Nasional
Komunikasikan Percepatan Kesejahteraan Papua, Menteri Johnny : Pemerintah Orkestrasi Lewat Satgas
Jakarta, Hariansentana.com – Pemerintah Indonesia telah mengubah total pendekatan dalam penanganan serta pembangunan di Papua. Presiden Joko Widodo telah menunjuk secara langsung Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin untuk menangani percepatan kesejahteraan Papua.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate menyatakan saat ini Pemerintah juga meningkatkan koordinasi dan orkestrasi komunikasi publik agar perubahan kebijakan itu dapat dipahami dengan baik di dalam negeri maupun luar negeri.
“Bapak Presiden sendiri sudah menunjuk Bapak Wakil Presiden untuk secara khusus menangani ini. Perubahan pola dan cara, serta perubahan kebijakan ini, dulu bisa dikomunikasikan dengan baik,” tegasnya dalam Rapat Koordinasi Pembentukan Satgas Komunikasi Publik Papua, di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (21/12/2021).
Menkominfo menegaskan perubahan kebijakan itu juga diiringi dengan perubahan komunikasi agar bisa mengubah persepsi publik. Menurutnya banyak kebijakan dan pembangunan yang telah berlangsung di Papua namun belum sampaikan dengan baik. Oleh karena itu, ke depan komunikasi perlu dilakukan dengan koordinasi yang lebih kuat.
“Saya melihat bahwa ini harus kita ubah pola yang dulunya berangkali bekerja secara sektoral, sekarang harus bekerja terkoordinasi sehingga kekuatan dan koordinasi kita menjadi lebih bagus dan lebih kuat,” tandasnya.
Menurut Menteri Johnny, dalam rapat bersama Wapres K.H. Ma’ruf Amin belum lama ini, banyak dibahas perubahan pendekatan dalam mempercepat kesejahteraan warga Papua. Salah satunya perubahan yang disampaikan oleh Panglima TNI sesuai hasil dari pendalaman dan evaluasi kebijakan selama ini.
“Para menteri yang terkait juga sudah menyampaikan bagaimana keberpihakan kita, termasuk melakukan pendekatan kesejahteraan kepada Papua untuk menerjemahkan langsung keberpihakan Kepala Negara,” jelasnya.
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam rapat bersama Wapres berkaitan dengan pelaksanaan komunikasi publik. Menurut Menkominfo sudah saatnya pemanfaatan kanal dan media komunikasi dilakukan secara optimal.
“Barangkali, pertemuan kita ini, Pak Menkopolhukam sudah melaporkan kepada Pak Wapres dan peserta rapat bahwa kita menyusun semacam Gugus Tugas atau Satuan Tugas Komunikasi, tetapi Gugus Tugas atau Satuan Tugas ini harus flamboyan,” ujarnya.
Pendekatan flamboyan, menurut Menteri Johnny berkaitan dengan diplomasi komunikasi yang melibatkan semua pengambil keputusan penting. “Komunikasinya harus diplomasi yang flamboyan, maka kelibatan dan pelipatan semua pengambil keputusan penting. Saya tidak ingin konten itu dikeluarkan dari Kominfo (saja), tetapi perlu memberikan gambaran perubahan sikap dan kebijakan yang besar serta keberpihakan terhadap warga Papua,” jelasnya.
Selain itu, Menkominfo juga mendorong komunikasi publik dilakukan dengan pendekatan baru sesuai langkah yang telah diambil oleh TNI. “Untuk membangun kepercayaan tidak saja dari masyarakat internasional, tetapi juga rakyat atau tokoh Papua sebagai bagian dari anak bangsa Indonesia,” ungkapnya.
Menurut Menteri Johnny, hal itu bisa dilakukan dengan kerja sama tim yang solid dengan menggunakan orkestrasi subtansi pesan yang akurat dan terorkestrasi dengan baik.
“Kita membentuk satu tim yang betul-betul solid dan bisa menyampaikan substansi yang akurat. Kita harus mengemas dengan yang lain supaya orkestrasinya tepat dan mencapai sasaran. Untuk menjembatani ini semuanya, kita membentuk Satuan Tugas atau Gugus Tugas, kalau perlu nanti dibuat atau disiapkandengan payung hukum yang kuat,” tuturnya.
Menurut Menkominfo, target akhir yang diharapkan agar kebijakan dan arahan Presiden dapat berjalan dengan baik melalui pemanfaatan kanal komunikasi dan informasi yang dikelola bersama. Selain itu, pelaksanaan komunikasi publik akan menjadi lebih efektif.
