Ibukota
Ketua Komisi D, DPRD DKI Jakarta : Penanganan Sampah Melalui RDF Pilihan Terbaik dan Rasional
Jakarta, Hariansentana.com.- Ketua Komisi D. DPRD.Provinsi DKI Jakarta, Ida Mahmudah menegaskan penanganan sampah melalui Refused Derived Fuel (RDF) adalah pilihan terbaik dan paling rasional.
“Pada intinya, saya ingin memberikan semangat kepada Heru Budi Hartono, Pj Gubernur DKI Jakarta dan Asep Kuswanto selaku Kepala Dinas LH untuk bisa melaksanakan kebijakan yang baik, tidak perlu ragu atau takut,” ujarnya, Rabu (9/8) malam.
Ida Mahmudah menjadi mitra kerja Dinas Lingkungan Hidup (LH). Sehingga, sudah mengikuti secara detail terkait Intermediate Treatment Facility (ITF) dan RDF.
Ida menjelaskan, untuk ITF Sunter yang sudah ada pemenang tender pada 2 November 2020, itu terdapat klausul-klausul.
Komisi D, lanjut Ida, juga pernah memanggil PT Jakarta Propertindo/Jakpro (Perseroda) dan Dinas LH dan mendapatkan informasi kalau pemenang tidak bisa membangun atau memenuhi kesepakatan sesuai tenggat waktu maka akan diputus kontrak.
“Harusnya itu sudah dilakukan. Saya sebagai Ketua Komisi D berharap Pak Pj Gubernur segera mencabut penugasan PT Jakpro (Perseroda) dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya terkait dengan pengelolaan sampah. Jadi, pengelolaan sampah ini biar tetap dilakukan Dinas LH,” terangnya.
Ida menjelaskan, Komisi D sudah melakukan kunjungan ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang untuk melihat langsung RDF.
“Saat ini memang belum bisa maksimal dengan target 2.000 ton per hari. Tapi, InsyaAllah dalam beberapa bulan ini target itu bisa dicapai,” ungkapnya.
Ia menambahkan, dengan pengolahan sampah 2.000 ton per hari hanya diperlukan subsidi Rp 54 miliar per tahun. Sementara, kalau ITF itu tipping fee-nya saja sekitar Rp 2 triliun per tahun.
“Untuk tipping fee ITF itu mencapai Rp 800.000 per ton dan kontraknya 30 tahun. Kemudian, ada klausul kenaikan tipping fee mulai tahun ketiga itu tujuh sampai sepuluh persen. Belum lagi residu dari ITF ini,” bebernya.
Ia merinci, dibandingkan untuk pengeluaran tipping fee yang mencapai Rp 2 triliun per tahun maka akan lebih realistis jika uang APBD itu digunakan membangun RDF. Belum lagi, pembangunan ITF memerlukan biaya Rp 4-5 triliun.
“Dibandingkan untuk sekadar membayar tipping fee per tahun saja kita sebetulnya bisa gunakan membangun dua RDF. Untuk itu saya mengajak, ayo kawan-kawan kita menyelesaikan persoalan sampah tapi juga menekan seminimal mungkin pengeluaran atau penggunaan APBD,” paparnya.
Ida menuturkan, penanganan sampah menggunakan ITF ini akan banyak menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sejatinya itu adalah uang rakyat.
“Inilah kenapa kami mendukung RDF. Pertama, RDF pembiayaannya tidak besar. Kedua, tidak ada tipping fee lagi,” ucapnya.
Untuk itu, imbuh Ida, sebagai Ketua Komisi D dirinya sangat mendukung rencana pembangunan dua RDF lagi, masing-masing satu di Jakarta Barat dan Jakarta Utara.
“Saya sebagai Ketua Komisi D yang menjadi mitra kerja Dinas LH yang menangani masalah sampah sangat mendukung RDF dibandingkan ITF. Saya ingin masalah sampah tertangani, tapi juga tidak boros dalam menggunakan APBD,” tegasnya.
Menurut hemat Ida, Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang sudah dikucurkan untuk pembangunan ITF senilai Rp 577 miliar bisa dialokasikan untuk pembangunan RDF.
“Bayangkan, satu RDF itu bisa 2.000 sampai 2.500 ton per hari. Kalau DKI itu punya RDF di tiga wilayah kota saja, misalnya Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur atau Jakarta Selatan maka bisa menangani masalah sampah hingga 7.500 ton per hari,” jelasnya.
Ini artinya, Jakarta sangat mungkin tidak lagi membawa sampah ke TPST Bantar Gebang. Banyak efisensi yang bisa dilakukan, termasuk dari sisi pengeluaran untuk pengangkutan atau transportasi hingga mengurangi kemacetan.
Nantinya, TPST Bantar Gebang ini bisa dialihfungsikan kalau sampahnya sudah habis. Misalnya, bisa digunakan untuk lapangan golf yang bisa menjadi sumber PAD bagi Bekasi maupun Jakarta.
