Bogor, Hariansentana.com – Rangkaian acara HUT PT Indocement Tunggal Prakarsa tbk ke 51 meresmikan rumah warga hasil program renovasi rumah tidak layak huni (Rutilahu) Desa binaan area Kompleks Pabrik Citeureup, Kabupaten Bogor, Jumat (7/8/2026).

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Direktur Indocement, Oey Marcos, renovasi rutilahu itu menyasar kepada rumah milik warga bernama Karsa di Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor.

“Dalam rangka hari ulang tahun ke-51 ini, kami meresmikan rutilahu milik Bapak Karsa di Desa Bantarjati (desa binaan Indocement). Sebelum direnovasi kondisi rumahnya sudah mau roboh, lalu kami renovasi menjadi lebih layak dan aman,” kata Oey Marcos kepada awak media.

Renovasi rutilahu merupakan program rutin CSR untuk warga di Desa binaan Indocement, terang Marcos menjelaskan Untuk di area Kompleks Pabrik Citeureup, Oey Marcos menyebut bahwa pelaksanaan program renovasi rutilahu sudah mencapai 500 rumah.

“Nah kalau kita total sampai dengan saat ini mungkin kalau ditambah desa-desa lain (di Kompleks Pabrik Citereup) sudah 400 hingga 500 rumah,” ungkapnya.

Oey Marcos menambahkan, rutilahu milik warga yang direnovasi ini adalah hasil usulan dari pihak desa.

“Untuk kriterianya (renovasi rutilahu) itu kami dapat dari kepala desa yang mengusulkan kepada kami. Karena desa lah yang mengetahui kondisi daripada rumah-rumah tersebut,” tuturnya.

Selain peresmian rumah warga, PT Indocement Tunggal Prakarsa tbk Kompleks Pabrik Citereup juga menyerahterimakan lapangan sepakbola kepada desa binaan perusahaan di Desa Bantarjati.

Oey Marcos berharap lapangan ini bermanfaat bagi masyarakat dan mampu mencetak pemain sepakbola yang profesional.

“Ini lahan milik Indocement yang kami serah terimakan untuk dipinjam pakaikan. Selama bisa dipakai kegiatan yang positif tentunya kami akan dukung itu. Semoga bisa mencetak pemain sepakbola nasional bahkan internasional,” papar nya.

Di tempat yang sama, Kepala Desa Bantarjati, Supena Jaya Atmaja menghaturkan terima kasih kepada PT Indocement yang sudah berkontribusi kepada wilayah desa binaan.

“Program bantuan Indocement ini manfaatnya sangat dirasakan masyarakat. Saya mewakili masyarakat mengucapkan terima kasih atas bantuan ini,” kata dia.

Sekedar informasi, rangkaian kegiatan tersebut juga dihadiri Sekretaris Perusahaan, Dani Handajani dan CSR Manager, Gadang Wardhono beserta jajaran PT Indocement Tunggal Prakarsa…….(Ron)

Bogor, Hariansentana.com – Ketua Bogor Media Siber Network (BMSN), Sofwan Ali, saat mewawancarai Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto, S.H., S.I.K., M.Si., Jumat (7/8/2026) terkait langkah kepolisian dalam mengantisipasi potensi bentrokan susulan antara warga dan pihak pengamanan PT PMC di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor.

AKBP Wikha Ardilestanto menegaskan bahwa Polres Bogor akan mengedepankan pendekatan persuasif, humanis, dan preventif guna menjaga keamanan serta mencegah terjadinya bentrokan yang dapat mengakibatkan korban jiwa maupun kerugian materiil.

Lebih lanjut Kapolres mengatakan, Polres Bogor akan menurunkan personel gabungan dalam jumlah besar yang terdiri dari anggota Polres Bogor, personel satuan samping, serta mendapat dukungan dari personel Brimob untuk melakukan pengamanan di lokasi konflik.

“Besok Polres Bogor akan menurunkan personel gabungan yang terdiri dari anggota Polres Bogor, dibantu satuan samping dan rekan-rekan Brimob. Fokus kami adalah melakukan pengamanan di lokasi agar tidak terjadi bentrokan kembali antara warga dengan pihak pengamanan PT PMC,” papar AKBP Wikha Ardilestanto.

Menurut Kapolres, bentrokan yang terjadi sebelumnya telah menyebabkan adanya warga yang mengalami luka akibat gesekan di lapangan. Karena itu, pihak kepolisian mengimbau seluruh pihak agar dapat menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperburuk situasi.

Lebih lanjut sengketa lahan yang menjadi pokok persoalan harus diselesaikan melalui jalur hukum dan mediasi, bukan dengan aksi yang berpotensi menimbulkan konflik terbuka.

“Kami menghimbau kedua belah pihak untuk sama-sama menahan diri. Silakan mengedepankan mediasi dan menempuh upaya – upaya hukum terkait keabsahan legalitas tanah yang dipermasalahkan antara warga dengan PT PMC. Sebelum ada kepastian hukum mengenai siapa yang berhak atas lahan tersebut, jangan ada tindakan yang dapat memicu bentrokan kembali,” tegasnya.