“Jangan sampai nanti kesenjangan antara apa yang dilakukan dan arahnya Presiden Joko Widodo, enggak bisa jalan karena tidak terokestrasi dengan baik di semua kanal komunikasi Indonesia. Semuanya punya kanal komunikasi masing-masing, itu kita manfaatkan dengan informasi yang sudah dikelola bersama-sama. Jadi bisa efektif,” ungkapnya.
Menteri Johnny menyatakan pelibatan semua pihak bukan berarti dari sisi Pemerintah saja, lebih dari itu akan melibatkan berbagai kalangan baik akademisi, pengamat hingga sampai pelaksana teknis di Papua.
“Sehingga, pada saat kita tampil tidak hanya sektoral melainkan ada orkestrasi. Jadi komunikasi publiknya harus total mulai dari yang sangat teknis sampai policy. Kita perlu juga penulis-penulis Indonesia yang baik, untuk kita ajak bicara sehingga membentuk suatu opini yang baik,” tandasnya.
Pelaksanaan orkestrasi komunikasi selain dilakuan dengan pemanfaatan kanal dan penyelarasan informasi, menurut Menkominfo juga memerlukan komitmen dan dukungan bersama, terutama untuk menyusun agenda bersama, berbagi peran serta tugas sampai di jajaran terdekat dengan khalayak sasaran.
“Bahkan, kalau perlu kita sama-sama buat agenda setting-nya. Siapa yang tampil di depan maupun di belakang, orkestrasinya kita mainkan. Dengan harapan bahwa pimpinan lembaga kita punya komitmen yang sama dan bagaimana komitmen itu disampaikan ke tataran yang lebih teknis di bawahnya sehingga bisa tersambung,” harapnya.
Menurut Menteri Johnny pendekatan kesejahteraan di Papua telah banyak dilakukan Pemerintah. Baik dalam alokasi APBN yang lebih besar, kemudian upaya lebih mendekatkan pelayanan pemerintah, termasuk pembahasan rencana pemekaran provinsi.
“Jangan sampai masyarakat tidak tahu. Sekarang justru APBN-nya lebih besar spending ke Papua. Setiap lembaga sudah bergerak dari Polri, TNI dan kementerian lain. Itu masing-masing tetapi dari satu kesatuan kepentingan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, sudah jelas untuk pendekatan kesejahteraan serta layanan pemerintahan yang lebih bagus,” jelasnya. (Red)
Polhukam
Konsep Dasar Dalam Memahami dan Mengimplementasikan UULLAJ
Komjen Pol. Prof. Dr. Cryshnanda Dwilaksana (Ketua Pusat Studi Ilmu Kepolisian)
JAKARTA , SENTANA – Didalam melihat, memahami dan mengimplementasikan keutamaan UULLAJ adalah apa amanat UULLAJ. Keutamaan UULL AJ berkaitan dengan: Kemanusiaan,
Keteraturan sosial dan, Peradaban.
Secara konseptual yang dijabarkan secara pragmatis amanat UULLAJ adalah Mewujudkan dan memelihara keamanan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, Meningkatkan kualitas keselamatan dalam berlalu lintas, Menurunkanbtingkat fatalitas korban kecelakaan, Membangun budaya tertib berlalu lintas, dan Memberikan pelayanan prima di bidang LLAJ.
Di dalam mengimplementasikan LLAJ ada paradigma atau pendekatan yang mencakup: Flosofis, Geo politik dan geo strategis, Sosiologis, Yuridis, Globalisasi, Modernisasi, Operasional, dan Pelayanan publik.
Segangkan didalam mewujudkan amanat UULLAJ, tugas dan tanggung jawab para stake holder dalam mengimplementasikan UULLAJ terfokus pada Keselamatan, Keamanan, Ketertiban, Kelancaran, dan Pelayanan kepada publik secara prima yang mencakup pelayanan di bidang, Keamanan, Keselamatan, Hukum, Administrasi, Informasi dan Kemanusiaan.
Dalam mengimplementasikan amanat UULLLAJ secara dinamis yang mengikuti disrupsi yang begitu cepat setidaknya mencakup Edukasi yang didukung dan diperkuat dengan literasi, Membangun dan memberdayakan IT for Road Safety (model pelayanan prima di bidang LLAJ di era digital/revolusi industri Perkuatan Korlantas menjadi Badan Lalu Lintas (dalam struktural Polri), Penanganan angkutan umum daring dalam sistem terpadu yang memenuhi standar: Administrasi, Hukum, Manajerial, Operasional Keamanan, Keselamatan, dsb.