“Alhamdulillah, Pak Luhut Binsar Panjaitan, Menko Marvest juga semangat mendukung pembangunan RDF di DKI. Saya melihat ini juga sebagai peluang kalau memang ada keterbatasan anggaran kita bisa meminta bantuan pemerintah pusat untuk membangun RDF. Sekali lagi saya memberikan support kepada Pak Pj Gubernur, bahwasanya ada kritik, saran atau masukan dari kawan-kawan di DPRD itu bisa menjadi penyemangat,” tandasnya.
Untuk diketahui, hasil pengolahan sampah RDF di TPST Bantar Gebang terbukti langsung diminati dunia industri, termasuk
PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk dan PT Solusi Bangun Indonesia (SBI)
Pemerintah Provinsi DKI berencana menjual produk RDF Plant sebesar Rp 350 ribu per ton yang dalam masa commissioning saat ini baru dijual dengan harga sekitar Rp 150 ribu per ton. (Sutarno)
Ibukota
Sambut Pejabat Baru, Hendra Walikota Jakut Tekankan Loyalitas Dalam Bertugas
Jakarta, Hariansentana.com – Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Hendra Hidayat didampingi Plt. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Fredy Setiawan.(Seko Jakut) dan para Asisten menyampaikan ucapan selamat datang kepada seratus pejabat administrator dan pengawas yang baru dilantik dan akan bertugas di Jakarta Utara.
“Selamat bergabung di Jakarta Utara, kita disini mengedepankan asas kekeluargaan dan loyalitas dalam pekerjaan yang tentunya dalam batasan adab, etika, dan sopan santun yang harus dijaga,” ucap Hendra Hidayat saat memberikan arahan kepada seratus pejabat eselon III dan IV di Ruang Pola, Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Kamis (6/11).
Ia pun memberikan kesempatan yang sama untuk semuanya agar bisa berkembang dan maju. “Teman-teman yang dari teknis segera menyesuaikan. Mudah-mudahan, kita bisa bekerjasama dan menjalin koordinasi dengan baik,” harapnya.
Pada kesempatan itu, Plt. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Fredy Setiawan juga mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah dan kepercayaan. “Saya berpesan agar teman-teman yang baru dilantik dapat bekerja secara profesional dan bertanggung jawab, tingkatkan kinerja dan inovasi, bangun komunikasi dua arah, jadilah pemimpin yang membimbing, dan jangan berhenti belajar,” imbaunya.
Sejumlah pejabat yang baru dilantik diantaranya, Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Utara, Benhard Sihotang, Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Utara, Ahmad Syarif, Camat Koja, Toto Bondan, Camat Tanjung Priok, Samsu Rizal Khadafi, Wakil Camat Tanjung Priok, Dwi Pandji Forkiantoro, Wakil Camat Penjaringan, Nurharyanto, Sekretaris Camat Koja, Adi Jaya Gumelar.
Selanjutnya, Lurah Tugu Utara, Kusmadi, Lurah Rawa Badak Utara, Ester Laura Kartini, Lurah Rawa Badak Selatan, Yeny Fisdiyanti, Lurah Lagoa, Yuyun Wahyudi, Lurah Semper Barat, Riswinanto, Lurah Marunda, Victor Hotma Parulian, Lurah Kalibaru, Sukarmin, Lurah Warakas, Sri Diana Tungga Dewi, Lurah Sungai Bambu, Syaiful Anwar, , Lurah Kapuk Muara, Fahrozi Hardi, Lurah Papanggo, Sugiharjo Timbo, Lurah Kelapa Gading Timur, Nani, Lurah Kelapa Gading Barat, Achmad Surya Kusuma, Lurah Pademangan Barat, Harry Firmansyah.
“Jabatan ini adalah amanah yang harus dipertanggung jawabkan. Langkah awal yang akan saya lakukan adalah mapping dan mengidentifikasi permasalahan di wilayah. Tentunya, dibarengi dengan penguatan koordinasi dan komunikasi karena itu sangat penting termasuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati,” ujar Lurah Papanggo, Sugiharjo Timbo yang sebelumnya menjabat sebagai Lursj Pademangan Barat.(Sutarno).
Ibukota
Mas Pramono dan Bang Rano melantik 1.840 Pejabat Eselon III dan IV di Balaikota Jakarta.
Jakarta, Hariansentana.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama H.Rano Karno melantik 1.840 pejabat Eselon III dan IV di Balai Kota Jakarta pada Rabu.(5/11/2025)
“Sebenarnya ini pelantikan untuk jabatan Eselon III dan IV menurut saya yang paling banyak secara bersama-sama, dan masih akan ada gelombang kedua. Mudah-mudahan segera kita bisa finalkan secepatnya,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta.
Dia berharap pelantikan tahap berikutnya dapat segera diselesaikan pada November 2025 ini, sehingga seluruh jabatan yang ada di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta sudah terisi.
Pramono mengklaim, pelantikan pejabat Eselon III dan IV ini sudah melalui tahap meritokrasi secara terbuka yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) hingga Sekretaris Daerah (Sekda) dan Wakil Gubernur Jakarta.