Kapolres juga memberikan peringatan kepada pihak PT PMC agar tidak memaksakan kegiatan di lokasi sengketa, terlebih jika melibatkan kelompok tertentu yang justru dapat memperkeruh suasana.

“Dari PT PMC juga tidak boleh asal melakukan kegiatan, apalagi dengan mengerahkan ormas atau pihak-pihak lain yang dapat memperkeruh keadaan. Semua harus menunggu penyelesaian melalui mekanisme hukum,” terang nya.

Selain itu, masyarakat juga diminta untuk tidak melakukan tindakan melawan hukum, seperti perusakan fasilitas maupun aksi main hakim sendiri.

“Kami juga menghimbau warga agar tidak melakukan tindakan anarkis, tidak melakukan perusakan, dan tidak main hakim sendiri. Mari bersama-sama menjaga situasi agar tetap aman, tertib, dan kondusif,” ujar Kapolres.

Saat ditanya mengenai kemungkinan diberlakukannya penghentian sementara aktivitas di lokasi sengketa, AKBP Wikha Ardilestanto menjelaskan bahwa Polres Bogor akan mengedepankan pengamanan secara persuasif. Namun demikian, pihaknya secara tegas menyarankan agar PT PMC menunda seluruh aktivitas di lokasi untuk sementara waktu.

“Kami menyarankan PT PMC agar menunda kegiatannya terlebih dahulu. Apabila besok kegiatan tetap dipaksakan, kemungkinan besar warga akan kembali melakukan penolakan sehingga berpotensi menimbulkan bentrokan dan korban lagi. Oleh karena itu, personel Polres akan kami turunkan dalam jumlah yang cukup banyak agar situasi keamanan tetap dapat dikendalikan,” jelasnya.

Kapolres menambahkan bahwa Polri bersama Pemerintah Kabupaten Bogor dan TNI akan terus bersinergi menjaga keamanan di wilayah Tamansari sampai sengketa lahan tersebut memperoleh kepastian hukum yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

“Intinya, Polri bersama Pemerintah Daerah dan TNI akan hadir menjaga keamanan masyarakat. Harapan kami, semua pihak dapat menahan diri dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan sehingga situasi di Tamansari tetap aman dan kondusif,” pungkas AKBP Wikha Ardilestanto, S.H., S.I.K., M.Si.

Wawancara eksklusif yang dilakukan Ketua Bogor Media Siber Network (BMSN), Sofwan Ali, ini memberikan penegasan mengenai sikap resmi Polres Bogor yang mengutamakan keselamatan masyarakat, mencegah bentrokan susulan, serta mendorong penyelesaian sengketa tanah melalui jalur hukum, mediasi, dan dialog yang damai demi terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Bogor……(Ron)

Jakarta, Hariansentana.com –
Nada tuntutan datang dari pekerja pelaku usaha yg sempat didenda. paksa maksimal 10 juta rupiah terkait dianggap sembarangan membuang sampah di lokasi terlarang, RTH/Hutan kota Penjaringan Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan kota administrasi Jakarta Utara. Seperti sebelumnya Dinas LH DKI Jakarta memghukum denda paksa sebesar 10 juta PT.FJM dan 5 juta dari CV. CBB

Sementara itu tokoh masyarakat penjaringan yang aktif di lingkungan menggatakan jika implementasi Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pilah Pilih Sampah dari Sumbernya. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sejak dari rumah tangga, sehingga volume sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir dapat berkurang dan proses pengelolaan sampah menjadi lebih efektif.

Warga meminta kepada Gubernur DKI Jakarta agar bersikap adil, sanksi bukan hanya diberikan kepada masyatakat namun juga sanksi diberikan kepada petugas dinas LH.

“Pak gubernur jangan kami saja yg didenda sementara oknum petugas dinas LH tidak,” pintanya dengan nada menuntut keadilan, pada awak media, selasa, (4/8/2026.) sore

Ia mengungkapkan kedepan nya pasca dikenai biaya denda paksa oleh dinas LH DKI Jakarta dan Sudin LH Jakarta Utara.

“Oknum yang mengetahui dan mengarahkan kenapa tidak di sanksi, kami buang ke lokasi juga memberikan tips” Katanya enggan menyebut nominal yg dikeluarkan untuk buang sampah di RTH/Hutan Kota penjaringan.

Ia mengaku sampah limbah yg dikelola yang di ambil dari sejumlah rumah makan, Pabrik dan ruko di kawasan pemukiman Kecamatan Penjaringan. Saya sekarang bingung mau buang sampah kemana, ” tuturnya

Sementara itu, kepala satuan pelaksana dinas lingkungan hidup Jakarta Utara Kecamatan Penjaringan, Fadil, tidak menjawab saat diminta keterangannya.dan ketika Hariansentana.com.Rabu.(4/8/2026).mendatangi Kantornya di kecamatan Penjaringan tidak ada.” (Sutarno).