Pola pola implementasi amanat UULLAJ secara on line berbasis elektronik sebagai perkuatan dalam mendukung program SPBE (sistem pemerintahan berbasis elektronik), Pola penanganan sistem sentra antar moda transportasi angkutan umum (terminal, stasiun, bandara, pelabuhan dsb), Membangun sistem birokrasi yang rasional dalam pengambilan keputusan bagi: pembangunan, perbaikan, rekayasa dan penegakan hukum berbasis hasil kajian dan riset LLAJ . Sistem peningkatan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan melalui sistem belajar berlalu lintas, sistem uji SIM, sistem penerbitan SIM, catatan perilaku berlalu lintas, merit system untuk perpanjangan SIM, Sistem penegakan hukum secara konvensional, semi elektronik, elektronik maupun hybrid untuk mendukung smart city pada smart mobility dan smart living, Perkembangan kendaraan bermotor listrik, Perkembangan sistem operasional angkutan umum orang maupun barang (dengan awak atau tanpa awak) juga melalui drone,
Sistem kontrol atau pengawasan dan pertanggungjawaban dapat dilakukan secara on line melalui back office maupun algoritma yang berupa info grafis, info statistik dan info virtual lainnya yang real time, dapat di akses any time dan on time,
Perkuatan wadah bagi sinergitas para stake holder yang menjadi pilar LLAJ,
Pembangunan big data system sebagai basis one stop service system, Cyber security, Bisa ditambahkan sesuai kebutuhan dan perubahan yang dinamis.
Tingkat keberhasilan pengimplementasian amanat UULLAJ dilihat dari: “Index Keamanan Keselamatan Kelancaran dan Ketertiban Lalu lintas”. Yang ditunjukan dari: Tingkat kualitas keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, Tingkat kualitas keamanan dan keselamatannya, Tingkat penurunan fatalitas korban kecelakaan, Tingkat budaya tertib berlalu lintas, dan Tingkat kualitas pelayanan prima di bidang LLAJ. ***
Nasional
Pemprov DKI Jakarta dan TNI- Polri Kerahkan 3.550 Personel Bersihkan Sungai Kalijodo Jelang HUT ke-81 RI
Jakarta, Hariansentana.com.– Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama TNI -Polri menggelar aksi bersih-bersih Sungai Kalijodo, kelurahan Pejagalan kecamatan penjaringan kota administrasi Jakarta Utara, pada Sabtu.(15/8/2026).
Kegiatan tersebut dilakukan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.Ribuan personel gabungan diterjunkan untuk membersihkan aliran sungai dari sampah, tanaman liar, serta berbagai material yang menumpuk di badan maupun tepian sungai.
Petugas dari unsur TNI, Polri, hingga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tampak turun langsung melakukan pembersihan. Sejumlah peralatan juga dikerahkan untuk mendukung kegiatan tersebut. Salah satunya ekskavator amfibi yang dioperasikan di tengah aliran Sungai Kalijodo untuk mengangkat sampah dan material yang sulit dijangkau secara manual.

Kegiatan tersebut dihadiri Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri, Pangdam Jaya Letjend. TNI Deddy Suryadi, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Uus Kuswanto, Asisten Pemerintahan DKI Jakarta Dr.Sigit Wijatmoko, Hendra Hidayat, walikota administrasi Jakarta Utara,Darmawan Camat Penjaringan,Wisnu lurah Pejagalan serta jajaran TNI, Polri dan Pemprov DKI Jakarta.
Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri mengatakan kegiatan pembersihan sungai merupakan bagian dari upaya bersama untuk menjaga kebersihan dan kualitas lingkungan di wilayah Jakarta.
Menurutnya, kegiatan serupa telah dilakukan lebih dari 30 kali dan akan terus ditingkatkan agar dapat berjalan secara rutin. “Yang mana program ini sudah kita lakukan lebih dari 30 kali, dan mungkin hari ini fokus antara Pak Pangdam, ya, memberikan titik beratkan di Sungai Kalijodo,” kata Asep di lokasi, pada (15/8/2026).

Asep menuturkan, kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta terhadap program ASRI yang merupakan singkatan dari Aman, Sehat, Resik, dan Indah.