“Mudah-mudahan mereka bisa langsung bekerja untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Jakarta,” kata Pramono.
Dia mengaku sengaja memilih Rabu untuk melakukan pelantikan agar para pejabat dapat meramaikan transportasi umum dengan menggunakan kebaya dan ujung serong.
“Ini bukan hal yang mendadak, sudah kami rencanakan. Bahkan, saya yang memutuskan diadakan pada hari Rabu, supaya hari Rabu mereka naik transportasi umum menggunakan busana ujung serong dan kebaya, memeriahkan Jakarta pada hari ini,” ujarnya.(Sutarno)
Ibukota
Pramono Beri Apresiasi dan Dorong Semangat Masyarakat Peduli Lingkungan.
Jakarta, Hariansentana.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menghadiri dan menyerahkan penghargaan Apresiasi Masyarakat Peduli Lingkungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).
Acara ini merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta atas kontribusi aktif masyarakat dalam upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup di ibu kota.dengan tema.” Semangat untuk membuat jakarta lebih hijau.”
“Mudah-mudahan ini akan menjadi pendorong bagi saudara-saudara sekalian untuk lebih giat, lebih rajin, lebih semangat untuk membuat Jakarta lebih hijau, lebih nyaman, dan yang penting adalah lingkungannya menjadi lebih baik,” ujar Pramono.

Pada kesempatan ini, Gubernur juga menyoroti isu lingkungan dan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan yang diperkirakan berlangsung selama November 2025 hingga Februari 2026. Pemprov DKI Jakarta pun telah menggelar apel siaga sebagai bagian dari upaya antisipatif.
Ia menyampaikan telah menginstruksikan Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota untuk melakukan pemotongan dan menyangga pohon agar tidak menyebabkan adanya korban jika terjadi angin kencang. Pramono juga memastikan kesiapan Pemprov DKI untuk menghadapi dampak dari cuaca ekstrem ini.
“Maka untuk itu saya sudah meminta kepada kepala dinas dan OPD terkait untuk kita bersiap-siap. Jakarta sekarang ini sudah mempersiapkan, baik itu pompa secara statis maupun yang mobile, ekskavator, dan macam-macam yang dikoordinasikan oleh Sumber Daya Air untuk bersiap-siap,” jelasnya.
Lebih lanjut, Pramono mengungkapkan kenaikan peringkat Jakarta sebagai kota global menjadi 71 dari 156 kota di dunia. Sedangkan fasilitas publik pada sarana transportasi bahkan menduduki peringkat 17 dunia.
Karena itu, Pramono juga meminta jajarannya agar khususnya walikota memperbanyak ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta. Ia pun mengizinkan dilakukannya kerja sama dengan pihak swasta untuk membangun RTH dan menerapkan konsep vertical garden pada kolong jembatan dan tiang tol.
“Supaya sekali lagi Jakarta menjadi lebih baik, sebagai kota global rankingnya mudah-mudahan akan menjadi lebih baik,” kata dia.
Meskipun Pemprov DKI Jakarta menghadapi pemotongan dana bagi hasil, Gubernur menyampaikan akan tetap melanjutkan pembangunan menggunakan pembiayaan kreatif, seperti pembangunan Taman Bendera Pusaka di Barito, Jakarta Selatan.
“Mudah-mudahan kita bisa sama-sama membuat Jakarta lebih aman, lebih nyaman, lebih hijau,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto menjelaskan, Apresiasi Masyarakat Peduli Lingkungan Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 merupakan acara penghargaan yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada pemerhati dan penggiat lingkungan atas prakarsa dan aksi kolaborasi nyatanya dalam upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup di Jakarta.
Acara ini bertujuan memberikan motivasi, meningkatkan kepedulian, dan menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup.
“Penghargaan ini bukan sekadar simbol atau piagam, melainkan sebuah pengakuan atas kerja keras dan ketulusan dalam mencintai bumi,” ucapnya.
Upaya yang telah dilakukan mulai dari penghijauan, pengelolaan sampah, konservasi air, hingga edukasi lingkungan yang memberi dampak nyata bagi keberlanjutan Kota Jakarta.
Asep menekankan, perlunya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, maupun masyarakat untuk menciptakan lingkungan Jakarta yang bersih, sehat, dan lestari bagi generasi mendatang.(Sutarno)
-
Polhukam3 days agoBangun Rumah Jarak 4 M dari SUTET Dilarang Tapi Bangun SUTET Jarak Kurang 1 M Kok Boleh?
-
Peristiwa7 days agoPolres Metro Jakarta Utara Grebek Ruko yang Diduga Memalsukan Alat Perlengkapan MBG di Ancol
-
Polhukam3 days agoSarang Narkoba Kampung Bahari Kembali Digerebek Polisi, 18 Orang Ditangkap
-
Ibukota6 days agoPermudah Pelayanan Publik, Kelurahan Pademangan Barat Luncurkan Program SIMPEL-PADBAR.

