayanan keamanan setiap Masyarakat dengan menyoroti pergeseran pola terorisme dan ekstremisme yang kini semakin masif menyusup melalui ruang digital.

Kelompok radikal secara aktif memanfaatkan media sosial, forum dan game online untuk menyebarkan propaganda serta merekrut anak-anak dan generasi muda.

Melalui keterangannya, Selasa (30/6/2026), Founder Rumah Moderasi, Ustadz Sofian Sauri, menilai bahwa, ancaman radikalisme di era digital semakin kompleks dan mengkhawatirkan karena kini menyasar anak dan remaja melalui ruang-ruang online tanpa proses tatap muka. Kondisi tersebut menuntut peran keluarga, khususnya orang tua, sebagai benteng pertama dalam mencegah penyebaran paham ekstrem.

Sofian menjelaskan, perkembangan teknologi digital membawa dampak positif sekaligus negatif. Di satu sisi, digitalisasi mempercepat akses informasi dan perkembangan pengetahuan, namun di sisi lain juga membuka ruang baru bagi kejahatan, termasuk rekrutmen kelompok radikal. Pola perekrutan yang sebelumnya dilakukan melalui pertemuan langsung kini beralih sepenuhnya ke media daring.

“Dulu proses terorisme melalui enam tahap, mulai dari pertemuan hingga indoktrinasi. Hari ini, hampir semua rekrutmen, terutama terhadap anak-anak, tidak lagi melalui tatap muka. Mereka tidak pernah bertemu langsung dengan perekrutnya,” ujar Sofian dalam seminar bertema peran orang tua tangguh dalam menangkal radikalisme anak dan remaja di era digital.

Ia mengungkapkan, dalam kasus terakhir, Mabes Polri baru-baru ini merilis data sebanyak 110 anak terpapar radikalisme melalui media online. Berdasarkan temuan lapangan, proses radikalisasi tersebut berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya, dengan rata-rata waktu sekitar 21 bulan hingga seorang anak berpotensi terlibat lebih jauh. Rendahnya tingkat pengawasan orang tua terhadap aktivitas digital anak. Ia menyebut, sekitar 82 % orang tua tidak mengetahui apa saja yang diakses anak melalui akun digital mereka. Padahal, algoritma media sosial dengan cepat membaca minat dan perilaku anak.

“Dari temuan kami terhadap 30 anak, algoritma sudah terbaca bahwa mereka terjebak pada pornografi, disorientasi seksual, hingga kelompok-kelompok radikal,” ujarnya.

Menurut Sofian, banyak anak yang akhirnya tertarik pada kelompok radikal karena faktor psikologis, seperti rasa kesepian, kurang perhatian, hingga latar belakang keluarga yang tidak utuh. Anak-anak yang merasa bersalah atau kehilangan arah kerap mencari validasi diri dan menjadikan kelompok tertentu sebagai sarana penebusan dosa.

Dalam kondisi tersebut, Sofian menekankan pentingnya komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak. Hubungan keluarga yang sehat akan membuat anak merasa aman untuk bercerita dan meminta solusi atas persoalan yang mereka hadapi.

“Kebutuhan dasar anak adalah perhatian, pengakuan dan validasi. Kalau hubungan ini terbangun, anak tidak akan mencari pelarian di ruang digital yang berisiko,” ucapnya.

Ia menambahkan, keluarga yang utuh cenderung memiliki daya tahan lebih kuat dalam melindungi anak dari paham ekstrem dan dampak negatif digitalisasi. Namun, tanggung jawab ini juga perlu melibatkan sekolah, guru bimbingan konseling, serta lingkungan sosial anak.

Sofian mendorong, agar kegiatan edukasi seperti seminar pencegahan radikalisme terus diperluas ke sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan. Selain itu, ia juga meminta pemerintah untuk lebih selektif dalam mengatur ruang digital, termasuk pembatasan konten dan mekanisme verifikasi agar anak-anak terlindungi dari paparan konten berbahaya.