Dalam aksi kali ini, sekitar 3.550 personel dilibatkan untuk melakukan pembersihan di sejumlah lokasi.
“Mudah-mudahan ke depan, ya, ini kegiatan rutin yang terus sedang kita tingkatkan,” ujarnya.
Menurut Asep, kebersihan sungai tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun aparat. Peran serta masyarakat diperlukan agar hasil pembersihan dapat dipertahankan dan tidak kembali tercemar oleh sampah.
Pangdam Jaya Letjend.TNI Deddy Suryadi mengatakan aksi bersih-bersih sungai merupakan kegiatan kolaborasi yang telah dilakukan TNI-Polri bersama pemerintah daerah. Kegiatan kali ini menyasar 11 titik di wilayah DKI Jakarta, termasuk kawasan Kepulauan Seribu.
“Kegiatan ini sudah kami lakukan TNI-Polri beserta Pemda tiga bulan yang lalu. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, kita melaksanakan kegiatan bersih-bersih di 11 titik, termasuk juga di Kepulauan Seribu,” jelas Deddy.
Dia berharap kegiatan tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya warga yang tinggal di sekitar bantaran sungai.
Deddy juga menyoroti kondisi Sungai Kalijodo yang masih terlihat menghitam dan dipenuhi sampah. Karena itu, menurutnya, upaya menjaga kebersihan sungai harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya melalui kegiatan bersih-bersih sesaat.
“Kami mohon bantuan juga semuanya karena tempat ini kalau bersih, rapi, mudah-mudahan ini nanti lama-lama airnya menjadi wangi. Ya, ini kalau hitam sekali, sampahnya banyak sekali,” ungkap Deddy.
Dia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah ke sungai. Menurutnya, kebersihan sungai akan sulit dipertahankan apabila kebiasaan membuang sampah sembarangan masih terjadi.
“Yang paling penting setelah dibersihkan, mari kita jaga bersama-sama. Jangan sampai sungai yang sudah dibersihkan kembali dipenuhi sampah,” ujarnya.
Selain membersihkan sungai, kegiatan di kawasan Kalijodo juga diisi dengan penanaman pohon. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas lingkungan sekaligus menambah ruang hijau di sekitar kawasan sungai.
Dalam kegiatan yang sama, jajaran TNI-Polri dan Pemprov DKI juga memberikan tali asih kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial kepada warga di sekitar lokasi kegiatan.
Adapun 11 titik yang menjadi sasaran aksi pembersihan antara lain Sungai Kalijodo, Sungai Ciliwung, Sungai Asra di Kepulauan Seribu, Banjir Kanal, Kali Pesanggrahan, Kali Mookervart, Kali Sabi atau Kali Nambo, serta sejumlah saluran irigasi, termasuk di wilayah Kecamatan Bekasi Utara.
Kegiatan tersebut digelar secara serentak sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sekaligus memperkuat sinergi antara TNI, Polri dan pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Pembersihan sungai juga menjadi bagian dari langkah mitigasi terhadap berbagai potensi persoalan lingkungan dan dampak perubahan iklim.
Kondisi sungai yang dipenuhi sampah dapat menghambat aliran air dan meningkatkan risiko terjadinya genangan maupun banjir ketika curah hujan tinggi.
Karena itu, pembersihan badan sungai, pengangkutan sampah, penataan bantaran, serta penanaman pohon dinilai penting dilakukan secara berkelanjutan.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari kesiapsiagaan menghadapi perubahan kondisi cuaca dan fenomena iklim, termasuk El Nino yang dapat berdampak terhadap kondisi lingkungan dan ketersediaan air.
Kolaborasi TNI-Polri, Pemprov DKI Jakarta dan masyarakat diharapkan tidak berhenti pada momentum peringatan HUT ke-81 RI. Kebersihan sungai dan lingkungan membutuhkan perawatan rutin serta perubahan perilaku masyarakat agar sungai tetap bersih, aliran air lancar, dan kawasan permukiman di sekitarnya menjadi lebih sehat dan nyaman.( Sutarno)
Nasional
Pengamat Nilai 99,9 Pidato Kenegaraan Prabowo, Capaian 21 Bulan Pemerintahan Dinilai Terukur
JAKARTA – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, memberikan nilai 99,9 terhadap Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Iwan menilai pidato Prabowo tidak sekadar mengedepankan retorika, tetapi juga menyajikan sejumlah capaian pemerintahan selama 21 bulan yang disertai angka, target, serta arah kebijakan yang dapat diukur.
“Saya memberikan nilai 99,9. Ini bukan karena pidatonya bagus secara retorika saja, tetapi karena Presiden mampu menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah mulai menghasilkan angka-angka yang terukur. Ada output, ada outcome, dan ada arah yang jelas,” ujar Iwan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Menurut Iwan, pidato tersebut juga dapat dipandang sebagai bentuk penyampaian capaian politik pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah dinilai berupaya menunjukkan hasil dari berbagai program yang telah berjalan sekaligus target yang ingin dicapai.
Dalam pidatonya, Prabowo memaparkan sejumlah capaian selama 21 bulan pemerintahannya. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pendidikan melalui pengembangan program Sekolah Rakyat.
Berdasarkan data yang dipaparkan, terdapat 93 Sekolah Rakyat permanen, 81 Sekolah Rakyat rintisan tetap, dan delapan rintisan baru. Program tersebut telah menjangkau sekitar 43.344 siswa serta melibatkan sekitar 5.398 tenaga pendidik.
Pemerintah juga melakukan revitalisasi sekolah. Sekitar 16.167 sekolah telah direvitalisasi dan 288.865 papan interaktif telah didistribusikan untuk mendukung transformasi pembelajaran. Pemerintah menargetkan sekitar 71.590 sekolah direvitalisasi sepanjang 2026.
MBG Jangkau 56,9 Juta Penerima
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi salah satu capaian utama yang disampaikan Prabowo.
Data pemerintah mencatat sekitar 56,9 juta penerima manfaat, dengan dukungan 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi serta sekitar 1,3 juta tenaga kerja.
Di sektor ketahanan pangan, pemerintah menyampaikan proyeksi surplus beras sekitar 3.665.324 ton dan jagung sekitar 1.562.695 ton. Daging ayam dan telur juga diproyeksikan mengalami surplus.
Pemerintah juga menetapkan kebijakan penurunan harga pupuk sebesar 20 persen untuk mendukung sektor pertanian.
KDMP, B50 hingga Penataan BUMN
Penguatan ekonomi masyarakat desa dilakukan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Sekitar 3.300 gerai disebut telah beroperasi optimal dan 20.654 gerai telah selesai dibangun. Pemerintah menargetkan sekitar 30 ribu gerai beroperasi optimal pada 2026, menuju target nasional 80 ribu KDMP.
Di sektor energi, pemerintah mendorong implementasi B50 yang diproyeksikan menghasilkan nilai tambah industri sawit sekitar Rp23,49 triliun.
Program tersebut juga berkaitan dengan sekitar 2,1 juta tenaga kerja, berpotensi menghemat devisa hingga Rp170 triliun, serta menurunkan emisi sekitar 44,46 juta ton CO₂.
Sementara di sektor BUMN, pemerintah mendorong penyederhanaan jumlah perusahaan negara dari lebih dari 1.000 entitas menjadi sekitar 200-300 BUMN. Kebijakan tersebut diproyeksikan menghasilkan efisiensi sekitar Rp50 triliun.
Investasi Tembus Rp1.010 Triliun
Dari sisi investasi, realisasi investasi sepanjang 2025 tercatat mencapai Rp1.931 triliun.
Pada Januari hingga Juni 2026, realisasi investasi kembali mencapai sekitar Rp1.010 triliun dan disebut turut menciptakan jutaan lapangan kerja.
Prabowo menegaskan berbagai capaian tersebut tidak terlepas dari keberanian pemerintah dalam mengambil keputusan, kerja keras, serta orientasi kebijakan kepada kepentingan rakyat.
“Dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras, dengan hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan gotong royong seluruh unsur bangsa,” kata Prabowo.
-
Polhukam4 days agoPT PMC Klarifikasi Tuduhan Intimidasi dan Kriminalisasi di Lahan Desa Sukajaya
-
Ekonomi3 days agoHEBITREN dan FKPP Jakarta Timur Dorong Pesantren Naik Kelas, dari Kemandirian Ekonomi hingga Jejaring Global
-
Daerah6 days agoTantan Sulthon, Calon Kuat Kandidat Ketua PWI Jawa Barat Periode 2026–2031.
-
Polhukam2 days agoJisman Hutapea Divonis Bebas, Bukti Digital Forensik Jadi Sorotan dalam Perkara UU ITE