“Literasi digital harus diperkuat. Pemerintah bersama para pemangku kepentingan, termasuk Kominfo dan BNPT, perlu terus hadir di ruang digital dan ruang publik untuk mengedukasi masyarakat,” tutup Sofian.

Sejalan dengan permasalahan diatas, Polri yang pada 1 Juli 2026 genap berusia 80 tahun ini terus memperkuat upaya pencegahan penyebaran paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme (IRET) melalui sinergi bersama pemerintah daerah dan elemen Masyarakat, dengan berfokus pada:

• Sasar Generasi Muda: Densus 88 AT Polri mencatat kerentanan luar biasa pada anak dan remaja, dengan temuan kasus anak-anak yang tergabung dalam True Crime Community dan terpapar ekstremisme di internet.
• Strategi Pencegahan: Polri terus mengedepankan pendekatan kolaboratif melalui literasi digital dan program edukasi seperti “Vaksin Ideologi” guna memberikan imunitas pemikiran sejak dini.
• Pengawasan dan Penindakan: Mengacu pada UU ITE, pihak kepolisian memperkuat deteksi dini dan kerja sama dengan penyedia platform digital untuk menghentikan akun-akun penyebar konten radikal. (Red).

Bogor, Hariansentana.com – Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor (PRB ) mendesak penyidik Polres Bogor untuk men-transfer atau melimpahkan perkara “dugaan jual beli jabatan “di lingkungan Pemkab Bogor yang saat ini sedang diperiksa. Ia meminta proses hukum jangan berhenti di level staf saja.

Ketika di hubungi tlp seluler nya 30 Juni 2026 Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) M Johan Pakpahan S.H , mengatakan praktik jual beli jabatan PNS tidak bisa dikerjakan personal. “Ini masuk kategori kolektif, pasti lebih dari satu orang. Karena itu penyidikan harus menyeluruh, dari bawah sampai atasan langsung. Jangan sampai staf terus yang jadi tumbal,” ujarnya.

Lebih lanjut Johan menyebut bukti sudah masuk tahap penyidikan dan akan ada penetapan tersangka dalam kasus dugaan jual beli jabatan di Pemkab Bogor. “Terang nya.

“ ia menduga ada pihak yang benar-benar bermain untuk kepentingan pribadi, memperkaya diri sendiri dengan melawan hukum,” katanya.

Johan meminta seluruh proses penyidikan dilakukan secara transparan dan masuk ke persidangan pengadilan. “Biar masyarakat Kabupaten Bogor bisa melihat siapa saja pelaku jual beli jabatan. Sidangnya harus terbuka untuk umum,” tegasnya.

Johan juga meminta Bupati Bogor bersikap tegas. “Setelah ada putusan ingkrah, pelaku harus diberhentikan. Jangan disembunyikan atau dipindah dengan alasan penyegaran, padahal sudah kena kasus penyuapan,” ujarnya.

Johan juga menyatakan pihaknya akan mengawal kasus ini sampai ada putusan ingkrah. “Ini penting agar di Kabupaten Bogor kasus jual beli jabatan tidak terulang lagi dan Sanksi hukum harus bikin epek jera,” papar nya………Ron

Jakarta, Hariansentana.com.– Wali Kota administrasi Jakarta Utara Hendra Hidayat menegaskan bahwa perang terhadap narkoba tidak dapat dibebankan kepada aparat penegak hukum semata, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dan generasi muda.

Hal ini disampaikan saat menggelar sosialisasi bertema Peningkatan Pencegahan, Peredaran, Penanggulangan, dan Penyalahgunaan Narkoba sebagai upaya memperkuat sinergi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan narkotika yang terus berkembang. Senin (29/09/2026).

Menurutnya, masyarakat dan pemuda harus mampu menjadi mitra strategis pemerintah sekaligus agen perubahan yang dapat mengedukasi lingkungan sekitarnya dan mengajak generasi muda menjauhi narkoba.
“Pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus menjadi garda terdepan dalam menjaga lingkungannya dari bahaya narkoba. Jika narkoba merusak satu generasi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya masa depan individu, melainkan masa depan bangsa,” ujarnya.

Hendra menambahkan, kepedulian sosial, keberanian untuk melapor, serta ketahanan keluarga merupakan benteng utama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat.

Sementara itu, Kepala BNN Kota Jakarta Utara Kombes Pol. Irwan Andy Purnamawan, S.I.K., M.H. menyoroti munculnya ancaman baru berupa peredaran narkotika jenis New Psychoactive Substances (NPS) yang kini disamarkan dalam bentuk liquid vape.

Pasalnya, modus tersebut menjadi tantangan baru karena secara fisik sulit dibedakan dengan cairan vape biasa dan banyak menyasar kalangan remaja serta anak muda. Menanggapi hal tersebut, pihaknya telah menjalin kerja sama intensif dengan Bea Cukai untuk memperketat pengawasan terhadap jalur masuk narkotika, baik melalui pelabuhan besar maupun pelabuhan kecil.

“Pengawasan dilakukan secara masif bersama Bea Cukai guna mencegah masuknya narkoba gaya baru, termasuk yang dikemas dalam bentuk liquid vape maupun produk sejenis lainnya,” kata Irwan saat sesi tanya jawab.

Irwan juga menekankan pentingnya peran keluarga sebagai benteng pertama dalam melindungi anak dari ancaman narkoba. Menurutnya, kehadiran orang tua, khususnya sosok ayah, memiliki peran penting dalam membangun kedekatan emosional, pengawasan, serta pembentukan karakter anak agar tidak mudah terpengaruh lingkungan negatif.

“Peran ayah bukan hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga pelindung, pendidik, dan teladan bagi anak-anaknya. Kehadiran ayah di tengah keluarga dapat menjadi benteng kuat agar anak tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba maupun pergaulan yang merusak masa depannya,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Gubernur DKI Jakarta Mohammad Hikari Ersada mengungkapkan bahwa Jakarta masih menghadapi kondisi darurat narkoba berdasarkan berbagai data yang dimiliki pemerintah.

Ia menyebut sejumlah wilayah yang masuk kategori zona merah peredaran narkoba, di antaranya Muara Bahari di Jakarta Utara, Kampung Ambon di kawasan Kedaung Kali Angke, serta Kampung Boncos di Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat.

Hikari menjelaskan bahwa sindikat narkoba kerap memanfaatkan persoalan sosial dan ekonomi masyarakat untuk mempertahankan bisnis haram mereka. Menurutnya, terdapat dua faktor utama yang sering dieksploitasi bandar narkoba, yakni munculnya sikap permisif masyarakat yang memilih bungkam, enggan melapor, bahkan melindungi jaringan peredaran, serta kerentanan ekonomi yang membuat sebagian warga memiliki pilihan hidup yang terbatas.

Ia mencontohkan bagaimana gembong narkoba Pablo Escobar membangun rumah bagi masyarakat sekitar demi memperoleh dukungan dan perlindungan terhadap aktivitas ilegal yang dijalankannya. “Ketika masyarakat mulai bergantung secara ekonomi kepada jaringan tersebut, maka perlahan terbentuk loyalitas yang membuat sindikat semakin sulit diberantas,” katanya.

Melalui sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat, diharapkan upaya pencegahan serta pemberantasan narkoba dapat berjalan lebih efektif guna melindungi generasi muda dari ancaman narkotika yang terus berkembang mengikuti zaman.

Sementara itu Tri Krisna Mukti (20th) RW.Gen.Z.ketua RW.02.Kelurahan Pademangan Barat.menggatakan,”Kami sebagai Generasi muda sangat Bangga
Mengaspresiasi kolaborasi antar Pemkot dengan BNN dalam penindakan terhadap bahaya Narkoba.” Tegasnya.
Sebagai informasi, kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kesbangpol Jakarta Utara Muhammad M. Reza Pahlevi, Kepala BNN Kota Jakarta Utara Kombes Pol. Irwan Andy Purnamawan serta Tenaga Ahli Gubernur DKI Jakarta Mohammad Hikari Ersada serta Persatuan Wartawan Indonesia, Karang Taruna dan elemen masyarakat.(Sutarno)